Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan. Berbasis IFRS. PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS


iv

Bab I SAMBUTAN menteri negara badan usaha milik negara

Sambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

v


vi

Sambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

KATA SAMBUTAN Assalamualaikum Wr. Wb Proses konvergensi ke International Financial Reporting Standards menyebabkan revisi seluruh Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Penggunaan nilai wajar dan pertimbangan profesional sangat dibutuhkan dalam penerapan ketentuan akuntansi yang baru. Hal tersebut tentu berdampak terhadap perlakuan akuntansi di BUMN Perkebunan, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan pelaporan keuangan, yang menjadi semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan sarana dan infrastruktur pendukung supaya BUMN Perkebunan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang baru, salah satunya dalam bentuk Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan ini. Dengan penyusunan revisi pedoman akuntansi ini diharapkan bisa memberikan keseragaman panduan akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan memenuhi tujuannya. Suatu pedoman akuntansi merupakan penjelasan dari ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan, regulasi, dan praktik yang ada, sehingga harus ditelaah secara regular untuk memastikan bahwa pengaturannya masih sesuai dengan perkembangan dari faktor tersebut. Pedoman akuntansi bukan merupakan bagian dari produk yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Produk dari DSAK IAI berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Sedangkan pedoman akuntansi umumnya dikeluarkan oleh regulator dan asosiasi industri. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia menyampaikan penghargaan atas sikap proaktif dan kepedulian Kementerian Negara BUMN yang telah mendorong BUMN Perkebunan untuk melakukan pemutakhiran atas pedoman akuntansi ini. Keberadaan dari pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memperkaya kazanah pelaporan keuangan di Indonesia, dan sekaligus sebagai kontribusi

Sambutan Ikatan Akuntan Indonesia

vii


kolektif dalam menjawab permasalaan praktik pelaporan keuangan serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Akhirnya pada kesempatan ini Ikatan Akuntan Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada tim penyusun dan PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV (persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero) atas usaha dan kerja samanya dalam penyusunan pedoman akuntansi ini. Semoga kerja sama ini dapat diteruskan lagi di masa mendatang. Waalaikumsalam Wr. Wb. Dewan Pengurus Nasional

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak Ketua

viii

Sambutan Ikatan Akuntan Indonesia

Bab I SAMBUTAN Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh Adopsi IFRS bukanlah pilihan bagi Indonesia, tapi keharusan, mengapa? Karena Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Menyikapi hal tersebut, BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV ditambah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sepakat bersinergi mengimplementasikan IFRS dalam pelaporan keuangan yang sudah mulai diberlakukan secara bertahap dalam laporan keuangan tahun 2011, dan akan diberlakukan secara penuh dalam laporan keuangan tahun 2012. Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang belum mengadopsi penuh standar akuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard). Dengan kondisi PSAK sedemikian yang juga berlaku bagi BUMN Perkebunan, akan menjadi penghalang dan hambatan bagi BUMN Perkebunan dalam memasuki pasar global khususnya bagi BUMN yang akan melakukan listing di Bursa Efek Indonesia karena laporan keuangan yang tidak standar dan dapat diinteprestasikan berbeda oleh calon investor.

Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS

ix


Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh BUMN Perkebunan bertindak proaktif bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi PSAK yang masih mengacu pada US GAAP menjadi PSAK yang berbasis IFRS. Di mana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK), meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal serta efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dengan keuntungan konvergensi PSAK yang berbasis IFRS, terdapat satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal Indonesia, dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan dan yang lebih penting adalah laporan keuangan tersebut dapat diterima secara internasional serta mudah untuk dipahami. Walau dalam prosesnya penyusunan Buku Pedoman Akuntansi Perkebunan Berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) terdapat berbagai kendala terutama diversifitas laporan keuangan yang berbeda di setiap BUMN Perkebunan, namun penyusunan buku pedoman tersebut dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012. Buku Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan berbasis IFRS tersebut diharapkan akan meningkatkan posisi BUMN Indonesia sebagai BUMN yang bisa dipercaya di Indonesia bahkan dunia dengan tata kelola dan pertanggungjawaban kepada stakeholders-nya yang lebih baik dan konsisten. Atas selesainya buku Buku Pedoman ini, saya selaku Ketua Tim Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi : 1. 2. 3. x

Menteri Negara BUMN dan Jajarannya yang mendukung penyelesaian Buku Pedoman ini. Seluruh Anggota Badan Musyawarah Direksi BUMN Perkebunan dan PT RNI. Seluruh Jajaran dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia. Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS


4.

5.

Seluruh anggota Tim Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Seluruh pihak yang telah berjasa dan mendukung penyelesaian buku Pedoman ini.

Akhir kata, semoga semua yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I s/d PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Irwan Makdoerah


xi


xii


PELAKSANA PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI BUMN PERKEBUNAN PTPN – RNI BERBASIS IFRS Ketua Tim

Irwan Makdoerah ( PT RNI)

Ketua Pelaksana

Dicky Nugraha (PT RNI)

Ketua Perumus

M Najib ( PT RNI )

Wakil Ketua Perumus Tanaman Semusim Zainul Muntoha (PTPN XI) Wakil Ketua Perumus Tanaman Tahunan Arih Muli Bangun (PTPN III) Sekretaris

Maxmillion (PT RNI)

Bendahara

Silvana Irawati Butar–Butar (PT RNI)

Pendamping

Yakub (IAI)

Deny Poerhadiyanto (IAI)

Tim Perumus Direksi

H.Dharmansyah Simamora

Direktur Keuangan PTPN I

Naif Ali Dahbul

Direktur Keuangan PTPN II

Johanes Sitepu

Direktur Keuangan PTPN III

Setia Dharma Sebayang

Direktur Keuangan PTPN IV

Erwan Pelawi

Direktur Keuangan PTPN V

A.Karimuddin

Direktur Keuangan PTPN VI

Boyke Budiono

Direktur Keuangan PTPN VII

Ishak Z Soediredja

Direktur Keuangan PTPN VIII

A. Amien Mastur

Direktur Keuangan PTPN IX

Dolly P Pulungan

Direktur Keuangan PTPN X

Soenari Yono

Direktur Keuangan PTPN XI

Sahala Hutasoit

Direktur Keuangan PTPN XII

Budi Purnomo

Direktur Keuangan PTPN XIV

Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN

xiii


Anggota Tim Perumus 1.

H Ruslan Nasution

PTPN I

2.

Lidya

PTPN I

3.

Suhendri

PTPN II

4.

Donny Amril

PTPN III

5.

Jarmidi Purba

PTPN IV

6.

Ali Akbar

PTPN IV

7.

Budi Susanto

PTPN IV

8.

Mili Mahardika

PTPN IV

9.

Ali Musri

PTPN IV

10.

T. Zaluchu

PTPN V

11.

Jesaya Ginting

PTPN V

12.

Hotmatua

PTPN V

13.

Syawaludin Hasibuan

PTPN V

14.

Arfinaldi

PTPN VI

15.

Eko Galih Pribadi

PTPN VI

16.

Andy Fauzi Siregar

PTPN VI

17.

Rizki Prima Lubis

PTPN VI

18.

Sapta Yoga

PTPN VII

19.

Edy Santoso

PTPN VII

20.

Iyushar Ganda Saputra

PTPN VII

21.

Dadang Mulyadi

PTPN VIII

22.

Hariyanto

PTPN VIII

23.

Arasuhara

PTPN VIII

24.

Adji Kaniawan

PTPN VIII

25.

Umar Affandi

PTPN IX

26.

Purdjoko

PTPN IX

27.

Eriek Kristiono

PTPN IX

28.

Adiatmo Ega

PTPN IX

29.

Akhmad Juhri

PTPN IX

30.

TP Harianja

PTPN X

xiv



31.

Nurul Fanch

PTPN X

32.

Aries Sutaringadi Sayogya

PTPN X

33.

Putranto

PTPN X

34.

Fallen Wicaksono

PTPN XI

35.

Istighfani

PTPN XI

36.

Gurit Maharendra

PTPN XI

37.

Bambang Widjanarko

PTPN XII

38.

Hadisaroso

PTPN XII

39.

Didik Kridatama

PTPN XII

40.

P. Sinambela

PTPN XIII

41.

Edward Pangaribuan

PTPN XIII

42.

V.T Moses Situmorang

PTPN XIII

43.

Akhmad Irfanjauhari

PTPN XIII

44.

Marudut P. Simamora

PTPN XIII

45.

Mardiayanto

PTPN XIV

46.

Rudy karim

PTPN XIV

47.

Riswan M

PTPN XIV

48.

Ananto Widodo

PT RNI

49.

Widyo Utomo

PT RNI

50.

Nugraha Adi Prasetya

PT RNI

51.

Agus Sarwoko

PT RNI

52.

Yasir Ismail

PT RNI

53.

Yohanes Agung T.

PT RNI

54.

Della Christin Hutapea

IAI

55.

Yenny Agapitasari

IAI


xv


xvi


Bab I DAFTAR ISI SAMBUTAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SAMBUTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA SAMBUTAN Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

BAB II

LATAR BELAKANG TUJUAN DAN RUANG LINGKUP REFERENSI PENYUSUNAN KETENTUAN LAIN-LAIN

1 2 2 3

LAPORAN KEUANGAN BUMN PERKEBUNAN

5

KARAKTERISTIK ENTITAS BUMN PERKEBUNAN Kegiatan Operasional Bentuk Usaha Kepemilikan

KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Laporan Keuangan Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Komponen Laporan Keuangan Bahasa Laporan Keuangan Mata Uang Pelaporan Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perubahan Akuntansi Materialitas dan Agregasi Saling Hapus Periode pelaporan Informasi Komparatif Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Konsolidasian Ketentuan Mengenai Pihak-pihak Berelasi Ketentuan Umum Aset Keuangan Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan Ketentuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan Daftar Isi

v vii ix xiii 1

5

5 6 6

6

6 7 7 8 8 8 9 11 11 13 13 13 14 14 15 18 18 23 24

xvii


BAB III

AKUNTANSI ASET

25

PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK ASET ASET LANCAR

25 28

Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek Persediaan Aset Dimiliki untuk Dijual Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Aset Lancar Lain

ASET TIDAK LANCAR

BAB IV

63

Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Investasi pada Entitas Lain Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Properti Investasi Aset Tanaman Semusim Aset Tanaman Tahunan Aset Tetap Aset Tidak Berwujud Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan Aset Tidak Lancar Lain

63 66 69 74 78 83 88 94 101 111 115 119

AKUNTANSI LIABILITAS Dan EKUITAS

121

AKUNTANSI LIABILITAS

Pengertian dan Karakteristik Biaya Pinjaman

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Pendapatan Diterima Dimuka Utang Bank Jangka Pendek Liabilitas Jangka Pendek Lain

Liabilitas Jangka Panjang

Utang Antar Badan Hukum Utang Kepada Pemerintah Utang Bank Jangka Panjang Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka panjang

xviii

28 30 33 36 40 47 53 57 59 61

121

121 124

126

126 128 130 132 134 136 138

140

140 143 147 150 156

Daftar Isi


Provisi Liabilitas Jangka Panjang Lain

AKUNTANSI EKUITAS

BAB

V

166 167 169 171 174 176 178

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

181

Pendapatan Usaha Pendapatan Nonusaha

BEBAN

BAB VIii

Daftar Isi

181 181

183 189

192

Beban Pokok Penjualan Beban Usaha Beban Nonusaha Pajak Penghasilan Pendapatan Komprehensif Lain

193 197 199 201 204

PERUBAHAN EKUITAS

207

PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN

BAB VII

166

Pengertian dan Karakteristik Modal Disetor Tambahan Modal Disetor Selisih Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Pendapatan Komprehensif Lain Saldo Laba Kepentingan Nonpengendali

PENGERTIAN PENGHASILAN

BAB VI

159 164

LAPORAN ARUS KAS PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

207 207 207

211 211 212 212

217

xix


PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN UNSUR-UNSUR

Kepatuhan terhadap SAK Gambaran Umum Entitas Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

LAMPIRAN

xx

217 218 219 222

222 222 223 224

229

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG 1.1. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dinamis akhir-akhir ini. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, seperti perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya permintaan hasil perkebunan, dan munculnya otonomi daerah yang berdampak terhadap pengelolaan usaha perkebunan. 1.2. Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha seiring keterbukaan informasi yang difasilitasi oleh keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju dan semakin murah. Tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, apalagi bagi BUMN Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “entitas”) yang sahamnya dimiliki oleh negara. 1.3. Saat ini revisi atas Standar Akuntansi Keuangan terus dilakukan sesuai dengan program konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS), sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dengan banyak menggunakan konsep nilai wajar dan pertimbangan profesional. 1.4. Perkembangan dan kondisi di atas mempengaruhi entitas dalam pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selama ini di antara entitas sering terjadi perbedaan perlakuan akuntansi untuk transaksi yang sama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi para pengguna laporan keuangan pada umumnya, khususnya pemegang saham, dalam mengevaluasi kinerja setiap entitas. Untuk itu dipandang perlu menyempurnakan pedoman akuntansi yang sudah ada.

Bab I: Pendahuluan

1


1.5. Dalam menghadapi permasalahan tersebut PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia berinisiatif untuk merevisi Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”).

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 1. 2.

3. 4.

1.6. Tujuan dari penyusunan Pedoman, antara lain: membantu penyusun dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya; menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi setiap entitas untuk menambah informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; menjadi acuan minimal dalam menyusun laporan keuangan; menjadi referensi bagi pemerhati akuntansi untuk lebih mengenal tentang penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

1.7. Ruang lingkup penerapan Pedoman ini adalah sebagai berikut: 1. pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh BUMN Perkebunan; 2. entitas selain BUMN Perkebunan dapat menggunakan Pedoman ini dalam menyusun laporan keuangan; 3. hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pedoman ini wajib mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang terkait.

REFERENSI PENYUSUNAN 1.8. Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada referensi yang relevan, antara lain: 1.

2

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bab I: Pendahuluan


2.

c. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. d. Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. e. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. f. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah. g. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. h. Anggaran Dasar masing-masing entitas. Standar Akuntansi Keuangan.

1.9. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas suatu perlakuan akuntansi tertentu, maka entitas diwajibkan untuk mengikuti perlakuan akuntansi yang dipilih dalam Pedoman ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN 1.10. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Entitas dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatatan akuntansi secara manual. 1.11. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi. 1.12. Jika terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku Pedoman ini, maka hal tersebut agar dikaji sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Pedoman ini. 1.13. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan usaha perkebunan, Standar Akuntansi Keuangan, ketentuan Pemerintah, dan ketentuan lain yang terkait dengan entitas. 1.14. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh entitas untuk keperluan penyajian kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Bab I: Pendahuluan

3


1.15. Pedoman ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum. Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan. 1.16. Laporan keuangan dalam Pedoman ini sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan, meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4

Bab I: Pendahuluan

Bab II LAPORAN KEUANGAN BUMN PERKEBUNAN KARAKTERISTIK ENTITAS BUMN PERKEBUNAN Kegiatan Operasional 2.1. Entitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan meliputi: 1. kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, persiapan, dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut; 2. kegiatan produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, dan pengolahan hasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi; 3. kegiatan perdagangan, meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi dan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha; 4. kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan agrobisnis; 5. kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha di bidang perkebunan. 2.2. Dalam melakukan usaha di bidang perkebunan, jenis-jenis kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh entitas meliputi: 1. budidaya tanaman, melalui perkebunan tanaman kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, kakao, tembakau, kina, dan lainnya; 2. proses produksi, melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, pabrik fraksionasi yaitu pengolahan minyak sawit, pabrik pengolahan karet, pabrik teh kemasan, pabrik gula, pabrik spirtus/ alkohol, pabrik pengeringan kakao, pengolahan teh dan lainnya;

Bab II: Laporan Keuangan Bumn Perkebunan

5


3.

4. 5.

kegiatan perdagangan, melalui penjualan hasil tanaman dan hasil produksi ke pasar domestik dan luar negeri baik dilakukan sendiri maupun melalui Kantor Pemasaran Bersama, serta mengimpor dan memasarkan beberapa komoditas seperti gula putih dan raw sugar; pengembangan usaha di bidang perkebunan, melalui pendirian pabrik karung goni, pabrik karung plastik, dan lainnya; dalam usaha lain, m i s a l n y a entitas mendirikan rumah sakit, pusat penelitian, bengkel, dan lainnya.

Bentuk Usaha 2.3. Bentuk usaha entitas adalah perseroan terbatas (persero) yang dapat memiliki unit usaha, entitas anak, entitas asosiasi, usaha patungan, dan lainnya.

Kepemilikan 2.4.

Entitas dimiliki oleh Negara, baik seluruhnya atau sebagian besar.

KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN Tujuan Laporan Keuangan 2.5. L aporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti: 1. pemegang saham; 2. karyawan; 3. pemberi pinjaman; 4. pemasok dan kreditur usaha lainnya; 5. pelanggan; 6. regulator; dan 7. masyarakat.

6



2.6. Pihak pengguna laporan keuangan entitas mempunyai kepentingan bersama dalam rangka menilai: 1. usaha perkebunan dan usaha lainnya yang dilakukan entitas dan kesinambungan usaha tersebut; 2. kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola entitas. 2.7. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 2.8. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai: 1. jumlah dan sifat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban entitas; 2. pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas; 3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam kurun waktu tertentu (satu periode) dan hubungan antara keduanya; 4. cara entitas mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; 5. hasil usaha perkebunan dan usaha lainnya yang terkait; 6. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 7. keuntungan dan kerugian.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 2.9. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4. 5.

2.10. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan.


7


Bahasa Laporan Keuangan 2.11. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan disusun juga selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu (tanggal laporan keuangan dan cakupan periode) yang sama. 2.12. Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan 2.13. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Jika entitas menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang tersebut harus memenuhi kriteria mata uang fungsional. 2.14. Mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. 2.15. Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam mata uang fungsional harus mempertimbangkan indikator mata uang fungsional pada entitas induk dan entitas anak. 2.16. Entitas harus menggunakan pengaturan kurs di bawah ini, yaitu: 1. pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup; 2. pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan 3. pos nonmeneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.

Kebijakan Akuntansi 2.17. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

8



2.18. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. 2.19. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen entitas harus memperhatikan: 1. persyaratan dan pedoman dalam PSAK yang mengatur hal-hal yang serupa dengan masalah terkait; 2. definisi dan kriteria pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); 3. pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan PSAK dan KDPPLK.

Penyajian Laporan Keuangan 2.20. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.21. Dalam penyajian pada laporan posisi keuangan, aset diklasifikasikan secara terpisah sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 1. 2. 3. 4.

2.22. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau kas dan setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

2.23. Entitas mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset tidak lancar jika tidak memenuhi karakteristik aset lancar seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2.22 di atas. Bab II: Laporan Keuangan Bumn Perkebunan

9


2.24. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika: 1. entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; 2. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; 4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 2.25. Entitas mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika tidak memenuhi karakteristik liabilitas jangka pendek seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2.24 di atas. 2.26. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam bentuk satu format laporan. 2.27. Perubahan ekuitas disajikan berdasarkan urutan waktu terjadinya. 2.28. Laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung. 2.29. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan kualitatif maupun kuantitatif. 2.30. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. 2.31. Pada setiap halaman laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan”.

10



Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan 2.32. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali: 1. telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau apabila dalam mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain lebih tepat untuk digunakan; 2. perubahan tersebut diatur oleh SAK. 2.33. Jika penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi dan alasannya harus diungkapkan.

Perubahan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi

2.34. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena: 1. disyaratkan oleh SAK, dimana perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK. Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dalam SAK maka harus dilakukan secara retrospektif; 2. dilakukan secara sukarela oleh manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif. 2.35. Perubahan kebijakan secara retrospektif diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap: 1. saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal; dan 2. jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya. 2.36. Penerapan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif adalah tidak praktis pada saat entitas tidak dapat menerapkan kebijakan akuntansi baru setelah melakukan seluruh upaya yang rasional.


11


2.37. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif adalah tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, jika: 1. dampaknya tidak dapat ditentukan; 2. memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut; 3. memerlukan estimasi jumlah yang signifikan dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang: a. menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal ketika jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan; dan b. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode lalu dengan informasi lain. 2.38. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik terhadap suatu periode, maka kebijakan akuntansi baru diterapkan secara prospektif pada awal periode paling awal ketika menjadi praktis serta membuat penyesuaian saldo ekuitas yang terpengaruh. 2.39. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif terhadap periode lalu, maka informasi komparatif disesuaikan secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Perubahan Estimasi Akuntansi

2.40. Estimasi akuntansi diubah jika terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas atau jumlah konsumsi pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan perkiraan manfaat masa depan dari aset dan liabilitas. 2.41. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif. Kesalahan

2.42. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif: 1. periode sajian komparatif yang lalu ketika kesalahan terjadi; 2. saldo awal pos yang terkait pada periode sajian paling awal, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian.

12



2.43. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan secara spesifik terhadap suatu periode, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis. 2.44. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan secara kumulatif, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal.

Materialitas dan Agregasi 2.45. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. 2.46. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis. 2.47. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Saling Hapus 2.48. Jumlah aset dan liabilitas yang disajikan tidak boleh disalinghapuskan dengan liabilitas atau aset lain kecuali sesuai dengan SAK dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau liabilitas. 2.49. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali pendapatan dan beban yang disajikan secara neto sesuai dengan SAK.

Periode pelaporan 2.50. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin.


13


2.51. Dalam hal entitas baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu takwin. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, entitas dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwin dan periode efektif, dengan mencantumkan: 1. alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan; 2. fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode pelaporan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

Informasi Komparatif 2.52. Laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 2.53. Informasi komparatif untuk laporan keuangan bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 2.54. Laporan keuangan harus disusun secara komparatif untuk 2 (dua) tahun buku terakhir, agar lebih memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan keadaan keuangan entitas dari waktu ke waktu. 2.55. Entitas harus menyajikan tambahan laporan posisi keuangan untuk posisi awal periode komparatif yang disajikan, jika: 1. menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif; 2. membuat penyajian kembali secara retrospektif akibat koreksi kesalahan; atau 3. membuat reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Laporan Keuangan Interim 2.56. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap untuk suatu periode interim yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara triwulanan, semesteran atau periode lain yang kurang dari satu tahun.

14



1. 2. 3. 4. 5.

2.57. Laporan keuangan interim lengkap terdiri dari: Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.

2.58. Penyajian laporan keuangan interim triwulanan yang berakhir per 30 September 20X1 adalah sebagai berikut: Komponen Laporan Keuangan

Periode Interim

Periode Komparatif

30 September 20X1

31 Desember 20X0

Laporan laba rugi komprehensif Untuk periode 9 bulan Untuk periode 3 bulan

1 Jan s/d 30 Sept 20X1 1 Juli s/d 30 Sept 20X1

1 Jan s/d 30 Sept 20X0 1 Juli s/d 30 Sept 20X0

Laporan arus kas Untuk periode 9 bulan

1 Jan s/d 30 Sept 20X1


Laporan perubahan ekuitas Untuk periode 9 bulan



Laporan posisi keuangan Per

Laporan Keuangan Konsolidasian 2.59. Entitas harus mengkonsolidasikan suatu entitas jika mempunyai pengendalian atas entitas tersebut (entitas anak dan entitas bertujuan khusus). 2.60. Entitas anak yang bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau tidak ada hubungannya dengan jenis usaha entitas induk, dan memenuhi syarat pengendalian, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tetap dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.


15


Syarat Konsolidasi

2.61. Entitas memiliki pengendalian terhadap suatu entitas jika: 1. memiliki secara langsung dan tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara (voting power) entitas. 2. memiliki setengah atau kurang voting power entitas, jika memenuhi salah satu dari hal-hal berikut ini: a. memiliki kekuasaan yang melebihi setengah hak suara (voting right) sesuai perjanjian dengan investor lain; b. memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. memiliki kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; d. memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut; 2.62. Entitas mempertimbangkan hak suara potensial dalam menilai keberadaan pengendalian atas entitas lain. 2.63. Hak suara potensial dapat timbul apabila entitas memiliki waran saham atau opsi saham, atau instrumen lain yang dapat dikonversikan menjadi saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberikan potensi bagi entitas untuk menambah voting power kepada entitas lain atau mengurangi voting power dari pihak lain. 2.64. Entitas menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap munculnya suatu pengendalian, dengan cara: 1. menguji fakta dan keadaan timbulnya hak suara potensial; 2. menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial; 3. menguji perjanjian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individu maupun kombinasi.

16



2.65. Tetapi, entitas tidak mempertimbangkan hal berikut dalam menilai hak suara potensial, yaitu: 1. menilai maksud manajemen untuk melaksanakan atau mengkonversi hak tersebut; 2. menilai kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonversi hak tersebut.

Prosedur Konsolidasi

2.66. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, entitas menggabungkan secara satu per satu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dari laporan keuangan entitas anak dan entitas bertujuan khusus. 2.67. Entitas harus dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usahanya sebagai entitas ekonomi tunggal dalam laporan keuangan konsolidasian. 2.68. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan laporan konsolidasian adalah sebagai berikut: 1. mengeliminasi jumlah tercatat investasi entitas terhadap entitas anak sebesar porsi entitas atas ekuitas entitas anak; 2. menentukan kepentingan nonpengendali atas laba atau rugi entitas anak selama periode pelaporan; 3. menentukan secara terpisah kepentingan nonpengendali dan bagian kepemilikan entitas atas aset neto entitas anak. Kepentingan non pengendali atas aset neto terdiri dari: a. jumlah kepentingan nonpengendali pada tanggal kombinasi bisnis awal; b. bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis awal. 2.69. Untuk tujuan konsolidasian, tanggal laporan keuangan entitas anak harus sama dengan tanggal laporan keuangan entitas. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda, maka entitas anak harus menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas. Apabila penyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan, laporan


17


keuangan konsolidasian per tanggal laporan keuangan entitas masih dapat dilakukan sepanjang: 1. perbedaan tanggal laporan posisi keuangan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan 2. peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal laporan posisi keuangan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. 2.70. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi yang sejenis antara entitas dengan entitas anak. 2.71. Kepentingan non pengendali disajikan dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas milik entitas.

Ketentuan Mengenai Pihak-pihak Berelasi 2.72. Laporan keuangan entitas harus berisi pengungkapan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo, dan komitmen dengan pihak tersebut. 2.73. Entitas memiliki relasi dengan pemerintah dan entitas lain yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

Ketentuan Umum Aset Keuangan Pengertian Aset Keuangan

2.74. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk: 1. kas; 2. instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, misalnya saham entitas lain; 3. hak kontraktual, yaitu hak yang timbul dari kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk: a. menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, misalnya obligasi yang diterbitkan entitas lain dan piutang usaha; b. mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan aset atau liabilitas keuangan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan. 18



1. 2. 3. 4.

2.75. Aset keuangan dikategorikan sebagai: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL); dimiliki hingga jatuh tempo/Held-to-Maturity (HTM); pinjaman yang diberikan dan Piutang/Loan and Receivable (LR); tersedia untuk dijual/Available-for-sale (AFS).

Kategori Aset Keuangan FVTPL

2.76. Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori FVTPL adalah: 1. aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan (trading); atau 2. aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk FVTPL (fair value option/FVO). 2.77. Syarat aset keuangan yang termasuk kelompok diperdagangkan adalah: 1. diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat; 2. merupakan bagian portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola dan terdapat bukti mengenai adanya pola untuk mengambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini; 3. derivatif. 2.78. Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek. 2.79. Persyaratan FVO dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan karena untuk mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengakuan yang akan timbul (accounting mismatch).


19


HTM

2.80. Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori HTM adalah: 1. aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan 2. entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. LR

2.81. Syarat aset keuangan diklasifikasikan sebagai LR adalah: aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan 2. tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. 1.

AFS

2.82. Syarat aset keuangan sebagai AFS adalah: aset keuangan nonderivatif yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual; 2. aset keuangan tidak dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL, HTM atau LR. 1.

Ringkasan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan

2.83. Ringkasan perlakuan akuntansi untuk setiap kategori aset keuangan tersaji dalam tabel berikut: Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi FVTPL Efek Efek diukur Biaya transaksi ekuitas dan pada biaya diakui sebagai utang perolehan beban dalam dikurangi laporan biaya laba rugi transaksi komprehensif

20

Laporan posisi keuangan

Dampak perubahan nilai wajar

Nilai wajar

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi

Penurunan dan pemulihan nilai



Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi HTM Efek utang Efek diukur Diamortisasi pada biaya dengan suku perolehan bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga




Biaya perolehan yang telah diamortisasi dengan suku bunga efektif

-

LR

Efek utang

Efek diukur pada biaya perolehan

Diamortisasi dengan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga

Biaya perolehan yang telah diamortisasi dengan suku bunga efektif

-

AFS

Efek utang

Harga perolehan

Nilai wajar

Kenaikan dan penurunan diakui dalam pendapatan komprehensif lain

Efek ekuitas

Harga perolehan

Diamortisasi dengan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga -

Nilai wajar

Kenaikan dan penurunan diakui dalam pendapatan komprehensif lain

• Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulihan tidak boleh melebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pemulihan tersebut • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulihan tidak boleh melebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pemulihan tersebut • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulihan tidak boleh melebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pemulihan tersebut


21


Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi Instrumen Harga ekuitas perolehan yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal




Harga perolehan

-

• Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Tidak ada pemulihan nilai

Metode Suku Bunga Efektif

2.84. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. 2.85. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan. 2.86. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan. Penurunan Nilai

2.87. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang (indikasi penurunan nilai). 2.88. Indikasi-indikasi penurunan nilai adalah: Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 1.

22



3. 4. 5. 6.

Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan; Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya delisting; Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individual, termasuk; a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok; b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

2.89. Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai. Metode pembentukan candangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan perhitungan present value dari estimasi arus kas masa depan dibandingkan jumlah tercatat. 2.90. Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data kerugian historis.

Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan 2.91. Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa kewajiban kontraktual: 1. untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain, misalnya utang usaha; atau 2. untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas. 2.92. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori diukur pada harga perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (amortized cost).


23


Ketentuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan 2.93. Secara umum untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada: a. kategorisasi dan dasar pengukuran aset keuangan dalam penyusunan laporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan aset keuangan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan; 2. metode dan teknik penilaian (valuasi) yang digunakan; 3. kategorisasi dan nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan; 4. perubahan nilai wajar atas aset keuangan dalam kategori FVTPL; 5. jumlah aset keuangan yang berpindah dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut; 6. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko aset keuangan dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada); 7. analisis terhadap aset keuangan berdasarkan karakteristik ekonomi yang sama; dan 8. jumlah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pihak berelasi.

24


Bab III AKUNTANSI ASET PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK ASET 3.1. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomis di masa depan diperkirakan akan diperoleh oleh entitas. 3.2. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas arus kas dan setara kas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas usaha. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan unt uk mengurangi pengeluaran kas. 3.3. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir dengan beberapa cara, misalnya aset dapat: 1. digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas; 2. dipertukarkan dengan aset lain; 3. digunakan untuk menyelesaikan liabilitas; atau 4. dibagikan kepada para pemilik. 3.4. Pada umumnya, aset memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, misalnya aset tidak berwujud merupakan aset kalau mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan dan dikendalikan oleh entitas. 3.5. Pada umumnya aset dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik, misalnya piutang dan properti. Namun demikian, eksistensi aset ditentukan bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan

Bab III: Akuntansi Aset

25


kemampuan untuk mengendalikan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut, misalnya properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (finance lease), maka properti tersebut diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum, misalnya pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, maka entitas menikmati manfaat yang diperkirakan dari pengetahuan tersebut. 3.6. Aset berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Aset biasanya diperoleh melalui pembelian, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset, misalnya properti yang diterima dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. 3.7. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset. 3.8. Terdapat hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Apabila entitas melakukan pengeluaran, maka peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas tersebut memperkirakan manfaat ekonomis, tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam laporan posisi keuangan, misalnya barang atau jasa yang telah diterima melalui donasi memenuhi definisi aset. 3.9. Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. 3.10. Timbulnya aset kontinjensi biasanya b e r a s a l dari peristiwa tidak terencana atau tidak diperkirakan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis.

26



3.11. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, apabila realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset. 3.12. Aset kontinjensi harus dikaji ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomis, maka diakui sebagai aset dan penghasilan terkait pada periode timbulnya kepastian tersebut. 3.13. Akan tetapi, apabila yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa akan memperoleh arus masuk manfaat ekonomis), maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan tersebut meliputi uraian singkat mengenai karakteristik aset kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan, apabila praktis, estimasi dampak keuangannya.


27


ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Definisi

3.14. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro. 3.15. Setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

3.16. Dasar pengaturan untuk kas dan setara kas antara lain: PSAK 2: Laporan Arus Kas; PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Penjelasan

3.17. Kas dan setara kas merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 3.18. Suatu investasi dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika segera akan jatuh tempo misalnya dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. 1. 2. 3. 4.

3.19. Kas dan setara kas antara lain terdiri dari: kas, baik dalam rupiah maupun mata uang asing; giro pada bank; setoran dalam perjalanan; deposit on call.

3.20. Deposit on call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.

28



Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

3.21. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal. Penyajian

3.22. Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

1. 2. 3.

3.23. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas; kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya; pengungkapan lainnya.

3.24. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan usaha/piutang/pos terkait

2.

Pada saat penggunaan Db. Utang usaha/beban usaha/pos terkait Kr. Kas dan setara kas


29


Piutang Usaha Definisi

3.25. Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau jasa dari kegiatan usaha entitas. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

3.26. Dasar pengaturan untuk piutang usaha antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Penjelasan

3.27. Piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak lain atas penjualan barang atau pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasar. 3.28. Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara entitas dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3.29. Transaksi piutang usaha, antara lain, memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. adanya penyerahan barang atau jasa; 2. persetujuan atau kesepakatan berutang; 3. jangka waktu tertentu. 3.30. Piutang usaha antara lain berasal dari penjualan produk atau jasa dari aktivitas utama entitas. 3.31. Piutang usaha merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR.

30



3.32. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90. 3.33. Cadangan penurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang tidak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.34. Piutang usaha diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian penjualan barang. 1. FOB shipping point diakui pada saat barang diterima entitas pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli; 2. FOB destination diakui pada saat barang diterima pembeli. Pengukuran selanjutnya 3.35. Piutang usaha berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 3.36. Penurunan nilai piutang usaha diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. 3.37. Pemulihan nilai piutang usaha diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya. 3.38. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. 3.39. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penyajian

3.40. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar.


31


Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5.

3.41. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah piutang; jumlah piutang dengan pihak-pihak berelasi; metode pembentukan dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang; jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank; pengungkapan lainnya.

3.42. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragaraf 2.93. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat penjualan barang/jasa Db. Piutang usaha Kr. Penjualan ekspor/lokal

2.

Pada saat menerima pembayaran Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang yang terkait

3.

Pada saat terjadi penurunan nilai: Db. Beban penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi penurunan nilai piutang

4.

Pada saat hapus buku Db. Akumulasi cadangan penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang usaha

5.

Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha

32



Piutang Lain-lain Definisi

3.43. Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau jasa dari kegiatan diluar kegiatan usaha entitas. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

3.44. Dasar pengaturan untuk piutang lain-lain antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Penjelasan

3.45. Piutang lain-lain adalah piutang selain dari kegiatan usaha atau piutang selain piutang usaha. 3.46. Piutang lain-lain merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa diluar kegiatan usaha entitas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara entitas dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3.47. Piutang lain-lain antara lain berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak lain, seperti karyawan. 3.48. Piutang lain-lain merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 3.49. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90. 3.50. Cadangan penurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang tidak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang.


33


Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.51. Piutang lain-lain diakui pada saat aset, misalnya kas, diserahkan kepada pihak lain. Pengukuran selanjutnya 3.52. Piutang berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 3.53. Penurunan nilai piutang lain-lain diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. 3.54. Pemulihan nilai piutang lain-lain diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya. 3.55. Piutang lain-lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. 3.56. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penyajian

3.57. Piutang lain-lain disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

4.

3.58. Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: rincian jenis dan jumlah piutang; jumlah piutang dengan pihak-pihak yang berelasi; metode pembentukan dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dibentuk; pengungkapan lainnya.

34


1. 2. 3.



1.

Pada saat pengakuan awal Db. Piutang lain-lain Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat menerima pembayaran Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang lain-lain

3.

Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Beban penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi penurunan nilai piutang

4.

Pada saat hapus buku Db. Akumulasi penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang lain-lain

5.



35


Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Definisi

3.60. Piutang antar badan hukum jangka pendek adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak-pihak yang berelasi, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan yang diselesaikan dengan menggunakan kas atau aset keuangan lainnya. 3.61. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas lain yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. 3.62. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dasar Pengaturan

3.63. Dasar pengaturan untuk piutang antar badan hukum jangka pendek antara lain: 1. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang berelasi; 2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; 3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; 4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan

3.64. Pihak-pihak berelasi yang dimaksud adalah hubungan antar entitas BUMN perkebunan. 3.65. Piutang antar badan hukum jangka pendek mencakup piutang yang timbul dari transaksi nonusaha antara entitas dengan entitas lain, entitas anak, dan entitas asosiasinya yang berelasi, dimana akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk piutang yang timbul dari transaksi usaha, termasuk dalam bagian piutang usaha.

36



3.66. Piutang antar badan hukum terdiri dari antara lain: 1. piutang yang berasal dari transaksi di luar usaha melalui rekening antar badan hukum yang dilakukan pelunasan piutang secara reguler, misalnya piutang atas pengobatan dan biaya rumah sakit untuk karyawan. Penyelesaian atas piutang tersebut dapat berupa kas atau aset nonkeuangan lainnya; 2. piutang yang berupa modal kerja. 3.67. Piutang antar badan hukum jangka pendek termasuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 3.68. Untuk piutang antar badan hukum yang akan dilakukan pelunasan secara reguler, tidak perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. 3.69. Untuk piutang antar badan hukum yang berupa modal kerja perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Metode untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah secara individual. 3.70. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89–2.90. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.71. Piutang antar badan hukum jangka pendek diakui pada saat penyerahan aset sebesar jumlah yang diserahkan. Pengukuran selanjutnya 3.72. Untuk piutang modal kerja, biaya transaksi (jika ada amortisasi atas premium, diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan piutang tersebut) diamortisasi dengan suku bunga efektif. 3.73. Penurunan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Bab III: Akuntansi Aset

37


3.74. Pemulihan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya. 3.75. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan nonusaha. 3.76. Piutang antar badan hukum dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. Penyajian

3.77. Piutang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.78. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang antar badan hukum jangka pendek berdasarkan jenis, umur dan jumlah; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; nama entitas sebagai debitur (yang dikendalikan bersama oleh pemerintah) dan sifat hubungannya dengan entitas; sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; untuk transaksi yang signifikan secara kolektif; indikasi kuantitatif atau kualitatif luasnya transaksi; pengungkapan lainnya.


1.

38

Pada saat pengakuan awal Db. Piutang antar badan hukum jangka pendek Kr. Kas dan setara kas



2.

Pada saat penyelesaian Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang antar badan hukum jangka pendek

3.

Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Beban kerugian penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi kerugian penurunan nilai piutang

4.

Pada saat hapus buku Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang antar badan hukum jangka pendek

5.

Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka pendek yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha


39


Investasi Jangka Pendek Definisi

3.80. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama satu tahun atau kurang, yang berbentuk aset keuangan. 3.81. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

3.82. Dasar pengaturan untuk investasi jangka pendek antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;

Penjelasan

3.83. Investasi jangka pendek adalah penanaman dana yang berisiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan yang diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 3.84. Investasi jangka pendek yang dimaksud adalah penempatan dana di bank dan surat berharga (efek), antara lain dalam bentuk: 1. penempatan dana di bank, misalnya deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan; 2. penempatan dana pada efek utang, misalnya obligasi, yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan; 3. penempatan dana pada efek ekuitas, misalnya saham, yang bersifat jangka pendek. 3.85. Investasi jangka pendek merupakan aset keuangan yang dikategorikan menjadi: 1. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL); 2. investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM); 3. tersedia untuk dijual (AFS); 4. pinjaman yang diberikan dan piutang (LR). 40



3.86. Jenis investasi jangka pendek dengan kategori aset keuangan ditunjukkan dalam matrik berikut ini: No 1. 2. 3.

Jenis Investasi Jangka Pendek Deposito berjangka Obligasi Saham

FVTPL

HTM

AFS

LR

√ √

√ -

√ √

√ -

Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.87. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal. 3.88. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di surat berharga/ efek diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar biaya perolehan. 3.89. Biaya transaksi kategori FVTPL diakui sebagai beban periode berjalan. 3.90. Biaya transaksi kategori AFS, LR, dan HTM diakui sebagai penambah biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.91. Investasi jangka pendek dalam kategori FVTPL dan AFS diukur pada nilai wajar. 3.92. Investasi jangka pendek dalam kategori HTM dan LR diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif (lihat paragraf 2.85). Perubahan nilai wajar 3.93. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori FVTPL, kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Bab III: Akuntansi Aset

41


3.94. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori AFS, kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai 3.95. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori AFS, HTM dan LR, penurunan nilai diakui sebagai kerugian. Pemulihan nilai 3.96. Untuk investasi jangka pendek dengan kategori AFS, HTM dan LR, pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan. 3.97. Jumlah pemulihan nilai tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat pada saat pemulihan melebihi jumlah yang seharusnya jika tidak terjadi penurunan nilai. Pendapatan Investasi 3.98. Pendapatan bunga, dividen, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dan beban nonusaha. Penghentian Pengakuan 3.99. Investasi jangka pendek dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan misalnya dijual atau jatuh tempo. 3.100. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan invetasi jangka pendek diakui dalam laba rugi. Penyajian

3.101. Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar.

42



Pengungkapan

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.102. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan pengukuran; apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau penyelesaian; nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang dijadikan agunan; nilai tercatat dari investasi jangka pendek yang termasuk bagian diperdagangkan; alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi; item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka pendek; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai.

3.103. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal Kategori FVTPL

1.

Pada saat perolehan Db. Investasi jangka pendek – FVTPL Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat perubahan nilai wajar a. Terjadi keuntungan Db. Investasi jangka pendek – FVTPL Kr. Keuntungan b. Terjadi kerugian Db. Kerugian Kr. Investasi jangka pendek – FVTPL


43


3.

Pada saat pengakuan pendapatan investasi a. Pada saat pengakuan Db. Piutang dividen/bunga Kr. Pendapatan dividen/bunga b. Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang dividen/bunga

4.

Pada saat penjualan investasi Db. Kas atau setara kas Dr/Kr. Keuntungan/kerugian Kr. Investasi jangka pendek

Kategori AFS

1.

Pada saat perolehan Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat penyesuaian nilai wajar a. Terjadi kenaikan Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) b. Terjadi penurunan Db. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi jangka pendek – AFS

3.

Pada saat pengakuan pendapatan investasi Sama dengan ilustrasi jurnal untuk kategori FVTPL di atas

4.

Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Db/Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi jangka pendek – AFS

5.

Pada saat pemulihan nilai Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr. Keuntungan pemulihan nilai

44



6.

Pada saat pelepasan Db. Kas dan setara kas Db/Kr Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Db/Kr Kerugian/Keuntungan Kr. Investasi jangka pendek-AFS

Kategori HTM dan LR

1.

Pada saat perolehan awal a. Diperoleh dengan premium Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Db. Investasi jangka pendek – premium Kr. Kas dan setara kas b. Diperoleh dengan diskonto Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Investasi jangka pendek – diskonto Kr. Kas dan setara kas c. Diperoleh pada par Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr Kas dan setara kas

2.

Pendapatan bunga a. Diperoleh dengan premium Db. Kas dan setara kas Db. Amortisasi premium (pengurang pendapatan bunga) Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Pendapatan bunga b. Dip erol eh dengan diskon Db. Kas dan setara kas Db. Investasi jangka pendek – diskonto Kr. Amortisasi diskonto (penambah pendapatan bunga) Kr. Pendapatan bunga c. Diperoleh pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan bunga


45


3.

Pada saat perubahan nilai wajar Tidak ada jurnal

4.

Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR

5.

Pada saat pemulihan nilai Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Keuntungan pemulihan nilai

6.

Pada saat jatuh tempo a. Dengan diskonto Db. Kas atau setara kas Db. Investasi jangka pendek – diskonto Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Pendapatan bunga b. Dengan premium Db. Kas atau setara kas Db. Pendapatan bunga Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR c. Pada Par Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi jangka pendek–HTM/LR Kr. Pendapatan bunga

46



Persediaan Definisi

1. 2. 3.

3.104. Persediaan adalah: aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau aset yang tersedia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif.

3.105. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antar pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 3.106. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga wajar penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan, jika ada. 3.107. Produk utama adalah produk yang dimaksudkan untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak. 3.108. Produk sampingan adalah produk yang tidak dimaksudkan untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak dan mempunyai nilai yang relatif rendah. Dasar Pengaturan

3.109. Dasar pengaturan untuk persediaan antara lain adalah PSAK 14: Persediaan. Penjelasan Jenis Persediaan

3.110. Persediaan yang dimiliki entitas dalam bentuk hasil tanaman, barang dalam proses, bahan baku, bahan pelengkap serta biaya persediaan tebu giling (biaya-biaya perawatan, pemupukan dan biaya lainnya yang berhubungan untuk menghasilkan tanaman termasuk tanaman tebu giling tahun berjalan dan biaya penyusutan bibit kepras)


47


3.111. Persediaan hasil tanaman, antara lain terdiri dari: 1. minyak sawit; 2. inti sawit; 3. karet; 4. teh; 5. gula; 6. tetes; 7. alkohol/spirtus; 8. kopi; 9. kakao; 10. bibit (untuk entitas yang bisnis utamanya menjual bibit); 11. lain-lain. 3.112. Persediaan barang dalam proses, antara lain terdiri dari: 1. tembakau dalam proses; 2. gula sisan; 3. lain-lain. 3.113. Persediaan bahan baku dan bahan pelengkap, antara lain terdiri dari: 1. pupuk; 2. obat-obatan tanaman (pestisida dan sebagainya); 3. suku cadang (yang bukan merupakan suku cadang utama mesin tertentu); 4. bahan bakar; 5. lain-lain. Penentuan Biaya Persediaan

3.114. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. 3.115. Rumus biaya yang digunakan adalah: 1. rata-rata tertimbang; 2. rata-rata tertimbang dihitung untuk setiap kelompok persediaan, misalnya rata-rata tertimbang persediaan inti sawit, rata-rata tertimbang persediaan minyak sawit, rata-rata tertimbang gula, rata-rata tertimbang tetes, dan seterusnya. 48



3.116. Biaya perolehan persediaan terdiri dari: 1. biaya pembelian persediaan; 2. biaya konversi; dan 3. biaya lain-lain (jika ada). 3.117. Penentuan besarnya biaya pembelian persediaan yaitu: dalam hal persediaan diperoleh dari pihak luar yang kemudian diproses lebih lanjut oleh entitas, maka biaya pembelian sebesar harga pembelian (termasuk ongkos angkut dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai barang tersebut diterima di tempat) setelah dikurangi diskon dan sebagainya, termasuk pajak yang tidak bisa direstitusi; 2. dalam hal persediaan diperoleh dari internal entitas, maka biaya pembelian sebesar jumlah tercatat aset yang ditransfer (transfer cost) berdasarkan rata-rata tertimbang untuk diolah lebih lanjut menjadi persediaan; 3. untuk persediaan yang diperoleh dari hasil aset tanaman tahunan dan aset tanaman semusim, biaya pembelian persediaan/biaya input berupa biaya penyusutan dari aset tanaman tahunan dan aset tanaman semusim. 1.

3.118. Biaya konversi terdiri dari: 1. biaya yang secara langsung terkait unit persediaan yang diproduksi, yang terdiri dari: a. biaya tenaga kerja langsung; b. biaya bahan baku langsung lainnya; 2. overhead produksi yang terdiri dari: a. overhead produksi yang bersifat variabel b. overhead produksi yang bersifat tetap, yaitu: 1) alokasi overhead produksi tetap didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi; 2) kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana; 3) overhead produksi yang dimaksud adalah overhead yang terjadi di kebun/pabrik/unit.


49


3.119. Biaya lain-lain dapat dibebankan ke persediaan jika biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau dijual. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead nonproduksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan. Tetapi hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi di bidang usaha entitas yang bersifat masal atau produk yang dihasilkan bersifat komoditas. Biaya-biaya yang Tidak Termasuk Persediaan

3.120. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan unit persediaan yang diproduksi (misalnya biaya umum seperti gaji pimpinan dan tata usaha pabrik) tidak diperkenankan menambah harga persediaan yang diproduksi. 3.121. Biaya pemborosan tidak boleh diakui sebagai harga pokok produksi dan persediaan. 3.122. Beban bonus yang diberikan kepada pegawai di kebun/pabrik/unit tidak termasuk komponen overhead produksi. 3.123. Beberapa contoh biaya yang tidak diakui sebagai bagian dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: 1. jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal; 2. biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya; 3. biaya umum di kebun/pabrik/unit yang tidak memberikan kontribusi langsung untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang, tidak dimasukkan dalam komponen harga pokok produksi; 4. biaya penjualan; 5. biaya umum di luar kebun/pabrik/unit, misalnya biaya umum kantor pusat atau kantor direksi, kantor distrik/grup usaha/SBU tidak diakui sebagai bagian dari biaya persediaan. Produk sampingan

3.124. Hasil penjualan produk sampingan tidak boleh mengurangi biaya produk utama, tetapi diakui sebagai pendapatan nonusaha.

50



3.125. Contoh produk sampingan: baggase tebu, cangkang sawit, dan lain lain. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.126. Persediaan perolehan.

diakui

pada

saat

perolehan

sebesar

biaya

3.127. Pada setiap tanggal pelaporan persediaan diukur mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. 3.128. Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. 3.129. Persediaan berkurang pada saat digunakan atau dijual. Penyajian

3.130. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

3.131. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang dipakai; 2. jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi persediaan; 3. pengungkapan terpisah untuk persediaan tanaman semusim yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan; 4. jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih; 5. jumlah pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban persediaan selama periode berjalan; 6. 7. 8.

kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang telah diturunkan; nilai tercatat persediaan yang dijadikan sebagai agunan; pengungkapan lainnya.


51


Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan persediaan Db. Persediaan Kr. Kas dan setara kas/pos terkait

2.

Pemakaian bahan baku dan pelengkap Db. Beban/pos yang terkait Kr. Persediaan

3.

Penjualan persediaan hasil jadi Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan (pendapatan usaha)

4.

Penjualan produk sampingan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha

5.

Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai persediaan Kr. Selisih penurunan nilai persediaan (pengurang nilai persediaan)

6.

Pada saat pemulihan nilai Db. Selisih penurunan nilai persediaan Kr. Pendapatan pemulihan nilai persediaan (pengurang beban persediaan)

52



Aset Dimiliki untuk Dijual Definisi

3.132. Aset dimiliki untuk dijual adalah aset tidak lancar yang jumlah tercatatnya akan dipulihkan dengan penjualan bukan digunakan lebih lanjut. Dasar Pengaturan

3.133. Dasar pengaturan untuk aset dimiliki untuk dijual antara lain adalah PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Penjelasan

3.134. Aset dimiliki untuk dijual berasal dari aset tidak lancar yang akan dijual daripada terus dipergunakan. 3.135. Persyaratan suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: 1. aset tersedia untuk segera dijual dalam kondisinya sekarang; 2. kondisi sekarang aset tersebut sesuai dengan persyaratan dalam suatu penjualan untuk aset tersebut; dan 3. penjualan tersebut harus kemungkinan besar terjadi. 3.136. Kondisi yang mengindikasikan bahwa penjualan kemungkinan besar terjadi yaitu: 1. adanya komitmen dari manajemen entitas terhadap rencana penjualan aset tersebut termasuk sudah ada persetujuan dari pemegang saham (Kementerian Negara BUMN); 2. manajemen entitas harus sudah mengadakan suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana penjualan tersebut; 3. aset tersebut harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya; 4. penjualan diperkirakan terjadi dalam waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi. Penjualan dapat dilakukan lebih dari satu tahun, dan aset tersebut tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika:


53


5.

a. penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali entitas; dan b. terdapat cukup bukti bahwa entitas tetap berkomitmen atas rencana penjualan tersebut; tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana penjualan harus mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan signifikan atau pembatalan rencana penjualan tersebut sangat kecil.

3.137. Aset yang ditinggalkan sementara tidak termasuk aset dimiliki untuk dijual karena akan digunakan di masa mendatang. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.138. Aset dimiliki untuk dijual diakui pada saat ditetapkan akan dijual atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. 3.139. Aset dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara: 1. jumlah tercatat, dengan 2. nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Apabila nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Pengukuran selanjutnya 3.140. Pada setiap tanggal pelaporan: 1. apabila nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; 2. apabila nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual meningkat, maka diakui sebagai keuntungan maksimal sebesar jumlah kerugian yang pernah diakui. 3.141. Aset dimiliki untuk dijual tidak dilakukan penyusutan.

54



Penyajian

3.142. Aset dimiliki untuk dijual disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

3.143. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. penjelasan mengenai aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; 2. penjelasan mengenai fakta dan keadaan penjualan atau ekspektasian penjualan, dan ekspektasi pelaksanaan dan waktu pelepasan; 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan awal Db. Aset dimiliki untuk dijual (aset lancar) Db. Kerugian penurunan nilai (jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat) Db. Akumulasi penyusutan Kr. Aset tetap/properti investasi/pos aset tidak lancar lain

2.

Pengukuran setelah pengakuan awal a. Jika terjadi kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 1) Jika ada kerugian penurunan nilai diakui pada awal pengakuan, maka kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui sebagai keuntungan. Db. Aset dimiliki untuk dijual Kr. Keuntungan kenaikan nilai (maksimal sama dengan jumlah kerugian yang telah diakui sebelumnya) 2) Jika tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui, maka tidak ada pengakuan keuntungan. Tidak ada jurnal


55


b. Jika terjadi penurunan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Aset dimiliki untuk dijual 3.

Pada saat aset dijual a. Apabila terjadi keuntungan Db. Kas dan setara kas Kr. Aset dimiliki untuk dijual Kr. Keuntungan pelepasan aset b. Apabila terjadi kerugian Db. Kas dan setara kas Db. Kerugian pelepasan aset Kr. Aset dimiliki untuk dijual

56



Biaya Dibayar Dimuka Definisi

3.144. Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan di dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan yang akan datang. Dasar Pengaturan

3.145. Dasar pengaturan untuk biaya dibayar dimuka adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

3.146. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan. 1. 2. 3. 4.

3.147. Biaya dibayar di muka antara lain terdiri: uang muka pembelian barang atau jasa; uang muka rental untuk satu tahun yang akan datang; biaya asuransi yang dibayar dimuka; biaya lain yang dibayar dimuka.


3.148. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi barang/jasa/manfaat belum diterima atau dinikmati. 3.149. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya. 3.150. Biaya dibayar dimuka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan. 3.151. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan.


57


Penyajian

3.152. Biaya dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

1. 2.

3.153. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian biaya dibayar dimuka berdasarkan jenis dan jangka waktunya; pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka Db. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat dilakukan penyesuaian pada akhir periode Db. Beban sewa/asuransi/pos yang terkait Kr. Biaya dibayar dimuka

Contoh ilustrasi untuk biaya dibayar dimuka untuk pekerjaan pembangunan aset 1. Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka Db. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan setara kas 2.

Pada saat penerimaan progres pekerjaan Db. Aset dalam pelaksanaan Kr. Utang usaha/pemborong

3.

Pada saat pembayaran utang sesuai progres pekerjaan Db. Utang usaha/pemborong Kr. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan setara kas

58



Pajak Dibayar Dimuka Definisi

3.154. Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan dengan kewajiban pajak. Dasar Pengaturan

3.155. Dasar pengaturan untuk pajak dibayar dimuka antara lain: 1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; 2. peraturan perpajakan. Penjelasan

3.156. Pajak dibayar dimuka terdiri dari: 1. angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 24, dan 25; 2. PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.157. Pajak dibayar dimuka diakui pada saat angsuran PPh disetor ke kas negara atau pada saat PPN masukan (yang dapat dikreditkan) dibayar. 1. 2.

3.158. Pajak dibayar dimuka diakui sebesar: angsuran untuk PPh; PPN masukan yang dapat dikreditkan untuk PPN masukan.

3.159. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan diakui sebagai beban pos yang terkait. Penyajian

3.160. Pajak dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar.


59


Pengungkapan

3.161. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian pajak dibayar dimuka; 2. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pembayaran angsuran PPh Db. Pajak dibayar dimuka (angsuran PPh) Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat pencatatan PPN masukan Db. Aset atau beban yang terkait Db. Pajak dibayar dimuka (PPN masukan) Kr. Kas dan setara kas

60



Aset Lancar Lain Definisi

3.162. Aset lancar lain adalah aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Dasar Pengaturan

3.163. Dasar pengaturan untuk aset lancar lain adalah antara lain PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

3.164. Suatu aset dapat digolongkan menjadi aset lancar lain jika memenuhi kriteria berikut ini: 1. entitas memperkirakan akan merealisasi aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 2. entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.165. Aset lancar lain diakui pada saat diterima atau dibayar atau timbulnya penyebab lain aset lancar lain tersebut. 3.166. Aset lancar lain diakui sebesar jumlah yang diterima atau dibayar. Penyajian

3.167. Aset lancar lain disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan

3.168. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian sifat dan jumlah aset lancar lain serta pengungkapan lainnya.


61


Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan awal Db. Aset lancar lain Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

2.

Saat penggunaan Db. Pos yang terkait Kr. Aset lancar lain

62



ASET TIDAK LANCAR Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat Definisi

3.169. Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat (Piutang PPR) adalah piutang yang timbul dari program pemerintah untuk pengembangan perkebunan rakyat yang akan diselesaikan lebih dari satu periode akuntansi, seperti antara lain: Program PIR dan KKP-E. Dasar Pengaturan

3.170. Dasar pengaturan untuk piutang pengembangan perkebunan rakyat antara lain: 1. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; 2. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; 3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan

3.171. Pengembangan Perkebunan Rakyat merupakan program pemerintah terkait dengan bidang perkebunan, yang mewajibkan entitas untuk membina masyarakat untuk menghasilkan komoditi perkebunan tertentu dalam wilayah kerja entitas. 3.172. Program Pengembangan Perkebunan Rakyat dibiayai oleh pemerintah dan atau lembaga keuangan yang disalurkan kepada entitas atau ditalangi sementara oleh entitas. Pengelolaan perkebunan rakyat ini akan diserahterimakan kepada petani senilai harga konversi yang ditetapkan pemerintah pada saat perkebunan rakyat siap menghasilkan. 3.173. Piutang PPR merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR.


63



Pengakuan dan pengukuran awal 3.174. Saat pengakuan awal, piutang PPR diakui pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya (biaya perolehan). Pengukuran selanjutnya 3.175. Pengukuran setelah pengakuan dan pengukuran awal, piutang PPR diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasikan dengan suku bunga efektif (pada umumnya tidak ada amortisasi tersebut). 3.176. Piutang PPR berkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 3.177. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90. 3.178. Piutang PPR dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan aset lain. Penyajian

3.179. Piutang PPR disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

3. 4. 5.

3.180. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang PPR berdasarkan jenis dan jumlahnya; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; piutang yang dijadikan agunan, jika ada; penyisihan yang dibentuk; alasan dan dasar pembentukan penyisihan;

64


1.

2.


6. 7.

jumlah penyisihan dan penghapusan piutang; pengungkapan lainnya.


1.

Pada saat pengakuan awal Db. Piutang PPR Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait

2.

Pada saat penyelesaian Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang PPR Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Beban cadangan penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi cadangan penurunan nilai piutang

3.

4.

Pada saat hapus buku Db. Akumulasi cadangan penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang PPR

5.



65


Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Definisi

3.182. Piutang antar badan hukum jangka panjang adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang berelasi, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. 3.183. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas lain yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. 3.184. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dasar Pengaturan

3.185. Dasar pengaturan untuk piutang antar badan hukum jangka panjang antara lain: 1. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi; 2. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; 3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; 4. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan

3.186. Pihak-pihak berelasi yang dimaksud adalah hubungan antar BUMN perkebunan. 3.187. Piutang antar badan hukum jangka panjang mencakup piutang yang timbul dari transaksi nonusaha antara entitas dengan entitas lain, entitas anak, dan entitas asosiasinya yang berelasi, dimana akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. 3.188. Piutang antar badan hukum jangka panjang termasuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR.

66




Pengakuan dan pengukuran awal 3.189. Piutang antar badan hukum jangka panjang diakui pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.190. Piutang antar badan hukum jangka panjang diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. 3.191. Piutang antar badan hukum jangka panjang secara periodik dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dengan mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89–2.90. 3.192. Piutang antar badan hukum jangka panjang dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau penyelesaian lainnya. Penyajian

3.193. Piutang antar badan hukum jangka panjang disajikan sebagai aset tidak lancar. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.194. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang antar badan hukum jangka pendek berdasarkan jenis, umur dan jumlah; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; nama entitas sebagai debitur (yang dikendalikan bersama oleh pemerintah) dan sifat hubungannya dengan entitas; sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; transaksi lain signifikan secara kolektif, indikasi kuantitatif atau kualitatif luasnya transaksi; pengungkapan lainnya.


67



3.196. Untuk ilustrasi jurnal piutang antar badan hukum jangka panjang dapat mengacu pada piutang antar badan hukum jangka pendek.

68



Investasi Jangka Panjang Definisi

3.197. Investasi jangka panjang adalah investasi yang tidak segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang berbentuk aset keuangan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

3.198. Dasar pengaturan untuk investasi jangka panjang antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Penjelasan

3.199. Investasi jangka panjang adalah penanaman dana yang berisiko atau yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 3.200. Investasi jangka panjang berupa bentuk penempatan dana di efek utang, misalnya obligasi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan. 3.201. Investasi jangka panjang merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori HTM. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.202. Penempatan dana sebagai investasi jangka panjang diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar biaya perolehan.


69


Pengukuran selanjutnya 3.203. Investasi jangka panjang dengan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Penurunan Nilai

3.204. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Pemulihan Nilai

3.205. Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan pada saat terjadinya. 3.206. Jumlah pemulihan nilai tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat pada saat pemulihan melebihi jumlah yang seharusnya jika tidak terjadi penurunan nilai. Pendapatan Investasi

3.207. Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penghentian Pengakuan

3.208. Investasi jangka panjang dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan misalnya dijual atau jatuh tempo. 3.209. Laba atau rugi dari pelepasan invetasi jangka panjang diakui dalam pendapatan dan beban nonusaha. Penyajian

3.210. Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

3.211. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang;

70



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan pengukuran; apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau penyelesaian; nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang dijadikan agunan. nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang termasuk bagian diperdagangkan; alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi; item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka panjang; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai; pengungkapan lainnya.

3.212. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93 Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan awal: a. Diperoleh dengan premium Db. Investasi jangka panjang – HTM Db. Investasi jangka panjang – premium Kr. Kas dan setara kas b. Diperoleh dengan diskonto Db. Investasi jangka panjang – HTM Kr. Investasi jangka panjang – diskonto Kr. Kas dan setara kas c. Diperoleh pada par Db. Investasi jangka panjang – HTM Kr. Kas dan setara kas

2.

Pendapatan bunga a. Diperoleh dengan premium Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi jangka panjang – premium Kr. Pendapatan bunga


71


b. Dip erol eh dengan diskon Db. Kas dan setara kas Db. Investasi jangka panjang – diskonto Kr. Pendapatan bunga c. Diperoleh pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan bunga 3.

Pada saat perubahan nilai wajar Tidak ada jurnal

4.

Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Cadangan penurunan nilai

5.

Pada saat pemulihan nilai Db. Cadangan penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulihan nilai

6.

Pada saat akan jatuh tempo a. Premium Db. Investasi jangka pendek–HTM Db. Investasi jangka pendek–premium Kr. Investasi jangka panjang–HTM Kr. Investasi jangka panjang–premium b. Diskonto Db. Investasi jangka pendek–HTM Db. Investasi jangka panjang – diskonto Kr. Investasi jangka panjang–HTM Kr. Investasi jangka pendek–diskonto

7.

Pada saat jatuh tempo a. Dengan diskonto Db. Kas dan setara kas Db. Investasi jangka pendek – diskonto Kr. Investasi jangka pendek – HTM

72



b. Dengan premium Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Investasi jangka pendek – HTM c. Pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi jangka pendek – HTM


73


Investasi pada Entitas Lain Definisi

3.213. Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain untuk tujuan jangka panjang di mana entitas (investor) tidak mempunyai pengaruh signifikan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

3.214. Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas lain antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Penjelasan

3.215. Investasi pada entitas lain merupakan penyertaan saham dengan tujuan jangka panjang. 3.216. Pada umumnya investasi pada entitas lain yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah investasi dengan kurang dari 20% hak suara. 3.217. Apabila entitas memiliki investasi pada entitas lain untuk tujuan jangka pendek, maka perlakuan akuntansinya dapat mengacu ke bagian investasi jangka pendek pada bagian aset lancar. 3.218. Apabila entitas memiliki kepemilikan saham pada entitas lain kurang dari 20% hak suara namun mempunyai pengaruh signifikan, maka perlakuan akuntansi mengacu pada bagian investasi pada entitas asosiasi. 3.219. Investasi pada entitas lain merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori AFS.

74




Pengakuan dan pengukuran awal 3.220. Investasi pada entitas lain diakui pada saat perolehan saham sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.221. Setelah pengakuan awal investasi pada entitas lain diukur sebesar nilai wajar. Perubahan nilai wajar 3.222. Kenaikan atau penurunan atas perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai 3.223. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian. Pemulihan nilai 3.224. Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan. 3.225. Jumlah pemulihan nilai tersebut maksimal sebesar kerugian penurunan nilai sebelumnya. Pendapatan investasi 3.226. Pendapatan dividen dari investasi pada entitas lain diakui sebagai pendapatan nonusaha. 3.227. Penghasilan dividen diakui pada saat penentuan pembagian dividen sebesar bagiannya atas dividen yang dibagikan.


75


Penghentian pengakuan 3.228. Investasi pada entitas lain dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan misalnya dijual. 3.229. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan invetasi pada entitas lain diakui dalam pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian

3.230. Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.231. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: cakupan dan sifat instrumen keuangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan pengukuran; apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau penyelesaian; nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang dijadikan agunan; alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi; hal material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka panjang; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai; tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh investee; pengungkapan lainnya.

3.232. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93.

76



Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan Db. Investasi pada entitas lain – AFS Kr. Kas dan setara kas

2.

Pada saat perubahan nilai wajar investasi a. Terjadi keuntungan Db. Investasi pada entitas lain – AFS Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) b. Terjadi kerugian Db. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi pada entitas lain – AFS

3.

Pada saat pengakuan pendapatan investasi berupa dividen a. Pada saat pengumuman dividen Db. Piutang dividen Kr. Pendapatan dividen b. Pada saat penerimaan dividen Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang dividen

4.

Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi pada entitas lain – AFS

5.

Pada saat pemulihan nilai Db. Investasi pada entitas lain – AFS Kr. Keuntungan pemulihan nilai

6.

Pada saat pelepasan investasi Db. Kas dan setara kas Db/Kr Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Dr/Kr Kerugian/keutungan Kr. Investasi pada entitas lain-AFS


77


Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Definisi

3.233. Investasi pada entitas asosiasi adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain untuk tujuan jangka panjang di mana investor mempunyai pengaruh signifikan. 3.234. Investasi pada ventura bersama (pengendalian bersama entitas) adalah investasi pada entitas lain, dimana entitas mempunyai pengendalian bersama dengan venturer lain atas entitas tersebut. Dasar Pengaturan

3.235. Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama antara lain: 1. PSAK 12: Bagian partisipasi dalam ventura bersama 2. PSAK 15: Investasi pada entitas asosiasi Penjelasan

3.236. Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, dimana entitas memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. 3.237. Pengaruh signifikan dimiliki oleh entitas jika memiliki 20% atau lebih hak suara, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. 3.238. Kepemilikan hak suara kurang dari 20% dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan bahwa ada pengaruh signifikan. 3.239. Keberadaan pengaruh signifikan dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut: 1. keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara investee; 2. partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat strategik terkait dengan masalah keuangan dan operasional, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya;

78



3. 4. 5.

adanya transaksi material antara investor dengan investee. Transaksi material dimaksud adalah sebagian besar transaksi investee dilakukan investor. pertukaran personel manajerial; penyediaan informasi teknis pokok, termasuk rahasia bisnis yang tidak dipublikasikan kepada publik.

3.240. Dalam menilai keberadaan pengaruh signifikan, hak suara potensial yang dimiliki entitas dan investor lain harus dipertimbangkan. 3.241. Hak suara potensial dapat timbul apabila entitas memiliki waran atau opsi saham, atau instrumen lain yang dapat dikonversi menjadi saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberikan potensi bagi entitas untuk menambah hak suara kepada entitas lain atau mengurangi hal suara dari pihak lain. 3.242. Entitas menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap munculnya suatu pengendalian, dengan cara: 1. menguji fakta dan keadaan timbulnya hak suara potensial; 2. menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial; 3. menguji perjanjian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi. 3.243. Apabila investasi pada entitas asosiasi kehilangan pengaruh signifikan, maka perlakuan akuntansi mengikuti bagian investasi pada entitas lain. Hal yang sama apabila investasi pada ventura bersama kehilangan pengendalian bersama dan tidak menjadi pengaruh signifikan. 3.244. Pengendalian bersama entitas adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dari seluruh pihak-pihak yang berbagi pengendalian (venturer). 3.245. Pengendalian bersama entitas harus didukung oleh suatu perjanjian kontraktual. 3.246. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.


79


3.247. Metode ekuitas adalah metode akuntansi dimana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca perolehan dalam bagian investor atas aset neto investee. Laba atau rugi investor meliputi bagian investor atas laba atau rugi investee. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.248. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.249. Laba rugi investee diakui sebesar bagian entitas atas laba atau rugi tersebut sebagai pendapatan dan penambah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. 3.250. Dividen tunai diakui sebagai pengurang jumlah tercatat invetasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. 3.251. Dividen saham tidak mempengaruhi jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. 3.252. Bagian laba/rugi menambah/mengurangi investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. Akumulasi kerugian yang diakui tidak boleh mengakibatkan investasi menjadi negatif. Penyajian

3.253. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.

80



Pengungkapan

3.254. Hal-hal yang harus diungkapkan untuk investasi pada entitas asosiasi antara lain: 1. nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang tersedia kuotasi harga yang dipublikasikan; 2. ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi; 3. alasan mengapa mempunyai pengaruh signifikan, namun entitas memiliki kurang dari 20% hak investee; 4. alasan mengapa tidak mempunyai pengaruh signifikan, namun entitas memiliki lebih dari 20% hak investee; 5. sifat dan tingkatan pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi mentransfer dana kepada entitas dalam bentuk dividen tunai; 6. bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui apabila kerugian telah melewati nilai investasi; 7. pengungkapan lain. 3.255. Hal-hal yang harus diungkapkan untuk investasi pada ventura bersama antara lain: 1. jumlah liabilitas kontijensi (jika ada) yang ditanggung venturer sendiri dan para venturer, bagian liabilitas kontijensi ventura bersama, dan liabilitas kontijensi atas venturer lain; 2. komitmen modal venturer sendiri dan para venturer, dan bagian komitmen modal ventura; 3. daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam ventura bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas; 4. jumlah agregat aset, liabilitas, penghasilan dan beban yang terkait dengan partisipasinya dalam ventura bersama; 5. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat penyertaan Db. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Kas dan setara kas


81


2.

Pada saat pengakuan bagian laba atau rugi a. Jika terdapat laba Db. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Bagian laba/rugi b. Jika terdapat rugi Db. Bagian laba/rugi Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama

3.

Pada saat pengakuan dividen tunai a. Pada saat pengumuman Db. Piutang dividen Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama b. Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang dividen

4.

Pada saat pengakuan dividen saham Tidak terdapat jurnal

5.

Pada saat pelepasan investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama a. Terjadi keuntungan Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Keuntungan pelepasan investasi b. Terjadi kerugian Db. Kas dan setara kas Kr. Kerugian pelepasan investasi Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama

82



Properti Investasi Definisi

3.256. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan pendapatan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk: 1. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2. dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. 3.257. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk: 1. digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa; atau 2. untuk tujuan administratif. Dasar Pengaturan

3.258. Dasar pengaturan untuk properti investasi antara lain adalah PSAK 13: Properti Investasi. Penjelasan

3.259. Properti investasi menghasilkan sebagian besar arus kas secara bebas dari aset lainnya, sementara aset yang digunakan sendiri (aset tetap) dapat menghasilkan arus kas yang didistribusikan tidak hanya pada properti tersebut, tetapi juga pada aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan. 3.260. Berikut adalah contoh properti investasi: tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari; 2. tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan; 3. bangunan yang dimiliki (atau dikuasai melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 4. bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 1.


83


1.

2. 3.

4.

3.261. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi: properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha seharihari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual; properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; properti yang digunakan sendiri, termasuk: a. properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri; b. properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan oleh karyawan dengan atau tanpa karyawan tersebut membayar rental sesuai harga pasar; c. properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.

3.262. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum, pajak penjualan dan biaya transaksi lainnya. 3.263. Transfer dari dan ke properti investasi apabila ada perubahan penggunaan: 1. ke properti investasi; a. berakhirnya penggunaan oleh pemilik, dari properti yang digunakan sendiri, termasuk aset tetap, menjadi properti investasi; b. berakhirnya pembangunan atau pengembangan, dari properti yang sedang dibangun atau dikembangkan, termasuk aset tetap, menjadi properti investasi; c. dimulai sewa operasi ke entitas lain, dari persediaan menjadi properti investasi. 2. dari properti investasi; a. digunakan sendiri, dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri (aset tetap); b. mulai dikembangkan untuk dijual, dari properti investasi menjadi persediaan.

84



3.264. Properti investasi dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari laporan posisi keuangan pada saat: 1. pelepasan; atau 2. tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. 3.265. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk seluruh properti investasi. 3.266. Properti investasi disusutkan sesuai dengan pola manfaat selama umur manfaat. Ketentuan penurunan nilai mengacu pada paragraf 3.360– 3.364. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengkuran awal 3.267. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. 3.268. Biaya perolehan properti investasi melalui sewa pembiayaan diukur pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum (pengertian pembayaran sewa minimum dapat dilihat pada Bab III paragraf 3.351). Pengukuran selanjutnya 3.269. Properti investasi diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. 3.270. Laba atau rugi akibat penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian

3.271. Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.


85


Pengungkapan

7.

3.272. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: model pengukuran yang digunakan, yaitu model biaya; jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif untuk: a. penghasilan rental; b. beban operasi langsung dari properti investasi yang menghasilkan dan tidak menghasilkan penghasilan rental; keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan; kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; penyusutan atas properti investasi meliputi: a. metode penyusutan; b. masa manfaat atau tarif penyusutan; c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan: a. penambahan; b. penambahan dari akuisisi melalui penggabungan usaha; c. aset yang diklasifikasikan sebagai Aset Dimiliki untuk Dijual yang dinilai mana yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai jual dikurangi beban penjualan; d. penyusutan; e. jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai; f. perbedaan nilai tukar bersih yang timbul pada penjabaran laporan keuangan; g. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan h. perubahan lain; pengungkapan lainnya.

86


1. 2.

3. 4.

5.

6.


Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan Db. Properti investasi Kr. Kas dan setara kas/aset tetap

2.

Pada saat pengakuan pendapatan sewa Db. Piutang sewa Kr.

Pendapatan sewa

3.

Pada saat penerimaan sewa Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang sewa

4.

Pada saat penyusutan Db. Beban penyusutan Kr. Akumulasi penyusutan

5.

Pada saat penghentian pengakuan a. Melalui penjualan 1) Terjadi keuntungan Db. Kas dan setara kas Kr. Properti investasi Kr. Keuntungan pelepasan investasi 2) Terjadi kerugian Db. Kas dan setara kas Db. Kerugian pelepasan investasi Kr. Properti investasi b. Transfer ke aset lain Db. Aset yang terkait Kr. Properti investasi


87


Aset Tanaman Semusim Definisi

3.273. Aset tanaman semusim adalah aset tanaman perkebunan semusim yang belum menghasilkan (aset pembibitan). Dasar Pengaturan

3.274. Dasar pengaturan aset tanaman semusim antara lain adalah: 1. PSAK 16: Aset Tetap 3. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan Biaya Perolehan

3.275. Aset tanaman semusim yang diakui sebagai aset tanaman adalah bibit untuk tanaman yang akan datang. 3.276. Biaya perolehan adalah sebesar jumlah kas atau setara kas atau pengorbanan lain yang dibayarkan atau imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tanaman semusim. Biaya perolehan diakui jika memenuhi dua syarat, yaitu: 1. adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas; 2. dapat diukur dengan andal. 3.277. Biaya perolehan awal aset tanaman semusim antara lain: 1. biaya yang diakui sebagai bagian dari pembibitan, yaitu: a. biaya input Adalah harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang dikeluarkan entitas sampai dengan bibit siap tanam. b. biaya proses Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan setelah biaya input sampai menjadi bibit tanaman berikutnya yang terdiri dari: 1) biaya tenaga kerja langsung di unit/kebun untuk pemeliharaan aset tanaman belum menghasilkan meliputi imbalan kerja yang terkait langsung dengan pembudidayaan tanaman seperti upah tenaga kerja; 88



2.

2) biaya-biaya lainnya yang terjadi di unit/kebun yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tanaman semusim seperti: a) biaya penyiapan lahan (land clearing), b) biaya handling dan pengangkutan bibit tanaman, c) biaya penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan, d) biaya pengujian aset tanaman, e) biaya komisi profesional yang menangani aset tanaman. c. alokasi biaya tidak langsung; Biaya tidak langsung yang dapat dikapitalisasi ke aset tanaman semusin antara lain biaya pinjaman sesuai yang disyaratkan dalam Bab IV paragraf 4.17-4.24. biaya penyisipan a. biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal pembibitan diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset tanaman semusim. b. biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal kebun diakui sebagai beban.

Bukan Biaya Perolehan

3.278. Biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan tanaman tidak dapat diakui sebagai biaya perolehan dan harus dibebankan pada periode terjadinya. Contoh biaya-biaya tersebut antara lain: 1. biaya tenaga kerja yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan aset tanaman seperti bonus, tunjangan, dan sebagainya; 2. biaya pembukaan fasilitas baru; 3. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; 4. biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya; 5. biaya umum dan administrasi diunit/kebun, kantor pusat/kantor direksi, dan di tempat lainnya; 3.279. Biaya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biaya perolehan aset tanaman semusim.


89


Penyusutan

3.280. Penyusutan aset tanaman semusim dimulai ketika bibit ditanam menjadi tanaman siap panen. 3.281. Jumlah penyusutan adalah sebesar jumlah yang dapat disusutkan dengan metode garis lurus tanpa dikurangi nilai residu. 3.282. Entitas dapat mengubah metode penyusutan yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Pedoman ini jika didukung oleh pendapat ahli. Perubahan Estimasi Akuntansi

3.283. Entitas melakukan review atas umur manfaat dan metode penyusutan aset tanaman semusim secara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif. Penurunan dan Pemulihan Nilai

3.284. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya indikasi penurunan nilai aset tanaman semusim. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tanaman semusim, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penurunan nilai dapat dilihat pada Bab III paragraf 3.360-3.364). 3.285. Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai aset. Pada periode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keutungan pemulian nilai, tetapi tidak boleh menyebabkan nilai buku setelah pemulihan nilai melebihi nilai buku seumpama tidak terjadi penurunan nilai sebelumnya. Penghentian Pengakuan

3.286. Penghentian pengakuan aset tanaman semusim dilakukan saat aset tanaman semusim diganti atau dimusnahkan, dijual, atau dengan cara lainnya.

90



Model Pengukuran

3.287. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.288. Biaya perolehan aset tanaman semusim diakui sebesar akumulasi biaya yang dapat dikapitalisasi sampai menjadi tanaman siap panen. Pengukuran selanjutnya 3.289. Aset tanaman semusim diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusutan 3.290. Penyusutan aset tanaman semusim diakui sebagai penambah biaya perolehan persediaan yang dihasilkannya. 3.291. Akumulasi penyusutan aset tanaman semusim disajikan sebagai pos pengurang jumlah tercatatnya. Penurunan dan pemulihan nilai 3.292. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Pemulihan penurunan nilai diakui sebesar keuntungan pada periode terjadinya. 3.293. Akumulasi rugi penurunan nilai aset tanaman semusim disajikan sebagai pos lawan. Penghentian pengakuan 3.294. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan diakui pada periode terjadinya.


91


3.295. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian

3.296. Aset tanaman semusim disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

3.297. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tanaman semusim yaitu aset tanaman pembibitan; 2. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tanaman semusim; 3. metode penyusutan yang digunakan; 4. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 5. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode; 6. rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penambahan; b. pelepasan; c. penurunan nilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pertukaran neto yang timbul; f. setiap pengklasifikasian kembali; 7. pengungkapan lainnya. 1.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan Db. Aset tanaman semusim Kr. Beban input Kr. Beban tenaga kerja langsung/pos beban langsung lainnya Kr. Beban bunga yang dikapitalisasi

2.

Penyusutan Db. Beban penyusutan – aset tanaman semusim Kr. Akumulasi penyusutan – aset tanaman semusim (Beban penyusutan akan menjadi biaya perolehan persediaan)

92



3.

Penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penurunan nilai – aset tanaman semusim

4.

Penghentian pengakuan Db. Akumulasi penyusutan Db. Akumulasi penurunan nilai – aset tanaman semusim Kr. Aset tanaman semusim


93


Aset Tanaman Tahunan Definisi

3.298. Aset tanaman tahunan adalah aset tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman telah menghasilkan (TM). Dasar Pengaturan

3.299. Dasar pengaturan aset tanaman tahunan antara lain adalah: 1. PSAK 16: Aset Tetap 2. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan

3.300. Aset tanaman tahunan dapat dibedakan menjadi: 1. tanaman belum menghasilkan (TBM); 2. tanaman telah menghasilkan (TM). 3.301. Proses yang dilalui menjadi untuk aset tanaman tahunan adalah: 1. dari pembibitan sampai dengan menjadi tanaman telah menghasilkan (proses dari TBM menjadi TM); 2. dari tanaman telah menghasilkan sampai dengan dihentikan pengakuannya, misalnya ditebang atau diganti dengan tanaman lain. Proses dari TBM menjadi TM

3.302. Biaya perolehan awal aset tanaman tahunan antara lain: 1.

94

Biaya yang diakui sebagai bagian dari TBM (biaya perolehan awal), yaitu: a. biaya input Adalah harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang dikeluarkan entitas sampai dengan bibit siap tanam.



2. 3.

b. biaya proses Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan setelah biaya input sampai menjadi bibit tanaman berikutnya yang terdiri dari: 1) biaya tenaga kerja langsung di unit/kebun untuk pemeliharaan aset tanaman belum menghasilkan meliputi imbalan kerja yang terkait langsung dengan pembudidayaan tanaman seperti upah tenaga kerja. 2) biaya-biaya lainnya yang terjadi di unit/kebun yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tanaman tahunan seperti: a) biaya penyiapan lahan (land clearing); b) biaya handling dan pengangkutan bibit tanaman; c) biaya penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan; d) biaya pengujian aset tanaman tahunan apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut; e) biaya komisi profesional yang menangani aset tanaman. c. Alokasi biaya tidak langsung Biaya pinjaman dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan sesuai Bab IV paragraf 4.17–4.24. Penjualan hasil tanaman selama TBM diakui sebagai pendapatan usaha; Biaya penyisipan a. Pendekatan areal 1) biaya penyisipan suatu aset tanaman dalam areal TBM diakui sebagai penambah jumlah tercatat aset TBM. 2) biaya penyisipan suatu aset tanaman dalam areal TM diakui sebagai beban periode terjadinya. b. Pendekatan per pohon 1) jumlah tercatat aset tanaman TM yang diganti diakui sebagai beban periode terjadinya. 2) biaya aset tanaman baru diakui sebagai biaya perolehan aset tanaman.


95


Bukan Biaya Perolehan

3.303. Biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan tanaman tidak dapat diakui sebagai biaya perolehan dan harus dibebankan pada periode terjadinya. Contoh biaya-biaya tersebut antara lain: 1. biaya tenaga kerja yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan aset tanaman seperti bonus, tunjangan, dsb; 2. biaya pembukaan fasilitas baru; 3. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; 4. biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya; 5. biaya umum dan administrasi di unit/kebun kantor pusat/kantor direksi, dan di tempat lainnya. 3.304. Biaya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biaya perolehan aset tanaman tahunan. Reklasifikasi dari TBM ke TM

3.305. TBM direklasifikasi ke TM pada saat tanaman menghasilkan. 3.306. Penentuan waktu tanaman dapat menghasilkan ditentukan oleh: 1. pertumbuhan vegetatif; dan 2. berdasarkan taksiran manajemen. 3.307. Setelah menjadi TM Biaya perolehan TM sebesar nilai tercatat TBM yang direklasifikasi ke TM. 2. Biaya-biaya yang terjadi setelah TM diakui sebagai beban periode terjadinya, kecuali biaya-biaya yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi ke aset. 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tanaman yang tidak menambah manfaat ekonomis aset tanaman, atau biaya-biaya yang mengembalikan aset tanaman ke kondisi normalnya, maka biayabiaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya, biaya pemupukan rutin. 1.

96



Penyusutan

3.308. Penyusutan aset tanaman dimulai ketika TBM direklasifikasi ke TM. 3.309. Penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran umur manfaat (setelah menjadi TM) sebagai berikut: Jenis Aset Tanaman

Umur Manfaat

Kelapa sawit

25 tahun

Karet

25 tahun

Kakao

25 tahun

Teh

50 tahun

Kina

15 tahun

Kopi

40 tahun

3.310. Entitas dapat mengubah metode penyusutan dan/atau menggunakan umur manfaat yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Pedoman ini jika didukung oleh pendapat ahli. 3.311. Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu. Perubahan Estimasi Akuntansi

3.312. Entitas melakukan review atas umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan aset tanaman semusim secara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif. Penurunan dan Pemulihan Nilai

3.313. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya indikasi penurunan nilai aset tanaman tahunan. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tanaman tahunan, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penurunan nilai dapat dilihat di paragraf 3.360 - 3.364).


97


3.314. Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai aset. Pada periode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keuntungan pemulihan nilai, tetapi tidak boleh menyebabkan nilai buku setelah pemulihan nilai melebihi nilai buku seumpama tidak terjadi penurunan nilai sebelumnya. Penghentian pengakuan 3.315. Penghentian pengakuan aset tanaman tahunan dilakukan saat aset tanaman tahunan ditebang, dijual, atau dengan cara lainnya. Model pengukuran 3.316. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal (TBM dan TM) 3.317. Biaya perolehan TBM sebesar akumulasi biaya yang dikapitalisasi ke TBM tersebut. 3.318. Biaya perolehan TM sebesar nilai tercatat TBM yang direklasifikasi ke TM. Pengukuran selanjutnya (TBM dan TM) 3.319. TBM diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. 3.320. TM diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

98



Penyusutan (TM) 3.321. Penyusutan aset tanaman tahunan diakui sebagai beban produksi atau penambah biaya perolehan persediaan yang dihasilkannya. 3.322. Akumulasi penyusutan aset tanaman disajikan sebagai pos pengurang jumlah tercatatnya. Penurunan nilai (TBM dan TM) 3.323. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. 3.324. Akumulasi rugi penurunan nilai aset tanaman disajikan sebagai pos lawan jumlah tercatatnya. 3.325. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan. Penghentian pengakuan (TBM dan TM) 3.326. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya. 3.327. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian 3.328. Aset tanaman tahunan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5.

3.329. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tanaman tahunan yaitu TBM dan TM; dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tanaman tahunan; metode penyusutan yang digunakan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode;


99


6.

7.

rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penambahan; b. pelepasan; c. penurunan nilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pertukaran neto yang timbul; f. setiap pengklasifikasian kembali; pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan a. Aset tanaman TBM Db. Aset tanaman TBM Kr. Beban input Kr. Beban tenaga kerja langsung/pos beban langsung lainnya Kr. Beban bunga yang dikapitalisasi b. Reklasifikasi aset tanaman TBM menjadi TM Db. Aset tanaman TM Kr. Aset tanaman TBM

2.

Penyusutan Db. Beban penyusutan – aset tanaman TM Kr Akumulasi . penyusutan – aset tanaman TM (Beban penyusutan akan menjadi biaya perolehan persediaan)

3.

Penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penurunan nilai

4.

Pemulihan nilai Db. Akumulasi rugi penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulihan nilai (pendapatan nonusaha)

5.

Penghentian pengakuan Db. Akumulasi penyusutan – aset tanaman TM Kr. Aset aset tanaman TM

100



Aset Tetap Definisi

3.330. Aset tetap adalah aset berwujud yang: dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 1.

Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

3.331. Dasar pengaturan aset tetap adalah: PSAK 16 : Aset Tetap PSAK 30 : Sewa PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset ISAK 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa ISAK 25 : Hak atas Tanah

Penjelasan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.332. Aset tetap, antara lain, meliputi: tanah; gedung dan bangunan fisik lainnya; mesin dan instalasi; alat pertanian; alat inventaris/peralatan; jalan, jembatan, dan saluran air; kendaraan.

3.333. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai. 3.334. Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan, sedangkan jika dilakukan dengan sewa operasi tidak dicatat sebagai aset tetap. 3.335. Aset sewaan adalah aset yang berasal dari perjanjian sewa dan nonsewa yang mengandung sewa.


101


3.336. Kriteria perjanjian yang mengandung sewa adalah: 1. pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan aset tertentu; dan 2. memberikan hak untuk menggunakan aset tertentu. 3.337. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 3.338. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. 3.339. Indikasi primer dari situasi yang mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 1. sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 2. lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan; 3. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan; 4. pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; 5. aset sewaan memiliki karakteristik khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. 3.340. Indikator sekunder dari situasi yang menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 1. jika lessee dapat membatalkan sewa, kerugian lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee; 2. keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee, misalnya, dalam bentuk potongan harga sewa yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa; 3. lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar.

102



3.341. Hak untuk menggunakan aset tersebut (paragraf 3.330 huruf 2) jika memenuhi salah satu dari kondisi-kondisi berikut: 1. pembeli mempunyai kemampuan atau hak untuk mengoperasikan aset; 2. pembeli mempunyai kemampuan atau hak untuk mengendalikan akses fisik; 3. kemungkinan kecil ada pembeli lain atau output aset dengan jumlah yang lebih besar dari tidak signifikan dan harganya tidak tetap atau harga pasar. 3.342. Aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran suatu aset tetap dengan aset tetap lainnya, termasuk pembayaran dalam bentuk kas, setara kas, atau aset keuangan lainnya. 3.343. Pertukaran aset tetap dievaluasi apakah mengandung substansi komersial atau tidak. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: 1. konfigurasi risiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari kegiatan operasional yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah; dan 2. selisihnya adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Biaya perolehan

3.344. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain; 2. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen; 3. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 1.

3.345. Perubahan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset diakui sebagai bagian dari harga perolehan (menambah /mengurangi biaya perolehan).


103


1. 2. 3. 4. 5.

6.

3.346. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap; biaya penyiapan lahan untuk pabrik; biaya handling dan penyerahan awal; biaya perakitan dan instalasi; biaya pengujian aset baru apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut, misalnya sample yang diproduksi dari peralatan baru yang sedang diuji; komisi profesional, misalnya biaya arsitek.

3.347. Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah: 1. biaya pembukaan fasilitas baru; 2. biaya pengenalan produk baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi; 3. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; 4. biaya administrasi dan overhead umum lainnya. 3.348. Untuk aset tetap yang dibangun sendiri, biaya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biaya perolehan aset tetap. 3.349. Pengukuran biaya perolehan aset tetap baru yang diperoleh dari pertukaran aset tetap meliputi: a. Jika pertukaran aset tetap memiliki substansi komersial, maka aset tetap baru diukur sebesar: 1) nilai wajar aset tetap yang diserahkan; atau 2) nilai wajar aset tetap yang diterima jika lebih andal dibandingkan nilai wajar aset tetap yang diserahkan. b. Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau nilai wajar dari aset tetap yang diserahkan atau diterima tidak dapat diukur secara andal, maka diukur sebesar nilai tercatat aset tetap yang diserahkan. 3.350. Aset sewaan diukur sebesar pembayaran sewa minimum.

104



3.351. Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lessee atau lessee dapat dituntut untuk membayar, tidak meliputi rental kontinjen, biaya jasa, dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepada lessor, ditambah dengan jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang terkait dengan lessee. 3.352. Biaya pinjaman dikapitalisasi jika memenuhi persyaratan sesuai Bab IV paragraf 4.17–4.24. 3.353. Hibah pemerintah yang terkait dengan perolehan suatu aset diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Biaya setelah perolehan awal 3.354. Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai beban pada periode terjadinya, termasuk biaya pemakaian dan pengembangan aset, misalnya: 1. biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu beroperasi sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuhnya; 2. kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap keluaran/ output masih rendah; dan 3. biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. 3.355. Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai penambah nilai tercatat aset tetap (dikapitalisasi) jika memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif berikut ini: 1. syarat kualitatif yaitu: a. memperpanjang umur manfaat aset tetap; atau b. kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; 2. syarat kuantitatif yaitu jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi; a. batasan jumlah tersebut ditentukan oleh kebijakan masing-masing entitas; b. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional. Bab III: Akuntansi Aset

105


3.356. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap yang tidak menambah umur manfaat atau biaya-biaya yang mengembalikan aset tetap ke kondisi normalnya, maka biaya-biaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya, biaya pemeliharaan rutin. 3.357. Aset tetap tanah tidak disusutkan, kecuali: 1. kondisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi utama; 2. sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bagunan begitu saja jika proyek selesai; 3. prediksi manjemen atas kepastian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. 3.358. Beban pengurusan legal hak atas tanah pada saat perolehan tanah diakui sebagai biaya perolehan tanah. Beban pengurusan untuk perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud yang diamortisasi selama masa hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Perubahan estimasi akuntansi 3.359. Entitas melakukan review atas umur manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap secara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif. Penurunan nilai 3.360. Pada setiap tanggal pelaporan harus dilakukan review adanya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. 3.361. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset tetap, paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1.

106

Informasi dari luar: a. selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara signifikan melebihi penurunan akibat proses normal depresiasi; b. telah terjadi dalam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yang signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat beroperasi, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; Bab III: Akuntansi Aset


2.

c. selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investasi pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai aset yang dapat diperoleh kembali secara material. Informasi dari dalam: a. terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset; b. telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset; c. terdapat bukti dari pelaporan internal yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih buruk dari yang diperkirakan; dan d. aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disajikan sebesar nilai pakainya, dimana aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

3.362. Indikasi penurunan nilai aset tetap yang disajikan di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul. Entitas mungkin mengidentifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset tetap dan menjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali. 3.363. Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai. 3.364. Seluruh kerugian tersebut diakui pada periode terjadinya. Model pengukuran 3.365. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengukuran awal.

Penyusutan 3.366. Aset tetap harus disusutkan secara sistematis selama masa manfaatnya dengan dasar per kelompok umur manfaatnya. Komponen aset tetap yang jumlahnya signifikan dan umur manfaat berbeda dengan komponen lainnya disusutkan secara terpisah (komponenisasi).


107


3.367. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. 3.368. Umur manfaat untuk setiap kelompok aset tetap adalah sesuai dengan masa ekonomis atas komponen-komponen yang terdapat pada masing-masing jenis asetnya. Kelompok Aset Tetap

Umur Ekonomis

Bangunan

 

permanen

20 tahun

semi permanen

10 tahun

kerangka kayu

5 tahun

Bangunan Rumah Dinas

 

permanen

20 tahun

semi permanen

10 tahun

kerangka kayu

5 tahun

Jalan, jembatan, dan saluran air permanen

  16 tahun

semi permanen

5 tahun

Alat Pengangkutan

5 tahun

Alat Pertanian

5 tahun

Inventaris

5 tahun

3.369. Untuk pabrik sawit dan gula umur ekonomis atas komponenkomponen masing-masing jenis asetnya dapat dilihat pada daftar komponenisasi aset tetap (terlampir). 3.370. Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. 3.371. Entitas dapat mengubah metode penyusutan dan/atau umur manfaat yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Pedoman ini jika didukung oleh pendapat ahli. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.372. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan.

108



Penyusutan 3.373. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Penurunan nilai 3.374. Penurunan nilai aset tetap diakui pada periode terjadinya sebagai beban nonusaha. Pemulihan nilai diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penghentian pengakuan 3.375. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan diakui pada periode terjadinya sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian

3.376. Aset tetap disajikan pada kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

3.377. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tetap; dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap; metode penyusutan yang digunakan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penambahan; b. pelepasan; c. penurunan nilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pertukaran neto yang timbul; f. setiap pengklasifikasian kembali; pengungkapan lainnya.


109


Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan: Db. Aset tetap Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait

2.

Pada saat penyusutan Db. Beban penyusutan Kr. Akumulasi penyusutan – aset tetap

3.

Penggantian komponen aset tetap a. Pengakuan komponen pengganti Db. Aset tetap (biaya komponen pengganti) Kr. Kas dan setara kas b. Penghentian pengakuan komponen yang digantikan Db. Akumulasi penyusutan komponen aset tetap yang digantikan Kr. Aset tetap (komponen yang diganti)

4.

Penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penurunan nilai

5.

Pemulihan nilai Db. Akumulasi penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulihan nilai (pendapatan nonusaha)

6.

Pada saat penghentian pengakuan Db. Akumulasi penyusutan–aset tetap Kr. Aset tetap

110



Aset Tidak Berwujud Definisi

3.378. Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Dasar Pengaturan

3.379. Dasar pengaturan aset tidak berwujud adalah 1. PSAK 19: Aset Takberwujud 2. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan

3.380. Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. keteridentifikasian; 2. adanya pengendalian sumber daya; dan 3. adanya manfaat ekonomis di masa depan. 3.381. Pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban. Contoh- contoh kegiatan penelitian adalah: 1. kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru; 2. pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya; 3. pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan 4. perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses atau sistem. 3.382. Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanjang memenuhi seluruh kriteria aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini: 1. kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual; 2. niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya; Bab III: Akuntansi Aset

111


3.

4.

5.

bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Antara lain entitas mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar atas aset tidak berwujud itu sendiri, atau, jika aset tidak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud tersebut; tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut; kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak bewujud selama pengembangannya.

3.383. Contoh- contoh kegiatan pengembangan adalah: pengembangan piranti lunak komputer; desain, konstruksi, dan pengujian alternatif produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang diperbaiki. 3. desain, konstruksi, dan operasional pabrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; 4. desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem yang baru atau yang diperbaiki. 1. 2.

3.384. Beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal hak atau umur ekomomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan. 3.385. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penurunan nilai dapat dilihat di paragraf 3.360 - 3.364). 3.386 . Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai aset. Pada periode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keuntungan pemulihan nilai, tetapi tidak boleh menyebabkan nilai buku setelah pemulihan nilai melebihi nilai buku seumpama tidak terjadi penurunan nilai sebelumnya. 112



3.387. Ketentuan penurunan nilai aset tidak berwujud mengacu pada Bab III paragraf 3.360 - 3.364. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran awal 3.388. Aset tidak berwujud diakui pada saat terjadinya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.389. Aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi, penurunan nilai dan pemulihan nilai 3.390. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis. 3.391. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya. 3.392. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan kerugian dan keuntungan tersebut merupakan beban atau pendapatan nonusaha. 3.393. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tapi diuji penurunan nilainya secara periodik. Penghentian pengakuan 3.394. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya. 3.395. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha.


113


Penyajian

3.396. Aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan

3.397. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi; rincian aset tidak berwujud; untuk setiap kelompok aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan lainnya; a. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan; b. metode amortisasi yang digunakan; c. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; d. unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan e. rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukan: 1) penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari 2) pengembangan di dalam entitas dan dari penggabungan usaha; 3) penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud; 4) amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan; 4. pengungkapan lainnya. 1. 2. 3.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan Db. Aset tidak berwujud Kr. Kas dan setara kas

2.

Amortisasi aset tidak berwujud Db. Beban amortisasi Kr. Akumulasi amortisasi

3.

Pada saat penghentian pengakuan Db. Akumulasi amortisasi Kr. Aset tidak berwujud

114



Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan Definisi

3.398. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya: 1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan 2. sisa kompensasi kerugian. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 3.399. Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas secara akuntansi dengan dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporer dapat berupa: 1. perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan; atau 2. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan. Dasar Pengaturan

3.400. Dasar pengaturan aset pajak tangguhan antara lain adalah PSAK 46: Pajak Penghasilan. Penjelasan

3.401. Pengakuan aset pajak tangguhan pada saat besar kemungkinan bahwa pemulihan aset akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih kecil, kecuali pengakuan awal aset atau liabilitas pada suatu transaksi yang: 1. bukan transaksi kombinasi bisnis; dan 2. tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.


115


3.402. Pengakuan liabilitas pada laporan keuangan entitas akan dapat melunasi nilai tercatat liabilitas tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pelunasan liabilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar, maka dalam ketentuan SAK, mengharuskan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan. 3.403. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh entitas, mempengaruhi saldo goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.404. Aset pajak tangguhan diakui: 1. untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan apabila nilai basis akuntansi lebih kecil daripada nilai basis pajak; 2. saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. 3.405. Apabila diperkirakan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan pada periode mendatang, maka jumlahnya harus diturunkan. 3.406. Penyisihan aset pajak tangguhan harus dievaluasi secara periodik, dan apabila pada akhir periode selanjutnya ternyata aset pajak tangguhan diperkirakan dapat direalisasikan sepenuhnya atau dalam jumlah yang lebih besar, maka dapat dinaikan kembali. 3.407. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak apabila nilai basis akuntansi lebih besar nilai basis pajak yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Penyajian

3.408. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan liabilitas lain dalam laporan posisi keuangan. 3.409. Aset pajak tangguhan harus dibedakan dari piutang pajak/pajak dibayar dimuka.

116



3.410. Liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari utang pajak. 3.411. Aset pajak tangguhan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. 3.412. Liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

3.413. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi yang diterapkan; unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak; jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksitransaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas; penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: a. rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; atau b. rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya; jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut, yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan; untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya: a. jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian; b. jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tanguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan


117


8.

9.

c. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari: 1) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan 2) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika: a. penggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan b. entitas telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya; pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pembentukan aset pajak tangguhan Db. Beban pajak kini Db. Aset pajak tangguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Penghasilan pajak tangguhan

2.

Pada saat pembentukan liabilitas pajak tangguhan Db. Beban pajak kini Db. Beban pajak tangguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Liabilitas pajak tangguhan

118



Aset Tidak Lancar Lain Definisi

3.414. Aset tidak lancar lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan tersendiri. Dasar Pengaturan

3.415. Dasar pengaturan aset tidak lancar lain antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

3.416. Contoh aset tidak lancar lain, antara lain: 1. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya lebih dari satu tahun; 2. biaya ditangguhkan lebih dari satu tahun; 3. lain-lain. 3.417. Biaya tangguhan adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan memiliki masa manfaat tertentu. Contoh beban ditangguhkan antara lain beban pengurusan sertifikasi, misalnya ISO, GMP, HCCP. 3.418. Biaya tangguhan diamortisasi selama umur manfaat. 3.419. Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa mafaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya praoperasi/perintisan usaha. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

3.420. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Penyajian

3.421. Pos-pos aset tidak lancar lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.


119


Pengungkapan

3.422. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. kebijakan akuntansi; 2. rincian aset lainnya; 3. sifat dan uraian penting dari aset yang bersangkutan; 4. alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset tidak lancar lain; 5. untuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya, alasan dan maksud pembatasan tersebut; 6. pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Saat perolehan (pembatasan atas kas dan setara kas) Db. Aset tidak lancar lain – (kas dan setara kas yang dibatasi/beban sertifikasi ISO) Kr. Kas dan setara kas

2.

Saat amortisasi biaya yang ditangguhkan Db. Beban amortisasi Kr. Biaya yang ditangguhkan

3.

Saat selesainya pembatasan Db. Kas dan setara kas Kr. Aset tidak lancar lain – kas dan setara kas yang dibatasi

120


Bab IV AKUNTANSI LIABILITAS Dan EKUITAS AKUNTANSI LIABILITAS Pengertian dan Karakteristik 4.1 Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. 4.2 Karakteristik dasar liabilitas adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan yang disertai jumlah yang terutang untuk pembayaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. 4.3 Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diterima atau telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Perjanjian tidak dapat dibatalkan jika terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain jika gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut. 4.4 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya mengakibatkan penyerahan atau pengorbanan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan:

Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas

121


1. pembayaran kas; 2. penyerahan aset lain; 3. pemberian jasa; 4. penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau 5. konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. 4.5 Liabilitas timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, pembelian barang atau penggunaan jasa dapat menimbulkan utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan penerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. 4.6 Beberapa jenis liabilitas hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansial. Secara umum, liabilitas ini disebut sebagai provisi. Dalam pengertian sempit, provisi tidak dipandang sebagai liabilitas, karena liabilitas hanya mencakup jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi liabilitas di atas mengikuti pendekatan luas. Jadi, kalau provisi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan liabilitas meskipun jumlahnya hanya diestimasi. Sebagai contoh, provisi untuk menutup kewajiban manfaat pensiun karyawan. 4.7 Liabilitas kontijensi adalah: 1. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau 2. kewajiban kini yang timbul sebagai peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena: a. tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya. b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. 4.8 Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

122



4.9 Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh entitas dikategorikan sebagai liabilitas lain (amortized cost) atau bukan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keungan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan premium/diskonto. Selanjutnya liabilitas keuangan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. 4.10. Liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 4.11. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika: 1. entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; 2. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau 4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. 4.12. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, meskipun: 1. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan ; dan 2. perjanjian untuk pembiayaan kembali, atau penjadualan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 4.13. Liabilitas jangka panjang adalah semua liabilitas selain yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek. 4.14. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam siklus operasional tahun berikutnya, diperkirakan dapat dibiayai kembali atau diperpanjang kembali sehingga diperkirakan tidak akan ada penggunaan modal kerja lancar. Liabilitas tersebut merupakan bagian dari pembiayaan jangka panjang entitas dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas

123


4.15. Dalam hal tidak terdapat perjanjian mengenai pembiayaan kembali, maka pembiayaan kembali tidak dapat diasumsikan akan terjadi secara otomatis sehingga liabilitas harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Biaya Pinjaman 4.16. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. 4.17. Biaya pinjaman adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Komponen Biaya Pinjaman

4.18. Biaya pinjaman meliputi bunga kontraktual, biaya transaksi, dan premi serta diskonto. 4.19. Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan suatu pinjaman, misalnya biaya provisi, administrasi, perikatan agunan dan sebagainya. 4.20. Beban bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif. Biaya Pinjaman yang Layak Dikapitalisasi

4.21. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memenuhi syarat (aset kualifikasian) sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman selain itu diakui sebagai beban pada periode terjadinya; 4.22. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya-biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara langsung untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait dengan aset kualifikasian dapat diidentikasi dengan mudah.

124



4.23. Apabila pinjaman secara spesifik digunakan untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi pendapatan bunga dari investasi sementara dana pinjaman yang belum digunakan; 4.24. Apabila pinjaman tidak secara spesifik digunakan untuk memperoleh aset tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh aset tersebut. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode (tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset tertentu). Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi selama periode tersebut. Waktu Kapitalisasi

4.25. Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset dimulai ketika: 1. pengeluaran untuk aset tersebut telah mulai dilakukan; 2. biaya pinjaman sedang terjadi; dan 3. aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi aset tersebut sedang berlangsung. 4.26. Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama entitas menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produksi suatu aset. 4.27. Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi suatu aset sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai. 4.28. Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aset dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja.


125


LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Definisi

4.29. Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasional. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

4.30. Dasar pengaturan utang usaha antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.31. Utang usaha meliputi utang kepada pemasok untuk pengadaan bahan baku dan bahan pelengkap, bangunan, fasilitas pabrik, mesin, alat-alat fasilitas produksi, instalasi fasilitas produksi, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. 4.32. Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut. Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.33. Utang usaha diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. 4.34. Utang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran, pelunasan atau dilakukan penyelesaian lainnya. 126



Penyajian

4.35. Utang usaha disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

4.36. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian jenis dan jumlah masing-masing utang usaha; 2. serta utang usaha dengan pihak-pihak berelasi; 3. pengungkapan lainnya. 4.37. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan Db. Persediaan Kr. Utang usaha

2.

Pada saat pembayaran Db. Utang usaha Kr. Kas dan setara kas


127


Utang Pajak Definisi

4.38. Utang pajak adalah pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Dasar Pengaturan

4.39. Dasar pengaturan mengenai utang pajak antara lain adalah PSAK 46: Pajak Penghasilan Penjelasan

1. 2. 3. 4. 5.

4.40. Utang pajak antara lain: utang PPh Pasal 21; utang PPh Pasal 23; utang PPh Pasal 29; utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN); utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan utang pajak lainnya.


4.41. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan entitas untuk membayar/menyetor pajak kepada negara. 4.42. Utang pajak berkurang pada saat disetorkan ke kas negara. 1. 2. 3. 4. 5.

4.43. Utang pajak dinilai sebesar: PPh yang dipotong/dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara; PPh Pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT Tahunan; PPN yang dipungut tetapi belum disetor ke kas negara; PBB yang belum dibayar sebesar SPPT; Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STP dan SK Peninjauan Kembali.

128



Penyajian

4.44. Utang pajak disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

4.45. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian utang pajak berdasarkan jenis pajak yang terutang. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan utang pajak untuk: a. PPh pasal 21 dan 23 Db. Beban yang terkait Kr. Utang pajak – PPh pasal 21dan 23 Kr. Kas dan setara kas b. PPh pasal 25 Db. Uang muka pajak Kr. Kas dan setara kas c. PPh Pasal 29 Db. Pajak PPh badan Kr. Uang muka PPh pasal 25 Kr. Utang pajak – PPh pasal 29 d. PPN keluaran Db. Kas dan setara kas Kr. PPN keluaran Kr. Pendapatan yang terkait e. PBB pada saat menerima SPPT Db. Pajak PBB Kr. Utang pajak – PBB

2.

Pada saat pembayaran/penyetoran pajak: Db. Utang pajak Kr. Kas dan setara kas


129


Biaya yang Masih Harus Dibayar Definisi

4.46. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah jatuh tempo atau yang telah diterima manfaatnya oleh entitas tetapi belum dibayar, termasuk bagian biaya yang telah diakru sampai tanggal laporan posisi keuangan namun biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo. Dasar Pengaturan

4.47. Dasar pengaturan untuk biaya yang masih harus dibayar antara lain adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

4.48. Biaya yang masih harus dibayar antara lain: 1. beban langganan seperti listrik, telepon, air, gas, majalah, surat kabar, dan sejenisnya; 2. beban yang sudah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal laporan posisi keuangan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.49. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat entitas menerima manfaat ekonomi dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi tersebut. 4.50. Biaya yang masih harus dibayar berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan oleh entitas. 4.51. Biaya yang masih harus dibayar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut.

130



Penyajian

4.52. Biaya yang harus dibayar disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

4.53. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian biaya yang masih harus dibayar berdasarkan jenis dan jumlah masing-masing beban; 2. pengungkapan lainnya. 1.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan Db. Beban yang terkait Kr. Biaya yang masih harus dibayar

2.

Pada saat penyelesaian Db. Biaya yang masih harus dibayar Kr. Kas dan setara kas


131


Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Definisi

4.54. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Dasar Pengaturan

4.55. Dasar pengaturan untuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek antara lain adalah PSAK 24: Imbalan Kerja. Penjelasan

1. 2.

3. 4.

4.56. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek meliputi: upah, gaji dan iuran jaminan sosial; cuti berimbalan jangka pendek dimana ketidakhadiran terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; imbalan nonmoneter untuk pekerja, seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.

4.57. Utang tantiem yang merupakan pembagian insentif kepada direksi dan komisaris ditetapkan oleh RUPS, yang dapat dihitung dari laba bersih dan dibebankan pada periode yang bersangkutan. 4.58. Utang dana pensiun adalah utang iuran pensiun yang ditanggung oleh entitas, sebagai pemberi kerja, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada entitas dana pensiun. 4.59. Utang diestimasi imbalan kerja jangka pendek adalah utang atas imbalan kerja jangka pendek yang waktu dan jumlahnya belum pasti. 4.60. Contoh dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek antara lain utang iuran Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) dan iuran Jamsostek yang diakru pada tanggal laporan posisi keuangan. 132




4.61. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat pekerja/ pegawai telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode. 4.62. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (undiscounted basis). 4.63. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek berkurang pada saat diselesaikan. Penyajian

4.64. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

4.65. Entitas harus mengungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas imbalan kerja jangka pendek berdasarkan jenisnya; 2. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan awal Db. Beban imbalan kerja Kr. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

2.

Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Kr. Kas dan Setara Kas


133


Pendapatan Diterima Dimuka Definisi

4.66. Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan penjualan produk yang akan dilakukan oleh entitas di masa depan, tetapi produk tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut. Dasar Pengaturan

4.67. Dasar pengaturan untuk pendapatan diterima dimuka antara lain adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

4.68. Pendapatan diterima dimuka berasal dari: 1. pendapatan diterima dimuka sehubungan dengan penjualan produk seperti uang muka penjualan produk dari pemesan/pembeli; 2. penyelesaian pesanan akan dilakukan dalam siklus normal operasional entitas. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

4.69. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak lain dan entitas belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonominya kepada pihak lain tersebut. 4.70. Pendapatan diterima dimuka dinilai sebesar nilai manfaat ekonomi yang belum diserahkan kepada pihak lain. 4.71. Pendapatan diterima dimuka berkurang pada saat diserahkannya produk atau manfaat ekonomi kepada pihak lain atau sejalan dengan berlalunya waktu.

134



Penyajian

4.72. Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

1. 2. 3.

4.73. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian pendapatan diterima dimuka berdasarkan jenis; jumlah masing-masing pendapatan diterima dimuka; pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan diterima dimuka

2.

Pada saat penyelesaian di akhir periode Db. Pendapatan diterima dimuka Kr. Pendapatan


135


Utang Bank Jangka Pendek Definisi

4.74. Utang bank jangka pendek adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang dari 12 (dua belas) bulan atau siklus normal operasional entitas yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

4.75. Dasar pengaturan utang bank jangka pendek antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.76. Utang bank jangka pendek merupakan pinjaman kepada bank yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau satu periode pelaporan keuangan, antara lain terdiri dari kredit modal kerja, kredit restrukturisasi utang, penjualan wesel bayar jangka pendek kepada bank, dan segala pinjaman jangka pendek lainnya pada bank. 4.77. Komponen suku bunga efektif mencakup bunga kontraktual dan biaya transaksi (biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan pinjaman tersebut, misalnya: provisi, administrasi, perikatan jaminan dan lain-lain). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.78. Pada saat pengakuan awal, utang bank jangka pendek diakui sebesar pokok dikurangi biaya transaksi. 4.79. Selanjutnya, utang bank jangka pendek diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan, kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18. – 4.24.) 136



4.80. Utang bank jangka pendek berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya. Penyajian

4.81. Utang bank jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan

1. 2.

3. 4. 5. 6.

4.82. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang bank jangka pendek berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; agunan dan nilai agunan; pengungkapan lainnya.


1.

Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Db. Utang bank jangka pendek - biaya transaksi Kr. Utang bank jangka pendek

2.

Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bank jangka pendek - biaya transaksi Kr. Kas dan setara kas

3.

Pada saat pelunasan Db. Utang bank jangka pendek Kr. Kas dan setara kas


137


Liabilitas Jangka Pendek Lain Definisi

4.84. Liabilitas jangka pendek lain adalah pos yang dimaksudkan untuk menampung liabilitas entitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Dasar Pengaturan

4.85. Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka pendek lain antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Penjelasan

1. 2. 3.

4.86. Liabilitas jangka pendek lain terdiri dari: utang kepada pihak ketiga; uang titipan; utang lainnya

4.87. Komponen liabilitas jangka pendek lain dengan jumlah yang meterial disajikan dalam pos tersendiri. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.88. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadinya sebesar nilai yang harus diselesaikan. 4.89. Liabilitas jangka pendek lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau penyelesaian. Penyajian

4.90. Liabilitas jangka pendek lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek.

138



Pengungkapan

4.91. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas jangka pendek lain; 2. jumlah liabilitas jangka pendek lain dengan pihak-pihak berelasi; 3. pengungkapan lain.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait Kr. Liabilitas jangka pendek lain

2.

Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas jangka pendek lain Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait


139


Liabilitas Jangka Panjang Utang Antar Badan Hukum Definisi

4.92. Utang antar badan hukum adalah utang yang timbul sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan BUMN Perkebunan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

4.93. Dasar pengaturan untuk utang antar badan hukum antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.94. Utang antar badan hukum terdiri dari utang antar badan hukum jangka pendek dan utang antar badan hukum jangka panjang 4.95. Utang antar badan hukum diukur pada nilai wajarnya (pada umumnya nilai nominal). 4.96. Pada umumnya bahwa dalam utang antar badan hukum ini tidak ada komponen biaya transaksi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

4.97. Utang antar badan hukum diakui sebesar jumlah terutang. 4.98. Utang antar badan hukum berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya.

140



Penyajian

4.99. Utang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek, sedangkan utang antar badan hukum jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

1. 2.

3. 4. 5. 6.

4.100. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang antar badan hukum berdasarkan jenis, umur dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; rincian nama pihak-pihak berelasi, dan jumlah utang; pengungkapan lainnya.


1.

Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Kr. Utang antar badan hukum

2.

Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bunga

3.

Pada saat pembayaran bunga Db. Utang bunga Kr. Kas dan setara kas

4.

Pada saat penyelesaian pokok Db. Utang antar badan hukum Kr. Kas dan setara kas


141


5.

Pada saat pengakuan bagian utang antara badan hukum jangka panjang yang akan jatuh tempo Db. Utang antar badan hukum jangka panjang Kr. Bagian jangka pendek utang antar badan hukum jangka panjang

6.

Pada saat penyelesaian Db. Bagian jangka pendek utang antar badan hukum jangka panjang Kr. Kas dan setara kas

142



Utang Kepada Pemerintah Definisi

4.102. Utang kepada pemerintah adalah utang yang timbul dari pemberian pinjaman oleh pemerintah yang bersumber dari penerusan pinjaman. 4103. Penerusan pinjaman adalah pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri kepada BUMN/entitas atau yang dipersamakan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

4.104. Dasar pengaturan utang kepada pemerintah antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.105. Utang kepada pemerintah yang dimaksud di sini adalah utang yang berasal dari penerusan pinjaman. 1. 2.

3. 4.

4.106. Penyelesaian utang kepada pemerintah dapat berbentuk: pelunasan; penjadwalan kembali yang mengakibatkan perubahan besaran pembayaran pokok utang, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya; perubahan persyaratan baik sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman kecuali jangka waktu pinjaman; dikonversi menjadi penyertaan modal negara (kekayaan negara yang dipisahkan) dengan mengubah utang kepada pemerintah menjadi modal apabila tidak dapat dilakukan penjadwalan kembali atau perubahan persyaratan, dimana diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah untuk mencatat penyertaan modal negara tersebut;


143


5.

dihapuskan sebagian atau seluruhnya apabila tidak bisa dijadwalkan kembali, diubah persyaratan atau dikonversi menjadi penyertaan modal negara, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.107. Pembayaran angsuran utang kepada pemerintah dibagi menjadi pelunasan pokok utang dan beban bunga. 4.108. Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pinjaman diperhitungkan dengan komponen biaya pinjaman lainnya dengan menggunakan suku bunga efektif. Komponen suku bunga efektif mencakup bunga kontraktual dan biaya transaksi (biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan pinjaman). Apabila suku bunga kontraktual berbeda dengan suku bunga pasar, maka digunakan suku bunga pasar. 4.109. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dapat dilihat di Bab IV paragraf 4.18 – 4.24. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

4.110. Pada saat pengakuan awal, utang kepada pemerintah diakui sebesar pokok dikurangi biaya transaksi. 4.111. Selanjutnya, utang kepada pemerintah diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18. - 4.24). 4.112. Utang kepada pemerintah berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya. Penyajian

4.113. Utang kepada pemerintah disajikan dalam pos liabilitas jangka panjang.

144



Pengungkapan

1. 2.

3. 4. 5. 6.

4.114. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang kepada pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; rincian nama pihak –pihak berelasi, dan jumlah utang; pengungkapan lainnya.


1.

Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Kr. Utang kepada pemerintah

2.

Pada saat pengakuan bagian utang kepada pemerintah yang akan jatuh tempo Db. Utang kepada pemerintah Kr. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah

3.

Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bunga

4.



145


5.

Pada saat penyelesaian a. Pelunasan Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah Kr. Kas dan setara kas b. Penjadwalan kembali Tidak ada jurnal c. Konversi menjadi Penyertaan Modal Negara Db. Utang kepada pemerintah Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah Kr. Penyertaan Modal Negara

6.

146

Penghapusan sebagian atau seluruh Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah Kr. Keuntungan penghapusan utang kepada pemerintah



Utang Bank Jangka Panjang Definisi

4.116. Utang bank jangka panjang adalah utang kepada bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode lebih dari satu tahun atau satu siklus normal operasional entitas, mana yang lebih panjang yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas. 4.117. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo adalah bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

4.118. Dasar pengaturan utang bank jangka panjang antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.119. Utang bank jangka panjang adalah utang kepada bank atau lembaga keuangan lain yang berjangka panjang, antara lain adalah kredit investasi, kredit pembiayaan bersama, kredit restrukturisasi utang, penjualan wesel bayar jangka panjang kepada bank dan segala pinjaman jangka panjang pada bank lainnya. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.120. Pada saat pengakuan awal, utang bank jangka panjang diakui sebesar pokok dikurangi biaya transaksi. 4.121. Selanjutnya, utang bank jangka panjang diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18.-4.24). Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas

147


4.122. Utang bank jangka panjang berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya. Penyajian

4.123. Utang bank jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

4.124. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang jangka panjang serta rincian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; eksposur kredit; eksposur liabilitas; pengungkapan lainnya.


1.

Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Db. Utang bank jangka panjang - biaya transaksi Kr. Utang bank jangka panjang

2.

Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bank jangka panjang - biaya transaksi Kr. Utang bunga

148



3.


4.

Pada saat reklasifikasi liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek Db. Utang bank jangka panjang Kr. Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang

5.

Pada saat pelunasan Db. Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang Kr. Kas dan setara kas


149


Utang Sewa Pembiayaan Definisi

4.126. Utang sewa pembiayaan adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan (lessor) sebagai akibat perjanjian sewa pembiayaan (finance lease) yang dilakukan oleh entitas (lessee) untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Dasar Pengaturan

4.127. Dasar pengaturan utang sewa pembiayaan antara lain adalah PSAK 30: Sewa. Penjelasan

4.128. Utang sewa pembiayaan timbul dari perjanjian sewa yang diklasifikasikan dalam sewa pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III paragraf 3.337. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.129. Utang sewa pembiayaan diakui pada saat awal masa sewa. 4.130. Utang sewa pembiayaan diakui sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum atau nilai wajar aset sewaan (jika lebih rendah). 4.131. Pembayaran utang sewa pembiayaan dibagi menjadi pelunasan pokok dan beban bunga. 4.132. Beban bunga yang memenuhi persyaratan dapat dikapitalisasi ke aset yang terkait sebagaimana dijelaskan pada Bab IV paragraf 4.18-4.24. Penyajian

4.133. Utang sewa pembiayaan disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.

150



Pengungkapan

4.134. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya; 2. total pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut: a. sampai dengan satu tahun; b. lebih dari satu tahun sampai lima tahun; c. lebih dari lima tahun. 3. sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut; 4. total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa di masa mendatang dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal laporan posisi keuangan; 5. deskripsi umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut: a. dasar penentuan sewa kontinjen; b. ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan c. pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa. 6. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat perolehan Db. Aset tetap Kr. Utang sewa pembiayaan

2.

Reklasifikasi ke liabilitas jangka pendek Db. Utang sewa pembiayaan Kr. Bagian jangka pendek dari utang sewa pembiayaan

3. Saat pembayaran angsuran Db. Bagian jangka pendek dari utang sewa pembiayaan Db. Beban bunga Kr. Kas dan setara kas


151


Utang Medium Term Note dan Obligasi Definisi

4.135. Medium term note (MTN) adalah surat utang jangka menengah yang mencerminkan kewajiban kontraktual entitas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. 4.136. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang mencerminkan kewajiban kontraktual entitas untuk membayar bunga dan pokok. 4.137. Nilai par adalah nilai yang tertera (nilai pokok) dalam instrumen obligasi ketika diterbitkan. 4.138. Premium adalah jumlah lebih harga jual obligasi daripada nilai par. 4.139. Diskonto adalah jumlah kurang harga jual obligasi daripada nilai par. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4.

4.140. Dasar pengaturan utang MTN dan obligasi antara lain: PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penjelasan

4.141. Utang MTN dan obligasi merupakan liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai liabilitas lain (amortized cost). 4.142. Utang MTN dan obligasi diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. 1. biaya-biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk dalam biaya perolehan diamortisasi tersebut, misalnya biaya legal, penjamin emisi, dan sebagainya;

152



2. 3.

premium atau diskonto termasuk dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi; suku bunga efektif ditentukan saat awal penerbitan MTN dan obligasi.


4.143. Pada saat pengakuan awal, utang MTN dan obligasi diakui sebesar pokok dikurangi biaya transaksi dan diskonto/premium. 4.144. Selanjutnya, utang MTN dan obligasi diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18.- 4.24). 4.145. Utang MTN dan obligasi berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya. Penyajian

4.146. Utang MTN dan obligasi disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

4.147. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang kepada pemerintah berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; eksposur kredit; eksposur liabilitas; pengungkapan lainnya.


153



1.

Pada saat pengakuan awal a. Dijual pada nilai par Db. Kas dan setara kas Db. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par) b. Dijual pada premium Db. Kas dan setara kas Db. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par) Kr. Utang MTN dan obligasi – premium c. Dijual pada diskonto Db. Kas dan setara kas Db. Utang MTN dan obligasi– diskonto Db. Utang MTN dan obligasi– biaya transaksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par)

2.

Pada akhir periode pelaporan a. Dijual pada nilai par Db. Beban bunga Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang bunga b. Dijual pada premium Db. Beban bunga Db. Utang MTN dan obligasi – premium Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang bunga c. Dijual pada diskonto Db. Beban bunga Kr. Utang MTN dan obligasi– diskonto Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang bunga

154



3.

Pada saat pembayaran Db. Utang bunga Kr. Kas dan setara kas

4.

Pada saat penyisihan dana kepada sinking fund Db. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar lain) Kr. Kas dan setara kas

5.

Pada saat direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek Db. Utang MTN dan obligasi Kr. Bagian utang MTN dan obligasi yang akan jatuh tempo

6.

Pada saat pelunasan Db. Bagian utang MTN dan obligasi yang akan jatuh tempo Kr. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar lain)


155


Liabilitas Imbalan Kerja Jangka panjang Definisi

4.149. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah liabilitas atas imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Dasar Pengaturan

4.150. Dasar pengaturan liabilitas imbalan kerja jangka panjang antara lain adalah PSAK 24: Imbalan Kerja. Penjelasan

4.151. Imbalan kerja jangka panjang meliputi: 1. tunjangan pensiun; 2. imbalan pasca kerja lainnya, seperti tunjangan kesehatan jangka panjang, asuransi jiwa jangka panjang. 4.152. Program imbalan kerja jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai iuran pasti atau imbalan pasti tergantung dari substansi ekonomis program tersebut. 4.153. Karakteristik dalam program iuran pasti adalah: kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif entitas terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran kepada dana (entitas terpisah); 2. jumlah imbalan kerja yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada program imbalan pasca kerja atau perusahaan asuransi ditambah dengan hasil investasinya; 3. risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja. 1.

4.154. Karakteristik dalam program imbalan pasti adalah: 1. kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun matan pekerja; 2. risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh entitas. 4.155. Liabilitas imbalan jangka panjang dalam program imbalan pasti dihitung dengan “projected unit credit“. 156



Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran 4.156. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui saat pekerja/pegawai telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode. 4.157. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (discounted amount). 4.158. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang berkurang saat dibayarkan. 4.159. Keuntungan atau kerugian aktuarial dari program imbalan pasti diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penyajian

4.160. Liabilitas imbalan jangka kerja panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

4.161. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang berdasarkan jenisnya. 2. jika menggunakan program iuran pasti, entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. 3. jika menggunakan program imbalan pasti, entitas harus mengungkapkan informasi berikut: a. kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; b. gambaran umum mengenai program; c. rekonsiliasi aset dan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan, setidaknya menunjukkan: 1) nilai kini liabilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruhnya tidak didanai; 2) nilai kini (sebelum dikurangi nilai wajar aset program) liabilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruhnya atau sebagian didanai; 3) nilai wajar setiap aset program per tanggal laporan posisi keuangan; Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas

157


d.

e. f.

g. h.

158

4) nilai bersih keuntungan dan kerugian aktuarial yang tidak diakui di laporan posisi keuangan; 5) biaya jasa lalu yang diakui di laporan posisi keuangan; 6) jumlah yang tidak diakui sebagai aset, karena pembatasan; 7) nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan hak penggantian yang diakui sebagai aset; dan 8) jumlah lain yang diakui dalam laporan posisi keuangan. jumlah yang termasuk dalam nilai wajar aset program: 1) tiap kategori instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas; 2) properti atau aset lain yang digunakan oleh entitas. rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih liabilitas (aset) selama suatu periode di laporan posisi keuangan; total beban yang diakui di laporan laba rugi komprehensif untuk setiap hal berikut dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang didalamnya terdapat: 1) biaya jasa kini; 2) biaya bunga; 3) hasil yang diharapkan dari aset program; 4) hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset; 5) keuntungan dan kerugian aktuarial; 6) biaya jasa lalu; 7) dampak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian. hasil aktual dari aset program, sama baiknya dengan hasil aktual atas hak penggantian yang diakui sebagai aset; asumsi aktuarial utama yang digunakan per tanggal laporan posisi keuangan, termasuk, jika dapat diterapkan: 1) tingkat diskonto; 2) tingkat hasil yang diharapkan dari setiap aset program untuk periode-periode penyajian laporan keuangan; 3) tingkat hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset untuk periode yang di sajikan dalam laporan keuangan; 4) tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dari indeks atau variabel lain yang dirinci dalam ketentuan formal atau konstruktif sebuah program sebagai dasar dari kenaikan imbalan di masa mendatang);



4.

5) tingkat tren biaya kesehatan; dan 6) asumsi aktuarial material lainnya yang dipergunakan; 7) setiap asumsi aktuarial dalam angka absolut (sebagai contoh dalam persentase absolut) dan tidak hanya sebagai selisih persentasepersentase atau variabel-variabel lainnya. pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan awal Db. Beban imbalan kerja Kr. Liabilitas imbalan jangka panjang

2.

Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Kr. Kas dan setara kas


159


Provisi Definisi

4.162. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. 4.163. Provisi adalah liabilitas entitas yang jumlah dan waktunya belum pasti serta dibentuk untuk estimasi pengeluaran dalam jangka pendek (diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal operasi entitas atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan). 4.164. Provisi jangka panjang adalah liabilitas entitas yang jumlah dan waktunya belum pasti yang dibentuk untuk estimasi pengeluaran dalam jangka panjang (diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus normal operasi entitas atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan). 4.165. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari: 1. suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit); 2. peraturan perundang-undangan; atau 3. pelaksanaan produk hukum lainnya. 4.166. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari entitas yang dalam hal ini: 1. berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan 2. akibatnya, entitas telah menciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dasar Pengaturan

4.167. Dasar pengaturan untuk provisi antara lain adalah PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi

160



Penjelasan

4.168. Provisi jangka pendek diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibuat estimasi andal) karena provisi tersebut merupakan kewajiban kini dan kemungkinan besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dimana penyelesaian kewajiban tersebut akan dilakukan dalam jangka pendek. 4.169. Penyelesaian liabilitas dalam jangka pendek apabila: 1. diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal operasi entitas; atau 2. jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. 4.170. Penyelesaian liabilitas dalam jangka panjang terjadi apabila: 1. diperkirakan akan diselesaikan lebih dari jangka waktu satu siklus normal operasi entitas; atau 2. jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. 4.171. Liabilitas kontijensi tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan karena liabilitas kontijensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini: 1. kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; atau 2. kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan (karena tidak besar kemungkinannya (not probable) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya atau yang mengandung manfaat ekonomi karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat). 4.172. Kewajiban kini, dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika, setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan.


161


4.173. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain kewajiban yang timbul dari persitiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika: 1. penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum; atau 2. dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin berupa tidakan entitas) menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertangung jawab terhadap kewajiban tersebut. 4.174. Suatu peristiwa tidak segera menimbulkan kewajiban konstruktif. Namun dikemudian hari peristiwa tersebut dapat menimbulkan kewajiban kosntruktif karena peraturan perundang-undangan atau tindakan entitas. 4.175. Arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu “kemungkinan besar” jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya. 4.176. Apabila tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontijensi. Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.177. Provisi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi: 1. entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; 2. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan 3. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. 4.178. Provisi diakui sebesar peritungan hasil estimasi terbaik. 4.179. Provisi harus ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

162



4.180. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. 4.181. Provisi jangka panjang pengukurannya menggunakan present value, selama masa atau berlalunya waktu akan diakui sebagai beban bunga. Penyajian

4.182. Provisi jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek, sedangkan provisi jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5.

4.183. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: nilai tercatat pada awal dan akhir periode; provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada; jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan; jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

4.184. Entitas juga harus mengungkapkan: uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi; 2. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan; 3. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. 1.


163


Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan provisi jangka pendek Db. Beban/pos yang terkait Kr. Provisi jangka pendek

2.

Pada saat penyelesaian Db. Provisi jangka pendek Kr. Kas atau setara kas

3.

Pada saat pengakuan provisi jangka panjang Db. Beban yang terkait Kr. Provisi jangka panjang

4.

Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Provisi jangka panjang

5.

Pada saat reklasifikasi menjadi provisi jangka pendek Db. Provisi jangka panjang Kr. Provisi jangka pendek

6.

Pada saat penyelesaian Db. Provisi jangka pendek Kr. Kas atau setara kas Apabila terjadi selisih jumlah penyelesaian dengan jumlah estimasi maka diakui sebagai penambah atau pengurang beban periode berjalan.

164



Liabilitas Jangka Panjang Lain Definisi

4.185. Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Dasar Pengaturan

4.186. Dasar pengaturan mengenai liabilitas jangka panjang lain antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Penjelasan

4.187. Liabilitas jangka panjang lain dimaksudkan untuk menampung liabilitas entitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Apabila jumlahnya material, maka disajikan dalam pos tersendiri. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

4.188. Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadinya liabilitas sebesar nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. 4.189. Liabilitas jangka panjang lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan. Penyajian

4.190. Liabilitas jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang.


165


Pengungkapan

4.191. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yaitu: 1. jumlah dan rincian liabilitas jangka panjang; 2. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pada saat pengakuan awal Db. Beban/pos yang terkait Kr. Liabilitas jangka panjang lain

2.

Pada saat direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek Db. Liabilitas jangka panjang lain Kr. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo

3.

Pada saat penyelesaian Db. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo Kr. Kas dan setara kas

166



AKUNTANSI EKUITAS Pengertian dan Karakteristik 4.192. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. 4.193. Bentuk kepemilikan dapat ditunjukkan dengan bukti kepemilikan berupa saham atau bukti kepemilikan lainnya. 4.194. Meskipun ekuitas didefinisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi pos-pos ekuitas. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan pemeliharaan modal yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas. 4.195. Pembentukan cadangan diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas terhadap kerugian yang terjadi. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih merupakan penyisihan saldo laba daripada beban. Eksistensi dan besarnya cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ini merupakan informasi yang relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. 4.196. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Ekuitas entitas antara lain terdiri atas: 1. Modal disetor. 2. Tambahan modal disetor. 3. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali. 4. Pendapatan komprehensif lain. 5. Saldo laba. 6. Kepentingan nonpengendali.


167


Modal Disetor Definisi

4.197. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar. 4.198. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima entitas dari pemilik sebesar nilai nominal saham. Dasar Pengaturan

4.199. Dasar pengaturan mengenai modal disetor antara lain: 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. PSAK 50 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian 3. PSAK 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan

4.200. Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemilik. 4.201. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: 1. jumlah uang yang diterima; 2. nilai wajar aset nonkas yang diterima. 4.202. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan: 1. jumlah uang yang dibayarkan; 2. nilai wajar aset nonkas yang diserahkan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.203. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemilik baik berupa dana kas maupun aset nonkas.

168



4.204. Penambahan modal disetor diukur dengan cara: 1. setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima; 2. setoran modal berupa aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima; 3. pengurangan modal disetor dinilai sebesar: a) kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS; b) jumlah uang yang dibayarkan untuk penebusan atau penarikan kembali kepada pemilik; c) nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk penebusan atau penarikan kembali kepada pemilik. Penyajian

4.205. Modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Pengungkapan

4.206. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham; 2. hak dan keistimewaan pemilik sebagai pemegang saham; 3. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan; 4. saham beredar yang diperoleh kembali. 5. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penyetoran modal oleh pihak ketiga dalam bentuk kas/bank sebesar nilai nominal: Db. Kas dan setara kas Kr. Modal disetor 2.

Penyetoran modal dalam bentuk aset nonkas Db. Aset yang diterima (nilai wajar) Kr. Modal disetor

3. Pengurangan modal disetor akibat adanya kerugian Db. Modal disetor Kr. Saldo laba


169


Tambahan Modal Disetor Definisi

4.207. Tambahan modal disetor adalah selisih lebih dari nilai nominal saham yang telah diterima entitas dari pemilik. Dasar Pengaturan

4.208. Dasar pengaturan mengenai tambahan modal disetor adalah: 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. PSAK 50 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian 3. PSAK 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan

4.209. Tambahan modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemilik. 4.210. Pos tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, agio saham, dan selisih perolehan dari pelepasan saham treasuri. 4.211. Biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham merupakan pengurang agio saham. 4.212. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

4.213. Tambahan modal disetor (agio saham) diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas. 4.214. Tambahan modal disetor (agio saham) diakui sebesar selisih antara jumlah yang diterima dan nilai nominal saham.

170



Penyajian

4.215. Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Pengungkapan

4.216. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. agio saham; 2. selisih perolehan dan pelepasan saham treasuri; dan 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

Db. Kas dan setara kas Kr. Modal disetor Kr. Tambahan modal disetor - agio saham


171


Selisih Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Definisi

4.217. Entitas sepengendali adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. 4.218. Kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung, pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. 4.219. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah selisih antara harga pengalihan dan jumlah tercatat setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Dasar Pengaturan

4.220. Dasar pengaturan untuk selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali antara lain adalah PSAK 38: Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Penjelasan

4.221. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah transaksi pengalihan aset, liabilitas, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak (perorangan, perseroan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. 4.222. Pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan lainnya termasuk dalam kategori kombinasi bisnis apabila yang dialihkan merupakan suatu bisnis.

172




4.223. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan kepada atau dari entitas sepengendali. 4.224. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali. 4.225. Saldo pos selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dapat berubah pada saat adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama. Penyajian

4.226. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok ekuitas. Pengungkapan

4.227. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. nama dan penjelasan entitas atau bisnis yang berkombinasi 2. penjelasan hubungan kesepengendalian; 3. tanggal efektif transaksi; 4. operasi atau kegiatan bisnis yang dihentikan/dijual akibat kombinasi bisnis; 5. kepemilikan entitas/bisnis yang ditransfer serta jenis dan imbalan yang terjadi; 6. nilai tercatat bisnis yang terkombinasikan serta selisih antara nilai tersebut dengan jumlah imbalan yang diberikan; 7. pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan; 8. pengungkapan lainnya.


173


Ilustrasi Jurnal

Db Kr. Kr. Kr.

Aset yang diperoleh Liabilitas yang diambil alih Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali Kas dan setara kas

Db. Aset yang diperoleh Db. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali Kr. Liabilitas yang diambil alih Kr. Kas dan setara kas

174



Pendapatan Komprehensif Lain Definisi

4.228. Pendapatan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi. Dasar Pengaturan

4.229. Dasar pengaturan mengenai pendapatan komprehensif lain antara lain: 1. PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; 2. PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama; 3. PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi; 4. PSAK 24: Imbalan Kerja; 5. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; Penjelasan

4.230. Pendapatan komprehensif lain entitas terdiri dari: 1. selisih penilaian aset keuangan kategori AFS (investasi jangka pendek dan investasi pada entitas lain); 2. selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; 3. keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pensiun imbalan pasti; 4. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama. 4.231. Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan komprehensif lain di atas terdapat dalam bagian yang terkait. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.232. Pengakuan dan pengukuran setiap komponen pendapatan komprehensif lain mengacu pada pengakuan dan pengukuran pos-pos terkait.


175


Penyajian

4.233. Pendapatan komprehensif lain disajikan di kelompok ekuitas. Pengungkapan

4.234. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian pendapatan komprehensif lain. Ilustrasi Jurnal

4.235. Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal pos-pos terkait.

176



Saldo Laba Definisi

4.236. Saldo laba adalah laba bersih setelah pajak yang belum didistribusikan yang terdiri dari cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dasar Pengaturan

4.237. Dasar pengaturan untuk saldo laba antara lain: 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang mengatur pembagian laba. Penjelasan

4.238. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal disetor. 4.239. Saldo laba tahun lalu tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pospos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan, misalnya tantiem dan bonus. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.240. Laba atau rugi periode berjalan diklasifikasikan ke saldo laba pada akhir periode pelaporan. 4.241. Dividen diakui sebagai pengurang saldo laba. Penyajian

4.242. Saldo laba disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok ekuitas.


177


Pengungkapan

4.243. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. penjelasan jenis, tujuan, jumlah, untuk setiap alokasi saldo laba; 2. dasar pelaksanaan pendistribusian saldo laba; 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

1.

Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba Db. Ikhtisar laba rugi Kr. Saldo laba

2.

Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba Db. Saldo rugi Kr. Ikhtisar laba rugi

3

Pada saat alokasi saldo laba a) Pada saat diumumkan Db. Saldo laba Kr. Cadangan umum Kr. Utang dividen b) Pada saat dibayar Db. Utang dividen Kr. Kas dan setara kas

178



Kepentingan Nonpengendali Definisi

4.244. Kepentingan nonpengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Dasar Pengaturan

4.245. Dasar pengaturan mengenai kepentingan nonpengendali antara lain: 1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri; 3. PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis; Penjelasan

4.246. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. 4.247. Kepentingan nonpengendali timbul dalam laporan keuangan konsolidasian. 4.248. Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak terdiri dari: 1. jumlah kepentingan nonpengendali pada tanggal kombinasi awal; 2. bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis tersebut. 4.249. Saat kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur berdasarkan nilai wajar atau proporsi aset neto. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

4.250. Kepentingan nonpengendali diakui pada saat kombinasi bisnis sebesar nilai wajar atau proporsi aset neto serta perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis.


179


Penyajian

4.251. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Pengungkapan

4.252. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. jumlah kepentingan nonpengendali pada tanggal kombinasi awal; 2. bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis. 3. nilai kepentingan nonpengendali untuk masing-masing entitas anak; 4. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal

Db. Kr. Kr. Kr.

180

Aset yang terkait Liabilitas yang terkait Investasi pada entitas anak Kepentingan nonpengendali


Bab V LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF PENGERTIAN 5.1. Laporan laba rugi komprehensif disajikan secara berjenjang. Laporan laba rugi komprehensif yang disajikan secara berjenjang menyajikan beban berdasarkan fungsinya sebagai harga pokok penjualan, beban kegiatan usaha, dan beban kegiatan bukan usaha. Penyajian dengan metode ini memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan. Namun demikian, di sisi lain alokasi biaya ke masing-masing fungsi merupakan proses arbitrase dan membutuhkan banyak pertimbangan. 5.2. Pedoman ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu bentuk laporan.

PENGHASILAN 5.3. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. 5.4. Penghasilan meliputi: 1. pendapatan yaitu penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa, seperti: penghasilan dari penjualan tanaman perkebunan; dan 2. keuntungan yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksaan aktivitas entitas yang biasa, seperti keuntungan penjualan aset tetap.

Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif

181


5.5. Penghasilan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti keuntungan dari penilaian aset keuangan dalam kategori FVTPL. 5.6. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika kenaikan manfaat ekonomi di masa datang yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti bahwa pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas.

182



Pendapatan Usaha Definisi

5.7. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang disebutkan dalam anggaran dasar. Dasar Pengaturan

5.8. Dasar pengaturan pendapatan usaha antara lain adalah PSAK 23: Pendapatan Penjelasan

5.9. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berkaitan langsung dengan produk utama entitas dan produk turunannya, atau pendapatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas perkebunan sebagaimana yang disebutkan dalam anggaran dasar. 5.10. Produk utama, antara lain terdiri dari: komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, tembakau, kakao, kopi, dan kina. 5.11. Produk turunan adalah produk turunan dari produk utama, antara lain, produk turunan dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, tembakau, kakao, kopi, dan kina. 5.12. Apabila terjadi perubahan anggaran dasar entitas yang mencakup juga aktivitas di luar bidang perkebunan, maka pendapatan usaha dapat meliputi pendapatan yang berasal dari aktivitas nonperkebunan atau turunannya. Misalnya, pendapatan dari aktivitas di bidang properti, kawasan industri, atau pertambangan. 5.13. Penjualan ekspor adalah penjualan yang didukung oleh dokumen ekspor. 5.14. Penjualan lokal adalah penjualan selain penjualan ekspor.


183


Penjualan Barang

5.15. Penjualan barang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. FOB shipping point yaitu penjualan diakui pada saat entitas menyerahkan barang yang dijual kepada perusahaan pengiriman; atau 2. FOB destination yaitu penjualan diakui pada saat barang diterima pembeli. 5.16. Syarat-syarat pengakuan penjualan barang yaitu: 1. adanya pemindahan manfaat dan risiko kepemilikan atas barang kepada pembeli dan penjual tidak mengendalikan barang tersebut; 2. besar kemungkinan adanya aliran manfaat ekonomi ke penjual; dan 3. pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal. 5.17. Pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang terjadi saat: 1. bersamaan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang; atau 2. pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang. 5.18. Jika entitas menahan risiko signifikan atas kepemilikan barang, maka tidak terjadi suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Misalnya, penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan. 5.19. Jika entitas menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan barang, maka terjadi penjualan dan pendapatan diakui. Misalnya, entitas menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Penjualan Jasa

5.20. Persyaratan pengakuan penjualan jasa meliputi: 1. tingkat penyelesaian dapat diukur secara andal; 2. besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh; dan 3. pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal. 5.21. Jika hasil transaksi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan biaya yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. 184



5.22. Namun, jika kecil kemungkinan biaya tersebut dapat diperoleh kembali, maka pendapatan tidak diakui dan biaya tersebut diakui sebagai beban. Aliran Manfaat Ekonomi

5.23. Pendapatan usaha diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi dari transaksi penjualan akan mengalir ke entitas. 5.24. Kadang-kadang kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil sampai imbalan diterima atau ketidakpastian dihilangkan. Keandalan Pengukuran Pendapatan dan Biaya

5.25. Pendapatan dan beban diakui secara bersamaan (matching revenue and expense). 5.26. Beban biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengakuan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. 5.27. Pendapatan tidak dapat diakui bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan andal. Penjualan Ekspor

5.28. Dalam hal penjualan ekspor maka dicatat berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pembayaran secara Tangguhan

5.29. Penjualan dengan pembayaran secara tangguhan diukur sebesar nilai kininya. Selisih antara harga jual dan nilai kini merupakan pendapatan bunga yang diakui secara bertahap sampai dengan jatuh tempo pembayaran.


185


Agen atau Prinsipal

5.30. Dalam hal terdapat kerjasama antara entitas dan entitas lain, entitas dapat bertindak sebagai prinsipal atau agen secara substansi. Entitas bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan atas penjualan barang atau jasa. Sebaliknya jika tidak menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan, maka entitas bertindak sebagai agen. 1. 2. 3. 4.

5.31. Kriteria entitas bertindak sebagai prinsipal antara lain: adanya tanggung jawab utama dalam penyediaan barang atau jasa; adanya kebebasan dalam menentukan harga; adanya kewajiban menanggung risiko persediaan; adanya kewajiban menanggung risiko kredit.

5.32. Contoh kriteria entitas bertindak sebagai agen yaitu jika imbalan yang diterima telah ditetapkan sebelumnya (imbalan tetap per transaksi atau presentase tertentu dari jumlah tagihan). 5.33. Entitas harus mengidentifikasi untuk setiap transaksi apakah bertindak sebagai agen atau prinsipal. Apabila entitas bertindak sebagai prinsipal, maka entitas mengakui pendapatan dengan basis bruto (gross). Sebaliknya, apabila entitas bertindak sebagai agen, maka entitas mengakui pendapatan dengan basis neto (net). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

Penjualan barang 5.34. Penjualan barang diakui pada saat terjadinya pengalihan hak atas barang yang dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yaitu sebagai berikut: 1. FOB shipping point pada saat barang diserahkan kepada perusahaan pengiriman; 2. FOB destination pada saat barang diterima oleh pembeli. 5.35. Penjualan diukur sebesar jumlah tagihan dikurangi diskon, pengembalian, dan kewajiban lain yang harus dipenuhi di masa mendatang sehubungan dengan penjualan barang tersebut.

186



5.36. Penjualan produk sampingan diakui secara terpisah dan tidak diperkenankan untuk mengurangi beban pokok penjualan produk utama. 5.37. Dalam hal penjualan dilakukan secara terpusat melalui entitas lain, maka pengakuan penjualan dilakukan sesuai persyaratan pengakuan penjualan barang Penjualan jasa 5.38. Penjualan jasa diakui pada saat penyelesaian pemberian jasa sebesar jumlah yang setara dengan penyelesaian pekerjaan. Penyajian

5.39. Pendapatan usaha disajikan secara neto setelah diskon, pengembalian, dan sebagainya dalam laporan laba rugi komprehensif. 5.40. Pendapatan usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif yang dibagi menjadi: 1. penjualan ekspor; 2. penjualan lokal. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.41. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan dan metode dalam menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa; rincian penjualan berdasarkan jenis, jumlah, dan pasar; jumlah penjualan secara bruto dan pos-pos pengurang; penjelasan penjualan yang dilakukan melalui pemasaran bersama dengan entitas lain; penjualan dengan pihak-pihak berelasi; pengungkapan lainnya.


187


Ilustrasi Jurnal

1.

Saat pengakuan awal a. Penjualan lokal Db. Piutang usaha Db. Penjualan lokal – diskon Kr. Penjualan lokal b. Penjualan ekspor Db. Piutang usaha Db. Penjualan ekspor – diskon Kr. Penjualan ekspor Db. Uang muka penjualan Db. Penjualan lokal – diskon Kr. Penjualan lokal

2.

Saat penerimaan barang yang dikembalikan a. Penjualan lokal Db. Penjualan lokal – pengembalian barang Kr. Piutang usaha b. Penjualan ekspor Db. Penjualan ekspor – pengembalian barang Kr. Piutang usaha

3.

188

Saat penyelesaian/pelunasan a. Penjualan lokal Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang usaha b. Penjualan ekspor Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang usaha Dapat terjadi keuntungan atau kerugian selisih kurs valas.



Pendapatan Nonusaha Definisi

5.42. Pendapatan nonusaha adalah semua jenis pendapatan entitas yang berasal dari aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama entitas, baik pendapatan lain dan keuntungan, termasuk pendapatan bunga dari transaksi pembayaran ditangguhkan. Dasar Pengaturan

1. 2. 3.

5.43. Dasar pengaturan pendapatan nonusaha antara lain: PSAK 23 : Pendapatan PSAK 30: Sewa PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penjelasan

5.44. Pendapatan nonusaha berasal dari kegiatan di luar aktivitas entitas yang disebutkan dalam anggaran dasar. 5.45. Pendapatan nonusaha terdiri dari: 1. pendapatan selain pendapatan usaha; 2. keuntungan. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

5.46. Pendapatan selain pendapatan usaha terdiri dari: pendapatan sewa; pendapatan jasa giro; pendapatan bunga deposito; pendapatan investasi; penjualan nonkomoditi utama; penjualan produk sampingan.

5.47. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh penyewaan aset tetap, bangunan atau tanah (properti investasi) yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi. 5.48. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan dana rekening giro.


189


5.49. Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari dana deposito. 5.50. Pendapatan investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan investasi dalam instrumen keuangan, misalnya obligasi atau saham, seperti pendapatan bunga dan dividen. 5.51. Keuntungan antara lain terdiri dari: 1. keuntungan penjualan aset tetap; 2. keuntungan penjualan investasi jangka pendek; 3. keuntungan selisih kurs mata uang asing. 5.52. Keuntungan lainnya dapat terjadi untuk transaksi-transaksi yang tidak disebutkan di atas. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

5.53. Pendapatan nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut sebesar hasil neto setelah dikurangi jumlah tercatat aset dan biaya untuk menjual. 5.54. Pendapatan nonusaha dari penjualan jasa diakui pada saat jumlah penjualan diestimasi secara andal sebesar tingkat penyelesaian. 5.55. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. 5.56. Pendapatan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. 5.57. Pendapatan sewa operasi diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjiannya. Penyajian

5.58. Pendapatan nonusaha disajikan secara neto dalam laporan laba rugi komprehensif.

190



Pengungkapan

5.59. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah pendapatan nonusaha. Ilustrasi Jurnal

1. Pendapatan nonusaha a. Pada saat pengakuan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha b. Pada saat akhir periode Db. Pendapatan yang masih akan diterima Kr. Pendapatan nonusaha c. Pada saat penerimaan (pada periode berikutnya) Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan yang masih akan diterima 2.

Keuntungan Db. Kas dan setara kas Db. Akumulasi penyusutan aset tetap Kr. Aset tetap Kr. Keuntungan penjualan aset tetap


191


BEBAN 5.60. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik. 5.61. Beban meliputi: 1. beban yang timbul dalam aktivitas entitas yang biasa, misalnya beban usaha; 2. kerugian yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan entitas yang biasa, misalnya kerugian pelepasan aset tetap. 5.62. Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, seperti kerugian yang berasal dari penilaian aset keuangan dalam kategori FVTPL. 5.63. Kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif biasanya disajikan secara terpisah dan disajikan dalam jumlah neto. 5.64. Beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi di masa datang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. 5.65. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa datang atau jika sepanjang manfaat ekonomi masa datang tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui sebagai aset. 5.66. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset.

192



Beban Pokok Penjualan Definisi

5.67. Beban pokok penjualan adalah biaya suatu produk yang dijual. 5.68. Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi suatu produk yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. 5.69. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian yang menyatu dari suatu produk jadi dan jumlahnya signifikan dari total biaya produksi. 5.70. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam mengubah bahan menjadi produk jadi dan jumlahnya signifikan dari total biaya produksi. 5.71. Biaya overhead produksi adalah biaya selain biaya bahan langsung atau biaya tenaga kerja langsung yang terjadi dalam proses produksi suatu produk. Dasar Pengaturan

5.72. Dasar pengaturan beban pokok penjualan antara lain adalah PSAK 14: Persediaan. Penjelasan

5.73. Biaya dapat dibagi menjadi: 1. biaya produksi atau manufakturing (product cost); 2. biaya periode atau nonmanufakturing (period cost). 1.

5.74. Biaya produksi terdiri dari: Biaya langsung yaitu: a. biaya bahan baku langsung 1) biaya persediaan hasil perkebunan yang ditransfer ke proses produksi selanjutnya (jika bahan baku berasal dari internal entitas), atau biaya perolehan bahan baku (jika bahan baku bukan berasal dari internal entitas);


193


2) biaya bahan baku langsung lainnya atau bahan baku langsung di luar persediaan yang ditransfer atau bahan baku yang diperoleh. b. biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses konversi bahan baku menjadi produk yang siap dijual; 2.

194

Biaya overhead produksi yaitu: a. biaya overhead produksi merupakan biaya overhead yang terjadi dalam unit atau bagian yang terlibat langsung dalam proses produksi, misalnya overhead produksi di unit/pabrik; b. biaya overhead produksi terdiri dari biaya overhead produksi tetap dan biaya overhead produksi variabel, serta dialokasikan secara sistematis ke persediaan; c. biaya overhead produksi tetap adalah biaya overhead yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik; d. biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan upah tidak langsung; e. dalam mengalokasikan biaya overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi; f. kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tingkat produksi aktual dapat digunakan bila mendekati kapasitas normal; g. pembebanan biaya overhead produksi tetap pada setiap unit produk tidak bertambah sebagai akibat dari rendahnya produksi atau tidak terpakainya kapasitas pabrik. Biaya overhead yang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi luar biasa tinggi, biaya overhead yang dialokasikan pada unit produk diturunkan, agar persediaan tidak dinilai di atas biaya; h. biaya overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produk atas dasar penggunaan fasilitas produksi yang sebenarnya.



5.75. Biaya produksi terkait secara langsung dengan pengaturan mengenai aset tanaman untuk menentukan beban penyusutan aset tanaman semusim dan tahunan yang akan diubah menjadi biaya perolehan persediaan. 5.76. Biaya produksi terkait persediaan akan digunakan untuk menentukan biaya persediaan yang akan siap dijual atau digunakan. 5.77. Apabila biaya produksi merupakan biaya produksi untuk menghasilkan lebih dari satu produk, maka biaya produksi tersebut harus dibebankan kepada masing-masing produk dengan menggunakan metoda alokasi biaya sesuai kebijakan masing-masing entitas. 5.78. Beban pokok penjualan merupakan biaya produksi untuk produk yang dijual dan dihitung secara perpetual (perpetual system) atau periodik (periodic system). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran

5.79. Dalam sistem perpetual, beban pokok penjualan diakui pada saat terjadi penjualan sebesar nilai persediaan yang dijual. 5.80. Dalam sistem periodik, beban pokok penjualan diakui pada secara periodik sebesar selisih antara nilai persediaan awal dan penambahan persediaan selama periode berjalan dikurangi nilai persediaan akhir. Penyajian

5.81. Beban pokok penjualan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan

1. 2. 3. 4. 5.

5.82. Hal-hal yang harus diungkapkan entitas antara lain: jumlah beban pokok penjualan untuk penjualan lokal dan ekspor; sistem pencatatan beban pokok penjualan yang digunakan (perpetual atau periodik); rumus biaya persediaan yang digunakan; metode alokasi biaya untuk joint cost; pengungkapan lainnya.


195


Ilustrasi Jurnal

1.

Sistem perpetual a. Pada saat penjualan Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan Db. Beban pokok penjualan Kr. Persediaan b. Pada saat akhir periode Tidak ada jurnal

2.

Sistem periodik a. Pada saat penjualan Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan b. Pada saat akhir periode Db. Persediaan – akhir (sesuai perhitungan) Db. Beban pokok penjualan Kr. Persediaan (penambahan selama periode berjalan) Kr. Persediaan – awal

196



Beban Usaha Definisi

5.83. Beban usaha adalah beban yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, tetapi tidak dapat dibebankan secara langsung kepada produk atau jasa yang dijual. Dasar Pengaturan

5.84. Dasar pengaturan beban usaha antara lain adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan

5.85. Beban usaha terdiri dari: 1. beban penjualan; 2. beban umum dan administrasi. 5.86. Beban penjualan adalah beban yang timbul terkait dengan aktivitas penjualan produk, misalnya beban gudang diluar unit produksi, pengiriman barang, promosi, marketing fee, beban pemindahan produk ke pembeli dan sebagainya. 5.87. Beban umum dan administrasi adalah beban yang timbul terkait dengan aktivitas dukungan dan tidak secara langsung terkait dengan aktivitas produksi atau penjualan, misalnya beban pegawai, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi kantor pusat, beban asuransi diluar unit produksi, beban sewa kecuali untuk kepentingan produksi, beban administrasi, dan beban umum. 5.88. Beban umum dan administrasi kantor direksi/kantor pusat dan unit usaha/kebun tidak dialokasikan ke aset tanaman/produksi atau persediaan, tetapi langsung dibebankan pada periode terjadinya.


197



5.89. Beban usaha diakui pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomis entitas. 5.90. Beban usaha diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian

5.91. Beban usaha disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan

5.92. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian beban usaha. Ilustrasi Jurnal

Db. Pos beban yang terkait Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait

198



Beban Nonusaha Definisi

5.93. Beban nonusaha adalah adalah beban yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan usaha atau beban aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama, baik beban lainnya dan kerugian. Dasar Pengaturan

1. 2. 3.

5.94. Dasar pengaturan beban nonusaha antara lain: PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing PSAK 16: Aset Tetap PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penjelasan

5.95. Beban nonusaha terdiri dari beban yang bukan berasal dari aktivitas utama entitas dan kerugian lainnya, misalnya beban administrasi bank dan beban bunga. 5.96. Contoh kerugian lainnya antara lain kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap dan investasi jangka pendek, selisih kurs, dan sebagainya. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran

5.97. Beban nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi pengalihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut (true sale) sebesar jumlah tercatat aset dan biaya untuk menjual setelah dikurangi hasil neto. 5.98. Kerugian selisih kurs diakui pada saat terjadinya. Penyajian

5.99. Beban nonusaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif.


199


Pengungkapan

5.100. Hal-hal yang harus diungkapkan anatara lain rincian jenis dan jumlah beban nonusaha. Ilustrasi Jurnal

1.

Beban lain a. Pada saat perolehan Db. Beban nonusaha Kr. Kas dan setara kas/beban yang masih harus dibayar b. Pada saat akhir periode Db. Beban nonusaha Kr. Beban yang masih harus dibayar c. Pada saat pembayaran (pada periode berikutnya) Db. Beban yang masih harus dibayar Kr. Kas dan setara kas

2.

200

Kerugian Db. Kas dan setara kas Db. Akumulasi penyusutan aset tetap Db. Kerugian penjualan aset tetap Kr. Aset tetap



Pajak Penghasilan Definisi

5.101. Beban pajak penghasilan adalah jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. 5.102. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. 5.103. Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 5.104. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang setelah pelunasannya, liabilitas pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Dasar Pengaturan

5.105. Dasar pengaturan pajak penghasilan antara lain adalah PSAK 46: Pajak Penghasilan . Penjelasan

5.106. Beban pajak yang diakui di laporan laba rugi komprehensif yaitu beban (penghasilan) pajak kini dan beban pajak tangguhan. 5.107. Beban (penghasilan) pajak kini dihitung berdasarkan laba fiskal dan bersifat sentralisasi, yaitu dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. 5.108. Beban (penghasilan) pajak tangguhan dihitung berdasarkan laba akuntansi, sehingga terdapat perbedaan temporer kena pajak setelah dikurangkan dengan beban (penghasilan) pajak kini.


201



5.109. Beban (penghasilan) pajak kini diakui sebesar penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. 5.110. Penghasilan kena pajak adalah selisih antara laba komersial ditambah koreksi fiskal positif dan dikurangi koreksi fiskal negatif. 5.111. Beban (penghasilan) pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak yang dapat mengakibatkan penambahan dan pengurangan penghasilan kena pajak di masa datang. Penyajian

5.112. Beban (penghasilan) pajak kini disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dalam pos tersendiri. 5.113. Beban (penghasilan) pajak tangguhan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif dan terpisah dari beban pajak kini. Pengungkapan

1. 2. 3.

4. 5.

5.114. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak; jumlah pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas; penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dengan cara berikut: a. rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil kali laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku; atau b. rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata sama dengan beban (penghasilan) pajak dibagi laba akuntansi dengan tarif pajak. penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya dengan tarif pada periode sebelumnya; jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer dan sisa rugi kompensasi yang boleh/tidak boleh diakui sebagai aset pajak tangguhan;

202



6.

untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut: a. jumlah aset dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian; b. jumlah beban/penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; 7. untuk usaha yang dihentikan, beban pajak yang berasal dari: a. keuntungan atau kerugian atas penghentian usaha; b. laba (rugi) dari aktivitas normal usaha yang dihentikan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ilustrasi Jurnal

1.

Pencatatan transaksi pada saat terjadi kenaikan pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya “perbedaan temporer“. Db. Beban pajak kini Db. Beban pajak tangguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Liabilitas pajak tangguhan

2.

Ketika aset pajak tangguhan dapat mencerminkan bahwa sejumlah pajak penghasilan dapat diperoleh kembali sebagai akibat adanya “perbedaan temporer yang boleh dikurangkan“ pada akhir periode pelaporan. Db. Beban pajak kini Db. Aset pajak tangguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Beban pajak tangguhan


203


Pendapatan Komprehensif Lain Definisi

5.115. Pendapatan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi. Dasar Pengaturan

1. 2. 3. 4. 5.

5.116. Dasar pengaturan pendapatan komprehensif lain antara lain: PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi PSAK 24: Imbalan Kerja PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penjelasan

1. 2. 3. 4.

5.117. Pendapatan komprehensif lain terdiri dari: selisih penilaian aset keuangan dalam kategori AFS; selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pasca kerja imbalan pasti; bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/pengendalian bersama entitas.


5.118. Selisih penilaian aset keuangan dalam kategori AFS mengacu pada perlakuan akuntansi perubahan nilai wajar Bab III bagian Investasi Jangka Pendek dan Investasi pada Entitas Lain. 5.119. Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari asosiasi/pengendalian bersama entitas diakui sebesar porsi kepemilikan terhadap pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi/pengendalian bersama entitas.

204



Penyajian

5.120. Pendapatan komprehensif lain disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif setelah laba tahun berjalan sebesar neto setelah pajak terkait. Pengungkapan

1. 2. 3. 4.

5.121. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain: rincian pendapatan komprehensif lain; jumlah pajak penghasilan terkait; penyesuaian reklasifikasi terkait pendapatan komprehensif lain; pengungkapan lainnya.

Ilustrasi Jurnal

1.

Selisih penilaian investasi aset keuangan dalam kategori AFS (Lihat contoh ilustrasi jurnal dalam Bab III bagian Investasi Jangka Pendek dan Investasi pada Entitas Lain).

2.

Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama a. Jika bersaldo debit: Db. Bagian atas pendapatan komprehensif lain Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama b. Jika bersaldo kredit: Db. Investasi entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Bagian atas pendapatan komprehensif lain


205


206


Bab VI PERUBAHAN EKUITAS PENGERTIAN 6.1. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas entitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan.

DASAR PENGATURAN 6.2. Dasar pengaturan laporan perubahan ekuitas antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

PENJELASAN 6.3. Entitas menyusun laporan perubahan ekuitas, dimana divisi atau unit tidak perlu menyusun laporan perubahan ekuitas. 6.4. Perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 6.5. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham (transaksi ekuitas) seperti setoran modal, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas selama periode yang bersangkutan. 6.6. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 1.

total laba atau rugi komprehensif selama periode pelaporan, terdiri dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lain;

Bab VI: Perubahan Ekuitas

207


2.

total penyesuaian atas pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif terhadap komponen ekuitas;

3.

rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas. Entitas secara terpisah harus mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: a. laba rugi periode berjalan; b. pendapatan komprehensif lain (selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori AFS, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ventura bersama dan keuntungan atau kerugian aktuarial dari program imbalan pasti). c. transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik (misalnya penerbitan saham baru dan pembagian dividen) dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.

6.7. Pos-pos laporan perubahan ekuitas antara lain: 1. modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh; 2. tambahan modal disetor; 3. selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali; 4. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; 5. selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori afs; 6. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ventura bersama; 7. keuntungan atau kerugian aktuarial; 8. cadangan umum; 9. cadangan tujuan; 10. saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya.

208



6.8. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam bentuk tabel matriks dengan ketentuan: 1. pada bagian baris mencerminkan gambaran transaksi mutasi pos-pos ekuitas; 2. pada bagian kolom dibagi berdasarkan jenis pos yang ada dalam struktur ekuitas.


209


210


Bab VII LAPORAN ARUS KAS PENGERTIAN 7.1. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut. 7.2. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna laporan keuangan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan setara kas untuk melaksanakan usaha, melunasi liabilitas, dan membagikan dividen kepada pemegang saham. 7.3. Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi. 7.4. Beberapa istilah yang dipergunakan dalam Pedoman ini didefinisikan sebagai berikut: a. laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. b. kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. c. setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. d. arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.

Bab VI: Laporan Arus Kas

211


e.

aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman.

f. g.

DASAR PENGATURAN 7.5. Dasar pengaturan mengenai laporan arus kas antara lain adalah PSAK 2: Laporan Arus Kas.

PENJELASAN 7.6. Entitas harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Pedoman ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan atau integral dengan laporan keuangan untuk setiap periode sajian laporan keuangan. 7.7.

Pedoman ini mewajibkan semua entitas menyajikan laporan arus kas

dengan metode langsung (direct method). 7.8. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. 7.9. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas.

212

Bab VII: Laporan Arus Kas


7.10. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. 7.11. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. 7.12. Suatu transaksi tunggal dapat meliputi beberapa arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 7.13. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang unsur tertentu arus kas historis, bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 7.14. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 1. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 2. penerimaan kas dari pendapatan lain; 3. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 4. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 5. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Bab VII: Laporan Arus Kas

213


7.15. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 1. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri; 2. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar lain; 3. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama; 4. penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama; 5. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 6. penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. 7.16. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 1. penerimaan kas dari penerbitan saham; 2. pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas; 3. penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain; 4. pelunasan pinjaman; 5. pembayaran kas untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 7.17. Entitas diharuskan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh dengan cara antara lain:

214



1. 2.

melalui catatan akuntansi; atau menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk; a. perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan; b. pos bukan kas lainnya; dan c. pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

7.18. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. 7.19. Pada tanggal pelaporan, pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sedangkan untuk pos nonmoneter harus menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 7.20. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan, jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode. 7.21. Pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Walaupun beban pajak penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, namun arus kas yang bersangkutan sering kali tidak mudah diidentifikasikan dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar diungkapkan.


215


7.22. Untuk investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, entitas membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara entitas dan entitas asosiasi/ventura bersama, misalnya jumlah dividen dan uang muka yang diterima. 7.23. Arus kas dari pelaporan kepemilikan di entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian merupakan arus kas pendanaan. Jika menyebabkan hilangnya pengendalian merupakan arus kas investasi.

216


Bab VIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGERTIAN 8.1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum entitas, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. 8.2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. 8.3. Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan pernyataan yang eksplisit bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang disyaratkan dalam SAK. 8.4. Catatan atas laporan keuangan maupun pengungkapan kebijakan akuntansi tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengungkapan atas perbaikan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. 8.5. Dalam Pedoman ini diatur hal-hal yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: a. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan

217


b.

c.

d.

e.

informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas; informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar; informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya; informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola pemodalannya.

8.6. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; 8.7. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan. 8.8. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, utang, penjualan atau pendapatan dan beban.

DASAR PENGATURAN 8.9. Dasar pengaturan antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan SAK lain.

218



PENJELASAN 8.10. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. 8.11. Peningkatkan daya banding informasi antar periode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas trend informasi keuangan untuk tujuan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Misalnya, entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut. 8.12. Rincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK, serta ukuran dan fungsi jumlah yang terkait. Pertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan pada penilaian dari: a. sifat, likuiditas, fungsi dan aset; b. jumlah, sifat dan jangka waktu liabilitas. 8.13. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti liabilitas kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


219


8.14. Entitas menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut: a. pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK; b. ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; c. informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan d. pengungkapan lainnya. 8.15. Hal yang penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah terpulihkan). 8.16. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. 8.17. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. 8.18. Entitas menyajikan pengungkapan sumber estimasi ketidakpastian dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber estimasi ketidakpastian lain. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan bervariasi sesuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh pengungkapan yang dibuat adalah: a. sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lain; b. sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumlah tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut; c. penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan kisaran hasil yang mungkin selama periode pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh; dan

220



d.

penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terkait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum dapat diselesaikan.

8.19. Untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya entitas mengungkapkan hal-hal berikut: a. informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. b. ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. c. setiap perubahan di (a) dan (b) dari periode sebelumnya.


221


UNSUR-UNSUR Kepatuhan terhadap SAK 8.20. Entitas membuat penyataan secara terpisah mengenai kepatuhan terhadap SAK.

Gambaran Umum Entitas a. b. c.

d. e. f.

g.

h. i.

8.21. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: pendirian. riwayat ringkas. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan kementerian hukum dan hak asasi manusia dan atau nomor dan tanggal berita negara yang bersangkutan. bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha. tanggal mulai beroperasi. apabila entitas melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas usaha. karyawan, direksi dan komisaris: 1) nama anggota direksi dan dewan komisaris; 2) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. struktur kepemilikan entitas dan entitas anak. penjelasan hubungan kepemilikan antara entitas dan entitas anak baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) nama entitas anak yang dimiliki; 2) tempat kedudukan entitas anak; 3) jenis usaha entitas anak; 4) tahun beroperasi entitas anak secara komersial; 5) persentase kepemilikan pada entitas anak; 6) total aset entitas anak; 7) informasi penting lain:

222



j.

penjelasan kerja sama usaha antara entitas dan entitas anak dengan mitra usahanya. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) nama mitra usaha; 2) jenis aktivitas yang tercakup dalam kerja sama usaha; 3) jangka waktu kerja sama usaha; 4) aset entitas/entitas anak dan mitra usaha yang digunakan dalam kerja sama usaha; 5) persentase pembagian hasil; 6) informasi penting lain yang berkaitan dengan kerja sama usaha.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 8.22. Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. 1) dasar pengukuran laporan keuangan. 2) dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. 3) kebijakan akuntansi tertentu. b. Kebijakan akuntansi antara lain meliputi hal-hal berikut: 1) konsep dasar pengukuran laporan keuangan; 2) prinsip-prinsip konsolidasi; 3) transaksi dalam mata uang asing; 4) kas dan setara kas; 5) piutang dan penyisihan piutang; 6) persediaan; 7) aset tanaman semusim 8) aset tanaman tahunan 9) aset tetap dan penyusutan; 10) aset tidak berwujud 11) investasi pada aset keuangan, entitas asosiasi, dan ventura bersama; 12) utang usaha; 13) pendapatan diterima dimuka; 14) pengakuan pendapatan; 15) pengakuan beban; 16) pajak penghasilan; 17) imbalan kerja; 18) sewa;


223


19) hibah pemerintah; 20) pos lainnya.

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 8.23. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan: a. Kepentingan nonpengendali Rincian bagian pemilik kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak untuk masing-masing entitas. b. Bagian kepentingan nonpengendali Rincian bagian kepentingan nonpengendali atas laba tahun berjalan dan laba komprehensif entitas anak untuk masing-masing entitas. c. Transaksi pihak-pihak berelasi 1) Pihak-pihak berelasi dengan pemerintah a) nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas; b) informasi tentang sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan, dan transaksi lainnya yang secara kolektif signifikan termasuk indikasi kualitatif atau kuantitatif luasnya transaksi. 2) Pihak-pihak berelasi lainnya a) sifat hubungan. b) transaksi dan saldo. 3) Kompensasi personal manajemen kunci: a) imbalan kerja jangka pendek b) imbalan pascakerja c) imbalan kerja jangka panjang lain d) pesangon pemutusan kontrak kerja d. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan 1) Perubahan estimasi akuntansi a) sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan. b) pengaruh estimasi terhadap periode mendatang.

224



2) Perubahan kebijakan akuntansi a) Ketika penerapan awal suatu SAK (1) judul SAK; (2) bahwa kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya; (3) sifat perubahan akuntansi; (4) penjelasan ketentuan transisi; (5) ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak periode mendatang, ketika dapat diterapkan; (6) apabila penerapan awal SAK berdampak terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan, diungkapkan jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; (7) jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum periode tersebut disajikan; (8) apabila penerapan retrospektif tidak praktis maka entitas mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya; (9) pengungkapan diatas tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya. b) Perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela (1) sifat perubahan kebijakan akuntansi; (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan; (3) jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh pada periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan; (4) apabila penerapan retrospektif tidak praktis maka entitas mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya; (5) pengungkapan diatas tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya.


225


e.

f.

226

c) Ketika SAK telah terbit tetapi belum efektif berlaku, entitas mengungkapkan: (1) fakta tersebut; (2) informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin terjadi atas penerapan SAK tersebut pada laporan keuangan pada awal penerapannya. 3) Kesalahan periode lalu a) sifat kesalahan periode lalu; b) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, yang disajikan; c) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; d) apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis maka entitas mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya. Sumber estimasi ketidakpastian Informasi asumsi masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya harus diungkapkan atas catatan atas laporan keuangan, meliputi sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. entitas mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diharapkan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan oleh entitas yang berjenis demikian. Komitmen dan kontinjensi 1) Perikatan a) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti perjanjian jual beli dan ikatan untuk investasi. (1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; (2) periode berlakunya perikatan; (3) nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan (4) sanksi-sanksi. b) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasannya



g.

h.

i.

j.

2) Kontinjensi a) Perkara/sengketa hukum: (1) pihak-pihak yang terkait; (2) jumlah yang diperkarakan; (3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum; b) Peraturan pemerintah yang mengikat entitas seperti: masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap entitas. c) Kemungkinan liabilitas pajak tambahan: (1) jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; (2) sikap entitas terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dan sebagainya). Modal 1) informasi kualitatif mengenai tujuan kebijakan dan proses dalam mengelola permodalan; 2) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal; 3) setiap perubahan dari periode sebelumnya; Peristiwa setelah periode pelaporan 1) uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan 2) jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan. Perkembangan terakhir SAK dan peraturan lainnya 1) penjelasan mengenai SAK dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas entitas; 2) estimasi dampak penerapannya. Informasi penting lainnya Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja entitas, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup entitas.


227


228


LAMPIRAN ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang antar badan hukum jangka pendek Piutang lain-lain Investasi jangka pendek Persediaan Aset dimiliki untuk dijual Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimuka Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar

20X2

20X1

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


Aset Tidak Lancar Piutang pengembangan perkebunan rakyat Piutang antar badan hukum jangka panjang Investasi jangka panjang Investasi pada entitas lainnya Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Properti investasi Aset tanaman semusim Aset tanaman tahunan Aset tetap Aset tidak berwujud Goodwill Aset pajak tangguhan Aset tidak lancar lain Jumlah aset tidak lancar JUMLAH ASET

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Berlanjut

Lampiran

229


Lanjutan LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Utang usaha Utang pajak Biaya yang masih harus dibayar Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Pendapatan diterima dimuka Utang bank jangka pendek Utang antar badan hukum jangka pendek Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo Provisi jangka pendek Liabilitas jangka pendek lain Jumlah liabilitas jangka pendek

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Liabilitas jangka panjang Utang kepada pemerintah Utang antar badan hukum jangka panjang Utang bank jangka panjang Utang sewa pembiayaan Utang medium term note Utang obligasi Utang imbalan kerja jangka panjang Provisi jangka panjang Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas jangka panjang lain Jumlah liabilitas jangka panjang JUMLAH LIABILITAS



xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

EKUITAS Ekuitas pemilik entitas induk Modal disetor Tambahan modal disetor Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali Selisih nilai wajar aset keuangan AFS Keuntungan / kerugian aktuarial Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama Saldo laba Kepentingan nonpengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

230

Lampiran

PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

20X1

20X2

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

Beban usaha Beban penjualan Beban umum dan administrasi Laba usaha Pendapatan (beban) nonusaha

(xxxx) (xxxx) xxxx xxxx

(xxxx) (xxxx) xxxx xxxx

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ventura bersama Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Beban pajak penghasilan Beban pajak kini Beban pajak tangguhan Laba dari operasi yang dilanjutkan Kerugian dari operasi yang dihentikan Laba (rugi) neto

(xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx (xxxx) xxxx

(xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx (xxxx) xxxx

xxxx

xxxx

xxxx xxxx

xxxx xxxx

xxxx

xxxx

Pendapatan komprehensif lain

xxxx

xxxx

Total laba komprehensif

xxxx

xxxx

Laba neto yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali

xxxx xxxx

xxxx xxxx

Pendapatan usaha Penjualan Ekspor Lokal Beban pokok penjualan Laba bruto

Pendapatan komprehensif lain Selisih nilai wajar aset keuangan afs Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) aktuarial Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi/ventura bersama

Lampiran

Catatan

231

Lampiran

232

-

xxxx

-

xxxx

-

-

-

xxxx

-

-

-

xxxx

Cadangan umum

Cadangan tujuan

Laba (rugi ) neto periode berjalan Saldo per 31 Des 20X1

Dividen

Cadangan umum

Laba (rugi ) neto periode berjalan Saldo per 31 Des 20X2

-

-

-

-

-

-

Dividen

-

xxxx

Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali

xxxx

Catatan Modal disetor dan tambahan modal disetor xxxx

Setoran Modal

Saldo per 31 Des 20X0

Keterangan

xxxx

-

-

-

xxxx

-

-

-

-

-

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing xxxx

xxxx

-

-

-

xxxx

-

-

-

-

-

xxxx

Selisih penilaian AFS

xxxx

-

-

-

xxxx

-

-

-

-

-

xxxx

Keuntungan dan kerugian aktuarial

xxxx

-

-

-

xxxx

-

-

-

-

-

xxxx

Bagian komprehensif lain dari entitas asosiasi /ventura bersama

PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan Rupiah)

xxxx

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

-

xxxx

Saldo laba

XXXX

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

XXXX

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

xxxx

Jumlah Ekuitas

PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN ARUS KAS Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

20X2

20X1

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx

xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Penerimaan dividen Penjualan investasi Lain-lain Total penerimaan

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

Pengeluaran Perolehan entitas anak Pembelian aset tetap Lain-lain Total pengeluaran Jumlah arus dari aktivitas investasi

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Pelanggan/pembeli Bunga Lain-lain Total penerimaan Pengeluaran Pemasok Mitra usaha Karyawan Pajak Lain-lain Total Pengeluaran Jumlah arus kas dari aktivitas operasi

Catatan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Emisi saham Emisi obligasi / MTN Pinjaman bank Penjualan investasi pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian Lain-lain Total Penerimaan

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

Pengeluaran Pembelian kembali saham Pembayaran utang bank Pembayaran dividen Lain-lain Total Pengeluaran Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan



Kenaikan (penurunan) arus kas neto

xxxx

xxxx

Saldo kas dan setara kas awal periode

xxxx

xxxx

Saldo kas dan setara kas akhir periode

xxxx

xxxx

Lampiran

233

Lampiran

234

PSAK 2 tentang laporan arus kas

SAK PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan

Pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian

Penjadualan kembali atau pembiayaan kembali yang dilakukan setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit atas liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode selanjutnya Tepat waktu Pengungkapan

Terdapat perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau koreksi kesalahan, sehingga laporan keuangan harus disajikan kembali, atau reklasifikasi pos laporan keuangan Kepentingan non-pengendali (hak minoritas)

PERIHAL Komponen laporan keuangan lengkap

SAAT INI Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komprehensif Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan

Tidak diatur Pernyataan kepatuhan terhadap SAK, sumber estimasi ketidakpastian, dan permodalan Arus kas dari aktivitas pendanaan

Liabilitas tersebut diklasifikasn sebagai liabilitas jangka pendek

Disajikan dalam ekuitas.

Tambahan laporan posisi keuangan awal periode komparatif

− − − − −

Arus kas dari aktivitas investasi

Sampai dengan empat bulan Tidak diatur

Disajikan di antara liabilitas dan ekuitas Liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang

SEBELUMNYA − Neraca − Laporan laba rugi − Laporan perubahan ekuitas − Laporan arus kas − Catatan atas laporan keuangan Tidak diatur

Berikut ini komparasi secara umum ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2011 yang relevan untuk BUMN Perkebunan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya:

KOMPARASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

235

PSAK 4 Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri

SAK PSAK 3 tentang laporan keuangan interim Laporan posisi keuangan 31 Des 2xx0 Laporan laba rugi Laporan laba rugi komprehensif: komprehensif: 1 Jan sd 30 Jun 2xx1 1 Jan sd 30 Jun 1 Apr sd 30 Jun 2xx1 2xx0 1 Apr sd 30 Jun 2xx0 Laporan perubahan ekuitas Laporan perubahan 30 Jun 2xx1 ekuitas 30 Jun 2xx0 Laporan arus kas Laporan arus kas 30 Jun 2xx1 30 Jun 2xx1 Seluruh entitas anak harus dikonsolidasi

Dapat bersaldo negatif Selisih diakui di ekuitas

Kepentingan non-pengendali (hak minoritas) Pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian Beberapa transaksi pelepasan atas suatu kepemilikan pada entitas

Seluruh entitas anak harus dikonsolidasi, kecuali entitas anak yg diperoleh untuk dijual kembali dan terdapat restriksi jangka panjang Minimal bersaldo nol Selisih diakui di laba rugi

Tidak diatur

SEBELUMNYA Tidak diatur

Transaksi tersebut digabungkan jika disepakati Tidak diatur pada waktu sama atau terkait, suatu transaksi tunggal secara komersial, adanya ketergantungan antar perjanjian, atau secara ekonomi tidak dapat dijustifikasi secara individual tetapi dapat dijustifikasi secara gabungan

Laporan posisi keuangan 30 Jun 2xx1

Periode komparatif (kuartalan pada kuartal kedua)

Entitas anak yang dikonsolidasi

SAAT INI Laporan keuangan lengkap atau ringkas

PERIHAL Isi laporan keuangan interim


Lampiran

Lampiran

PERIHAL Kepemilikan pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri Segmen operasi

PSAK 8 Peristiwa setelah periode pelaporan PSAK 10 Pengaruh perubahan kurs valuta asing

− Indikator primer: harga jual dan kekuatan persaingan dan peraturan negara yang mempengaruhi harga jual − Indikator sekunder: perolehan pendanaan dan penyimpan operasi

Mata uang fungsional

Mata uang pengukuran

Departemen dan instansi pemerintah

Departemen dan instansi pemerintah yg tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, dan memiliki pengaruh signifikan Pengungkapan normal atau pengungkapan lebih sederhana Tanggal otorisasi untuk terbit

− Indikator arus kas: kegiatan utama − Indikator harga jual: pengaruh pergerakan kurs jangka pendek dan ekspor − Indikator biaya Rupiah, selain rupiah dapat digunakan jika merupakan mata uang fungsional

Tanggal laporan audit

Tidak diatur

Dibedakan dalam menghasilkan produk/jasa dan risiko dan imbalan berbeda dari segmen lain Syarat kuantitatif Level segmen Tidak diatur

SEBELUMNYA Metode ekuitas

Aktivitas untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya beban, diikaji secara reguler untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan tersedia infomasi terpisah Syarat kuantitatif dan kualitatif Level segmen dan entitas Harus diungkapkan

SAAT INI Nilai wajar atau biaya perolehan

Mata uang fungsional

Tanggal penyelesaian laporan keuangan

Pihak berelasi dengan pemerintah

Segmen dilaporkan Level pengungkapan PSAK 7 Pengungkapan Imbalan kerja personil manajemen kunci pihak-pihak berelasi Pihak tidak berelasi

PSAK 5 Segmen operasi

SAK


236

237

Lampiran

2

1

PERIHAL

Penyusutan

Pertukaran aset tetap

Biaya perolehan

Metode pencatatan

Pengaruh signifikan

Berdasarkan komponen aset tetap

Tidak berlaku untuk investasi pada entitas asosiasi yang diukur pada nilai untuk beberapa jenis entitas tertentu Indikator kuantitatif yaitu jumlah kepemilikan dan indikator kualitatif, termasuk hak suara potensial Metode ekuitas, kecuali investasi pada entitas asosiasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual Harga beli, biaya yang dapat dikaitkan secara langsung, dan estimasi biaya perbongkaran, pemindahan dan restorasi Berdasarkan pendekatan adanya substansi komersial

Biaya dan nilai wajar LIFO, FIFO dan rata-rata tertimbang

Pengukuran Rumus biaya

Cakupan

Tanah dan bangunan

Metode ekuitas atau konsolidasi proporsional, dan dianjurkan metode ekuitas

Tidak diatur

SAAT INI Bebas, umumnya rupiah

Cakupan

Selisih kurs yang disebabkan devaluasi atau depresiasi luar biasa dimana tidak mungkin dilakukan lindung nilai Pengendalian bersama entitas

Mata uang penyajian

Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 13 (revisi 2011) dan tidak ada perubahan ketentuan yang signifikan Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan tidak ada perubahan ketentuan yang signifikan

PSAK 16 Aset tetap2

PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi

PSAK 14 Persediaan

PSAK 12 Bagian partisipasi dalam ventura bersama PSAK 13 Properti investasi1

SAK

Harga beli dan biaya yang dapat dikaitkan secara langsung Berdasarkan pendekatan adanya kesamaan jenis aset tetap Berdasarkan jenis aset tetap

Indikator kuantitatif yaitu jumlah kepemilikan Metode ekuitas dan metode biaya jika ada pembatasan

FIFO dan rata-rata tertimbang Tidak diatur

-

Tidak diatur

SEBELUMNYA Sama dengan mata uang fungsional Dikapitalisasi ke aset


Lampiran

Beban Pengukuran ulang atas kepemilikan sebelumnya Nilai wajar dan proporsi aset neto Uji penurunan nilai Pendapatan Tanggung jawab penyediaan barang/jasa, risiko persediaan, penentuan harga, dan risiko kredit pelanggan Pendekatan koridor dan pendekatan pendapatan komprehensif lain Tidak diatur Setelah dilakukan seluruh usaha yang rasional

Biaya terkait akuisisi Akuisisi bertahap Pengukuran kepentingan non-pengendali Goodwill Goodwill negatif Pendapatan secara bruto atau neto

Keuntungan dan kerugian aktuarial

Aset tidak berwujud yang belum digunakan Model biaya dan model revaluasi Metode akuisisi

Review tahunan Model pengukuran Metode pencatatan

Tidak relevan

Diatur tersendiri Tidak diatur

Pendekatan koridor

Tidak diatur Model biaya Metode pembelian dan penyatuan kepemilikan Bagian dari biaya akuisisi Nilai tercatat aset neto Diamortisasi Pendapatan ditangguhkan Tidak diatur

Terbatas

SAAT INI SEBELUMNYA Review atas metode penyusutan, umur manfaat, dan Tidak ada nilai residu Model biaya dan model revaluasi Model biaya

Terbatas dan tidak terbatas

PERIHAL

Umur manfaat

Model pengukuran

Review tahunan

Saling hapus aset dan liabilitas PSAK 25 Kebijakan Tidak praktis akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan

PSAK 24 Imbalan kerja

PSAK 23 Pendapatan

PSAK 22 Kombinasi bisnis

PSAK 18 Akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya PSAK 19 Aset takberwujud

SAK


238

239

3

Jika ada pengalihan manfaat dan risiko signifikan dari Jika memenuhi seluruh kepemilikan aset, sebagai sewa pembiayaan syarat di bawah, sebagai sewa pembiayaan − Ada hak opsi beli Indikasi yang mengarah kepada sewa pembiayaan: − Pembayaran berkala − Pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa − Opsi beli yang dapat dipastikan akan dilakukan ditambah nilai sisa − Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur mencakup harga ekonomis aset perolehan dan bunga (full payout lease) − Nilai kini dari pembayaran sewa minimum − Masa sewa minimum mendekati nilai wajar aset − Aset bersifat khusus dan hanya lessee yang dua tahun dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material − Jika sewa dibatalkan, kerugian lessor ditanggung lessee − Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee − Lessee berkemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang lebih rendah daripada nilai pasar

Klasifikasi sewa

Perjanjian sewa barang modal

SEBELUMNYA

Perjanjian sewa dan perjanjian non-sewa yang mengandung sewa

Tidak relevan

Tidak ada perubahan yang signifikan

SAAT INI

Cakupan

PERIHAL

Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 30 (revisi 2011) dan tidak ada perubahan ketentuan yang signifikan

SAK PSAK 26 Biaya pinjaman PSAK 28 Akuntansi kontrak asuransi kerugian PSAK 30 Sewa3


Lampiran

Lampiran

4

Tidak bersifat sementara Bagian dari modal

Pengendalian Selisih antara jumlah imbalan dan nilai buku

Tidak perubahan yang signifikan

Tidak relevan

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Tidak relevan

Tidak relevan

Tidak relevan

SAAT INI

Cakupan

PERIHAL

Perbandingan antara ED PSAK 38 (revisi 2011) dan PSAK 38 (revisi 2004)

PSAK 45 Pelaporan keuangan entitas nirlaba PSAK 46 Pajak penghasilan

SAK PSAK 33 Aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum PSAK 34 Kontrak konstruksi PSAK 36 Akuntansi kontrak asuransi jiwa PSAK 38 Kombinasi bisnis entitas sepengendali4 Tidak diatur Bagian dari ekuitas dan direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian dan pengalihan ke pihak tidak sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

SEBELUMNYA


240

241

5

Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Pemulihan rugi penurunan nilai Klasifikasi instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas

Goodwill Rugi penurunan nilai unit penghasil kas

Indikasi penurunan nilai

Identifikasi penurunan nilai

PERIHAL Tidak ada perubahan

SAAT INI

Tidak diatur − Goodwill − Aset tidak berwujud tanpa harga pasar − Aset yang harga jual lebih kecil daripada nilai tercatat − Aset lain secara pro rata Termasuk goodwill Tidak diatur

Tidak diatur indikasi tersebut

Seluruh aset dilakukan uji penurunan nilai setelah ada indikasi penurunan nilai

SEBELUMNYA

Tidak relevan saat ini

Tidak berlaku untuk goodwill Tidak ada kewajiban kontraktual untuk menyerahkan aset keuangan, atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam kondisi tidak menguntungkan Hak yang dapat dipaksakan secara hukum dan Tidak diatur berniat menyelesaikan atau merealisasikan aset dan liabilitas dengan dasar neto secara simultan

Seluruh aset dilakukan uji penurunan nilai setelah ada indikasi penurunan nilai, kecuali goodwill, aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas, dan aset tidak berwujud yang belum digunakan, harus dilakukan uji penurunan nilai secara periodik − Nilai tercatat melebihi nilai kapitalisasi pasar − Nilai investasi melebihi nilai aset neto − Dividen melebihi laba Goodwill dialokasikan ke unit penghasil kas terkecil − Goodwill − Aset lain secara pro rata

Saat ini sudah dikeluarkan ED ISAK 25 dan tidak ada perubahan ketentuan yang signifikan

PSAK 53 Pembayaran berbasis saham

PSAK 50 Instrumen keuangan: penyajian

SAK PSAK 47 Akuntansi tanah5 PSAK 48 Penurunan nilai aset


Lampiran

Lampiran

PSAK 59 Akuntansi perbankan syariah

PSAK 56 Laba per saham PSAK 57 Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontinjensi PSAK 58 Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan

Pengukuran dan penyajian

Syarat aset dimiliki untuk dijual

Tidak relevan

− Tersedia untuk segera dijual dalam kondisinya sekarang dan sesuai dengan persyaratan dalam penjualan, dan − Penjualan harus kemungkinan besar terjadi (komitmen manajemen, program aktif cari pembeli, harga wajar, diperkirakan dijual dalam satu tahun, dan pembatalan kecil terjadi) − Diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual − Tidak disusutkan − Disajikan di aset lancar

Tidak ada perubahan signifikan

Tidak ada perubahan signifikan

Berbasis kerugian yang sudah terjadi (incurred loss)

SAAT INI Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Tersedia untuk dijual Dimiliki hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang

Penurunan nilai

− − − − Metode suku bunga efektif

PERIHAL

Perhitungan bunga

SAK PSAK 55 Instrumen Klasifikasi keuangan: pengakuan dan pengukuran

Tidak diatur

Tidak diatur

Metode suku bunga sederhana Berbasisi kerugian yang akan terjadi (expected loss)

SEBELUMNYA − Diperdagangkan − Tersedia untuk dijual − Dimiliki hingga jatuh tempo Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS

242

243

PSAK 62 Kontrak asuransi PSAK 63 Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi PSAK 64 Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral ISAK 7 Konsolidasi entitas bertujuan khusus ISAK 8 Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa

PSAK 61 Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah

SAK PSAK 60 Instrumen keuangan: pengungkapan

Kriteria perjanjian mengandung sewa

Hibah terkait dengan pendapatan

Ketergantungan aset tertentu dan hak menggunakan aset

Tidak ada perubahan yang signifikan

Tidak relevan


Tidak relevan

Tidak diatur

Disajikan sebagai pengurang biaya peroleha aset atau Tidak diatur pendapatan ditangguhkan Disajikan dalam pos tersendiri atau pos umum Tidak diatur

SEBELUMNYA − Signifikansi terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan − Sifat risiko yang timbul Diakui sebagai modal donasi

Hibah terkait dengan aset

SAAT INI − Signifikansi terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan − Sifat dan luas risiko yang timbul Diakui sebagai pendapatan

PERIHAL

Hibah pemerintah

Hal yang diungkapkan


Lampiran

Lampiran

Program sendiri atau jumlah signifikan

PERIHAL Perubahan liabilitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa

Program pihak lain atau jumlah tidak signifikan ISAK 11 Distribusi aset nonkas kepada pemilik ISAK 12 Pengendalian Penyertaan saham dalam bentuk aset non-moneter bersama entitas – kontribusi aset nonmoneter oleh venturer ISAK 13 Lindung nilai investasi neto atas kegiatan usaha luar negeri ISAK 14 Aset tidak Situs web yang menghasilkan pendapatan secara langsung berwujud – biaya situs web Situs web yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung ISAK 15 PSAK 24 batas aset manfaat pasti, persyaratan pendanaan minimum dan interaksinya

SAK ISAK 9 Perubahan liabilitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa ISAK 10 Program loyalitas pelanggan

Tidak diatur

Diakui sebagai beban


Tidak diatur

Tidak diatur

Diakui sebagai aset tidak berwujud


Selisih nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian sebesar porsi pemegang saham lain

Tidak relevan

SAAT INI SEBELUMNYA Model biaya, menyesuaikan jumlah tercatat aset Tidak diatur tetap − Model revaluasi, penurunan liabilitas diakui sebagai kenaikan surplus revaluasi, dan kenaikan liabilitas diakui sebagai kerugian Diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan Tidak diatur kemudian diakui sebagai pendapatan ketika penukaran poin Diakui sebagai beban Tidak diatur −


244

SAK ISAK 16 Perjanjian konsesi jasa ISAK 17 Laporan keuangan interim dan penurunan nilai ISAK 18 Bantuan pemerintah – tidak ada relasi spesifik dengan aktitivas operasi ISAK 19 Penerapan pendekatan penyajian kembali PSAK 63 pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi ISAK 20 Pajak penghasilan – perubahan status pajak entitas dan para pemegang sahamnya ISAK 21 Perjanjian konstruksi real estat ISAK 22 Perjanjian konsesi jasa – pengungkapan ISAK 23 Sewa operasi – insentif

245

Insentif untuk sewa operasi baru atau yang diperbarui

Termasuk bagian hibah pemerintah

Bantuan pemerintah yang tidak terkait spesifik dengan aktivitas

Bagian tidak terpisahkan dari imbalan neto yang disepakati dalam sewa

Tidak relevan

Tidak relevan



Tidak ada pemulihan dalam laporan keuangan interim selanjutnya

Tidak relevan

SAAT INI

Goodwill dan instrumen ekuitas yang dicatat pada biaya perolehan

PERIHAL

Tidak diatur

Tidak diatur

Tidak diatur

SEBELUMNYA


Lampiran

SAK ISAK 24 Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa

PERIHAL Indikasi perjanjian yang melibatkan suatu bentuk legal sewa tetapi bukan perjanjian sewa

SAAT INI Tidak ada pengalihan manfaat dan risiko terkait kepemilikan aset dan hak atas penggunaan aset sebagaimana sebelum perjanjian, alasan untuk memperoleh manfaat pajak, dan adanya opsi yang hampir dilaksanakan.

SEBELUMNYA Tidak diatur


Lampiran

246

Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan. Berbasis IFRS. PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

Recommend Documents