Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PT. Perkebunan Nusantara I-XIV (persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS iv
Bab I SAMBUTAN menteri negara badan usaha milik negara Sambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara v
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS vi Sambutan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
KATA SAMBUTAN Assalamualaikum Wr. Wb Proses konvergensi ke International Financial Reporting S tandards menyebabkan revisi seluruh Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Penggun aan nilai wajar dan pertimbangan profesional sangat dibutuhkan dalam penerapan k etentuan akuntansi yang baru. Hal tersebut tentu berdampak terhadap perlakuan ak untansi di BUMN Perkebunan, termasuk hal-hal lain yang terkait dengan pelaporan keuangan, yang menjadi semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan sarana dan infrast ruktur pendukung supaya BUMN Perkebunan mampu menyusun laporan keuangan sesuai d engan ketentuan akuntansi yang baru, salah satunya dalam bentuk Pedoman Akuntans i BUMN Perkebunan ini. Dengan penyusunan revisi pedoman akuntansi ini diharapkan bisa memberikan keseragaman panduan akuntansi sehingga informasi yang dihasilka n oleh laporan keuangan memenuhi tujuannya. Suatu pedoman akuntansi merupakan pe njelasan dari ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan, regulasi, dan praktik yang ada, sehingga harus ditelaah secara regular untuk memastikan bahwa pengatur annya masih sesuai dengan perkembangan dari faktor tersebut. Pedoman akuntansi b ukan merupakan bagian dari produk yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Produk dari DSAK IAI berupa Pernya taan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuang an (ISAK). Sedangkan pedoman akuntansi umumnya dikeluarkan oleh regulator dan as osiasi industri. Untuk itu, Ikatan Akuntan Indonesia menyampaikan penghargaan at as sikap proaktif dan kepedulian Kementerian Negara BUMN yang telah mendorong BU MN Perkebunan untuk melakukan pemutakhiran atas pedoman akuntansi ini. Keberadaa n dari pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memperkaya kazanah pelaporan keuan gan di Indonesia, dan sekaligus sebagai kontribusi Sambutan Ikatan Akuntan Indonesia vii
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS kolektif dalam menjawab permasalaan praktik pelaporan keuangan serta untuk menin gkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Akhirnya pada kesem patan ini Ikatan Akuntan Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan pengh argaan kepada tim penyusun dan PT Perkebunan Nusantara I s.d. XIV (persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (persero) atas usaha dan kerja samanya dalam pen yusunan pedoman akuntansi ini. Semoga kerja sama ini dapat diteruskan lagi di ma sa mendatang. Waalaikumsalam Wr. Wb. Dewan Pengurus Nasional Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak Ketua viii Sambutan Ikatan Akuntan Indonesia
Bab I SAMBUTAN ketua tim koordinasi implementasi iFrs pt perkebunan nusantara i sampai dengan p t pekebunan nusantara XiV dan pt rajawali nusantara indonesia (persero) Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh Adopsi IFRS bukanlah pilihan bagi Indonesia, tapi keharusan, mengapa? Karena Kon vergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Menyikapi hal tersebut, BUMN perkebunan yang terdiri dari PT Perkebu nan Nusantara (PTPN) I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV ditambah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sepakat bersinergi mengimplementasikan IF RS dalam pelaporan keuangan yang sudah mulai diberlakukan secara bertahap dalam laporan keuangan tahun 2011, dan akan diberlakukan secara penuh dalam laporan ke uangan tahun 2012. Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum adalah PS AK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang belum mengadopsi penuh standar a kuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia mas ih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard). Dengan kondisi PSAK sedemikian yang juga berlaku bagi BUMN Perkebunan, akan menj adi penghalang dan hambatan bagi BUMN Perkebunan dalam memasuki pasar global khu susnya bagi BUMN yang akan melakukan listing di Bursa Efek Indonesia karena lapo ran keuangan yang tidak standar dan dapat diinteprestasikan berbeda oleh calon i nvestor. ix Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh BUMN Perkebunan bertindak proaktif bekerj a sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi PSAK yang mas ih mengacu pada US GAAP menjadi PSAK yang berbasis IFRS. Di mana tujuan dari kon vergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingka n, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif, meningkatkan kualitas Standa r Akuntansi Keuangan (SAK), meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuan gan, meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan membuka p eluang penghimpunan dana melalui pasar modal serta efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dengan keuntungan konvergensi PSAK yang berbasis IFRS, terdapat satu s tandar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendor ong investor untuk masuk dalam pasar modal Indonesia, dikarenakan mutu dari lapo ran keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang leb ih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan dan yang lebih penting adalah laporan keuangan tersebut dapat diterima secara in ternasional serta mudah untuk dipahami. Walau dalam prosesnya penyusunan Buku Pe doman Akuntansi Perkebunan Berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS) terdapat berbagai kendala terutama diversifitas laporan keuangan yang ber beda di setiap BUMN Perkebunan, namun penyusunan buku pedoman tersebut dapat dis elesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pe merintah untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012. Buku Pedoman Akuntansi BU MN Perkebunan berbasis IFRS tersebut diharapkan akan meningkatkan posisi BUMN In donesia sebagai BUMN yang bisa dipercaya di Indonesia bahkan dunia dengan tata k elola dan pertanggungjawaban kepada stakeholders-nya yang lebih baik dan konsist en. Atas selesainya buku Buku Pedoman ini, saya selaku Ketua Tim Implementasi IF RS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Raj awali Nusantara Indonesia (Persero) mengucapkan terima kasih dan penghargaan yan g sebesar-besarnya bagi : 1. 2. 3. x Menteri Negara BUMN dan Jajarannya yang mendukung penyelesaian Buku Pedoman ini. Seluruh Anggota Badan Musyawarah Direksi BUMN Perkebunan dan PT RNI. Seluruh Ja jaran dan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia. Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4. 5. Seluruh anggota Tim Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Pekebunan Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Seluruh pihak yang telah berjasa dan mendukung penyelesaian buku Pedoman ini. Akhir kata, semoga semua yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh kita semua dib erkahi oleh Allah SWT. Amin. Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Tim Koordinasi Implementasi IFRS PT Perkebunan Nusantara I s/d PT Pekebuna n Nusantara XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Irwan Makdoerah Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS xi
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS xii Sambutan Tim Koordinasi Implementasi IFRS
pelaksana penYusunan pedoman akuntansi bumn perkebunan ptpn – rni berbasis iFrs Ketua Tim Ketua Pelaksana Ketua Perumus Irwan Makdoerah ( PT RNI) Dicky Nugraha (PT RNI) M Najib ( PT RNI ) Wakil Ketua Perumus Tanaman Semusim Zainul Muntoha (PTPN XI) Wakil Ketua Perumus Tanaman Tahunan Arih Muli Bangun (PTPN III) Sekretaris Bendahara Pendamping Max million (PT RNI) Silvana Irawati Butar–Butar (PT RNI) Yakub (IAI) Deny Poerhadiyan to (IAI) Tim Perumus Direksi H.Dharmansyah Simamora Naif Ali Dahbul Johanes Sitepu Setia Dharma Sebayang Erwa n Pelawi A.Karimuddin Boyke Budiono Ishak Z Soediredja A. Amien Mastur Dolly P P ulungan Soenari Yono Sahala Hutasoit Budi Purnomo Direktur Keuangan PTPN I Direk tur Keuangan PTPN II Direktur Keuangan PTPN III Direktur Keuangan PTPN IV Direkt ur Keuangan PTPN V Direktur Keuangan PTPN VI Direktur Keuangan PTPN VII Direktur Keuangan PTPN VIII Direktur Keuangan PTPN IX Direktur Keuangan PTPN X Direktur Keuangan PTPN XI Direktur Keuangan PTPN XII Direktur Keuangan PTPN XIV Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN xiii
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Anggota Tim Perumus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 2 3. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. xiv H o n y
Ruslan Nasution Lidya Suhendri Donny Amril Jarmidi Purba Ali Akbar Budi Susant Mili Mahardika Ali Musri T. Zaluchu Jesaya Ginting Hotmatua Syawaludin Hasibua Arfinaldi Eko Galih Pribadi Andy Fauzi Siregar Rizki Prima Lubis Sapta Yoga Ed Santoso Iyushar Ganda Saputra Dadang Mulyadi Hariyanto Arasuhara Adji Kaniawan Umar Affandi Purdjoko Eriek Kristiono Adiatmo Ega Akhmad Juhri TP Harianja
PTPN I PTPN I PTPN II PTPN III PTPN IV PTPN IV PTPN IV PTPN IV PTPN IV PTPN V PT PN V PTPN V PTPN V PTPN VI PTPN VI PTPN VI PTPN VI PTPN VII PTPN VII PTPN VII PT PN VIII PTPN VIII PTPN VIII PTPN VIII PTPN IX PTPN IX PTPN IX PTPN IX PTPN IX PT PN X Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Nurul Fanch Aries Sutaringadi Sayogya Putranto Fallen Wicaksono Istighfani Gurit Maharendra Bambang Widjanarko Hadisaroso Didik Kridatama P. Sinambela Edward Pa ngaribuan V.T Moses Situmorang Akhmad Irfanjauhari Marudut P. Simamora Mardiayan to Rudy karim Riswan M Ananto Widodo Widyo Utomo Nugraha Adi Prasetya Agus Sarwo ko Yasir Ismail Yohanes Agung T. Della Christin Hutapea Yenny Agapitasari PTPN X PTPN X PTPN X PTPN XI PTPN XI PTPN XI PTPN XII PTPN XII PTPN XII PTPN XII I PTPN XIII PTPN XIII PTPN XIII PTPN XIII PTPN XIV PTPN XIV PTPN XIV PT RNI PT R NI PT RNI PT RNI PT RNI PT RNI IAI IAI Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN xv
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS xvi Pelaksana Penyusun Pedoman Akuntansi BUMN
Bab I DAFTAR ISI sambutan menteri negara badan usaha milik negara sambutan ikatan akuntan indones ia sambutan ketua tim koordinasi implementasi iFrs daFtar isi bab i pendahuluan LATAR BELAKANG TUJUAN DAN RUANG LINGKUP REFERENSI PENYUSUNAN KETENTUAN LAIN-LAIN v vii ix xiii 1 1 2 2 3 bab ii laporan keuangan bumn perkebunan KARAKTERISTIK ENTITAS BUMN PERKEBUNAN Kegiatan Operasional Bentuk Usaha Kepemilikan 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 11 11 13 13 13 14 14 15 18 18 23 24 5 KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN Tujuan Laporan Keuangan Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Komponen Laporan Ke uangan Bahasa Laporan Keuangan Mata Uang Pelaporan Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Perubahan Akuntansi Mat erialitas dan Agregasi Saling Hapus Periode pelaporan Informasi Komparatif Lapor an Keuangan Interim Laporan Keuangan Konsolidasian Ketentuan Mengenai Pihak-piha k Berelasi Ketentuan Umum Aset Keuangan Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan Keten tuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan Daftar Isi 6 xvii
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS bab iii akuntansi aset PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Piutang Lain-lain Piutang Antar Badan Hukum Jan gka Pendek Investasi Jangka Pendek Persediaan Aset Dimiliki untuk Dijual Biaya D ibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka Aset Lancar Lain 25 28 30 33 36 40 47 53 57 59 61 63 66 69 74 78 83 88 94 101 111 115 119 25 28 ASET TIDAK LANCAR Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Investasi pada Entitas Lain Investasi pada Entitas Asos iasi/Ventura Bersama Properti Investasi Aset Tanaman Semusim Aset Tanaman Tahuna n Aset Tetap Aset Tidak Berwujud Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan Aset Tidak Lanc ar Lain 63 bab iV akuntansi liabilitas dan ekuitas AKUNTANSI LIABILITAS Pengertian dan Karakteristik Biaya Pinjaman 121 121 124 126 128 130 132 134 136 138 140 143 147 150 156 121 126 LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Pendapatan Diterima Dimuka Utang Bank Jangka Pendek Liabilitas Jan gka Pendek Lain Utang Antar Badan Hukum Utang Kepada Pemerintah Utang Bank Jangk a Panjang Utang Sewa Pembiayaan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka panjang LIABILITAS JANGKA PANJANG 140 xviii Daftar Isi
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Provisi Liabilitas Jangka Panjang Lain 159 164 166 167 169 171 174 176 178 AKUNTANSI EKUITAS Pengertian dan Karakteristik Modal Disetor Tambahan Modal Disetor Selisih Kombin asi Bisnis Entitas Sepengendali Pendapatan Komprehensif Lain Saldo Laba Kepentin gan Nonpengendali 166 bab V laporan laba rugi komprehensiF PENGERTIAN PENGHASILAN BEBAN Pendapatan Usaha Pendapatan Nonusaha Beban Pokok Penjualan Beban Usaha Beban Non usaha Pajak Penghasilan Pendapatan Komprehensif Lain 181 183 189 193 197 199 201 204 181 181 192 bab Vi perubahan ekuitas PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN 207 207 207 207 bab Vii laporan arus kas PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN 211 211 212 212 bab Viii Catatan atas laporan keuangan 217 Daftar Isi xix
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PENGERTIAN DASAR PENGATURAN PENJELASAN UNSUR-UNSUR Kepatuhan terhadap SAK Gambaran Umum Entitas Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penjel asan atas Pos-pos Laporan Keuangan 222 222 223 224 217 218 219 222 lampiran 229 xx Daftar Isi
Bab I PENDAHULUAN latar belakang 1.1. Usaha di bidang perkebunan mengalami perkembangan yang pesat dan semakin di namis akhir-akhir ini. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, se perti perkembangan teknologi perkebunan yang semakin maju, meningkatnya perminta an hasil perkebunan, dan munculnya otonomi daerah yang berdampak terhadap pengel olaan usaha perkebunan. 1.2. Selain itu, semakin meningkatnya tuntutan transpara nsi dan akuntabilitas pengelolaan usaha seiring keterbukaan informasi yang difas ilitasi oleh keberadaan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin maju dan semakin murah. Tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance) meru pakan suatu hal yang tidak terelakkan, apalagi bagi BUMN Perkebunan (untuk selan jutnya disebut “entitas”) yang sahamnya dimiliki oleh negara. 1.3. Saat ini revisi a tas Standar Akuntansi Keuangan terus dilakukan sesuai dengan program konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS), sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dengan banyak menggunakan konsep nilai w ajar dan pertimbangan profesional. 1.4. Perkembangan dan kondisi di atas mempeng aruhi entitas dalam pelaporan keuangannya supaya lebih sesuai dengan Standar Aku ntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan I ndonesia. Selama ini di antara entitas sering terjadi perbedaan perlakuan akunta nsi untuk transaksi yang sama. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi para pengguna laporan keuangan pada umumnya, khususnya pemegang saham, dalam men gevaluasi kinerja setiap entitas. Untuk itu dipandang perlu menyempurnakan pedom an akuntansi yang sudah ada. Bab I: Pendahuluan 1
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1.5. Dalam menghadapi permasalahan tersebut PT. Perkebunan Nusantara I s/d XIV d an PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) bekerja . sama dengan Ikatan Akunta n Indonesia berinisiatif untuk merevisi Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan (untuk selanjutnya disebut “Pedoman”). tujuan dan ruang lingkup 1. 2. 1.6. Tujuan dari penyusunan Pedoman, antara lain: membantu penyusun dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya; menciptak an keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuanga n. Keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi setiap entitas untuk menambah informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuan gan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; menjadi acuan minimal dalam menyusun la poran keuangan; menjadi referensi bagi pemerhati akuntansi untuk lebih mengenal tentang penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. 3. 4. 1.7. Ruang lingkup penerapan Pedoman ini adalah sebagai berikut: 1. pedoman ini berlaku untuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh BUMN Perkebunan; 2. entitas selain BUMN Perkebunan dapat menggunakan Pedoman ini dalam menyusun l aporan keuangan; 3. hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pedoman ini wa jib mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan yang terkait. reFerensi penYusunan 1.8. Penyusunan Pedoman ini didasarkan pada referensi yang relevan, antara lain: 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan T erbatas. b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tent ang Pasar Modal. 2 Bab I: Pendahuluan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS c. 2. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. d. Undang-Un dang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. e. Peraturan Pemerintah nomor 45 ta hun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. f. Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pe merintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daera h. g. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik N egara/Daerah. h. Anggaran Dasar masing-masing entitas. Standar Akuntansi Keuanga n. 1.9. Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas suatu perlakuan aku ntansi tertentu, maka entitas diwajibkan untuk mengikuti perlakuan akuntansi yan g dipilih dalam Pedoman ini. ketentuan lain-lain 1.10. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustras i dan tidak bersifat mengikat. Entitas dapat mengembangkan metode pencatatan dan pengakuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak ber beda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan pencatat an akuntansi secara manual. 1.11. Transaksi yang dicantumkan pada Pedoman ini di prioritaskan pada transaksi yang umum terjadi. 1.12. Jika terdapat transaksi khu sus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku Pedoman ini, maka hal terse but agar dikaji sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Pedoman ini. 1.13. Ped oman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan usa ha perkebunan, Standar Akuntansi Keuangan, ketentuan Pemerintah, dan ketentuan l ain yang terkait dengan entitas. 1.14. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi, dan p ersyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus dipenuhi oleh entitas unt uk keperluan penyajian kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya . Bab I: Pendahuluan 3
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1.15. Pedoman ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum. Bent uk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan mengikuti Standar Akun tansi Keuangan. 1.16. Laporan keuangan dalam Pedoman ini sesuai dengan pengertia n laporan keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan, meliputi lapor an posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, l aporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 4 Bab I: Pendahuluan
Bab II LAPORAN KEUANGAN BUMN PERKEBUNAN karakteristik entitas bumn perkebunan Kegiatan Operasional 2.1. Entitas melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan meliputi: 1. kegiatan pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, persiapan, dan pengelolaan la han, pembibitan, penanaman, pemeliharaan serta kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut; 2. kegiatan produksi, meliputi pemungutan has il tanaman, dan pengolahan hasil tanaman sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi; 3. kegiatan perdagangan, meliputi kegiatan pemas aran berbagai macam hasil produksi dan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubu ngan dengan kegiatan usaha; 4. kegiatan pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan agrobisnis; 5. kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usah a di bidang perkebunan. 2.2. Dalam melakukan usaha di bidang perkebunan, jenis-j enis kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh entitas meliputi: 1. budidaya tanam an, melalui perkebunan tanaman kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, kakao, temb akau, kina, dan lainnya; 2. proses produksi, melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, pabrik fraksionasi yaitu pengolahan minyak sawit, pabrik pengolahan karet, pabrik teh kemasan, pabrik gula, pabrik spirtus/ alkohol, pab rik pengeringan kakao, pengolahan teh dan lainnya; Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 5
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. 4. 5. kegiatan perdagangan, melalui penjualan hasil tanaman dan hasil produksi ke pasa r domestik dan luar negeri baik dilakukan sendiri maupun melalui Kantor Pemasara n Bersama, serta mengimpor dan memasarkan beberapa komoditas seperti gula putih dan raw sugar; pengembangan usaha di bidang perkebunan, melalui pendirian pabrik karung goni, pabrik karung plastik, dan lainnya; dalam usaha lain, m i s a l n y a entitas mendirikan rumah sakit, pusat penelitian, bengkel, dan lainnya. Bentuk Usaha 2.3. Bentuk usaha entitas adalah perseroan terbatas (persero) yang dapat memilik i unit usaha, entitas anak, entitas asosiasi, usaha patungan, dan lainnya. Kepemilikan 2.4. Entitas dimiliki oleh Negara, baik seluruhnya atau sebagian besar. ketentuan umum laporan keuangan Tujuan Laporan Keuangan 2.5. L aporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak -pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti: 1. peme gang saham; 2. karyawan; 3. pemberi pinjaman; 4. pemasok dan kreditur usaha lain nya; 5. pelanggan; 6. regulator; dan 7. masyarakat. 6 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.6. Pihak pengguna laporan keuangan entitas mempunyai kepentingan bersama dalam rangka menilai: 1. usaha perkebunan dan usaha lainnya yang dilakukan entitas da n kesinambungan usaha tersebut; 2. kinerja manajemen dalam melaksanakan tugas da n tanggung jawabnya dalam mengelola entitas. 2.7. Laporan keuangan juga merupaka n sarana pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercay akan kepada mereka. 2.8. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberi kan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai: 1. jumlah dan sifat ase t, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban entitas; 2. pengaruh transaksi, per istiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas; 3. jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam kurun waktu tertentu (satu p eriode) dan hubungan antara keduanya; 4. cara entitas mendapatkan dan membelanja kan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berp engaruh pada likuiditasnya; 5. hasil usaha perkebunan dan usaha lainnya yang ter kait; 6. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebaga i pemilik; 7. keuntungan dan kerugian. Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 2.9. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan k euangan. Komponen Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4. 5. 2.10. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi komprehensif; Laporan perubahan ekuitas; Laporan aru s kas; Catatan atas laporan keuangan. 7 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Bahasa Laporan Keuangan 2.11. Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuang an disusun juga selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut ha rus memuat informasi dan waktu (tanggal laporan keuangan dan cakupan periode) ya ng sama. 2.12. Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, ma ka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Mata Uang Pelaporan 2.13. Mata uang pelaporan yang digunakan adalah rupiah. Jika entitas menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang tersebut ha rus memenuhi kriteria mata uang fungsional. 2.14. Mata uang fungsional adalah ma ta uang pada lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi. 2.15. Laporan k euangan konsolidasian yang disajikan dalam mata uang fungsional harus mempertimb angkan indikator mata uang fungsional pada entitas induk dan entitas anak. 2.16. Entitas harus menggunakan pengaturan kurs di bawah ini, yaitu: 1. pos moneter m ata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup; 2. pos nonmoneter yang diuku r dalam biaya historis dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada ta nggal transaksi; dan 3. pos nonmeneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata u ang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan . Kebijakan Akuntansi 2.17. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keua ngan yang berlaku. 8 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.18. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ada belum mengat ur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan suatu transaksi at au peristiwa, maka manajemen entitas harus menetapkan kebijakan akuntansi sehing ga laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dengan kebutuha n para pengguna laporan. 2.19. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, manajemen e ntitas harus memperhatikan: 1. persyaratan dan pedoman dalam PSAK yang mengatur hal-hal yang serupa dengan masalah terkait; 2. definisi dan kriteria pengakuan d an pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Ker angka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); 3. pernyataan ya ng dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanj ang konsisten dengan PSAK dan KDPPLK. Penyajian Laporan Keuangan 2.20. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja ke uangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesu ai dengan ketentuan yang berlaku. 2.21. Dalam penyajian pada laporan posisi keua ngan, aset diklasifikasikan secara terpisah sebagai aset lancar dan aset tidak l ancar, dan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka pan jang. 1. 2. 3. 4. 2.22. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika : entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual a tau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; entitas memiliki aset untuk tuj uan diperdagangkan; entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka wak tu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau kas dan setara kas, kecu ali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan lia bilitas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 2.23. Entitas mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset tidak lancar jika tidak memenuhi karakteristik aset lancar seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2.22 di atas. Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 9
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.24. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jik a: 1. entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; 2. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdag angkan; 3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; 4. entitas tidak memiliki hak t anpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 ( dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 2.25. Entitas mengklasifikasikan sua tu liabilitas sebagai liabilitas jangka panjang jika tidak memenuhi karakteristi k liabilitas jangka pendek seperti yang dijelaskan dalam paragraf 2.24 di atas. 2.26. Laporan laba rugi komprehensif menyajikan seluruh pos penghasilan dan beba n yang diakui dalam bentuk satu format laporan. 2.27. Perubahan ekuitas disajika n berdasarkan urutan waktu terjadinya. 2.28. Laporan arus kas disajikan berdasarkan klasifikasi menurut aktivitas opera si, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung. 2.29. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai kompon en utamanya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Infor masi dalam catatan atas laporan keuangan harus berkaitan dengan pos-pos dalam la poran posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas , dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan kualitatif maupun kua ntitatif. 2.30. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan mengguna kan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. 2.31. Pada setiap halaman lapor an posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, d an laporan arus kas, harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan”. 10 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan 2.32. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode har us konsisten, kecuali: 1. telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau apabila dalam mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlih at secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain lebih tepat unt uk digunakan; 2. perubahan tersebut diatur oleh SAK. 2.33. Jika penyajian atau k lasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelum nya harus direklasifikasi dan alasannya harus diungkapkan. Perubahan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi 2.34. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan karena: 1. disyaratkan oleh SAK, d imana perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi yang terdapat dalam SAK. Jika tidak diatur pada ketentuan transisi dala m SAK maka harus dilakukan secara retrospektif; 2. dilakukan secara sukarela ole h manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi lebih andal dan relevan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secar a retrospektif. 2.35. Perubahan kebijakan secara retrospektif diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap: 1. saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpe ngaruh untuk periode sajian paling awal; dan 2. jumlah komparatif lainnya diungk apkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut sudah diterapkan sebelumnya. 2.36. Penerapan suatu perubahan kebijakan akuntansi seca ra retrospektif adalah tidak praktis pada saat entitas tidak dapat menerapkan ke bijakan akuntansi baru setelah melakukan seluruh upaya yang rasional. Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 11
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.37. Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif adalah tidak pr aktis untuk suatu periode lalu tertentu, jika: 1. dampaknya tidak dapat ditentuk an; 2. memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu te rsebut; 3. memerlukan estimasi jumlah yang signifikan dan tidak mungkin untuk me mbedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang: a. menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal ketika jumlah tersebut diakui, diukur, atau d iungkapkan; dan b. tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode lalu de ngan informasi lain. 2.38. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik t erhadap suatu periode, maka kebijakan akuntansi baru diterapkan secara prospekti f pada awal periode paling awal ketika menjadi praktis serta membuat penyesuaian saldo ekuitas yang terpengaruh. 2.39. Jika tidak praktis untuk menentukan dampa k kumulatif terhadap periode lalu, maka informasi komparatif disesuaikan secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Perubahan Estimasi Akuntansi 2.40. Estimasi akuntansi diubah jika terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas atau jumlah konsumsi pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pen gujian status saat ini dan perkiraan manfaat masa depan dari aset dan liabilitas . 2.41. Kesalahan Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif. 2.42. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospe ktif: 1. periode sajian komparatif yang lalu ketika kesalahan terjadi; 2. saldo awal pos yang terkait pada periode sajian paling awal, jika kesalahan terjadi se belum periode sajian. 12 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.43. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan secara spesifik ter hadap suatu periode, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabili tas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospekti f adalah praktis. 2.44. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kesalahan s ecara kumulatif, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk meng oreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Materialitas dan Agregasi 2.45. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. 2.46. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuanga n, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis. 2.47. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat memp engaruhi keputusan yang diambil. Saling Hapus 2.48. Jumlah aset dan liabilitas yang disajikan tidak boleh disalinghapuskan den gan liabilitas atau aset lain kecuali sesuai dengan SAK dan saling hapus tersebu t mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau liabilitas. 2.49. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali pendapatan d an beban yang disajikan secara neto sesuai dengan SAK. Periode pelaporan 2.50. takwin. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 13
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.51. Dalam hal entitas baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk per iode yang lebih pendek dari satu takwin. Selain itu, untuk kepentingan pihak lai nnya, entitas dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun t akwin dan periode efektif, dengan mencantumkan: 1. alasan penggunaan periode pel aporan selain periode satu tahunan; 2. fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam d ua periode pelaporan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, la poran perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tid ak dapat diperbandingkan. Informasi Komparatif 2.52. Laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sam a pada tahun sebelumnya. 2.53. Informasi komparatif untuk laporan keuangan bersi fat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 2.54. La poran keuangan harus disusun secara komparatif untuk 2 (dua) tahun buku terakhir , agar lebih memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan keadaan keuan gan entitas dari waktu ke waktu. 2.55. Entitas harus menyajikan tambahan laporan posisi keuangan untuk posisi awal periode komparatif yang disajikan, jika: 1. m enerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif; 2. membuat penyajian kembali secara retrospektif akibat koreksi kesalahan; atau 3. membuat reklasifikasi pospos dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan Interim 2.56. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan lengkap untuk suatu perio de interim yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Penyusunan l aporan keuangan interim dapat dilakukan secara triwulanan, semesteran atau perio de lain yang kurang dari satu tahun. 14 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. 2. 3. 4. 5. 2.57. Laporan keuangan interim lengkap terdiri dari: Laporan posisi keuangan; La poran laba rugi komprehensif; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; dan C atatan atas laporan keuangan. 2.58. Penyajian laporan keuangan interim triwulanan yang berakhir per 30 Septemb er 20X1 adalah sebagai berikut: Komponen Laporan Keuangan Laporan posisi keuangan Per Laporan laba rugi komprehe nsif Untuk periode 9 bulan Untuk periode 3 bulan Laporan arus kas Untuk periode 9 bulan Laporan perubahan ekuitas Untuk periode 9 bulan Periode Interim 30 Septe mber 20X1 1 Jan s/d 30 Sept 20X1 1 Juli s/d 30 Sept 20X1 1 Jan s/d 30 Sept 20X1 1 Jan s/d 30 Sept 20X1 Periode Komparatif 31 Desember 20X0 1 Jan s/d 30 Sept 20X 0 1 Juli s/d 30 Sept 20X0 1 Jan s/d 30 Sept 20X0 1 Jan s/d 30 Sept 20X0 Laporan Keuangan Konsolidasian 2.59. Entitas harus mengkonsolidasikan suatu entitas jika mempunyai pengendalian atas entitas tersebut (entitas anak dan entitas bertujuan khusus). 2.60. Entita s anak yang bergerak dalam jenis usaha yang berbeda atau tidak ada hubungannya d engan jenis usaha entitas induk, dan memenuhi syarat pengendalian, maka laporan keuangan entitas anak tersebut tetap dimasukkan dalam penyusunan laporan keuanga n konsolidasian. Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 15
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Syarat Konsolidasi 2.61. Entitas memiliki pengendalian terhadap suatu entitas jika: 1. memiliki sec ara langsung dan tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuas aan suara (voting power) entitas. 2. memiliki setengah atau kurang voting power entitas, jika memenuhi salah satu dari hal-hal berikut ini: a. memiliki kekuasaa n yang melebihi setengah hak suara (voting right) sesuai perjanjian dengan inves tor lain; b. memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasiona l entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; c. memiliki kekuasaan untu k menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ terseb ut; d. memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan dire ksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas mel alui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut; 2.62. Entitas memper timbangkan hak suara potensial dalam menilai keberadaan pengendalian atas entita s lain. 2.63. Hak suara potensial dapat timbul apabila entitas memiliki waran sa ham atau opsi saham, atau instrumen lain yang dapat dikonversikan menjadi saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberikan potensi bagi entitas untuk menambah v oting power kepada entitas lain atau mengurangi voting power dari pihak lain. 2. 64. Entitas menilai apakah hak suara potensial berkontribusi terhadap munculnya suatu pengendalian, dengan cara: 1. menguji fakta dan keadaan timbulnya hak suar a potensial; 2. menguji syarat pelaksanaan hak suara potensial; 3. menguji perja njian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individu maupun kombinasi. 16 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2.65. Tetapi, entitas tidak mempertimbangkan hal berikut dalam menilai hak suara potensial, yaitu: 1. menilai maksud manajemen untuk melaksanakan atau mengkonve rsi hak tersebut; 2. menilai kemampuan keuangan untuk melaksanakan atau mengkonv ersi hak tersebut. Prosedur Konsolidasi 2.66. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, entitas menggabungkan secar a satu per satu dengan menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, liabilitas, ekuit as, penghasilan dan beban dari laporan keuangan entitas anak dan entitas bertuju an khusus. 2.67. Entitas harus dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usahanya sebagai entitas ekonomi tunggal dalam laporan keuangan konsolidasian. 2.68. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan laporan konsolidasian adalah sebagai berikut: 1. mengeliminasi jumlah tercatat investasi entitas terhadap en titas anak sebesar porsi entitas atas ekuitas entitas anak; 2. menentukan kepent ingan nonpengendali atas laba atau rugi entitas anak selama periode pelaporan; 3 . menentukan secara terpisah kepentingan nonpengendali dan bagian kepemilikan en titas atas aset neto entitas anak. Kepentingan non pengendali atas aset neto ter diri dari: a. jumlah kepentingan nonpengendali pada tanggal kombinasi bisnis awa l; b. bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal komb inasi bisnis awal. 2.69. Untuk tujuan konsolidasian, tanggal laporan keuangan en titas anak harus sama dengan tanggal laporan keuangan entitas. Apabila tanggal l aporan keuangan tersebut berbeda, maka entitas anak harus menyusun laporan keuan gan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas. Apabila p enyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan, laporan Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 17
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS keuangan konsolidasian per tanggal laporan keuangan entitas masih dapat dilakuka n sepanjang: 1. perbedaan tanggal laporan posisi keuangan tersebut tidak lebih d ari 3 (tiga) bulan; dan 2. peristiwa atau transaksi material yang terjadi di ant ara tanggal laporan posisi keuangan tersebut diungkapkan dalam catatan atas lapo ran keuangan konsolidasian. 2.70. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi yang sej enis antara entitas dengan entitas anak. 2.71. Kepentingan non pengendali disaji kan dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas milik entitas. Ketentuan Mengenai Pihak-pihak Berelasi 2.72. Laporan keuangan entitas harus berisi pengungkapan bahwa posisi keuangan d an laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi, transaksi d an saldo, dan komitmen dengan pihak tersebut. 2.73. Entitas memiliki relasi deng an pemerintah dan entitas lain yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dip engaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Ketentuan Umum Aset Keuangan Pengertian Aset Keuangan 2.74. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk: 1. kas; 2. instrumen ekui tas yang diterbitkan oleh entitas lain, misalnya saham entitas lain; 3. hak kont raktual, yaitu hak yang timbul dari kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tert ulis untuk: a. menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, misaln ya obligasi yang diterbitkan entitas lain dan piutang usaha; b. mempertukarkan a set atau liabilitas keuangan dengan aset atau liabilitas keuangan entitas lain d engan kondisi yang berpotensi menguntungkan. 18 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. 2. 3. 4. 2.75. Aset keuangan dikategorikan sebagai: diukur pada nilai wajar melalui lapor an laba rugi/Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL); dimiliki hingga jatuh t empo/Held-to-Maturity (HTM); pinjaman yang diberikan dan Piutang/Loan and Receiv able (LR); tersedia untuk dijual/Available-for-sale (AFS). Kategori Aset Keuangan FVTPL 2.76. Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori FVTPL adala h: 1. aset keuangan yang diklasifikasikan untuk tujuan diperdagangkan (trading); atau 2. aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk FVTP L (fair value option/FVO). 2.77. Syarat aset keuangan yang termasuk kelompok dip erdagangkan adalah: 1. diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat; 2. merupakan bagian portfolio instrumen keuan gan tertentu yang dikelola dan terdapat bukti mengenai adanya pola untuk mengamb il untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini; 3. deriva tif. 2.78. Pengertian diperdagangkan mencerminkan aktivitas pembelian dan penjua lan yang bersifat aktif dan berulang, dan umumnya digunakan untuk tujuan mempero leh laba dari fluktuasi harga jangka pendek. 2.79. Persyaratan FVO dapat digunak an untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan karena untuk mengeliminasi at au mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan suatu pengukuran atau pengaku an yang akan timbul (accounting mismatch). Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 19
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS HTM 2.80. Persyaratan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori HTM adalah: 1. aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan; dan 2. entitas mempunyai intensi positif dan k emampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. LR 2.81. Syarat aset keuangan diklasifikasikan sebagai LR adalah: aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan; dan 2. tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. 1. AFS 2.82. Syarat aset keuangan sebagai AFS adalah: aset keuangan nonderivatif yang d iklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual; 2. aset keuangan tidak dapat dikl asifikasikan sebagai FVTPL, HTM atau LR. 1. Ringkasan Perlakuan Akuntansi Aset Keuangan 2.83. Ringkasan perlakuan akuntansi untuk setiap kategori aset keuangan tersaji dalam tabel berikut: Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi FV TPL Efek Efek diukur Biaya transaksi ekuitas dan pada biaya diakui sebagai utang perolehan beban dalam dikurangi laporan biaya laba rugi transaksi komprehensif Laporan posisi keuangan Nilai wajar Dampak perubahan nilai wajar Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi Penurunan dan pemulihan nilai 20 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi HT M Efek utang Efek diukur Diamortisasi pada biaya dengan suku perolehan bunga efe ktif dan diakui sebagai pendapatan bunga Laporan posisi keuangan Biaya perolehan yang telah diamortisasi dengan suku bung a efektif Dampak perubahan nilai wajar Penurunan dan pemulihan nilai LR Efek utang Efek diukur pada biaya perolehan Diamortisasi dengan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga Biaya perolehan yang telah diamortisasi dengan suku bunga efektif AFS Efek utang Harga perolehan Efek ekuitas Harga perolehan Diamortisasi dengan suku bunga efektif dan diakui sebagai pendapatan bunga Nilai wajar Kenaikan dan penurunan diakui dalam pendapatan komprehensif lain Nilai wajar Kenaikan dan penurunan diakui dalam pendapatan komprehensif lain • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Pemulihan nilai diakui s ebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulihan tidak boleh m elebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pem ulihan tersebut • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Pemuliha n nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulih an tidak boleh melebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pemulihan tersebut • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam la ba rugi • Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan dalam laba rugi • Nilai tercatat setelah pemulihan tidak boleh melebihi nilai tercatat seandainya tidak terjadi penurunan nilai pada tanggal pemulihan tersebut Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 21
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Kategori Jenis Pengakuan Premium, instrumen awal diskonto dan biaya transaksi In strumen Harga ekuitas perolehan yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secar a andal Laporan posisi keuangan Harga perolehan Dampak perubahan nilai wajar Penurunan dan pemulihan nilai • Penurunan nilai diakui sebagai kerugian dalam laba rugi • Tidak ada pemulihan nila i Metode Suku Bunga Efektif 2.84. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung bi aya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan dan metode untuk mengalokasik an pendapatan bunga selama periode yang relevan. 2.85. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebi h tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat ne to dari aset keuangan. 2.86. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas me ngestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dala m instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan. Penurunan Nilai 2.87. Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjad inya peristiwa yang merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang (indikasi penurunan nilai). 2.88. Indikasi-indikasi penurunan nilai adalah: Kesu litan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2. Pelangga ran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 1. 22 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. 4. 5. 6. Pemberian keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan; Terdapat kemungkinan pihak peminjam akan di nyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; Hilangnya pasar ak tif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, misalnya delisting; Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan, meskipun belum dapat diidentifikasi secara individu al, termasuk; a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok; b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas as et dalam kelompok. 2.89. Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang s ignifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai. Metode pembentukan candangan k erugian penurunan nilai secara individual dengan perhitungan present value dari estimasi arus kas masa depan dibandingkan jumlah tercatat. 2.90. Uji penurunan n ilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan ase t keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdas arkan data kerugian historis. Ketentuan Umum Liabilitas Keuangan 2.91. Liabilitas keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa kewajiban kontrakt ual: 1. untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain, mi salnya utang usaha; atau 2. untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas k euangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi merugikan entitas. 2. 92. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori diukur pada harga perole han diamortisasi dengan metode suku bunga efektif (amortized cost). Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan 23
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ketentuan Umum Pengungkapan Instrumen Keuangan 2.93. Secara umum untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, hal-hal yang haru s diungkapkan antara lain: 1. ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang ter masuk namun tidak terbatas pada: a. kategorisasi dan dasar pengukuran aset keuan gan dalam penyusunan laporan keuangan; dan b. kebijakan akuntansi lainnya yang r elevan dengan aset keuangan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keua ngan; 2. metode dan teknik penilaian (valuasi) yang digunakan; 3. kategorisasi d an nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan; 4. perubahan nilai waja r atas aset keuangan dalam kategori FVTPL; 5. jumlah aset keuangan yang berpinda h dari atau ke setiap kategori dan latar belakang perpindahan kategori tersebut; 6. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risik o aset keuangan dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada); 7. analisis te rhadap aset keuangan berdasarkan karakteristik ekonomi yang sama; dan 8. jumlah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pihak berelasi. 24 Bab II: Laporan Keuangan BUMN Perkebunan
Bab III AKUNTANSI ASET pengertian dan karakteristik aset 3.1. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomis di masa depan diperkirakan akan dipe roleh oleh entitas. 3.2. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset ad alah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas arus kas dan setara kas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas usaha. Mungkin pula b erbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk ke mampuan unt uk mengurangi pengeluaran kas. 3.3. Manfaat ekonomis masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir dengan beberapa cara, misalnya aset dapat: 1 . digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas; 2. dipertukarkan dengan aset lain; 3. digunakan untuk meny elesaikan liabilitas; atau 4. dibagikan kepada para pemilik. 3.4. Pada umumnya, aset memiliki bentuk fisik. Namun demikian, bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, misalnya aset tidak berwujud merupakan aset kalau mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan dan dikendalik an oleh entitas. 3.5. Pada umumnya aset dihubungkan dengan hak menurut hukum, te rmasuk hak milik, misalnya piutang dan properti. Namun demikian, eksistensi aset ditentukan bukan semata-mata oleh adanya hak milik tetapi berdasarkan Bab III: Akuntansi Aset 25
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS kemampuan untuk mengendalikan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut, misaln ya properti yang diperoleh melalui sewa pembiayaan (finance lease), maka propert i tersebut diakui menjadi aset. Selain itu, suatu barang atau jasa dapat memenuh i definisi aset meskipun tidak dikuasai berdasarkan hukum, misalnya pengetahuan yang diperoleh melalui aktivitas pengembangan dapat memenuhi definisi aset jika, dengan merahasiakan pengetahuan tersebut, maka entitas menikmati manfaat yang d iperkirakan dari pengetahuan tersebut. 3.6. Aset berasal dari transaksi atau per istiwa lain yang terjadi di masa lalu. Aset biasanya diperoleh melalui pembelian , tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset, misalnya pr operti yang diterima dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsan g pertumbuhan ekonomi nasional. 3.7. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan te rjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aset, misalnya maksud un tuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aset. 3.8. Terd apat hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya aset, tetapi kedu a peristiwa ini tidak perlu harus terjadi bersamaan. Apabila entitas melakukan p engeluaran, maka peristiwa ini memberikan bukti bahwa entitas tersebut memperkir akan manfaat ekonomis, tetapi belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya pengeluaran tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan untuk diakui dalam laporan posisi keuangan, misalnya barang atau jasa yang telah diterima melalui donasi memenuhi definisi aset. 3.9. Aset kontinjensi merupakan aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak te rjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. 3.10. Timbulnya aset kontinjensi biasanya b e r a s a l dari peristiwa tidak terencana atau tidak diperkirakan yang menimbulkan kemungki nan arus masuk manfaat ekonomis. 26 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.11. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbul kan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan. Akan tetapi, apabila realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merup akan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset. 3.12. Aset kontinjensi har us dikaji ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya tela h tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahw a entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomis, maka diakui sebagai aset da n penghasilan terkait pada periode timbulnya kepastian tersebut. 3.13. Akan teta pi, apabila yang timbul hanya kemungkinan besar (bahwa akan memperoleh arus masu k manfaat ekonomis), maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengu ngkapan tersebut meliputi uraian singkat mengenai karakteristik aset kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan, apabila praktis, estimasi dampak keua ngannya. Bab III: Akuntansi Aset 27
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS aset lanCar Kas dan Setara Kas Definisi 3.14. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing y ang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan rekening giro. 3.15. Seta ra kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat di jadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang s ignifikan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 3.16. Dasar pengaturan untuk kas dan setara kas antara lain: PSAK 2: Laporan Aru s Kas; PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Ins trumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungk apan. Penjelasan 3.17. Kas dan setara kas merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kat egori LR. 3.18. Suatu investasi dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya j ika segera akan jatuh tempo misalnya dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak ta nggal perolehannya. 1. 2. 3. 4. 3.19. Kas dan setara kas antara lain terdiri dar i: kas, baik dalam rupiah maupun mata uang asing; giro pada bank; setoran dalam perjalanan; deposit on call. 3.20. Deposit on call adalah simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pem beritahuan sebelumnya. 28 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 3.21. Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal. Penyajian 3.22. Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 3.23. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah kas d an setara kas; kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya; pengungkapan lain nya. 3.24. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan in strumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan usaha/piutang/pos ter kait Pada saat penggunaan Db. Utang usaha/beban usaha/pos terkait Kr. Kas dan se tara kas 2. Bab III: Akuntansi Aset 29
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Piutang Usaha Definisi 3.25. Piutang usaha adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang atau j asa dari kegiatan usaha entitas. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 3.26. Dasar pengaturan untuk piutang usaha antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSA K 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.27. Piutang usaha merupakan tagihan kepada pihak lain atas penjualan barang at au pemberian jasa yang merupakan bagian dari kegiatan usaha sesuai anggaran dasa r. 3.28. Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jas a, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara entitas dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas barang atau jasa y ang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3.29. Transaksi piutang usaha, antara lain, memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. adanya penyerahan barang atau jasa; 2. persetujuan atau kese pakatan berutang; 3. jangka waktu tertentu. 3.30. Piutang usaha antara lain bera sal dari penjualan produk atau jasa dari aktivitas utama entitas. 3.31. Piutang usaha merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 30 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.32. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pa da ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90. 3.33. Cadangan pe nurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang tidak tertagih yang sudah 100% d ari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.34. Piutang usaha diakui pada saat barang disera hkan kepada pembeli sesuai dengan perjanjian penjualan barang. 1. FOB shipping p oint diakui pada saat barang diterima entitas pengiriman untuk diserahkan kepada pembeli; 2. FOB destination diakui pada saat barang diterima pembeli. Pengukura n selanjutnya 3.35. Piutang usaha berkurang pada saat pembayaran diterima atau d ihapuskan. 3.36. Penurunan nilai piutang usaha diakui sebagai kerugian pada peri ode terjadinya. 3.37. Pemulihan nilai piutang usaha diakui sebagai keuntungan pa da periode terjadinya. 3.38. Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat dis elesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. 3.39. Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui seba gai pendapatan nonusaha. Penyajian 3.40. Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar. 31 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 3.41. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah piuta ng; jumlah piutang dengan pihak-pihak berelasi; metode pembentukan dan jumlah ca dangan kerugian penurunan nilai piutang; jumlah piutang yang dijadikan agunan pi njaman bank; pengungkapan lainnya. 3.42. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan in strumen keuangan secara umum pada Bab II paragaraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat penjualan barang/jasa Db. Piutang usaha Kr. Penjualan ekspor/lokal Pad a saat menerima pembayaran Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang yang terkait Pada saat terjadi penurunan nilai: Db. Beban penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi pe nurunan nilai piutang Pada saat hapus buku Db. Akumulasi cadangan penurunan nila i piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang usaha Pada saat penerimaan p elunasan piutang yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha 2. 3. 4. 5. 32 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Piutang Lain-lain Definisi 3.43. Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, barang at au jasa dari kegiatan diluar kegiatan usaha entitas. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 3.44. Dasar pengaturan untuk piutang lain-lain antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.45. Piutang lain-lain adalah piutang selain dari kegiatan usaha atau piutang s elain piutang usaha. 3.46. Piutang lain-lain merupakan hak yang muncul dari peny erahan barang atau jasa diluar kegiatan usaha entitas, berdasarkan persetujuan a tau kesepakatan antara entitas dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain terseb ut untuk melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau u tangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3.47. Piutang l ain-lain antara lain berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak lain, seperti karyawan. 3.48. Piutang lain-lain merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 3.49. Tata cara pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90 . 3.50. Cadangan penurunan nilai (yaitu cadangan penurunan piutang tidak tertagi h yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang. Bab III: Akuntansi Aset 33
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.51. Piutang lain-lain diakui pada saat aset, mis alnya kas, diserahkan kepada pihak lain. Pengukuran selanjutnya 3.52. Piutang be rkurang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 3.53. Penurunan nilai piu tang lain-lain diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. 3.54. Pemulihan nilai piutang lain-lain diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya. 3.55. Piutang lain-lain dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui peluna san atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. 3.56. Apabila terjadi pe mbayaran setelah piutang dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penyajian 3.57. Piutang lain-lain disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 3.58. Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain: rincian jenis dan jumlah piut ang; jumlah piutang dengan pihak-pihak yang berelasi; metode pembentukan dan jum lah cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dibentuk; pengungkapan lainny a. 34 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.59. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan in strumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Piutang lain-lain Kr. Kas dan setara kas Pada saat menerima pembayaran Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang lain-lain Pada saat terja di penurunan nilai Db. Beban penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi penurunan nil ai piutang Pada saat hapus buku Db. Akumulasi penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang lain-lain Pada saat penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha 2. 3. 4. 5. Bab III: Akuntansi Aset 35
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Piutang Antar Badan Hukum Jangka Pendek Definisi 3.60. Piutang antar badan hukum jangka pendek adalah piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi nonusaha dengan pihak-pihak yang berelasi, selain untuk p os yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan dalam satu periode s etelah tanggal laporan posisi keuangan yang diselesaikan dengan menggunakan kas atau aset keuangan lainnya. 3.61. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas lain yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. 3.62. Transa ksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban anta ra entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang d ibebankan. Dasar Pengaturan 3.63. Dasar pengaturan untuk piutang antar badan hukum jangka pendek antara lain : 1. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang berelasi; 2. PSAK 50: Instrumen Keuan gan: Penyajian; 3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; 4. PSA K 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.64. Pihak-pihak berelasi yang dimaksud adalah hubungan antar entitas BUMN perk ebunan. 3.65. Piutang antar badan hukum jangka pendek mencakup piutang yang timb ul dari transaksi nonusaha antara entitas dengan entitas lain, entitas anak, dan entitas asosiasinya yang berelasi, dimana akan diselesaikan dalam satu periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk piutang yang timbul dar i transaksi usaha, termasuk dalam bagian piutang usaha. 36 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.66. Piutang antar badan hukum terdiri dari antara lain: 1. piutang yang berasa l dari transaksi di luar usaha melalui rekening antar badan hukum yang dilakukan pelunasan piutang secara reguler, misalnya piutang atas pengobatan dan biaya ru mah sakit untuk karyawan. Penyelesaian atas piutang tersebut dapat berupa kas at au aset nonkeuangan lainnya; 2. piutang yang berupa modal kerja. 3.67. Piutang a ntar badan hukum jangka pendek termasuk aset keuangan yang diklasifikasikan dala m kategori LR. 3.68. Untuk piutang antar badan hukum yang akan dilakukan pelunas an secara reguler, tidak perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan ca dangan kerugian penurunan nilai piutang. 3.69. Untuk piutang antar badan hukum y ang berupa modal kerja perlu dilakukan uji penurunan nilai untuk menentukan cada ngan kerugian penurunan nilai piutang. Metode untuk menentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah secara individual. 3.70. Tata cara pembentukan c adangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keuang an pada Bab II paragraf 2.89–2.90. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.71. Piutang antar badan hukum jangka pendek diak ui pada saat penyerahan aset sebesar jumlah yang diserahkan. Pengukuran selanjut nya 3.72. Untuk piutang modal kerja, biaya transaksi (jika ada amortisasi atas p remium, diskon atau biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan piutang tersebut) diamortisasi dengan suku bunga efektif. 3.73. Penurunan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui sebagai kerugian pada periode ter jadinya. Bab III: Akuntansi Aset 37
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.74. Pemulihan nilai piutang antar badan hukum jangka pendek diakui sebagai keu ntungan pada periode terjadinya. 3.75. Apabila terjadi pembayaran setelah piutan g dihapusbukukan maka diakui sebagai pendapatan nonusaha. 3.76. Piutang antar ba dan hukum dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan liabilitas atau aset lain. Penyajian 3.77. Piutang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lanc ar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.78. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang antar badan hu kum jangka pendek berdasarkan jenis, umur dan jumlah; kebijakan dan metode akunt ansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diter apkan; nama entitas sebagai debitur (yang dikendalikan bersama oleh pemerintah) dan sifat hubungannya dengan entitas; sifat dan jumlah setiap transaksi yang sec ara individual signifikan; untuk transaksi yang signifikan secara kolektif; indi kasi kuantitatif atau kualitatif luasnya transaksi; pengungkapan lainnya. 3.79. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan in strumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Piutang antar badan hukum jangka pendek Kr. Kas dan setara kas 38 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. Pada saat penyelesaian Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang antar badan hukum jang ka pendek Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Beban kerugian penurunan nilai p iutang Kr. Akumulasi kerugian penurunan nilai piutang Pada saat hapus buku Db. A kumulasi kerugian penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piut ang antar badan hukum jangka pendek Pada saat penerimaan pelunasan piutang antar badan hukum jangka pendek yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha 3. 4. 5. Bab III: Akuntansi Aset 39
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Investasi Jangka Pendek Definisi 3.80. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan d imaksudkan untuk dimiliki selama satu tahun atau kurang, yang berbentuk aset keu angan. 3.81. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 3.82. Dasar pengaturan untuk investasi jangka pendek antara lain: PSAK 23: Penda patan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Peng akuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan; Penjelasan 3.83. Investasi jangka pendek adalah penanaman dana yang berisiko atau yang seje nis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan yang diperkirakan akan direalis asi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. 3.84. Inv estasi jangka pendek yang dimaksud adalah penempatan dana di bank dan surat berh arga (efek), antara lain dalam bentuk: 1. penempatan dana di bank, misalnya depo sito berjangka yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan po sisi keuangan; 2. penempatan dana pada efek utang, misalnya obligasi, yang akan jatuh tempo dalam satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan; 3. penempa tan dana pada efek ekuitas, misalnya saham, yang bersifat jangka pendek. 3.85. I nvestasi jangka pendek merupakan aset keuangan yang dikategorikan menjadi: 1. di ukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL); 2. investasi dimiliki h ingga jatuh tempo (HTM); 3. tersedia untuk dijual (AFS); 4. pinjaman yang diberi kan dan piutang (LR). 40 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.86. Jenis investasi jangka pendek dengan kategori aset keuangan ditunjukkan da lam matrik berikut ini: No 1. 2. 3. Jenis Investasi Jangka Pendek Deposito berjangka Obligasi Saham FVTP L √ √ HTM √ AFS √ √ LR √ Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.87. Penempatan dana sebagai investasi jangka pen dek di bank diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar nilai nominal. 3. 88. Penempatan dana sebagai investasi jangka pendek di surat berharga/ efek diak ui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar biaya perolehan. 3.89. Biaya tran saksi kategori FVTPL diakui sebagai beban periode berjalan. 3.90. Biaya transaks i kategori AFS, LR, dan HTM diakui sebagai penambah biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.91. Investasi jangka pendek dalam kategori FVTPL dan AFS diukur pa da nilai wajar. 3.92. Investasi jangka pendek dalam kategori HTM dan LR diukur p ada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif (lih at paragraf 2.85). Perubahan nilai wajar 3.93. Untuk investasi jangka pendek dal am kategori FVTPL, kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Bab III: Akuntansi Aset 41
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.94. Untuk investasi jangka pendek dalam kategori AFS, kenaikan dan penurunan n ilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai 3.95. Untu k investasi jangka pendek dalam kategori AFS, HTM dan LR, penurunan nilai diakui sebagai kerugian. Pemulihan nilai 3.96. Untuk investasi jangka pendek dengan ka tegori AFS, HTM dan LR, pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan. 3.97. Jumlah pemulihan nilai tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat pada saat pem ulihan melebihi jumlah yang seharusnya jika tidak terjadi penurunan nilai. Penda patan Investasi 3.98. Pendapatan bunga, dividen, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dan beban nonusaha. Penghenti an Pengakuan 3.99. Investasi jangka pendek dihentikan pengakuannya pada saat dil epaskan misalnya dijual atau jatuh tempo. 3.100. Keuntungan atau kerugian dari p elepasan invetasi jangka pendek diakui dalam laba rugi. Penyajian 3.101. Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar. 42 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.102. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: cakupan dan sifat instrumen k euangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan pengukuran; apakah pembelian da n penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau penyelesaian; nilai tercatat dar i investasi jangka pendek yang dijadikan agunan; nilai tercatat dari investasi j angka pendek yang termasuk bagian diperdagangkan; alasan reklasifikasi, jika mel akukan reklasifikasi; item material dari pendapatan, beban, keuntungan atau keru gian akibat investasi jangka pendek; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai. 3.103. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal Kategori FVTPL 1. Pada saat perolehan Db. Investasi jangka pendek – FVTPL Kr. Kas dan setara kas Pad a saat perubahan nilai wajar a. Terjadi keuntungan Db. Investasi jangka pendek – F VTPL Kr. Keuntungan b. Terjadi kerugian Db. Kerugian Kr. Investasi jangka pendek – FVTPL 2. Bab III: Akuntansi Aset 43
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. Pada saat pengakuan pendapatan investasi a. Pada saat pengakuan Db. Piutang divi den/bunga Kr. Pendapatan dividen/bunga b. Pada saat penerimaan Db. Kas dan setar a kas Kr. Piutang dividen/bunga 4. Pada saat penjualan investasi Db. Kas atau setara kas Dr/Kr. Keuntungan/kerugian Kr. Investasi jangka pendek Kategori AFS 1. Pada saat perolehan Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr. Kas dan setara kas Pada saat penyesuaian nilai wajar a. Terjadi kenaikan Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) b. Terjadi penurunan Db. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi jangka pendek – AFS Pada saat pengakuan pendapatan investasi Sama dengan ilustrasi jurna l untuk kategori FVTPL di atas Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Db/Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investas i jangka pendek – AFS Pada saat pemulihan nilai Db. Investasi jangka pendek – AFS Kr . Keuntungan pemulihan nilai 2. 3. 4. 5. 44 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 6. Pada saat pelepasan Db. Kas dan setara kas Db/Kr Penyesuaian nilai wajar (pendap atan komprehensif lain) Db/Kr Kerugian/Keuntungan Kr. Investasi jangka pendek-AF S Kategori HTM dan LR 1. Pada saat perolehan awal a. Diperoleh dengan premium Db. Investasi – HTM/LR Db. Investasi jangka pendek – premium Kr. Kas dan setara dengan diskonto Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Investasi iskonto Kr. Kas dan setara kas c. Diperoleh pada par Db. Investasi – HTM/LR Kr Kas dan setara kas
jangka kas b. jangka jangka
pendek Diperoleh pendek – d pendek
2. Pendapatan bunga a. Diperoleh dengan premium Db. Kas dan setara kas Db. Amortisa si premium (pengurang pendapatan bunga) Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Pendapatan bunga b. Dip erol eh dengan diskon Db. Kas dan setara kas Db. Investa si jangka pendek – diskonto Kr. Amortisasi diskonto (penambah pendapatan bunga) Kr . Pendapatan bunga c. Diperoleh pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan b unga Bab III: Akuntansi Aset 45
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. 4. Pada saat perubahan nilai wajar Tidak ada jurnal Pada saat penurunan nilai Db. K erugian penurunan nilai Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR Pada saat pemulihan n ilai Db. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Keuntungan pemulihan nilai Pada saat jatuh tempo a. Dengan diskonto Db. Kas atau setara kas Db. Investasi jangka pen dek – diskonto Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR Kr. Pendapatan bunga b. Dengan p remium Db. Kas atau setara kas Db. Pendapatan bunga Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Investasi jangka pendek – HTM/LR c. Pada Par Db. Kas dan setara kas Kr . Investasi jangka pendek–HTM/LR Kr. Pendapatan bunga 5. 6. 46 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Persediaan Definisi 1. 2. 3. 3.104. Persediaan adalah: aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha n ormal; aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau aset yang ters edia dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelaya nan, proses produksi, dan mendukung kegiatan administratif. 3.105. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset an tar pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu t ransaksi dengan wajar. 3.106. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga wajar penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang dipe rlukan untuk melaksanakan penjualan, jika ada. 3.107. Produk utama adalah produk yang dimaksudkan untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak. 3.1 08. Produk sampingan adalah produk yang tidak dimaksudkan untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak dan mempunyai nilai yang relatif rendah. Dasar Pengaturan 3.109. Dasar pengaturan untuk persediaan antara lain adalah PSAK 14: Persediaan. Penjelasan Jenis Persediaan 3.110. Persediaan yang dimiliki entitas dalam bentuk hasil tanaman, barang dalam proses, bahan baku, bahan pelengkap serta biaya persediaan tebu giling (biaya-b iaya perawatan, pemupukan dan biaya lainnya yang berhubungan untuk menghasilkan tanaman termasuk tanaman tebu giling tahun berjalan dan biaya penyusutan bibit k epras) Bab III: Akuntansi Aset 47
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.111. Persediaan hasil tanaman, antara lain terdiri dari: 1. minyak sawit; 2. i nti sawit; 3. karet; 4. teh; 5. gula; 6. tetes; 7. alkohol/spirtus; 8. kopi; 9. kakao; 10. bibit (untuk entitas yang bisnis utamanya menjual bibit); 11. lain-la in. 3.112. Persediaan barang dalam proses, antara lain terdiri dari: 1. tembakau dalam proses; 2. gula sisan; 3. lain-lain. 3.113. Persediaan bahan baku dan bah an pelengkap, antara lain terdiri dari: 1. pupuk; 2. obat-obatan tanaman (pestis ida dan sebagainya); 3. suku cadang (yang bukan merupakan suku cadang utama mesi n tertentu); 4. bahan bakar; 5. lain-lain. Penentuan Biaya Persediaan 3.114. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biay a lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. 3 .115. Rumus biaya yang digunakan adalah: 1. rata-rata tertimbang; 2. rata-rata t ertimbang dihitung untuk setiap kelompok persediaan, misalnya rata-rata tertimba ng persediaan inti sawit, rata-rata tertimbang persediaan minyak sawit, rata-rat a tertimbang gula, rata-rata tertimbang tetes, dan seterusnya. 48 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.116. Biaya perolehan persediaan terdiri dari: 1. biaya pembelian persediaan; 2 . biaya konversi; dan 3. biaya lain-lain (jika ada). 3.117. Penentuan besarnya b iaya pembelian persediaan yaitu: dalam hal persediaan diperoleh dari pihak luar yang kemudian diproses lebih lanjut oleh entitas, maka biaya pembelian sebesar h arga pembelian (termasuk ongkos angkut dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sam pai barang tersebut diterima di tempat) setelah dikurangi diskon dan sebagainya, termasuk pajak yang tidak bisa direstitusi; 2. dalam hal persediaan diperoleh d ari internal entitas, maka biaya pembelian sebesar jumlah tercatat aset yang dit ransfer (transfer cost) berdasarkan rata-rata tertimbang untuk diolah lebih lanj ut menjadi persediaan; 3. untuk persediaan yang diperoleh dari hasil aset tanama n tahunan dan aset tanaman semusim, biaya pembelian persediaan/biaya input berup a biaya penyusutan dari aset tanaman tahunan dan aset tanaman semusim. 1. 3.118. Biaya konversi terdiri dari: 1. biaya yang secara langsung terkait unit persedi aan yang diproduksi, yang terdiri dari: a. biaya tenaga kerja langsung; b. biaya bahan baku langsung lainnya; 2. overhead produksi yang terdiri dari: a. overhea d produksi yang bersifat variabel b. overhead produksi yang bersifat tetap, yait u: 1) alokasi overhead produksi tetap didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi; 2) kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memperhitu ngkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana; 3) overhead produksi ya ng dimaksud adalah overhead yang terjadi di kebun/pabrik/unit. Bab III: Akuntansi Aset 49
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.119. Biaya lain-lain dapat dibebankan ke persediaan jika biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipakai atau di jual. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya ove rhead nonproduksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai b iaya persediaan. T etapi hal tersebut kecil kemungkinannya terjadi di bidang usa ha entitas yang bersifat masal atau produk yang dihasilkan bersifat komoditas. Biaya-biaya yang Tidak Termasuk Persediaan 3.120. Biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan unit persediaan yang dipro duksi (misalnya biaya umum seperti gaji pimpinan dan tata usaha pabrik) tidak di perkenankan menambah harga persediaan yang diproduksi. 3.121. Biaya pemborosan t idak boleh diakui sebagai harga pokok produksi dan persediaan. 3.122. Beban bonu s yang diberikan kepada pegawai di kebun/pabrik/unit tidak termasuk komponen ove rhead produksi. 3.123. Beberapa contoh biaya yang tidak diakui sebagai bagian da ri biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: 1. jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal; 2 . biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi seb elum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya; 3. biaya umum di kebun/pabrik/u nit yang tidak memberikan kontribusi langsung untuk membuat persediaan berada da lam lokasi dan kondisi sekarang, tidak dimasukkan dalam komponen harga pokok pro duksi; 4. biaya penjualan; 5. biaya umum di luar kebun/pabrik/unit, misalnya bia ya umum kantor pusat atau kantor direksi, kantor distrik/grup usaha/SBU tidak di akui sebagai bagian dari biaya persediaan. Produk sampingan 3.124. Hasil penjualan produk sampingan tidak boleh mengurangi biaya produk utam a, tetapi diakui sebagai pendapatan nonusaha. 50 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.125. Contoh produk sampingan: baggase tebu, cangkang sawit, dan lain lain. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.126. Persediaan perolehan. diakui pada saat perolehan sebesar biaya 3.127. Pada setiap tanggal pelaporan persediaan diukur mana yang lebih rendah an tara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. 3.128. Penurunan nilai perse diaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. 3.129. Persediaan berkurang pada saat d igunakan atau dijual. Penyajian 3.130. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 3.131. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi yang digu nakan dalam pengukuran persediaan, 1. termasuk rumus biaya yang dipakai; 2. juml ah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi persediaan; 3. pe ngungkapan terpisah untuk persediaan tanaman semusim yang ada pada tanggal lapor an posisi keuangan; 4. jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai rea lisasi bersih; 5. jumlah pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebag ai pengurang beban persediaan selama periode berjalan; 6. 7. 8. kondisi atau per istiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang telah diturunkan; nil ai tercatat persediaan yang dijadikan sebagai agunan; pengungkapan lainnya. 51 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan persediaan Db. Persediaan Kr. Kas dan setara kas/pos terkait Pemakaian bahan baku dan pelengkap Db. Beban/pos yang terkait Kr. Persediaan Pe njualan persediaan hasil jadi Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan (pendapatan usaha) Penjualan produk sampingan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendap atan nonusaha Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai per sediaan Kr. Selisih penurunan nilai persediaan (pengurang nilai persediaan) Pada saat pemulihan nilai Db. Selisih penurunan nilai persediaan Kr. Pendapatan pemu lihan nilai persediaan (pengurang beban persediaan) 2. 3. 4. 5. 6. 52 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Dimiliki untuk Dijual Definisi 3.132. Aset dimiliki untuk dijual adalah aset tidak lancar yang jumlah tercatatn ya akan dipulihkan dengan penjualan bukan digunakan lebih lanjut. Dasar Pengaturan 3.133. Dasar pengaturan untuk aset dimiliki untuk dijual antara lain adalah PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Penjelasan 3.134. Aset dimiliki untuk dijual berasal dari aset tidak lancar yang akan dijua l daripada terus dipergunakan. 3.135. Persyaratan suatu aset dapat diklasifikasi kan sebagai aset tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: 1. aset tersedia untuk segera dijual dalam kondisinya sekarang; 2. kondisi sekarang aset tersebut sesuai dengan persyaratan dalam suatu penjualan untuk aset tersebut; dan 3. pen jualan tersebut harus kemungkinan besar terjadi. 3.136. Kondisi yang mengindikas ikan bahwa penjualan kemungkinan besar terjadi yaitu: 1. adanya komitmen dari ma najemen entitas terhadap rencana penjualan aset tersebut termasuk sudah ada pers etujuan dari pemegang saham (Kementerian Negara BUMN); 2. manajemen entitas haru s sudah mengadakan suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan r encana penjualan tersebut; 3. aset tersebut harus dipasarkan secara aktif pada h arga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya; 4. penjualan diperkirakan te rjadi dalam waktu satu tahun dari tanggal klasifikasi. Penjualan dapat dilakukan lebih dari satu tahun, dan aset tersebut tetap diklasifikasikan sebagai dimilik i untuk dijual jika: Bab III: Akuntansi Aset 53
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5. a. penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali ent itas; dan b. terdapat cukup bukti bahwa entitas tetap berkomitmen atas rencana p enjualan tersebut; tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana penjualan harus mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan signifik an atau pembatalan rencana penjualan tersebut sangat kecil. 3.137. Aset yang ditinggalkan sementara tidak termasuk aset dimiliki untuk dijua l karena akan digunakan di masa mendatang. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.138. Aset dimiliki untuk dijual diakui pada saat ditetapkan akan dijual atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. 3.1 39. Aset dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara: 1. ju mlah tercatat, dengan 2. nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Apabila nila i wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat, mak a selisihnya diakui sebagai kerugian. Pengukuran selanjutnya 3.140. Pada setiap tanggal pelaporan: 1. apabila nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih re ndah daripada jumlah tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; 2. apabi la nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual meningkat, maka diakui sebagai keun tungan maksimal sebesar jumlah kerugian yang pernah diakui. 3.141. Aset dimiliki untuk dijual tidak dilakukan penyusutan. 54 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 3.142. Aset dimiliki untuk dijual disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 3.143. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. penjelasan mengenai aset t idak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; 2. penjela san mengenai fakta dan keadaan penjualan atau ekspektasian penjualan, dan ekspek tasi pelaksanaan dan waktu pelepasan; 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Aset dimiliki untuk dijual (aset lancar) Db. Kerugi an penurunan nilai (jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat) Db. Akumulasi penyusutan Kr. Aset tetap/properti inves tasi/pos aset tidak lancar lain Pengukuran setelah pengakuan awal a. Jika terjad i kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 1) Jika ada kerugian penuru nan nilai diakui pada awal pengakuan, maka kenaikan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui sebagai keuntungan. Db. Aset dimiliki untuk dijual Kr. Keun tungan kenaikan nilai (maksimal sama dengan jumlah kerugian yang telah diakui se belumnya) 2) Jika tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui, maka tid ak ada pengakuan keuntungan. Tidak ada jurnal 2. Bab III: Akuntansi Aset 55
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS b. Jika terjadi penurunan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai w ajar dikurangi biaya untuk menjual lebih rendah daripada jumlah tercatat Db. Ker ugian penurunan nilai Kr. Aset dimiliki untuk dijual 3. Pada saat aset dijual a. Apabila terjadi keuntungan Db. Kas dan setara kas Kr. Aset dimiliki untuk dijua l Kr. Keuntungan pelepasan aset b. Apabila terjadi kerugian Db. Kas dan setara k as Db. Kerugian pelepasan aset Kr. Aset dimiliki untuk dijual 56 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Biaya Dibayar Dimuka Definisi 3.144. Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan di dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan yang akan datang. Dasar Pengaturan 3.145. Dasar pengaturan untuk biaya dibayar dimuka adalah Kerangka Dasar Penyusu nan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan 3.146. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional ti dak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan. 1. 2. 3. 4. 3.147. Biaya dibayar di muka antara lain terdiri: uang muka pembelian barang atau jasa; uang muka rental untuk satu tahun yang akan datang; biaya asuransi y ang dibayar dimuka; biaya lain yang dibayar dimuka. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.148. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi b arang/jasa/manfaat belum diterima atau dinikmati. 3.149. Biaya dibayar dimuka be rkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya. 3.150. Biaya dibayar dimuka diakui sebesar jumlah yang dibayarkan. 3.151. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau se taranya yang belum diakui pada periode berjalan. 57 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 3.152. Biaya dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 1. 2. 3.153. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian biaya dibayar dimuka berdasarkan jenis dan jangka waktunya; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka Db. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan s etara kas Pada saat dilakukan penyesuaian pada akhir periode Db. Beban sewa/asur ansi/pos yang terkait Kr. Biaya dibayar dimuka 2. Contoh ilustrasi untuk biaya dibayar dimuka untuk pekerjaan pembangunan aset 1. Pada saat pembayaran biaya dibayar dimuka Db. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan s etara kas 2. Pada saat penerimaan progres pekerjaan Db. Aset dalam pelaksanaan K r. Utang usaha/pemborong Pada saat pembayaran utang sesuai progres pekerjaan Db. Utang usaha/pemborong Kr. Biaya dibayar dimuka Kr. Kas dan setara kas 3. 58 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pajak Dibayar Dimuka Definisi 3.154. Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan den gan kewajiban pajak. Dasar Pengaturan 3.155. Dasar pengaturan untuk pajak dibayar dimuka antara lain: 1. Kerangka Dasa r Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; 2. peraturan perpajakan. Penjelasan 3.156. Pajak dibayar dimuka terdiri dari: 1. angsuran pajak penghasilan (PPh) Pa sal 21, 23, 24, dan 25; 2. PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.157. Pajak dibayar dimuka diakui pada saat angsuran PPh disetor ke kas negara atau pada saat PPN masukan (yang dapat dikreditkan) dibayar. 1. 2. 3.158. Pajak dibayar dimuka diakui sebesar: angsuran untuk PPh; PPN masukan yang dapat dikred itkan untuk PPN masukan. 3.159. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan diakui sebagai beban pos yang te rkait. Penyajian 3.160. Pajak dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar. Bab III: Akuntansi Aset 59
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 3.161. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian pajak dibayar dimu ka; 2. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pembayaran angsuran PPh Db. Pajak dibayar dimuka (angsuran PPh) Kr. Ka s dan setara kas Pada saat pencatatan PPN masukan Db. Aset atau beban yang terka it Db. Pajak dibayar dimuka (PPN masukan) Kr. Kas dan setara kas 2. 60 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Lancar Lain Definisi 3.162. Aset lancar lain adalah aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajika n dalam pos tersendiri. Dasar Pengaturan 3.163. Dasar pengaturan untuk aset lancar lain adalah antara lain PSAK 1: Penyaj ian Laporan Keuangan. Penjelasan 3.164. Suatu aset dapat digolongkan menjadi aset lancar lain jika memenuhi krite ria berikut ini: 1. entitas memperkirakan akan merealisasi aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 2. entitas mempe rkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah p eriode pelaporan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.165. Aset lancar lain diakui pada saat diterima atau dibayar atau timbulnya pe nyebab lain aset lancar lain tersebut. 3.166. Aset lancar lain diakui sebesar ju mlah yang diterima atau dibayar. Penyajian 3.167. Aset lancar lain disajikan dalam kelompok aset lancar. Pengungkapan 3.168. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian sifat dan jumlah aset lancar lain serta pengungkapan lainnya. Bab III: Akuntansi Aset 61
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Aset lancar lain Kr. Kas dan setara kas/pos yang te rkait Saat penggunaan Db. Pos yang terkait Kr. Aset lancar lain 2. 62 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS aset tidak lanCar Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat Definisi 3.169. Piutang Pengembangan Perkebunan Rakyat (Piutang PPR) adalah piutang yang timbul dari program pemerintah untuk pengembangan perkebunan rakyat yang akan di selesaikan lebih dari satu periode akuntansi, seperti antara lain: Program PIR d an KKP-E. Dasar Pengaturan 3.170. Dasar pengaturan untuk piutang pengembangan perkebunan rakyat antara lain : 1. PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; 2. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pen gakuan dan Pengukuran; 3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.171. Pengembangan Perkebunan Rakyat merupakan program pemerintah terkait denga n bidang perkebunan, yang mewajibkan entitas untuk membina masyarakat untuk meng hasilkan komoditi perkebunan tertentu dalam wilayah kerja entitas. 3.172. Progra m Pengembangan Perkebunan Rakyat dibiayai oleh pemerintah dan atau lembaga keuan gan yang disalurkan kepada entitas atau ditalangi sementara oleh entitas. Pengel olaan perkebunan rakyat ini akan diserahterimakan kepada petani senilai harga ko nversi yang ditetapkan pemerintah pada saat perkebunan rakyat siap menghasilkan. 3.173. Piutang PPR merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. Bab III: Akuntansi Aset 63
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.174. Saat pengakuan awal, piutang PPR diakui pad a saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar nilai wajarnya (biaya perolehan). Pengukuran selanjutnya 3.175. Pengukuran setelah pengakuan dan pengukuran awal, piutang PPR diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasikan dengan suku bun ga efektif (pada umumnya tidak ada amortisasi tersebut). 3.176. Piutang PPR berk urang pada saat pembayaran diterima atau dihapuskan. 3.177. Tata cara pembentuka n cadangan kerugian penurunan nilai piutang mengacu pada ketentuan umum aset keu angan pada Bab II paragraf 2.89– 2.90. 3.178. Piutang PPR dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui pelunasan atau dikompensasi dengan aset lain. Penyajian 3.179. Piutang PPR disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 64 3.180. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang PPR berdasark an jenis dan jumlahnya; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signif ikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di ma sa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria p engakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; piutang yang dijadikan agunan, ji ka ada; penyisihan yang dibentuk; alasan dan dasar pembentukan penyisihan; Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 6. 7. jumlah penyisihan dan penghapusan piutang; pengungkapan lainnya. 3.181. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Piutang PPR Kr. Kas dan setara kas/pos yang terkait Pada saat penyelesaian Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang PPR Pada saat terjadi penurunan nilai Db. Beban cadangan penurunan nilai piutang Kr. Akumulasi cadang an penurunan nilai piutang Pada saat hapus buku Db. Akumulasi cadangan penurunan nilai piutang Db. Beban penghapusan piutang Kr. Piutang PPR Pada saat penerimaa n pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapa tan nonusaha 2. 3. 4. 5. Bab III: Akuntansi Aset 65
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Piutang Antar Badan Hukum Jangka Panjang Definisi 3.182. Piutang antar badan hukum jangka panjang adalah piutang yang timbul sebag ai akibat dari transaksi dengan pihak yang berelasi, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya dan akan diselesaikan lebih dari satu periode setelah t anggal laporan posisi keuangan. 3.183. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau en titas lain yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. 3.184. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiba n antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dasar Pengaturan 3.185. Dasar pengaturan untuk piutang antar badan hukum jangka panjang antara la in: 1. PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi; 2. PSAK 50: Instrumen Keuangan : Penyajian; 3. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; 4. PSAK 6 0: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.186. Pihak-pihak berelasi yang dimaksud adalah hubungan antar BUMN perkebunan. 3.187. Piutang antar badan hukum jangka panjang mencakup piutang yang timbul da ri transaksi nonusaha antara entitas dengan entitas lain, entitas anak, dan enti tas asosiasinya yang berelasi, dimana akan diselesaikan dalam satu periode setel ah tanggal laporan posisi keuangan. 3.188. Piutang antar badan hukum jangka panj ang termasuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori LR. 66 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.189. Piutang antar badan hukum jangka panjang di akui pada saat penyerahan aset atau pembayaran sebesar biaya perolehan. Pengukur an selanjutnya 3.190. Piutang antar badan hukum jangka panjang diukur sebesar bi aya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. 3.191. Piutang antar badan hukum jangka panjang secara periodik dilakukan uji penurunan nilai untuk m enentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dengan mengacu pada ketentua n umum aset keuangan pada Bab II paragraf 2.89–2.90. 3.192. Piutang antar badan hu kum jangka panjang dihentikan pengakuannya pada saat diselesaikan melalui peluna san atau penyelesaian lainnya. Penyajian 3.193. Piutang antar badan hukum jangka panjang disajikan sebagai aset tidak lan car. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.194. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian piutang antar badan h ukum jangka pendek berdasarkan jenis, umur dan jumlah; kebijakan dan metode akun tansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang dite rapkan; nama entitas sebagai debitur (yang dikendalikan bersama oleh pemerintah) dan sifat hubungannya dengan entitas; sifat dan jumlah setiap transaksi yang se cara individual signifikan; transaksi lain signifikan secara kolektif, indikasi kuantitatif atau kualitatif luasnya transaksi; pengungkapan lainnya. Bab III: Akuntansi Aset 67
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.195. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 3.196. Untuk ilustrasi jurnal piutang antar badan hukum jangka panjang dapat men gacu pada piutang antar badan hukum jangka pendek. 68 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Investasi Jangka Panjang Definisi 3.197. Investasi jangka panjang adalah investasi yang tidak segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang berbentuk aset keuangan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 3.198. Dasar pengaturan untuk investasi jangka panjang antara lain: PSAK 23: Pen dapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pe ngakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.199. Investasi jangka panjang adalah penanaman dana yang berisiko atau yang se jenis yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dan akan diselesaikan dalam j angka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. 3.200. Investasi jangka panjang ber upa bentuk penempatan dana di efek utang, misalnya obligasi yang akan jatuh temp o lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan. 3.201 . Investasi jangka panjang merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam k ategori HTM. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.202. Penempatan dana sebagai investasi jangka pa njang diakui pada saat dilakukan penyerahan dana sebesar biaya perolehan. Bab III: Akuntansi Aset 69
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengukuran selanjutnya 3.203. Investasi jangka panjang dengan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Penurunan Nilai 3.204. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Pemulihan Nilai 3.205. Pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan pada saat terjadinya. 3.206. Ju mlah pemulihan nilai tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat pada saa t pemulihan melebihi jumlah yang seharusnya jika tidak terjadi penurunan nilai. Pendapatan Investasi 3.207. Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan nonusaha. Penghentian Pengakuan 3.208. Investasi jangka panjang dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan mis alnya dijual atau jatuh tempo. 3.209. Laba atau rugi dari pelepasan invetasi jan gka panjang diakui dalam pendapatan dan beban nonusaha. Penyajian 3.210. Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 3.211. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. cakupan dan sifat instrume n keuangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, wak tu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; 70 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan p engukuran; apakah pembelian dan penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau pe nyelesaian; nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang dijadikan agunan. nilai tercatat dari investasi jangka panjang yang termasuk bagian diperdagangkan ; alasan reklasifikasi, jika melakukan reklasifikasi; item material dari pendapa tan, beban, keuntungan atau kerugian akibat investasi jangka panjang; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai; pengungkapan lainnya. 3.212. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93 Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan awal: a. Diperoleh dengan premium Db. Investasi jangka panja ng – HTM Db. Investasi jangka panjang – premium Kr. Kas dan setara kas b. Diperoleh dengan diskonto Db. Investasi jangka panjang – HTM Kr. Investasi jangka panjang – di skonto Kr. Kas dan setara kas c. Diperoleh pada par Db. Investasi jangka panjang – HTM Kr. Kas dan setara kas 2. Pendapatan bunga a. Diperoleh dengan premium Db. Kas dan setara kas Kr. Investas i jangka panjang – premium Kr. Pendapatan bunga Bab III: Akuntansi Aset 71
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS b. Dip erol eh dengan diskon Db. Kas dan setara kas Db. Investasi jangka panjang – diskonto Kr. Pendapatan bunga c. Diperoleh pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan bunga 3. 4. Pada saat perubahan nilai wajar Tidak ada jurnal Pada saa t penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Cadangan penurunan nilai Pada saat pemulihan nilai Db. Cadangan penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulihan nila i Pada saat akan jatuh tempo a. Premium Db. Investasi jangka pendek–HTM Db. Invest asi jangka pendek–premium Kr. Investasi jangka panjang–HTM Kr. Investasi jangka panj ang–premium b. Diskonto Db. Investasi jangka pendek–HTM Db. Investasi jangka panjang – diskonto Kr. Investasi jangka panjang–HTM Kr. Investasi jangka pendek–diskonto 7. P ada saat jatuh tempo a. Dengan diskonto Db. Kas dan setara kas Db. Investasi jan gka pendek – diskonto Kr. Investasi jangka pendek – HTM 5. 6. 72 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS b. Dengan premium Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi jangka pendek – premium Kr. Investasi jangka pendek – HTM c. Pada par Db. Kas dan setara kas Kr. Investasi ja ngka pendek – HTM Bab III: Akuntansi Aset 73
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Investasi pada Entitas Lain Definisi 3.213. Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilika n saham pada entitas lain untuk tujuan jangka panjang di mana entitas (investor) tidak mempunyai pengaruh signifikan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 3.214. Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas lain antara lain: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian; PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penjelasan 3.215. Investasi pada entitas lain merupakan penyertaan saham dengan tujuan jang ka panjang. 3.216. Pada umumnya investasi pada entitas lain yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah investasi dengan kurang dari 20% hak suara. 3.217. Ap abila entitas memiliki investasi pada entitas lain untuk tujuan jangka pendek, m aka perlakuan akuntansinya dapat mengacu ke bagian investasi jangka pendek pada bagian aset lancar. 3.218. Apabila entitas memiliki kepemilikan saham pada entit as lain kurang dari 20% hak suara namun mempunyai pengaruh signifikan, maka perl akuan akuntansi mengacu pada bagian investasi pada entitas asosiasi. 3.219. Inve stasi pada entitas lain merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kate gori AFS. 74 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.220. Investasi pada entitas lain diakui pada saa t perolehan saham sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.221. Setelah pengakuan awal investasi pada entitas lain diukur sebesar nilai wajar. Perubaha n nilai wajar 3.222. Kenaikan atau penurunan atas perubahan nilai wajar diakui d alam pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai 3.223. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian. Pemulihan nilai 3.224. Pemulihan nilai diakui sebagai keuntun gan. 3.225. Jumlah pemulihan nilai tersebut maksimal sebesar kerugian penurunan nilai sebelumnya. Pendapatan investasi 3.226. Pendapatan dividen dari investasi pada entitas lain diakui sebagai pendapatan nonusaha. 3.227. Penghasilan dividen diakui pada saat penentuan pembagian dividen sebesar bagiannya atas dividen yan g dibagikan. Bab III: Akuntansi Aset 75
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penghentian pengakuan 3.228. Investasi pada entitas lain dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan misalnya dijual. 3.229. Keuntungan atau kerugian dari pele pasan invetasi pada entitas lain diakui dalam pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian 3.230. Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3.231. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: cakupan dan sifat instrumen k euangan, termasuk syarat dan kondisi signifikan yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan pengukuran; apakah pembelian da n penjualan dicatat pada tanggal transaksi atau penyelesaian; nilai tercatat dar i investasi jangka panjang yang dijadikan agunan; alasan reklasifikasi, jika mel akukan reklasifikasi; hal material dari pendapatan, beban, keuntungan atau kerug ian akibat investasi jangka panjang; sifat dan jumlah kerugian penurunan nilai; tambahan saham yang berasal dari dividen saham yang dikeluarkan oleh investee; p engungkapan lainnya. 3.232. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. 76 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan Db. Investasi pada entitas lain – AFS Kr. Kas dan setara kas P ada saat perubahan nilai wajar investasi a. Terjadi keuntungan Db. Investasi pad a entitas lain – AFS Kr. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) b. Terjadi kerugian Db. Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi pada entitas lain – AFS 2. 3. Pada saat pengakuan pendapatan investasi berupa dividen a. Pada saat pengumuman dividen Db. Piutang dividen Kr. Pendapatan dividen b. Pada saat penerimaan divid en Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang dividen 4. Pada saat penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai Kr. Penyesuaian nilai waj ar (pendapatan komprehensif lain) Kr. Investasi pada entitas lain – AFS Pada saat pemulihan nilai Db. Investasi pada entitas lain – AFS Kr. Keuntungan pemulihan nil ai Pada saat pelepasan investasi Db. Kas dan setara kas Db/Kr Penyesuaian nilai wajar (pendapatan komprehensif lain) Dr/Kr Kerugian/keutungan Kr. Investasi pada entitas lain-AFS 5. 6. Bab III: Akuntansi Aset 77
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Investasi pada Entitas Asosiasi/Ventura Bersama Definisi 3.233. Investasi pada entitas asosiasi adalah penanaman dana dalam bentuk kepemi likan saham pada entitas lain untuk tujuan jangka panjang di mana investor mempu nyai pengaruh signifikan. 3.234. Investasi pada ventura bersama (pengendalian be rsama entitas) adalah investasi pada entitas lain, dimana entitas mempunyai peng endalian bersama dengan venturer lain atas entitas tersebut. Dasar Pengaturan 3.235. Dasar pengaturan untuk investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama an tara lain: 1. PSAK 12: Bagian partisipasi dalam ventura bersama 2. PSAK 15: Inve stasi pada entitas asosiasi Penjelasan 3.236. Entitas asosiasi adalah suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi sepe rti persekutuan, dimana entitas memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. 3.237. Pengaruh signifikan dimiliki oleh entitas jika memiliki 20% atau lebih hak suara, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. 3.238. Kepemilikan hak su ara kurang dari 20% dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat d ibuktikan bahwa ada pengaruh signifikan. 3.239. Keberadaan pengaruh signifikan d ibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut: 1. keterwakilan dalam dewan direk si dan dewan komisaris atau organ setara investee; 2. partisipasi dalam proses p embuatan kebijakan yang bersifat strategik terkait dengan masalah keuangan dan o perasional, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen ata u distribusi lainnya; 78 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. 4. 5. adanya transaksi material antara investor dengan investee. Transaksi material di maksud adalah sebagian besar transaksi investee dilakukan investor. pertukaran p ersonel manajerial; penyediaan informasi teknis pokok, termasuk rahasia bisnis y ang tidak dipublikasikan kepada publik. 3.240. Dalam menilai keberadaan pengaruh signifikan, hak suara potensial yang di miliki entitas dan investor lain harus dipertimbangkan. 3.241. Hak suara potensi al dapat timbul apabila entitas memiliki waran atau opsi saham, atau instrumen l ain yang dapat dikonversi menjadi saham. Kepemilikan instrumen tersebut memberik an potensi bagi entitas untuk menambah hak suara kepada entitas lain atau mengur angi hal suara dari pihak lain. 3.242. Entitas menilai apakah hak suara potensia l berkontribusi terhadap munculnya suatu pengendalian, dengan cara: 1. menguji f akta dan keadaan timbulnya hak suara potensial; 2. menguji syarat pelaksanaan ha k suara potensial; 3. menguji perjanjian kontraktual lain, yang dipertimbangkan secara individual maupun kombinasi. 3.243. Apabila investasi pada entitas asosia si kehilangan pengaruh signifikan, maka perlakuan akuntansi mengikuti bagian inv estasi pada entitas lain. Hal yang sama apabila investasi pada ventura bersama k ehilangan pengendalian bersama dan tidak menjadi pengaruh signifikan. 3.244. Pen gendalian bersama entitas adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendal ian atas suatu aktivitas ekonomi, dan ada hanya ketika keputusan keuangan dan op erasional strategis terkait dengan aktivitas tersebut mensyaratkan konsensus dar i seluruh pihak-pihak yang berbagi pengendalian (venturer). 3.245. Pengendalian bersama entitas harus didukung oleh suatu perjanjian kontraktual. 3.246. Investa si pada entitas asosiasi/ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuit as. Bab III: Akuntansi Aset 79
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.247. Metode ekuitas adalah metode akuntansi dimana investasi pada awalnya diak ui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pasca per olehan dalam bagian investor atas aset neto investee. Laba atau rugi investor me liputi bagian investor atas laba atau rugi investee. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.248. Investasi pada entitas asosiasi/ventura ber sama diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran selanjutnya 3.249. Laba rugi inv estee diakui sebesar bagian entitas atas laba atau rugi tersebut sebagai pendapa tan dan penambah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama . 3.250. Dividen tunai diakui sebagai pengurang jumlah tercatat invetasi pada en titas asosiasi/ventura bersama. 3.251. Dividen saham tidak mempengaruhi jumlah t ercatat investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. 3.252. Bagian laba/rugi menambah/mengurangi investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama. Akumulasi kerugian yang diakui tidak boleh mengakibatkan investasi menjadi negatif. Penyajian 3.253. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. 80 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 3.254. Hal-hal yang harus diungkapkan untuk investasi pada entitas asosiasi anta ra lain: 1. nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang tersedia kuotasi ha rga yang dipublikasikan; 2. ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi; 3. al asan mengapa mempunyai pengaruh signifikan, namun entitas memiliki kurang dari 2 0% hak investee; 4. alasan mengapa tidak mempunyai pengaruh signifikan, namun en titas memiliki lebih dari 20% hak investee; 5. sifat dan tingkatan pembatasan si gnifikan atas kemampuan entitas asosiasi mentransfer dana kepada entitas dalam b entuk dividen tunai; 6. bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui apabila k erugian telah melewati nilai investasi; 7. pengungkapan lain. 3.255. Hal-hal yan g harus diungkapkan untuk investasi pada ventura bersama antara lain: 1. jumlah liabilitas kontijensi (jika ada) yang ditanggung venturer sendiri dan para ventu rer, bagian liabilitas kontijensi ventura bersama, dan liabilitas kontijensi ata s venturer lain; 2. komitmen modal venturer sendiri dan para venturer, dan bagia n komitmen modal ventura; 3. daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam vent ura bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalia n bersama entitas; 4. jumlah agregat aset, liabilitas, penghasilan dan beban yan g terkait dengan partisipasinya dalam ventura bersama; 5. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat penyertaan Db. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Kas dan setara kas Bab III: Akuntansi Aset 81
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. Pada saat pengakuan bagian laba atau rugi a. Jika terdapat laba Db. Investasi pa da entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Bagian laba/rugi b. Jika terdapat rugi D b. Bagian laba/rugi Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama 3. Pada saat pengakuan dividen tunai a. Pada saat pengumuman Db. Piutang dividen Kr . Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama b. Pada saat penerimaan Db. Ka s dan setara kas Kr. Piutang dividen 4. 5. Pada saat pengakuan dividen saham Tidak terdapat jurnal Pada saat pelepasan inve stasi pada entitas asosiasi/ventura bersama a. Terjadi keuntungan Db. Kas dan se tara kas Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Keuntungan pele pasan investasi b. Terjadi kerugian Db. Kas dan setara kas Kr. Kerugian pelepasa n investasi Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama 82 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Properti Investasi Definisi 3.256. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalu i sewa pembiayaan) untuk menghasilkan pendapatan rental atau untuk kenaikan nila i atau keduanya, dan tidak untuk: 1. digunakan dalam produksi atau penyediaan ba rang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau 2. dijual dalam kegiatan us aha sehari-hari. 3.257. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dik uasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk: 1. digunakan dal am produksi atau penyediaan barang atau jasa; atau 2. untuk tujuan administratif . Dasar Pengaturan 3.258. Dasar pengaturan untuk properti investasi antara lain adalah PSAK 13: Pro perti Investasi. Penjelasan 3.259. Properti investasi menghasilkan sebagian besar arus kas secara bebas dari aset lainnya, sementara aset yang digunakan sendiri (aset tetap) dapat menghasi lkan arus kas yang didistribusikan tidak hanya pada properti tersebut, tetapi ju ga pada aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan. 3.260. B erikut adalah contoh properti investasi: tanah yang dikuasai dalam jangka panjan g untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari; 2. tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan b elum ditentukan; 3. bangunan yang dimiliki (atau dikuasai melalui sewa pembiayaa n) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; 4. bang unan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melal ui satu atau lebih sewa operasi. 1. Bab III: Akuntansi Aset 83
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. 2. 3. 4. 3.261. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi: prope rti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha seharihari atau sedang da lam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual; properti dalam proses pem bangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga; properti yang digunakan sendi ri, termasuk: a. properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai pr operti yang digunakan sendiri; b. properti yang dimiliki untuk pengembangan di m asa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, pr operti yang digunakan oleh karyawan dengan atau tanpa karyawan tersebut membayar rental sesuai harga pasar; c. properti yang digunakan sendiri yang menunggu unt uk dijual. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiaya an. 3.262. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembel ian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung termasuk, misalnya, biaya jasa hukum, pajak p enjualan dan biaya transaksi lainnya. 3.263. Transfer dari dan ke properti inves tasi apabila ada perubahan penggunaan: 1. ke properti investasi; a. berakhirnya penggunaan oleh pemilik, dari properti yang digunakan sendiri, termasuk aset tet ap, menjadi properti investasi; b. berakhirnya pembangunan atau pengembangan, da ri properti yang sedang dibangun atau dikembangkan, termasuk aset tetap, menjadi properti investasi; c. dimulai sewa operasi ke entitas lain, dari persediaan me njadi properti investasi. 2. dari properti investasi; a. digunakan sendiri, dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri (aset tetap); b. mul ai dikembangkan untuk dijual, dari properti investasi menjadi persediaan. 84 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.264. Properti investasi dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari laporan posisi keuangan pada saat: 1. pelepasan; atau 2. tidak digunakan lagi secara per manen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pad a saat pelepasannya. 3.265. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijaka n akuntansi untuk seluruh properti investasi. 3.266. Properti investasi disusutk an sesuai dengan pola manfaat selama umur manfaat. Ketentuan penurunan nilai men gacu pada paragraf 3.360– 3.364. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengkuran awal 3.267. Properti investasi pada awalnya diukur sebes ar biaya perolehan. 3.268. Biaya perolehan properti investasi melalui sewa pembi ayaan diukur pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kin i dari pembayaran sewa minimum (pengertian pembayaran sewa minimum dapat dilihat pada Bab III paragraf 3.351). Pengukuran selanjutnya 3.269. Properti investasi diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurun an nilai. 3.270. Laba atau rugi akibat penghentian atau pelepasan properti inves tasi diakui dalam pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian 3.271. Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Bab III: Akuntansi Aset 85
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.272. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: model pengukuran yang digunak an, yaitu model biaya; jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif u ntuk: a. penghasilan rental; b. beban operasi langsung dari properti investasi y ang menghasilkan dan tidak menghasilkan penghasilan rental; keberadaan dan jumla h pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan; kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengemb angkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; p enyusutan atas properti investasi meliputi: a. metode penyusutan; b. masa manfaa t atau tarif penyusutan; c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agre gat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; rekonsil iasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunj ukkan: a. penambahan; b. penambahan dari akuisisi melalui penggabungan usaha; c. aset yang diklasifikasikan sebagai Aset Dimiliki untuk Dijual yang dinilai mana yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai jual dikurangi beban penjuala n; d. penyusutan; e. jumlah dan rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pem ulihan rugi penurunan nilai; f. perbedaan nilai tukar bersih yang timbul pada pe njabaran laporan keuangan; g. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan h. perubahan lain; pengungkapan lainnya. 86 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan Db. Properti investasi Kr. Kas dan setara kas/aset tetap Pad a saat pengakuan pendapatan sewa Db. Piutang sewa Kr. Pendapatan sewa Pada saat penerimaan sewa Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang sewa Pada saat penyusutan Db. Beban penyusutan Kr. Akumulasi penyusutan Pada saat penghentian pengakuan a. Me lalui penjualan 1) Terjadi keuntungan Db. Kas dan setara kas Kr. Properti invest asi Kr. Keuntungan pelepasan investasi 2) Terjadi kerugian Db. Kas dan setara ka s Db. Kerugian pelepasan investasi Kr. Properti investasi b. Transfer ke aset la in Db. Aset yang terkait Kr. Properti investasi 2. 3. 4. 5. Bab III: Akuntansi Aset 87
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Tanaman Semusim Definisi 3.273. Aset tanaman semusim adalah aset tanaman perkebunan semusim yang belum me nghasilkan (aset pembibitan). Dasar Pengaturan 3.274. Dasar pengaturan aset tanaman semusim antara lain adalah: 1. PSAK 16: Ase t Tetap 3. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan Biaya Perolehan 3.275. Aset tanaman semusim yang diakui sebagai aset tanaman adalah bibit untuk tanaman yang akan datang. 3.276. Biaya perolehan adalah sebesar jumlah kas atau setara kas atau pengorbanan lain yang dibayarkan atau imbalan lain yang diserahk an untuk memperoleh suatu aset tanaman semusim. Biaya perolehan diakui jika meme nuhi dua syarat, yaitu: 1. adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi yang akan me ngalir ke entitas; 2. dapat diukur dengan andal. 3.277. Biaya perolehan awal ase t tanaman semusim antara lain: 1. biaya yang diakui sebagai bagian dari pembibit an, yaitu: a. biaya input Adalah harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang di keluarkan entitas sampai dengan bibit siap tanam. b. biaya proses Adalah biaya-b iaya yang dikeluarkan setelah biaya input sampai menjadi bibit tanaman berikutny a yang terdiri dari: 1) biaya tenaga kerja langsung di unit/kebun untuk pemeliha raan aset tanaman belum menghasilkan meliputi imbalan kerja yang terkait langsun g dengan pembudidayaan tanaman seperti upah tenaga kerja; 88 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. 2) biaya-biaya lainnya yang terjadi di unit/kebun yang dapat diatribusikan secar a langsung ke aset tanaman semusim seperti: a) biaya penyiapan lahan (land clear ing), b) biaya handling dan pengangkutan bibit tanaman, c) biaya penanaman, pemu pukan, dan pemeliharaan, d) biaya pengujian aset tanaman, e) biaya komisi profes ional yang menangani aset tanaman. c. alokasi biaya tidak langsung; Biaya tidak langsung yang dapat dikapitalisasi ke aset tanaman semusin antara lain biaya pin jaman sesuai yang disyaratkan dalam Bab IV paragraf 4.17-4.24. biaya penyisipan a. biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal pembibitan diakui seb agai penambah jumlah tercatat aset tanaman semusim. b. biaya penyisipan/sulaman suatu aset tanaman dalam areal kebun diakui sebagai beban. Bukan Biaya Perolehan 3.278. Biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan tanam an tidak dapat diakui sebagai biaya perolehan dan harus dibebankan pada periode terjadinya. Contoh biaya-biaya tersebut antara lain: 1. biaya tenaga kerja yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan aset tanaman seperti bonus, t unjangan, dan sebagainya; 2. biaya pembukaan fasilitas baru; 3. biaya penyelengg araan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatih an staf; 4. biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya; 5. biaya umum da n administrasi diunit/kebun, kantor pusat/kantor direksi, dan di tempat lainnya; 3.279. Biaya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biay a perolehan aset tanaman semusim. Bab III: Akuntansi Aset 89
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyusutan 3.280. Penyusutan aset tanaman semusim dimulai ketika bibit ditanam menjadi tana man siap panen. 3.281. Jumlah penyusutan adalah sebesar jumlah yang dapat disusu tkan dengan metode garis lurus tanpa dikurangi nilai residu. 3.282. Entitas dapa t mengubah metode penyusutan yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Ped oman ini jika didukung oleh pendapat ahli. Perubahan Estimasi Akuntansi 3.283. Entitas melakukan review atas umur manfaat dan metode penyusutan aset tan aman semusim secara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubahan tersebut ber laku secara prospektif. Penurunan dan Pemulihan Nilai 3.284. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya i ndikasi penurunan nilai aset tanaman semusim. Jika terdapat indikasi penurunan n ilai aset tanaman semusim, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperol eh kembali dari aset tersebut. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penuru nan nilai dapat dilihat pada Bab III paragraf 3.360-3.364). 3.285. Apabila jumla h yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai aset. Pada periode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keu tungan pemulian nilai, tetapi tidak boleh menyebabkan nilai buku setelah pemulih an nilai melebihi nilai buku seumpama tidak terjadi penurunan nilai sebelumnya. Penghentian Pengakuan 3.286. Penghentian pengakuan aset tanaman semusim dilakukan saat aset tanaman se musim diganti atau dimusnahkan, dijual, atau dengan cara lainnya. 90 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Model Pengukuran 3.287. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pen gukuran setelah pengakuan awal. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.288. Biaya perolehan aset tanaman semusim diakui sebesar akumulasi biaya yang dapat dikapitalisasi sampai menjadi tanaman siap p anen. Pengukuran selanjutnya 3.289. Aset tanaman semusim diukur pada biaya perol ehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penyusut an 3.290. Penyusutan aset tanaman semusim diakui sebagai penambah biaya peroleha n persediaan yang dihasilkannya. 3.291. Akumulasi penyusutan aset tanaman semusi m disajikan sebagai pos pengurang jumlah tercatatnya. Penurunan dan pemulihan ni lai 3.292. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Pemu lihan penurunan nilai diakui sebesar keuntungan pada periode terjadinya. 3.293. Akumulasi rugi penurunan nilai aset tanaman semusim disajikan sebagai pos lawan. Penghentian pengakuan 3.294. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakua n diakui pada periode terjadinya. 91 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.295. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian 3.296. Aset tanaman semusim disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.297. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tanaman semusim yaitu aset tanaman pembibitan; dasar penilaian yang digunakan u ntuk menentukan jumlah bruto aset tanaman semusim; metode penyusutan yang diguna kan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto da n akumulasi penyusutan awal dan akhir periode; rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penambahan; b. pelepasan; c. penurunan n ilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pertukaran neto yang timbul; f. setia p pengklasifikasian kembali; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan Db. Aset tanaman semusim Kr. Beban input Kr. Beban tenaga ke rja langsung/pos beban langsung lainnya Kr. Beban bunga yang dikapitalisasi Peny usutan Db. Beban penyusutan – aset tanaman semusim Kr. Akumulasi penyusutan – aset t anaman semusim (Beban penyusutan akan menjadi biaya perolehan persediaan) Bab III: Akuntansi Aset 2. 92
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. Penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penu runan nilai – aset tanaman semusim Penghentian pengakuan Db. Akumulasi penyusutan Db. Akumulasi penurunan nilai – aset tanaman semusim Kr. Aset tanaman semusim 4. Bab III: Akuntansi Aset 93
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Tanaman Tahunan Definisi 3.298. Aset tanaman tahunan adalah aset tanaman perkebunan yang terdiri dari tan aman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman telah menghasilkan (TM). Dasar Pengaturan 3.299. Dasar pengaturan aset tanaman tahunan antara lain adalah: 1. PSAK 16: Ase t Tetap 2. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan 3.300. Aset tanaman tahunan dapat dibedakan menjadi: 1. tanaman belum menghasilk an (TBM); 2. tanaman telah menghasilkan (TM). 3.301. Proses yang dilalui menjadi untuk aset tanaman tahunan adalah: 1. dari pembibitan sampai dengan menjadi tan aman telah menghasilkan (proses dari TBM menjadi TM); 2. dari tanaman telah meng hasilkan sampai dengan dihentikan pengakuannya, misalnya ditebang atau diganti d engan tanaman lain. Proses dari TBM menjadi TM 3.302. Biaya perolehan awal aset tanaman tahunan antara lain: 1. Biaya yang diak ui sebagai bagian dari TBM (biaya perolehan awal), yaitu: a. biaya input Adalah harga perolehan bibit dan biaya lainnya yang dikeluarkan entitas sampai dengan b ibit siap tanam. 94 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. 3. b. biaya proses Adalah biaya-biaya yang dikeluarkan setelah biaya input sampai m enjadi bibit tanaman berikutnya yang terdiri dari: 1) biaya tenaga kerja langsun g di unit/kebun untuk pemeliharaan aset tanaman belum menghasilkan meliputi imba lan kerja yang terkait langsung dengan pembudidayaan tanaman seperti upah tenaga kerja. 2) biaya-biaya lainnya yang terjadi di unit/kebun yang dapat diatribusik an secara langsung ke aset tanaman tahunan seperti: a) biaya penyiapan lahan (la nd clearing); b) biaya handling dan pengangkutan bibit tanaman; c) biaya penanam an, pemupukan, dan pemeliharaan; d) biaya pengujian aset tanaman tahunan apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut; e) biaya komisi profesional ya ng menangani aset tanaman. c. Alokasi biaya tidak langsung Biaya pinjaman dikapi talisasi jika memenuhi persyaratan sesuai Bab IV paragraf 4.17–4.24. Penjualan has il tanaman selama TBM diakui sebagai pendapatan usaha; Biaya penyisipan a. Pende katan areal 1) biaya penyisipan suatu aset tanaman dalam areal TBM diakui sebaga i penambah jumlah tercatat aset TBM. 2) biaya penyisipan suatu aset tanaman dala m areal TM diakui sebagai beban periode terjadinya. b. Pendekatan per pohon 1) j umlah tercatat aset tanaman TM yang diganti diakui sebagai beban periode terjadi nya. 2) biaya aset tanaman baru diakui sebagai biaya perolehan aset tanaman. Bab III: Akuntansi Aset 95
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Bukan Biaya Perolehan 3.303. Biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan tanam an tidak dapat diakui sebagai biaya perolehan dan harus dibebankan pada periode terjadinya. Contoh biaya-biaya tersebut antara lain: 1. biaya tenaga kerja yang tidak terkait secara langsung dengan pembudidayaan aset tanaman seperti bonus, t unjangan, dsb; 2. biaya pembukaan fasilitas baru; 3. biaya penyelenggaraan bisni s di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; 4. biaya administrasi dan biaya overhead umum lainnya; 5. biaya umum dan administr asi di unit/kebun kantor pusat/kantor direksi, dan di tempat lainnya. 3.304. Bia ya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biaya perolehan aset tanaman tahunan. Reklasifikasi dari TBM ke TM 3.305. TBM direklasifikasi ke TM pada saat tanaman menghasilkan. 3.306. Penentua n waktu tanaman dapat menghasilkan ditentukan oleh: 1. pertumbuhan vegetatif; da n 2. berdasarkan taksiran manajemen. 3.307. Setelah menjadi TM Biaya perolehan T M sebesar nilai tercatat TBM yang direklasifikasi ke TM. 2. Biaya-biaya yang ter jadi setelah TM diakui sebagai beban periode terjadinya, kecuali biaya-biaya yan g memenuhi syarat untuk dikapitalisasi ke aset. 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tanaman yang tidak menambah manfaat ekonomis aset tanaman, atau biaya-biaya yang mengembalikan aset tanaman ke kondisi normalnya, maka bia yabiaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya, biaya pemupukan r utin. 1. 96 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyusutan 3.308. Penyusutan aset tanaman dimulai ketika TBM direklasifikasi ke TM. 3.309. Penyusutan dilakukan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran umur manfaat (setelah menjadi TM) sebagai berikut: Jenis Aset Tanaman Kelapa sawit Karet Kakao Teh Kina Kopi Umur Manfaat 25 tahun 25 tahun 25 tahun 50 tahun 15 tahun 40 tahun 3.310. Entitas dapat mengubah metode penyusutan dan/atau menggunakan umur manfaa t yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Pedoman ini jika didukung oleh pendapat ahli. 3.311. Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikura ngi nilai residu. Perubahan Estimasi Akuntansi 3.312. Entitas melakukan review atas umur manfaat, nilai residu, dan metode peny usutan aset tanaman semusim secara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubah an tersebut berlaku secara prospektif. Penurunan dan Pemulihan Nilai 3.313. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya i ndikasi penurunan nilai aset tanaman tahunan. Jika terdapat indikasi penurunan n ilai aset tanaman tahunan, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperol eh kembali dari aset tersebut. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penuru nan nilai dapat dilihat di paragraf 3.360 - 3.364). Bab III: Akuntansi Aset 97
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.314. Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah dibandingkan den gan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai aset. Pada p eriode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keuntungan pemulihan nilai, tetapi tidak boleh menyebabkan nila i buku setelah pemulihan nilai melebihi nilai buku seumpama tidak terjadi penuru nan nilai sebelumnya. Penghentian pengakuan 3.315. Penghentian pengakuan aset ta naman tahunan dilakukan saat aset tanaman tahunan ditebang, dijual, atau dengan cara lainnya. Model pengukuran 3.316. Pedoman ini menggunakan model biaya sebaga i kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal (TBM dan TM) 3.317. Biaya perolehan TBM sebesar ak umulasi biaya yang dikapitalisasi ke TBM tersebut. 3.318. Biaya perolehan TM seb esar nilai tercatat TBM yang direklasifikasi ke TM. Pengukuran selanjutnya (TBM dan TM) 3.319. TBM diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. 3.320. TM diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumula si penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 98 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyusutan (TM) 3.321. Penyusutan aset tanaman tahunan diakui sebagai beban prod uksi atau penambah biaya perolehan persediaan yang dihasilkannya. 3.322. Akumula si penyusutan aset tanaman disajikan sebagai pos pengurang jumlah tercatatnya. P enurunan nilai (TBM dan TM) 3.323. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. 3.324. Akumulasi rugi penurunan nilai aset tanaman disajikan sebagai pos lawan jumlah tercatatnya. 3.325. Pemulihan penurunan nilai diakui s ebagai keuntungan. Penghentian pengakuan (TBM dan TM) 3.326. Keuntungan atau ker ugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya. 3.327. Keuntungan atau kerugi an tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Penyajian 3.328. A set tanaman tahunan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 3.329. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tanaman tahunan yaitu TBM dan TM; dasar penilaian yang digunakan untuk menentuk an jumlah bruto aset tanaman tahunan; metode penyusutan yang digunakan; umur man faat atau tarif penyusutan yang digunakan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi p enyusutan awal dan akhir periode; Bab III: Akuntansi Aset 99
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 6. 7. rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penamba han; b. pelepasan; c. penurunan nilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pert ukaran neto yang timbul; f. setiap pengklasifikasian kembali; pengungkapan lainn ya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan a. Aset tanaman TBM Db. Aset tanaman TBM Kr. Beban input Kr. Beban tenaga kerja langsung/pos beban langsung lainnya Kr. Beban bunga yang dik apitalisasi b. Reklasifikasi aset tanaman TBM menjadi TM Db. Aset tanaman TM Kr. Aset tanaman TBM 2. Penyusutan Db. Beban penyusutan – aset tanaman TM Kr Akumulasi penyusutan – aset tan aman TM . (Beban penyusutan akan menjadi biaya perolehan persediaan) Penurunan n ilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penurunan nilai Pemulihan nilai Db. Akumulasi rugi penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulihan nil ai (pendapatan nonusaha) Penghentian pengakuan Db. Akumulasi penyusutan – aset tan aman TM Kr. Aset aset tanaman TM 3. 4. 5. 100 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Tetap Definisi 3.330. Aset tetap adalah aset berwujud yang: dimiliki untuk digunakan dalam prod uksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 1. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 3.331. Dasar pengaturan aset tetap adalah: PSAK 16 : Aset Tetap PSAK 30 : Sewa P SAK 48 : Penurunan Nilai Aset ISAK 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengand ung Sewa ISAK 25 : Hak atas Tanah Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.332. Aset tetap, antara lain, meliputi: tanah; gedung dan bangunan fisik lainn ya; mesin dan instalasi; alat pertanian; alat inventaris/peralatan; jalan, jemba tan, dan saluran air; kendaraan. 3.333. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai. 3.334. Aset tetap dapat diperoleh dari transaksi sewa pembiayaan, sedangkan jika dilakukan dengan sewa operasi tidak dicatat sebagai aset tetap. 3.335. Aset sewaan adalah aset yang berasal dari perjanjian sewa dan nonsewa yang mengandung sewa. Bab III: Akuntansi Aset 101
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.336. Kriteria perjanjian yang mengandung sewa adalah: 1. pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan aset tertentu; dan 2. memberikan hak untuk menggunaka n aset tertentu. 3.337. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait den gan kepemilikan aset. 3.338. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ji ka sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang ter kait dengan kepemilikan aset. 3.339. Indikasi primer dari situasi yang mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah: 1. sewa mengalih kan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa; 2. lessee mempunyai ops i untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tan ggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bah wa opsi memang akan dilaksanakan; 3. masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan; 4. pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar ase t sewaan; 5. aset sewaan memiliki karakteristik khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. 3.340. Indikator se kunder dari situasi yang menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pe mbiayaan adalah: 1. jika lessee dapat membatalkan sewa, kerugian lessor yang ter kait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee; 2. keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee, misalnya, dalam bentuk po tongan harga sewa yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa; 3. lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode ke dua dengan nilai sewa yang secara substansial lebih rendah dari nilai sewa pasar . 102 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.341. Hak untuk menggunakan aset tersebut (paragraf 3.330 huruf 2) jika memenuh i salah satu dari kondisi-kondisi berikut: 1. pembeli mempunyai kemampuan atau h ak untuk mengoperasikan aset; 2. pembeli mempunyai kemampuan atau hak untuk meng endalikan akses fisik; 3. kemungkinan kecil ada pembeli lain atau output aset de ngan jumlah yang lebih besar dari tidak signifikan dan harganya tidak tetap atau harga pasar. 3.342. Aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran suatu aset tetap dengan aset tetap lainnya, termasuk pembayaran dalam bentuk kas, setara kas, at au aset keuangan lainnya. 3.343. Pertukaran aset tetap dievaluasi apakah mengand ung substansi komersial atau tidak. Suatu transaksi pertukaran memiliki substans i komersial jika: 1. konfigurasi risiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset ya ng diterima berbeda dengan aset yang diserahkan; atau nilai khusus entitas dari kegiatan operasional yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah; dan 2. se lisihnya adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertuka rkan. Biaya perolehan 3.344. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain; 2. biaya-biaya yang dapat diatribusikan s ecara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar ase t siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen; 3. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiba n atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk meng hasilkan persediaan. 1. 3.345. Perubahan estimasi biaya pembongkaran dan peminda han aset tetap dan restorasi lokasi aset diakui sebagai bagian dari harga perole han (menambah /mengurangi biaya perolehan). Bab III: Akuntansi Aset 103
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.346. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: biaya imbal an kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap; biaya penyiapan lahan untuk pabrik; biaya handling dan penyerahan awal; biaya pe rakitan dan instalasi; biaya pengujian aset baru apakah aset berfungsi dengan ba ik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan d engan pengujian tersebut, misalnya sample yang diproduksi dari peralatan baru ya ng sedang diuji; komisi profesional, misalnya biaya arsitek. 3.347. Contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah : 1. biaya pembukaan fasilitas baru; 2. biaya pengenalan produk baru, termasuk b iaya iklan dan aktivitas promosi; 3. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf; 4. biaya administr asi dan overhead umum lainnya. 3.348. Untuk aset tetap yang dibangun sendiri, bi aya pemborosan material, tenaga kerja, dan lainnya tidak termasuk biaya peroleha n aset tetap. 3.349. Pengukuran biaya perolehan aset tetap baru yang diperoleh d ari pertukaran aset tetap meliputi: a. Jika pertukaran aset tetap memiliki subst ansi komersial, maka aset tetap baru diukur sebesar: 1) nilai wajar aset tetap y ang diserahkan; atau 2) nilai wajar aset tetap yang diterima jika lebih andal di bandingkan nilai wajar aset tetap yang diserahkan. b. Jika pertukaran tidak memi liki substansi komersial, atau nilai wajar dari aset tetap yang diserahkan atau diterima tidak dapat diukur secara andal, maka diukur sebesar nilai tercatat ase t tetap yang diserahkan. 3.350. Aset sewaan diukur sebesar pembayaran sewa minim um. 104 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.351. Pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dib ayar oleh lessee atau lessee dapat dituntut untuk membayar, tidak meliputi renta l kontinjen, biaya jasa, dan pajak yang dibayar oleh dan diberikan gantinya kepa da lessor, ditambah dengan jumlah yang dijamin oleh lessee atau oleh pihak yang terkait dengan lessee. 3.352. Biaya pinjaman dikapitalisasi jika memenuhi persya ratan sesuai Bab IV paragraf 4.17–4.24. 3.353. Hibah pemerintah yang terkait denga n perolehan suatu aset diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Biaya sete lah perolehan awal 3.354. Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai beban pada periode terjadinya, termasuk biaya pemakaian dan pengembanga n aset, misalnya: 1. biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu bero perasi sebagaimana dimaksudkan oleh manajemen namun belum dipakai atau masih ber operasi di bawah kapasitas penuhnya; 2. kerugian awal operasi, seperti ketika pe rmintaan terhadap keluaran/ output masih rendah; dan 3. biaya relokasi atau reor ganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. 3.355. Biaya-biaya yang terjadi setelah perolehan awal diakui sebagai penambah nilai tercatat aset tetap (dikapi talisasi) jika memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif berikut ini: 1. syarat kualitatif yaitu: a. memperpanjang umur manfaat aset tetap; atau b. kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapas itas produksi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; 2. s yarat kuantitatif yaitu jumlah batasan biaya yang dapat dikapitalisasi; a. batas an jumlah tersebut ditentukan oleh kebijakan masing-masing entitas; b. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional. Bab III: Akuntansi Aset 105
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.356. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap yang tidak menam bah umur manfaat atau biaya-biaya yang mengembalikan aset tetap ke kondisi norma lnya, maka biaya-biaya tersebut dibebankan pada periode terjadinya. Misalnya, bi aya pemeliharaan rutin. 3.357. Aset tetap tanah tidak disusutkan, kecuali: 1. ko ndisi kualitas tanah tidak layak lagi digunakan dalam operasi utama; 2. sifat op erasi utama meninggalkan tanah dan bagunan begitu saja jika proyek selesai; 3. p rediksi manjemen atas kepastian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemun gkinan besar atau pasti tidak diperoleh. 3.358. Beban pengurusan legal hak atas tanah pada saat perolehan tanah diakui sebagai biaya perolehan tanah. Beban peng urusan untuk perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai ase t tidak berwujud yang diamortisasi selama masa hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Perubahan estimasi akuntansi 3.359. Entitas mela kukan review atas umur manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap s ecara periodik. Apabila ada perubahan, maka perubahan tersebut berlaku secara pr ospektif. Penurunan nilai 3.360. Pada setiap tanggal pelaporan harus dilakukan r eview adanya indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi penurunan nil ai aset, maka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari as et tersebut. 3.361. Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nila i aset tetap, paling tidak harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Inform asi dari luar: a. selama periode tertentu, nilai pasar aset telah turun secara s ignifikan melebihi penurunan akibat proses normal depresiasi; b. telah terjadi d alam periode tertentu atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan memburuk yan g signifikan dalam teknologi, pasar, kondisi ekonomi atau hukum tempat beroperas i, atau dalam pasar produk atau jasa yang dihasilkan dari aset tersebut; Bab III: Akuntansi Aset 106
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. c. selama periode tertentu, tarif diskonto pasar atau tingkat kembalian investas i pasar telah meningkat, dan peningkatan ini cenderung akan menurunkan nilai ase t yang dapat diperoleh kembali secara material. Informasi dari dalam: a. terdapa t bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset; b. telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubung an dengan cara penggunaan aset; c. terdapat bukti dari pelaporan internal yang m enunjukkan bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau akan lebih bur uk dari yang diperkirakan; dan d. aset yang pada tahun terakhir sebelumnya disaj ikan sebesar nilai pakainya, dimana aliran kas sesungguhnya secara material lebi h kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto. 3.362. Indikasi penurunan nilai aset tetap yang disajikan di atas belum meliputi seluruh indikasi yang mungkin muncul. Entitas mungkin mengidentifikasi hal-hal lain yang secara potensial berpengaruh terhadap penurunan nilai aset tetap dan m enjadikan indikasi tersebut sebagai dasar untuk menentukan nilai yang dapat dipe roleh kembali. 3.363. Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebih rendah d ibandingkan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian penurunan nilai. 3.3 64. Seluruh kerugian tersebut diakui pada periode terjadinya. Model pengukuran 3 .365. Pedoman ini menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk peng ukuran setelah pengukuran awal. Penyusutan 3.366. Aset tetap harus disusutkan se cara sistematis selama masa manfaatnya dengan dasar per kelompok umur manfaatnya . Komponen aset tetap yang jumlahnya signifikan dan umur manfaat berbeda dengan komponen lainnya disusutkan secara terpisah (komponenisasi). Bab III: Akuntansi Aset 107
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.367. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. 3.368. Umur m anfaat untuk setiap kelompok aset tetap adalah sesuai dengan masa ekonomis atas komponen-komponen yang terdapat pada masing-masing jenis asetnya. Kelompok Aset Tetap Bangunan permanen semi permanen kerangka kayu Bangunan Rumah Dinas permanen semi permanen kerangka kayu Jalan, jembatan, dan saluran air per manen semi permanen Alat Pengangkutan Alat Pertanian Inventaris 16 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 20 tahun 10 tahun 5 tahun 20 tahun 10 tahun 5 tahun Umu r Ekonomis 3.369. Untuk pabrik sawit dan gula umur ekonomis atas komponenkomponen masing-ma sing jenis asetnya dapat dilihat pada daftar komponenisasi aset tetap (terlampir ). 3.370. Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai res idunya. 3.371. Entitas dapat mengubah metode penyusutan dan/atau umur manfaat ya ng berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Pedoman ini jika didukung oleh pen dapat ahli. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.372. Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan. 108 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyusutan 3.373. Beban penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban unt uk periode yang bersangkutan. Penurunan nilai 3.374. Penurunan nilai aset tetap diakui pada periode terjadinya sebagai beban nonusaha. Pemulihan nilai diakui se bagai pendapatan nonusaha. Penghentian pengakuan 3.375. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan diakui pada periode terjadinya sebagai pendapatan at au beban nonusaha. Penyajian 3.376. Aset tetap disajikan pada kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.377. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian jenis dan jumlah aset tetap; dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap; metode penyusutan yang digunakan; umur manfaat atau tarif penyusutan yang digun akan; jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode; rek onsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode yang menunjukkan: a. penambahan ; b. pelepasan; c. penurunan nilai tercatat; d. penyusutan; e. perbedaan pertuka ran neto yang timbul; f. setiap pengklasifikasian kembali; pengungkapan lainnya. Bab III: Akuntansi Aset 109
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan: Db. Aset tetap Kr. Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait Pada saat penyusutan Db. Beban penyusutan Kr. Akumulasi penyusutan – aset tetap Penggantian komponen aset tetap a. Pengakuan komponen pengganti Db. Aset t etap (biaya komponen pengganti) Kr. Kas dan setara kas b. Penghentian pengakuan komponen yang digantikan Db. Akumulasi penyusutan komponen aset tetap yang digan tikan Kr. Aset tetap (komponen yang diganti) 2. 3. 4. Penurunan nilai Db. Kerugian penurunan nilai (beban nonusaha) Kr. Akumulasi penu runan nilai Pemulihan nilai Db. Akumulasi penurunan nilai Kr. Keuntungan pemulih an nilai (pendapatan nonusaha) Pada saat penghentian pengakuan Db. Akumulasi pen yusutan–aset tetap Kr. Aset tetap 5. 6. 110 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Tidak Berwujud Definisi 3.378. Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasikan d an tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk t ujuan administratif. Dasar Pengaturan 3.379. Dasar pengaturan aset tidak berwujud adalah 1. PSAK 19: Aset Takberwujud 2. PSAK 48: Penurunan Nilai Aset Penjelasan 3.380. Aset tidak berwujud harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. kete ridentifikasian; 2. adanya pengendalian sumber daya; dan 3. adanya manfaat ekono mis di masa depan. 3.381. Pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban. Con toh- contoh kegiatan penelitian adalah: 1. kegiatan yang ditujukan untuk mempero leh pengetahuan baru; 2. pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya; 3. pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk , proses, sistem, atau jasa; dan 4. perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi ber bagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, produk, proses atau sistem. 3.382. Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tidak berwujud sepanja ng memenuhi seluruh kriteria aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang timbu l dari pengembangan diakui jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini: 1. kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud sehingga aset tersebut dap at digunakan atau dijual; 2. niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud terseb ut dan menggunakannya atau menjualnya; Bab III: Akuntansi Aset 111
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. 4. 5. bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonom i masa depan. Antara lain entitas mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran a set tidak berwujud atau pasar atas aset tidak berwujud itu sendiri, atau, jika a set tidak berwujud itu akan digunakan secara internal, entitas mampu menunjukkan kegunaan aset tidak berwujud tersebut; tersedianya kecukupan sumber daya teknis , keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak ber wujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut; kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak bewujud selama pengemba ngannya. 3.383. Contoh- contoh kegiatan pengembangan adalah: pengembangan piranti lunak k omputer; desain, konstruksi, dan pengujian alternatif produk, proses, sistem, at au jasa yang baru atau yang diperbaiki. 3. desain, konstruksi, dan operasional p abrik percontohan yang skalanya tidak ekonomis untuk produksi komersial; 4. desa in, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem yang baru atau yang diperbaiki. 1. 2. 3.384. Beban pengurusan perpanjanga n atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud. Beban terseb ut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal hak atau umur e komomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah t idak material, maka dibebankan pada periode berjalan. 3.385. Pada setiap tanggal laporan keuangan harus dilakukan review atas adanya indikasi penurunan nilai as et tidak berwujud. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tidak berwujud, m aka entitas harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebu t. (Penjelasan lebih detail mengenai indikasi penurunan nilai dapat dilihat di p aragraf 3.360 - 3.364). 3.386 . Apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali lebi h rendah dibandingkan dengan jumlah tercatat, maka entitas mengakui kerugian pen urunan nilai aset. Pada periode selanjutnya, apabila jumlah yang dapat diperoleh kembali meningkat, maka entitas mengakui keuntungan pemulihan nilai, tetapi tid ak boleh menyebabkan nilai buku setelah pemulihan nilai melebihi nilai buku seum pama tidak terjadi penurunan nilai sebelumnya. 112 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.387. Ketentuan penurunan nilai aset tidak berwujud mengacu pada Bab III paragr af 3.360 - 3.364. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan dan pengukuran awal 3.388. Aset tidak berwujud diakui pada saat terjad inya beban untuk memperoleh aset tersebut sebesar biaya perolehan. Pengukuran se lanjutnya 3.389. Aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi a kumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Amortisasi, penurunan ni lai dan pemulihan nilai 3.390. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sebesar jumlah alokasi yang sistematis. 3.391. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakui sebagai beban amortisasi pada saat terjadinya. 3.392. Penurunan nilai diakui sebagai kerugian sebesar selisih jumlah tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan kerugian dan keuntungan tersebut merupakan beban atau pendapatan nonusaha. 3.39 3. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tap i diuji penurunan nilainya secara periodik. Penghentian pengakuan 3.394. Keuntun gan atau kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya. 3.395. Keuntungan atau kerugian tersebut disajikan sebagai pendapatan atau beban nonusaha. Bab III: Akuntansi Aset 113
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 3.396. Aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan 3.397. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi; rincian aset tidak berwujud; untuk setiap kelompok aset tidak berwujud yang dihasilkan s ecara internal dan lainnya; a. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunak an; b. metode amortisasi yang digunakan; c. nilai tercatat bruto dan akumulasi a mortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; d. unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisa si aset tidak berwujud; dan e. rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir p eriode dengan menunjukan: 1) penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari 2) pengembangan di d alam entitas dan dari penggabungan usaha; 3) penghentian dan pelepasan aset tida k berwujud; 4) amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan perubahan lai nnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan; 4. pengungkapan lainnya. 1. 2 . 3. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan Db. Aset tidak berwujud Kr. Kas dan setara kas Amortisasi as et tidak berwujud Db. Beban amortisasi Kr. Akumulasi amortisasi Pada saat penghe ntian pengakuan Db. Akumulasi amortisasi Kr. Aset tidak berwujud Bab III: Akuntansi Aset 2. 3. 114
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan Definisi 3.398. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihka n pada periode mendatang sebagai akibat adanya: 1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan 2. sisa kompensasi kerugian. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. 3.399. Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas secara akuntansi dengan d asar pengenaan pajak. Perbedaan temporer dapat berupa: 1. perbedaan temporer ken a pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipuli hkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut diselesaikan; atau 2. perbedaan tem porer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu ju mlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pad a saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut di selesaikan. Dasar Pengaturan 3.400. Dasar pengaturan aset pajak tangguhan antara lain adalah PSAK 46: Pajak P enghasilan. Penjelasan 3.401. Pengakuan aset pajak tangguhan pada saat besar kemungkinan bahwa pemuliha n aset akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih kec il, kecuali pengakuan awal aset atau liabilitas pada suatu transaksi yang: 1. bu kan transaksi kombinasi bisnis; dan 2. tidak mempengaruhi baik laba akuntansi ma upun laba fiskal. Bab III: Akuntansi Aset 115
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.402. Pengakuan liabilitas pada laporan keuangan entitas akan dapat melunasi ni lai tercatat liabilitas tersebut. Apabila besar kemungkinan bahwa pelunasan liab ilitas tersebut akan mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar, maka dalam ketentuan SAK, mengharuskan entitas untuk mengakui liabi litas pajak tangguhan. 3.403. Pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan pada suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh entitas, mempengaruhi saldo goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.404. Aset pajak tangguhan diakui: 1. untuk seluruh perbedaan temporer yang bol eh dikurangkan apabila nilai basis akuntansi lebih kecil daripada nilai basis pa jak; 2. saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. 3.405. Apabila diperkiraka n sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan pada per iode mendatang, maka jumlahnya harus diturunkan. 3.406. Penyisihan aset pajak ta ngguhan harus dievaluasi secara periodik, dan apabila pada akhir periode selanju tnya ternyata aset pajak tangguhan diperkirakan dapat direalisasikan sepenuhnya atau dalam jumlah yang lebih besar, maka dapat dinaikan kembali. 3.407. Liabilit as pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak apabila ni lai basis akuntansi lebih besar nilai basis pajak yang akan mengakibatkan penamb ahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Penyajian 3.408. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpi sah dari aset dan liabilitas lain dalam laporan posisi keuangan. 3.409. Aset paj ak tangguhan harus dibedakan dari piutang pajak/pajak dibayar dimuka. 116 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3.410. Liabilitas pajak tangguhan harus dibedakan dari utang pajak. 3.411. Aset pajak tangguhan disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. 3.412. Liabilitas pa jak tangguhan disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3.413. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi yang dite rapkan; unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak; jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksitransaksi yang langsung dibebankan atau di kreditkan ke ekuitas; penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pa jak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: a. rekons iliasi antara beban (penghasilan) pajak hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang be rlaku; atau b. rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku; penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya; jumlah (dan batas wa ktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rug i yang dapat dikompensasi ke periode berikut, yang tidak diakui sebagai aset paj ak tangguhan pada laporan posisi keuangan; untuk setiap kelompok perbedaan tempo rer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikutnya: a. jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi ke uangan untuk setiap periode penyajian; b. jumlah beban (penghasilan) pajak tangg uhan yang diakui pada laporan laba rugi jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tanguhan yang diakui pada laporan p osisi keuangan; dan Bab III: Akuntansi Aset 117
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 8. 9. c. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari: 1) keunt ungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan 2) laba atau rugi dari aktivit as normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. jumla h aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika: a. pen ggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihas ilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer ken a pajak yang telah ada; dan b. entitas telah menderita kerugian pada periode ber jalan atau periode sebelumnya; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pembentukan aset pajak tangguhan Db. Beban pajak kini Db. Aset pajak t angguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Penghasilan pajak tangguhan Pada saat p embentukan liabilitas pajak tangguhan Db. Beban pajak kini Db. Beban pajak tangg uhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Liabilitas pajak tangguhan 2. 118 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Aset Tidak Lancar Lain Definisi 3.414. Aset tidak lancar lain adalah pos-pos yang tidak dapat secara layak digol ongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk di sajikan tersendiri. Dasar Pengaturan 3.415. Dasar pengaturan aset tidak lancar lain antara lain adalah PSAK 1: Penyaj ian Laporan Keuangan. Penjelasan 3.416. Contoh aset tidak lancar lain, antara lain: 1. kas dan setara kas yang di batasi penggunaannya lebih dari satu tahun; 2. biaya ditangguhkan lebih dari sat u tahun; 3. lain-lain. 3.417. Biaya tangguhan adalah biaya yang telah dikeluarka n tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan memiliki masa ma nfaat tertentu. Contoh beban ditangguhkan antara lain beban pengurusan sertifika si, misalnya ISO, GMP, HCCP. 3.418. Biaya tangguhan diamortisasi selama umur man faat. 3.419. Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa mafaat lebih dari satu period e tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal ope rasi dan biaya praoperasi/perintisan usaha. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 3.420. Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan . Penyajian 3.421. Pos-pos aset tidak lancar lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar . 119 Bab III: Akuntansi Aset
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.422. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi; rincian aset lainnya; sifat dan uraian penting dari aset yang bersangkutan; alasan perub ahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset tidak lancar lai n; untuk kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya, alasan dan maksud pembat asan tersebut; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Saat perolehan (pembatasan atas kas dan setara kas) Db. Aset tidak lancar lain – ( kas dan setara kas yang dibatasi/beban sertifikasi ISO) Kr. Kas dan setara kas S aat amortisasi biaya yang ditangguhkan Db. Beban amortisasi Kr. Biaya yang ditan gguhkan Saat selesainya pembatasan Db. Kas dan setara kas Kr. Aset tidak lancar lain – kas dan setara kas yang dibatasi 2. 3. 120 Bab III: Akuntansi Aset
Bab IV AKUNTANSI LIABILITAS DAN EKUITAS akuntansi liabilitas Pengertian dan Karakteristik 4.1 Liabilitas adalah kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. 4.2 Karakteristik dasar liabilitas adalah bahwa ent itas mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kew ajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan yang disertai jumlah yang terutang untuk pemba yaran barang dan jasa yang telah diterima. Kewajiban juga dapat timbul dari prak tik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk memelihara hubungan yang ba ik atau bertindak dengan cara yang adil. 4.3 Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diterima atau telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Perjanjian tidak dapat dibatalkan jika terdapat konsekuensi ekonom i berupa keluarnya sumber daya kepada pihak lain jika gagal untuk memenuhi kewaj iban tersebut. 4.4 Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya mengakibatkan penye rahan atau pengorbanan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk m emenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan de ngan berbagai cara, misalnya, dengan: 121 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. pembayaran kas; 2. penyerahan aset lain; 3. pemberian jasa; 4. penggantian ke wajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau 5. konversi kewajiban menjadi ekuit as. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebask an atau membatalkan haknya. 4.5 Liabilitas timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, pembelian barang atau penggunaan jasa dapat menimbulk an utang usaha (kecuali kalau dibayarkan dimuka atau pada saat penyerahan) dan p enerimaan pinjaman bank menimbulkan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman te rsebut. 4.6 Beberapa jenis liabilitas hanya dapat diukur dengan menggunakan esti masi dalam derajat yang substansial. Secara umum, liabilitas ini disebut sebagai provisi. Dalam pengertian sempit, provisi tidak dipandang sebagai liabilitas, k arena liabilitas hanya mencakup jumlah yang dapat ditentukan tanpa perlu membuat estimasi. Namun demikian, definisi liabilitas di atas mengikuti pendekatan luas . Jadi, kalau provisi menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan liabilitas meskip un jumlahnya hanya diestimasi. Sebagai contoh, provisi untuk menutup kewajiban m anfaat pensiun karyawan. 4.7 Liabilitas kontijensi adalah: 1. kewajiban potensia l yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan te rjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak s epenuhnya berada dalam kendali entitas; atau 2. kewajiban kini yang timbul sebag ai peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena: a. tidak terdapat kemungkina n entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyele saikan kewajibannya. b. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara anda l. 4.8 Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk me nyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 122 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.9 Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh entitas dikategorikan sebagai liabili tas lain (amortized cost) atau bukan liabilitas yang diukur pada nilai wajar mel alui laba rugi. Liabilitas keungan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar ditam bah biaya transaksi dan premium/diskonto. Selanjutnya liabilitas keuangan diamor tisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. 4.10. Liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 4.11. Suatu liab ilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika: 1. entitas mengha rapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya; 2. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 3. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau 4. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untu k menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termas uk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. 4.12. Entitas mengklasif ikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas te rsebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, meskipun: 1. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan ; dan 2. perjanjian untuk pembiayaan kembali, at au penjadualan kembali pembayaran, atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 4.13. Liabilitas jangka panjang adalah semua liabilitas selain yang ter masuk dalam liabilitas jangka pendek. 4.14. Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam siklus operasional tahun berikutnya, diperkirakan dapat dibiay ai kembali atau diperpanjang kembali sehingga diperkirakan tidak akan ada penggu naan modal kerja lancar. Liabilitas tersebut merupakan bagian dari pembiayaan ja ngka panjang entitas dan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 123
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.15. Dalam hal tidak terdapat perjanjian mengenai pembiayaan kembali, maka pemb iayaan kembali tidak dapat diasumsikan akan terjadi secara otomatis sehingga lia bilitas harus diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Biaya Pinjaman 4.16. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. 4.17. Biaya pinjaman adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Komponen Biaya Pinjaman 4.18. Biaya pinjaman meliputi bunga kontraktual, biaya transaksi, dan premi sert a diskonto. 4.19. Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan se cara langsung dengan perolehan suatu pinjaman, misalnya biaya provisi, administr asi, perikatan agunan dan sebagainya. 4.20. Beban bunga dihitung menggunakan suk u bunga efektif. Biaya Pinjaman yang Layak Dikapitalisasi 4.21. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset ya ng memenuhi syarat (aset kualifikasian) sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman selain itu diakui sebagai beban pada periode terjadiny a; 4.22. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan peroleha n, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya-biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara langsung untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifi kasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait dengan aset kualifikasian dapa t diidentikasi dengan mudah. 124 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.23. Apabila pinjaman secara spesifik digunakan untuk memperoleh suatu aset ter tentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinja man yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi pendapatan bunga dari investasi sementara dana pinjaman yang belum digunakan; 4.24. Apabila pinjaman t idak secara spesifik digunakan untuk memperoleh aset tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapital isasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh aset tersebut. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dibag i dengan jumlah pinjaman dari suatu periode (tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset tertentu). Jumlah biaya pinjaman y ang dikapitalisasi dalam periode tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinj aman yang terjadi selama periode tersebut. Waktu Kapitalisasi 4.25. Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset dimulai ketika: 1. pengeluaran untuk aset tersebut telah mulai dilakukan; 2. bi aya pinjaman sedang terjadi; dan 3. aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapka n pembangunan atau memproduksi aset tersebut sedang berlangsung. 4.26. Kapitalis asi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama entitas menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produ ksi suatu aset. 4.27. Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivit as untuk memperoleh, membangun atau memproduksi suatu aset sesuai dengan tujuann ya secara substansial telah selesai. 4.28. Apabila pembangunan atau konstruksi s uatu aset dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat se gera digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka jumlah bi aya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 125
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS liabilitas jangka pendek Utang Usaha Definisi 4.29. Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasional. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 4.30. Dasar pengaturan utang usaha antara lain: PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pe ngakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan 4.31. Utang usaha meliputi utang kepada pemasok untuk pengadaan bahan baku dan b ahan pelengkap, bangunan, fasilitas pabrik, mesin, alat-alat fasilitas produksi, instalasi fasilitas produksi, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. 4.32. Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut. S ehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.33. Utang usaha diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesa ikan. 4.34. Utang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran, pelunasan atau dilakukan penyelesaian lainnya. 126 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.35. Utang usaha disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan 4.36. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian jenis dan jumlah ma sing-masing utang usaha; 2. serta utang usaha dengan pihak-pihak berelasi; 3. pe ngungkapan lainnya. 4.37. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur d alam pengungkapan instrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan Db. Persediaan Kr. Utang usaha Pada saat pembayaran Db. Utan g usaha Kr. Kas dan setara kas 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 127
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Pajak Definisi 4.38. Utang pajak adalah pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Dasar Pengaturan 4.39. Dasar pengaturan mengenai utang pajak antara lain adalah PSAK 46: Pajak Pe nghasilan Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5. 4.40. Utang pajak antara lain: utang PPh Pasal 21; utang PPh Pasal 23; utang PPh Pasal 29; utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN); utang Pajak Bumi dan Bangunan (P BB) dan utang pajak lainnya. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.41. Utang pajak diakui pada saat terjadinya transaksi atau kejadian yang telah mewajibkan entitas untuk membayar/menyetor pajak kepada negara. 4.42. 1. 2. 3. 4. 5. Utang pajak berkurang pada saat disetorkan ke kas negara. 4.43. Utang pajak dinilai sebesar: PPh yang dipotong/dipungut tetapi belum diset orkan ke kas negara; PPh Pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT Tahunan; PP N yang dipungut tetapi belum disetor ke kas negara; PBB yang belum dibayar sebes ar SPPT; Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STP dan SK Peninjauan Ke mbali. 128 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.44. Utang pajak disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan 4.45. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian utang pajak berdasarkan jenis pajak yang terutang. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan utang pajak untuk: a. PPh pasal 21 dan 23 Db. Beban yang ter kait Kr. Utang pajak – PPh pasal 21dan 23 Kr. Kas dan setara kas b. PPh pasal 25 D b. Uang muka pajak Kr. Kas dan setara kas PPh Pasal 29 Db. Pajak PPh badan Kr. U ang muka PPh pasal 25 Kr. Utang pajak – PPh pasal 29 c. d. PPN keluaran Db. Kas dan setara kas Kr. PPN keluaran Kr. Pendapatan yang terk ait e. PBB pada saat menerima SPPT Db. Pajak PBB Kr. Utang pajak – PBB 2. Pada saat pembayaran/penyetoran pajak: Db. Utang pajak Kr. Kas dan setara kas Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 129
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Biaya yang Masih Harus Dibayar Definisi 4.46. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah jatuh tempo a tau yang telah diterima manfaatnya oleh entitas tetapi belum dibayar, termasuk b agian biaya yang telah diakru sampai tanggal laporan posisi keuangan namun biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo. Dasar Pengaturan 4.47. Dasar pengaturan untuk biaya yang masih harus dibayar antara lain adalah K erangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan 4.48. Biaya yang masih harus dibayar antara lain: 1. beban langganan seperti lis trik, telepon, air, gas, majalah, surat kabar, dan sejenisnya; 2. beban yang sud ah diterima manfaatnya dan belum dilunasi pada tanggal laporan posisi keuangan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.49. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat entitas menerima manfaat e konomi dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomi ter sebut. 4.50. Biaya yang masih harus dibayar berkurang pada saat dilakukan pembay aran atau pelunasan oleh entitas. 4.51. Biaya yang masih harus dibayar dinilai s ebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan liabilitas tersebut. 130 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.52. pendek. Biaya yang harus dibayar disajikan dalam kelompok liabilitas jangka Pengungkapan 4.53. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian biaya yang masih harus dibayar berdasarkan jenis dan jumlah masing-masing beban; 2. pengungkapan lainn ya. 1. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan Db. Beban yang terkait Kr. Biaya yang masih harus dibayar Pa da saat penyelesaian Db. Biaya yang masih harus dibayar Kr. Kas dan setara kas 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 131
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Definisi 4.54. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang akan jatu h tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pe kerja memberikan jasa. Dasar Pengaturan 4.55. Dasar pengaturan untuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek antara lain adalah PSAK 24: Imbalan Kerja. Penjelasan 1. 2. 3. 4. 4.56. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek meliputi: upah, gaji dan iuran jami nan sosial; cuti berimbalan jangka pendek dimana ketidakhadiran terjadi dalam wa ktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 (dua belas) bulan setel ah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; imbalan nonmoneter u ntuk pekerja, seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi. 4.57. Utang tantiem yang merupakan pembagian insentif kepada direksi dan komisar is ditetapkan oleh RUPS, yang dapat dihitung dari laba bersih dan dibebankan pad a periode yang bersangkutan. 4.58. Utang dana pensiun adalah utang iuran pensiun yang ditanggung oleh entitas, sebagai pemberi kerja, yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada entitas dana pensiun. 4.59. Utang diestimasi imbalan ke rja jangka pendek adalah utang atas imbalan kerja jangka pendek yang waktu dan j umlahnya belum pasti. 4.60. Contoh dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek a ntara lain utang iuran Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) dan iuran Jamsostek ya ng diakru pada tanggal laporan posisi keuangan. 132 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.61. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat pekerja/ pegawai t elah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode. 4.62. Liabilitas imb alan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (undiscounted b asis). 4.63. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek berkurang pada saat diselesa ikan. Penyajian 4.64. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. Pengungkapan 4.65. Entitas harus mengungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas imbalan ker ja jangka pendek berdasarkan jenisnya; 2. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Beban imbalan kerja Kr. Liabilitas imbalan kerja ja ngka pendek Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Kr . Kas dan Setara Kas 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 133
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pendapatan Diterima Dimuka Definisi 4.66. Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubung an dengan penjualan produk yang akan dilakukan oleh entitas di masa depan, tetap i produk tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut. Dasar Pengaturan 4.67. Dasar pengaturan untuk pendapatan diterima dimuka antara lain adalah Keran gka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan 4.68. Pendapatan diterima dimuka berasal dari: 1. pendapatan diterima dimuka seh ubungan dengan penjualan produk seperti uang muka penjualan produk dari pemesan/ pembeli; 2. penyelesaian pesanan akan dilakukan dalam siklus normal operasional entitas. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.69. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya uang dari pihak la in dan entitas belum menyerahkan/memberikan manfaat ekonominya kepada pihak lain tersebut. 4.70. Pendapatan diterima dimuka dinilai sebesar nilai manfaat ekonom i yang belum diserahkan kepada pihak lain. 4.71. Pendapatan diterima dimuka berk urang pada saat diserahkannya produk atau manfaat ekonomi kepada pihak lain atau sejalan dengan berlalunya waktu. 134 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.72. Pendapatan diterima dimuka disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pend ek. Pengungkapan 1. 2. 3. 4.73. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian pendapatan diterima di muka berdasarkan jenis; jumlah masing-masing pendapatan diterima dimuka; pengung kapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat penerimaan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan diterima dimuka Pada saat penyelesaian di akhir periode Db. Pendapatan diterima dimuka Kr. Pendapatan 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 135
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Bank Jangka Pendek Definisi 4.74. Utang bank jangka pendek adalah kewajiban kepada bank atau lembaga keuanga n yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode kurang dari 12 (dua belas) b ulan atau siklus normal operasional entitas yang digunakan untuk pelaksanaan keg iatannya. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 4.75. Dasar pengaturan utang bank jangka pendek antara lain: PSAK 7: Pengungkapa n Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Peny ajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen K euangan: Pengungkapan Penjelasan 4.76. Utang bank jangka pendek merupakan pinjaman kepada bank yang akan diselesa ikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau satu periode pelaporan keuanga n, antara lain terdiri dari kredit modal kerja, kredit restrukturisasi utang, pe njualan wesel bayar jangka pendek kepada bank, dan segala pinjaman jangka pendek lainnya pada bank. 4.77. Komponen suku bunga efektif mencakup bunga kontraktual dan biaya transaksi (biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan pinjama n tersebut, misalnya: provisi, administrasi, perikatan jaminan dan lain-lain). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.78. Pada saat pengakuan awal, utang bank jangka pendek diakui sebesar pokok di kurangi biaya transaksi. 4.79. Selanjutnya, utang bank jangka pendek diukur sebe sar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yan g timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan, kecuali memenuhi syarat dik apitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18. – 4.24.) 136 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.80. Utang bank jangka pendek berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesai an lainnya. Penyajian 4.81. Utang bank jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek . Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.82. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang bank jangka pend ek berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersif at signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk k riteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bun ga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; agunan dan nilai agunan ; pengungkapan lainnya. 4.83. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan in strumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Db. Utang bank jangka pendek - b iaya transaksi Kr. Utang bank jangka pendek Pada akhir periode pelaporan Db. Beb an bunga Kr. Utang bank jangka pendek - biaya transaksi Kr. Kas dan setara kas P ada saat pelunasan Db. Utang bank jangka pendek Kr. Kas dan setara kas 137 2. 3. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Liabilitas Jangka Pendek Lain Definisi 4.84. Liabilitas jangka pendek lain adalah pos yang dimaksudkan untuk menampung liabilitas entitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilit as jangka pendek yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos ter sendiri. Dasar Pengaturan 4.85. Dasar pengaturan untuk liabilitas jangka pendek lain antara lain adalah PS AK 1: Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan 1. 2. 3. 4.86. Liabilitas jangka pendek lain terdiri dari: utang kepada pihak ketiga; uan g titipan; utang lainnya 4.87. Komponen liabilitas jangka pendek lain dengan jumlah yang meterial disajik an dalam pos tersendiri. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.88. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadinya sebesar nilai ya ng harus diselesaikan. 4.89. Liabilitas jangka pendek lain berkurang pada saat d ilakukan pembayaran atau penyelesaian. Penyajian 4.90. Liabilitas jangka pendek lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka p endek. 138 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 4.91. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas jangka p endek lain; 2. jumlah liabilitas jangka pendek lain dengan pihak-pihak berelasi; 3. pengungkapan lain. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan Db. Kas dan setara kas/pos yang terkait Kr. Liabilitas jangk a pendek lain Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas jangka pendek lain Kr. Kas d an setara kas/pos yang terkait 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 139
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS liabilitas jangka panjang Utang Antar Badan Hukum Definisi 4.92. Utang antar badan hukum adalah utang yang timbul sebagai akibat dari trans aksi nonusaha dengan BUMN Perkebunan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 4.93. Dasar pengaturan untuk utang antar badan hukum antara lain: PSAK 7: Pengun gkapan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Inst rumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkap an Penjelasan 4.94. Utang antar badan hukum terdiri dari utang antar badan hukum jangka pendek dan utang antar badan hukum jangka panjang 4.95. Utang antar badan hukum diukur pada nilai wajarnya (pada umumnya nilai nominal). 4.96. Pada umumnya bahwa dala m utang antar badan hukum ini tidak ada komponen biaya transaksi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.97. Utang antar badan hukum diakui sebesar jumlah terutang. 4.98. Utang antar badan hukum berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaia n lainnya. 140 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.99. Utang antar badan hukum jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek, sedangkan utang antar badan hukum jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.100. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang antar badan huk um berdasarkan jenis, umur dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, terma suk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suk u bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; rincian nama pihak -pihak berelasi, dan jumlah utang; pengungkapan lainnya. 4.101. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Kr. Utang antar badan hukum Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bunga Pada saat pembayaran bu nga Db. Utang bunga Kr. Kas dan setara kas Pada saat penyelesaian pokok Db. Utan g antar badan hukum Kr. Kas dan setara kas 141 2. 3. 4. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5. Pada saat pengakuan bagian utang antara badan hukum jangka panjang yang akan jat uh tempo Db. Utang antar badan hukum jangka panjang Kr. Bagian jangka pendek uta ng antar badan hukum jangka panjang Pada saat penyelesaian Db. Bagian jangka pen dek utang antar badan hukum jangka panjang Kr. Kas dan setara kas 6. 142 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Kepada Pemerintah Definisi 4.102. Utang kepada pemerintah adalah utang yang timbul dari pemberian pinjaman oleh pemerintah yang bersumber dari penerusan pinjaman. 4103. Penerusan pinjaman adalah pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri kepada BUMN/entitas ata u yang dipersamakan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 4.104. Dasar pengaturan utang kepada pemerintah antara lain: PSAK 7: Pengungkapa n Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Peny ajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen K euangan: Pengungkapan Penjelasan 4.105. Utang kepada pemerintah yang dimaksud di sini adalah utang yang berasal d ari penerusan pinjaman. 1. 2. 4.106. Penyelesaian utang kepada pemerintah dapat berbentuk: pelunasan; penjadwalan kembali yang mengakibatkan perubahan besaran p embayaran pokok utang, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biay a lainnya; perubahan persyaratan baik sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman kecuali jangka waktu pinjaman; dikonversi menjadi penyertaan modal negara (keka yaan negara yang dipisahkan) dengan mengubah utang kepada pemerintah menjadi mod al apabila tidak dapat dilakukan penjadwalan kembali atau perubahan persyaratan, dimana diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah untuk mencatat penyertaan modal negara tersebut; 3. 4. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 143
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5. dihapuskan sebagian atau seluruhnya apabila tidak bisa dijadwalkan kembali, diub ah persyaratan atau dikonversi menjadi penyertaan modal negara, yang diatur sesu ai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.107. Pembayaran angsuran utang kepada pemerintah dibagi menjadi pelunasan poko k utang dan beban bunga. 4.108. Beban bunga yang merupakan bagian dari biaya pin jaman diperhitungkan dengan komponen biaya pinjaman lainnya dengan menggunakan s uku bunga efektif. Komponen suku bunga efektif mencakup bunga kontraktual dan bi aya transaksi (biaya-biaya yang terkait langsung dengan perolehan pinjaman). Apa bila suku bunga kontraktual berbeda dengan suku bunga pasar, maka digunakan suku bunga pasar. 4.109. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dapat dilihat di B ab IV paragraf 4.18 – 4.24. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.110. Pada saat pengakuan awal, utang kepada pemerintah diakui sebesar pokok di kurangi biaya transaksi. 4.111. Selanjutnya, utang kepada pemerintah diukur sebe sar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yan g timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali memenuhi syarat dika pitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18. - 4.24). 4.1 12. Utang kepada pemerintah berkurang pada saat dilunasi atau cara penyelesaian lainnya. Penyajian 4.113. Utang kepada pemerintah disajikan dalam pos liabilitas jangka panjang. 144 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.114. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang kepada pemerint ah berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersif at signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk k riteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bun ga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; rincian nama pihak –pihak berelasi, dan jumlah utang; pengungkapan lainnya. 4.115. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Kr. Utang kepada pemerintah Pada saat pengakuan bagian utang kepada pemerintah yang akan jatuh tempo Db. Utang k epada pemerintah Kr. Bagian jangka pendek utang kepada pemerintah Pada akhir per iode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Utang bunga Pada saat pembayaran bunga Db. Ut ang bunga Kr. Kas dan setara kas 2. 3. 4. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 145
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5. Pada saat penyelesaian a. Pelunasan Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemeri ntah Kr. Kas dan setara kas b. c. Penjadwalan kembali Tidak ada jurnal Konversi menjadi Penyertaan Modal Negara Db. Utang kepada pemerintah Db. Bagian jangka pe ndek utang kepada pemerintah Kr. Penyertaan Modal Negara 6. Penghapusan sebagian atau seluruh Db. Bagian jangka pendek utang kepada pemerint ah Kr. Keuntungan penghapusan utang kepada pemerintah 146 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Bank Jangka Panjang Definisi 4.116. Utang bank jangka panjang adalah utang kepada bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode lebih dari satu tahun atau sat u siklus normal operasional entitas, mana yang lebih panjang yang digunakan untu k pelaksanaan kegiatan entitas. 4.117. Bagian liabilitas jangka panjang yang aka n jatuh tempo adalah bagian dari utang jangka panjang yang telah jatuh tempo dal am periode berjalan atau akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bu lan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 4.118. Dasar pengaturan utang bank jangka panjang antara lain: PSAK 7: Pengungka pan Pihak-Pihak Berelasi PSAK 26: Biaya Pinjaman PSAK 50: Instrumen Keuangan: Pe nyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan 4.119. Utang bank jangka panjang adalah utang kepada bank atau lembaga keuangan lain yang berjangka panjang, antara lain adalah kredit investasi, kredit pembiay aan bersama, kredit restrukturisasi utang, penjualan wesel bayar jangka panjang kepada bank dan segala pinjaman jangka panjang pada bank lainnya. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.120. Pada saat pengakuan awal, utang bank jangka panjang diakui sebesar pokok dikurangi biaya transaksi. 4.121. Selanjutnya, utang bank jangka panjang diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali memenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18.-4.24). Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 147
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.122. Utang bank jangka panjang berkurang pada saat dilunasi atau cara penyeles aian lainnya. Penyajian 4.123. Utang bank jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panj ang. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4.124. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang jangka panjang serta rincian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersifat signifikan yang da pat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang ; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bunga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; eksposur kredit; eksposur liabilitas; pengun gkapan lainnya. 4.125. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Kas dan setara kas Db. Utang bank jangka panjang biaya transaksi Kr. Utang bank jangka panjang Pada akhir periode pelaporan Db. B eban bunga Kr. Utang bank jangka panjang - biaya transaksi Kr. Utang bunga 2. 148 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. Pada saat pembayaran bunga Db. Utang bunga Kr. Kas dan setara kas Pada saat rekl asifikasi liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek Db. Utang bank j angka panjang Kr. Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang Pada saat pelun asan Db. Bagian jangka pendek utang bank jangka panjang Kr. Kas dan setara kas 4. 5. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 149
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Sewa Pembiayaan Definisi 4.126. Utang sewa pembiayaan adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan (les sor) sebagai akibat perjanjian sewa pembiayaan (finance lease) yang dilakukan ol eh entitas (lessee) untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Dasar Pengaturan 4.127. Dasar pengaturan utang sewa pembiayaan antara lain adalah PSAK 30: Sewa. Penjelasan 4.128. Utang sewa pembiayaan timbul dari perjanjian sewa yang diklasifikasikan d alam sewa pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III paragraf 3.337. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.129. Utang sewa pembiayaan diakui pada saat awal masa sewa. 4.130. Utang sewa pembiayaan diakui sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum atau nilai wajar as et sewaan (jika lebih rendah). 4.131. Pembayaran utang sewa pembiayaan dibagi me njadi pelunasan pokok dan beban bunga. 4.132. Beban bunga yang memenuhi persyara tan dapat dikapitalisasi ke aset yang terkait sebagaimana dijelaskan pada Bab IV paragraf 4.18-4.24. Penyajian 4.133. Utang sewa pembiayaan disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. 150 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4.134. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rekonsiliasi antara total pem bayaran sewa minimum di masa mendatang pada tanggal laporan posisi keuangan, den gan nilai kininya; total pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut: a. sam pai dengan satu tahun; b. lebih dari satu tahun sampai lima tahun; c. lebih dari lima tahun. sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut; tot al perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa di masa mendatang dari kontrak s ewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal laporan posisi keuangan; des kripsi umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tetapi tidak terba tas pada, hal berikut: a. dasar penentuan sewa kontinjen; b. ada tidaknya klausu l-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi be serta syarat-syaratnya; dan c. pembatasan-pembatasan dalam perjanjian sewa. peng ungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat perolehan Db. Aset tetap Kr. Utang sewa pembiayaan Reklasifikasi ke li abilitas jangka pendek Db. Utang sewa pembiayaan Kr. Bagian jangka pendek dari u tang sewa pembiayaan Saat pembayaran angsuran Db. Bagian jangka pendek dari utan g sewa pembiayaan Db. Beban bunga Kr. Kas dan setara kas 2. 3. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 151
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Utang Medium Term Note dan Obligasi Definisi 4.135. Medium term note (MTN) adalah surat utang jangka menengah yang mencermink an kewajiban kontraktual entitas untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. 4.136. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang mencerminkan kewajiban kont raktual entitas untuk membayar bunga dan pokok. 4.137. Nilai par adalah nilai ya ng tertera (nilai pokok) dalam instrumen obligasi ketika diterbitkan. 4.138. Pre mium adalah jumlah lebih harga jual obligasi daripada nilai par. 4.139. Diskonto adalah jumlah kurang harga jual obligasi daripada nilai par. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 4.140. Dasar pengaturan utang MTN dan obligasi antara lain: PSAK 26: Biaya Pinja man PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakua n dan Pengukuran PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan 4.141. Utang MTN dan obligasi merupakan liabilitas keuangan yang dikategorikan s ebagai liabilitas lain (amortized cost). 4.142. Utang MTN dan obligasi diukur se besar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. 1. bia ya-biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung termasuk dalam biaya perolehan diamortisasi tersebut, misalnya biaya legal, penjamin emisi, dan seba gainya; 152 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. 3. premium atau diskonto termasuk dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi; s uku bunga efektif ditentukan saat awal penerbitan MTN dan obligasi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.143. Pada saat pengakuan awal, utang MTN dan obligasi diakui sebesar pokok dik urangi biaya transaksi dan diskonto/premium. 4.144. Selanjutnya, utang MTN dan o bligasi diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efekt if. Beban bunga yang timbul diakui sebagai beban pada periode berjalan kecuali m emenuhi syarat dikapitalisasi (lihat bagian biaya pinjaman dalam Bab IV paragraf 4.18.- 4.24). 4.145. Utang MTN dan obligasi berkurang pada saat dilunasi atau c ara penyelesaian lainnya. Penyajian 4.146. Utang MTN dan obligasi disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang . Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4.147. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: rincian utang kepada pemerint ah berdasarkan jenis dan jumlah; cakupan dan sifat, termasuk kondisi yang bersif at signifikan yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa mendatang; kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk k riteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan; eksposur risiko suku bun ga, termasuk tanggal jatuh tempo dan suku bunga efektif; eksposur kredit; ekspos ur liabilitas; pengungkapan lainnya. 153 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.148. Entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang diatur dalam pengungkapan i nstrumen keuangan secara umum pada Bab II paragraf 2.93. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal a. Dijual pada nilai par Db. Kas dan setara kas Db. Uta ng MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par) b. Di jual pada premium Db. Kas dan setara kas Db. Utang MTN dan obligasi – biaya transa ksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par) Kr. Utang MTN dan obligasi – premium Di jual pada diskonto Db. Kas dan setara kas Db. Utang MTN dan obligasi– diskonto Db. Utang MTN dan obligasi– biaya transaksi Kr. Utang MTN dan obligasi (nilai par) c. 2. Pada akhir periode pelaporan a. Dijual pada nilai par Db. Beban bunga Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang bunga b. Dijual pada premium Db. Beba n bunga Db. Utang MTN dan obligasi – premium Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya tran saksi Kr. Utang bunga c. Dijual pada diskonto Db. Beban bunga Kr. Utang MTN dan obligasi– diskonto Kr. Utang MTN dan obligasi – biaya transaksi Kr. Utang bunga 154 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 3. Pada saat pembayaran Db. Utang bunga Kr. Kas dan setara kas Pada saat penyisihan dana kepada sinking fund Db. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian da ri aset tidak lancar lain) Kr. Kas dan setara kas Pada saat direklasifikasi menj adi liabilitas jangka pendek Db. Utang MTN dan obligasi Kr. Bagian utang MTN dan obligasi yang akan jatuh tempo Pada saat pelunasan Db. Bagian utang MTN dan obl igasi yang akan jatuh tempo Kr. Kas dan setara kas – sinking fund (sebagai bagian dari aset tidak lancar lain) 4. 5. 6. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 155
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Liabilitas Imbalan Kerja Jangka panjang Definisi 4.149. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah liabilitas atas imbalan ke rja yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelap oran saat pekerja memberikan jasa. Dasar Pengaturan 4.150. Dasar pengaturan liabilitas imbalan kerja jangka panjang antara lain adal ah PSAK 24: Imbalan Kerja. Penjelasan 4.151. Imbalan kerja jangka panjang meliputi: 1. tunjangan pensiun; 2. imbalan p asca kerja lainnya, seperti tunjangan kesehatan jangka panjang, asuransi jiwa ja ngka panjang. 4.152. Program imbalan kerja jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai iuran pasti atau imbalan pasti tergantung dari substansi ekonomis progr am tersebut. 4.153. Karakteristik dalam program iuran pasti adalah: kewajiban hu kum atau kewajiban konstruktif entitas terbatas pada jumlah yang disepakati seba gai iuran kepada dana (entitas terpisah); 2. jumlah imbalan kerja yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada program imbalan pasca kerja atau perusahaan asuransi ditambah dengan hasil investasinya; 3. risiko aktuarial dan risiko investasi dit anggung oleh pekerja. 1. 4.154. Karakteristik dalam program imbalan pasti adalah : 1. kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun matan pekerja; 2. risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh entitas. 4.155. Liabilitas imbalan jangka panjang dalam program imbalan pasti di hitung dengan “projected unit credit“. 156 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.156. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui s aat pekerja/pegawai telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode. 4.157. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskont o (discounted amount). 4.158. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang berkurang saat dibayarkan. 4.159. Keuntungan atau kerugian aktuarial dari program imbalan pasti diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Penyajian 4.160. Liabilitas imbalan jangka kerja panjang disajikan dalam kelompok liabilit as jangka panjang. Pengungkapan 4.161. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang berdasarkan jenisnya. 2. jika menggunakan program iuran pa sti, entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. 3. jika menggunakan program imbalan pasti, entitas harus mengungkapkan in formasi berikut: a. kebijakan akuntansi entitas dalam mengakui keuntungan dan ke rugian aktuarial; b. gambaran umum mengenai program; c. rekonsiliasi aset dan li abilitas yang diakui di laporan posisi keuangan, setidaknya menunjukkan: 1) nila i kini liabilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruh nya tidak didanai; 2) nilai kini (sebelum dikurangi nilai wajar aset program) li abilitas imbalan pasti per tanggal laporan posisi keuangan yang seluruhnya atau sebagian didanai; 3) nilai wajar setiap aset program per tanggal laporan posisi keuangan; Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 157
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS d. e. f. g. h. 4) nilai bersih keuntungan dan kerugian aktuarial yang tidak diakui di laporan p osisi keuangan; 5) biaya jasa lalu yang diakui di laporan posisi keuangan; 6) ju mlah yang tidak diakui sebagai aset, karena pembatasan; 7) nilai wajar pada tang gal laporan posisi keuangan hak penggantian yang diakui sebagai aset; dan 8) jum lah lain yang diakui dalam laporan posisi keuangan. jumlah yang termasuk dalam n ilai wajar aset program: 1) tiap kategori instrumen keuangan yang diterbitkan ol eh entitas; 2) properti atau aset lain yang digunakan oleh entitas. rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih liabilitas (aset) selama suatu periode di laporan posisi keuangan; total beban yang diakui di laporan laba rugi komprehens if untuk setiap hal berikut dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi y ang didalamnya terdapat: 1) biaya jasa kini; 2) biaya bunga; 3) hasil yang dihar apkan dari aset program; 4) hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diak ui sebagai aset; 5) keuntungan dan kerugian aktuarial; 6) biaya jasa lalu; 7) da mpak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian. hasil aktual dari aset program, s ama baiknya dengan hasil aktual atas hak penggantian yang diakui sebagai aset; a sumsi aktuarial utama yang digunakan per tanggal laporan posisi keuangan, termas uk, jika dapat diterapkan: 1) tingkat diskonto; 2) tingkat hasil yang diharapkan dari setiap aset program untuk periode-periode penyajian laporan keuangan; 3) t ingkat hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset untuk periode yang di sajikan dalam laporan keuangan; 4) tingkat kenaikan gaji yang d iharapkan (dan perubahan dari indeks atau variabel lain yang dirinci dalam keten tuan formal atau konstruktif sebuah program sebagai dasar dari kenaikan imbalan di masa mendatang); 158 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4. 5) tingkat tren biaya kesehatan; dan 6) asumsi aktuarial material lainnya yang d ipergunakan; 7) setiap asumsi aktuarial dalam angka absolut (sebagai contoh dala m persentase absolut) dan tidak hanya sebagai selisih persentasepersentase atau variabel-variabel lainnya. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Beban imbalan kerja Kr. Liabilitas imbalan jangka p anjang Pada saat penyelesaian Db. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Kr. Kas dan setara kas 2. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 159
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Provisi Definisi 4.162. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. 4.163. Pr ovisi adalah liabilitas entitas yang jumlah dan waktunya belum pasti serta diben tuk untuk estimasi pengeluaran dalam jangka pendek (diperkirakan akan diselesaik an dalam jangka waktu satu siklus normal operasi entitas atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan). 4.164. Provisi jangka panjang adalah liabilitas entitas yang jumlah dan waktunya belum pasti yang dibentuk untuk estimasi pengeluaran dalam jangka panjang (diperkiraka n akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus normal operasi ent itas atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari ta nggal laporan posisi keuangan). 4.165. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang tim bul dari: 1. suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit); 2. peraturan perund ang-undangan; atau 3. pelaksanaan produk hukum lainnya. 4.166. Kewajiban konstru ktif adalah kewajiban yang timbul dari entitas yang dalam hal ini: 1. berdasarka n praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan 2. akibatnya, entitas telah m enciptakan ekspektasi valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan ta nggung jawab tersebut. Dasar Pengaturan 4.167. Dasar pengaturan untuk provisi antara lain adalah PSAK 57: Provisi, Liabi litas Kontijensi dan Aset Kontijensi 160 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penjelasan 4.168. Provisi jangka pendek diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibu at estimasi andal) karena provisi tersebut merupakan kewajiban kini dan kemungki nan besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan k ewajiban tersebut, dimana penyelesaian kewajiban tersebut akan dilakukan dalam j angka pendek. 4.169. Penyelesaian liabilitas dalam jangka pendek apabila: 1. dip erkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus normal operasi entita s; atau 2. jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal lapo ran posisi keuangan. 4.170. Penyelesaian liabilitas dalam jangka panjang terjadi apabila: 1. diperkirakan akan diselesaikan lebih dari jangka waktu satu siklus normal operasi entitas; atau 2. jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (du a belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. 4.171. Liabilitas kontijens i tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan karena liabilita s kontijensi tersebut merupakan salah satu dari berikut ini: 1. kewajiban potens ial karena belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbul kan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; atau 2. kewajiban k ini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan (karena tidak besar kemungkinannya (n ot probable) bahwa penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sum ber daya atau yang mengandung manfaat ekonomi karena estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat). 4.172. Kewajiban kini, dalam per istiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiba n kini jika, setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir perio de pelaporan. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 161
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.173. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa men gikat. Dalam peristiwa mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis se lain kewajiban yang timbul dari persitiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika: 1. penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum; atau 2. dalam kasus kewajiban konstruktif, suatu peristiwa (mungkin berupa tidakan entitas) menciptakan ekspek tasi yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertangung jawab terhadap kew ajiban tersebut. 4.174. Suatu peristiwa tidak segera menimbulkan kewajiban konst ruktif. Namun dikemudian hari peristiwa tersebut dapat menimbulkan kewajiban kos ntruktif karena peraturan perundang-undangan atau tindakan entitas. 4.175. Arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap sebagai suatu “kemungk inan besar” jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada ke mungkinan tidak terjadinya. 4.176. Apabila tidak terdapat kemungkinan besar bahw a kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontijensi. Pen gungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika arus keluar sumber daya yang menga ndung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.177. Provisi harus diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi: 1. entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebaga i akibat peristiwa masa lalu; 2. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban terseb ut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan 3. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. 4.178. Pro visi diakui sebesar peritungan hasil estimasi terbaik. 4.179. Provisi harus dite laah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan esti masi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. 162 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.180. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. 4.181. Provisi jangka panjang pengukurannya menggunakan present value, selama masa atau berlalunya waktu akan diakui sebagai beban bunga. Penyajian 4.182. Provisi jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek, sedangkan provisi jangka panjang disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panj ang. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 4.183. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: nilai tercatat pada awal dan akhir periode; provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada; jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang t erjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan; jumlah yang belu m digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan; dan peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. 4.184. Entitas juga harus mengungkapkan: uraian singkat mengenai karakteristik k ewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi; 2. indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asum si utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan; 3. jumlah estimasi pengg antian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. 1. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 163
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan provisi jangka pendek Db. Beban/pos yang terkait Kr. Provisi jangka pendek Pada saat penyelesaian Db. Provisi jangka pendek Kr. Kas atau set ara kas Pada saat pengakuan provisi jangka panjang Db. Beban yang terkait Kr. Pr ovisi jangka panjang Pada akhir periode pelaporan Db. Beban bunga Kr. Provisi ja ngka panjang Pada saat reklasifikasi menjadi provisi jangka pendek Db. Provisi j angka panjang Kr. Provisi jangka pendek Pada saat penyelesaian Db. Provisi jangk a pendek Kr. Kas atau setara kas Apabila terjadi selisih jumlah penyelesaian den gan jumlah estimasi maka diakui sebagai penambah atau pengurang beban periode be rjalan. 2. 3. 4. 5. 6. 164 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Liabilitas Jangka Panjang Lain Definisi 4.185. Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tida k dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada d an tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Dasar Pengaturan 4.186. Dasar pengaturan mengenai liabilitas jangka panjang lain antara lain adal ah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Penjelasan 4.187. Liabilitas jangka panjang lain dimaksudkan untuk menampung liabilitas ent itas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas jangka panj ang yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Apab ila jumlahnya material, maka disajikan dalam pos tersendiri. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.188. Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadinya liabilitas seb esar nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain unt uk menyelesaikan liabilitas tersebut. 4.189. Liabilitas jangka panjang lain berk urang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan. Penyajian 4.190. Liabilitas jangka panjang lain disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 165
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 1. 2. 4.191. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yaitu: jumlah dan rincian liab ilitas jangka panjang; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat pengakuan awal Db. Beban/pos yang terkait Kr. Liabilitas jangka panjan g lain Pada saat direklasifikasi menjadi liabilitas jangka pendek Db. Liabilitas jangka panjang lain Kr. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo Pada saat penyelesaian Db. Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh temp o Kr. Kas dan setara kas 2. 3. 166 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS akuntansi ekuitas Pengertian dan Karakteristik 4.192. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas setelah dikurangi s emua liabilitas. 4.193. Bentuk kepemilikan dapat ditunjukkan dengan bukti kepemi likan berupa saham atau bukti kepemilikan lainnya. 4.194. Meskipun ekuitas didef inisikan sebagai residual, unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan menjadi pos-p os ekuitas. Misalnya, dalam perseroan terbatas, setoran pemegang saham, saldo la ba, penyisihan saldo laba, dan penyisihan pemeliharaan modal yang disajikan dala m pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambi lan keputusan pengguna laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pem batasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagi kan atau menggunakan ekuitas. 4.195. Pembentukan cadangan diharuskan oleh peratu ran perundangundangan yang berlaku untuk memberikan perlindungan tambahan kepada entitas terhadap kerugian yang terjadi. Pemindahan ke cadangan tersebut lebih m erupakan penyisihan saldo laba daripada beban. Eksistensi dan besarnya cadangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ini merupakan informasi yang r elevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan . 4.196. Jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Ekuitas entitas antara lain terdiri atas: 1 . Modal disetor. 2. Tambahan modal disetor. 3. Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali. 4. Pendapatan komprehensif lain. 5. Saldo laba. 6. Kepentingan non pengendali. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 167
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Modal Disetor Definisi 4.197. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Das ar. 4.198. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima entitas dari p emilik sebesar nilai nominal saham. Dasar Pengaturan 4.199. Dasar pengaturan mengenai modal disetor antara lain: 1. Undang-Undang nom or 40 tahun 2007 tentang Perseroan T erbatas. 2. PSAK 50 (revisi 2010): Instrume n Keuangan: Penyajian 3. PSAK 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungkapan Penjelasan 4.200. Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemilik. 4.201. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan: 1. juml ah uang yang diterima; 2. nilai wajar aset nonkas yang diterima. 4.202. Penguran gan modal disetor dicatat berdasarkan: 1. jumlah uang yang dibayarkan; 2. nilai wajar aset nonkas yang diserahkan. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.203. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemilik baik berupa dana kas maupun aset nonkas. 168 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 4.204. Penambahan modal disetor diukur dengan cara: 1. setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima; 2. setoran modal berupa aset nonkas dinilai s ebesar nilai wajar aset nonkas yang diterima; 3. pengurangan modal disetor dinil ai sebesar: a) kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS ; b) jumlah uang yang dibayarkan untuk penebusan atau penarikan kembali kepada p emilik; c) nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk penebusan atau penarika n kembali kepada pemilik. Penyajian 4.205. Modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 4.206. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: modal dasar, modal yang ditem patkan, dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham; hak dan keist imewaan pemilik sebagai pemegang saham; perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan; saham beredar yang diperoleh kembali. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pada saat penyetoran modal oleh pihak ketiga dalam bentuk kas/bank sebesar nilai nominal: Db. Kas dan setara kas Kr. Modal disetor Penyetoran modal dalam bentuk aset nonkas Db. Aset yang diterima (nilai wajar) Kr. Modal disetor Pengurangan modal disetor akibat adanya kerugian Db. Modal disetor Kr. Saldo laba 2. 3. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 169
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Tambahan Modal Disetor Definisi 4.207. Tambahan modal disetor adalah selisih lebih dari nilai nominal saham yang telah diterima entitas dari pemilik. Dasar Pengaturan 4.208. Dasar pengaturan mengenai tambahan modal disetor adalah: 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan T erbatas. 2. PSAK 50 (revisi 2010): Inst rumen Keuangan: Penyajian 3. PSAK 60 (revisi 2010): Instrumen Keuangan: Pengungk apan Penjelasan 4.209. Tambahan modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemilik. 4.210. Pos tambahan modal disetor terdiri dari berb agai macam unsur penambah modal, agio saham, dan selisih perolehan dari pelepasa n saham treasuri. 4.211. Biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham merupakan p engurang agio saham. 4.212. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 4.213. Tambahan modal disetor (agio saham) diakui pada saat penerimaan setoran m odal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset nonkas. 4.214. Tambahan modal disetor (agio saham) diakui sebesar selisih antara jumlah yang diterima da n nilai nominal saham. 170 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.215. Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Pengungkapan 4.216. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. agio saham; 2. selisih per olehan dan pelepasan saham treasuri; dan 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal Db. Kr. Kr. Kas dan setara kas Modal disetor Tambahan modal disetor - agio saham Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 171
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Selisih Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali Definisi 4.217. Entitas sepengendali adalah entitas yang secara langsung atau tidak langs ung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh at au berada di bawah pengendalian yang sama. 4.218. Kombinasi bisnis entitas sepen gendali adalah kombinasi bisnis yang semua entitas atau bisnis yang bergabung, p ada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum maupun sesudah komb inasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara. 4.219. Selisih kombi nasi bisnis entitas sepengendali adalah selisih antara harga pengalihan dan juml ah tercatat setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Dasar Pengaturan 4.220. Dasar pengaturan untuk selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali anta ra lain adalah PSAK 38: Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Penjelasan 4.221. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah transaksi pengalih an aset, liabilitas, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara piha k-pihak (perorangan, perseroan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsun g atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau di kendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. 4.222. Pengalihan a set, liabilitas atau instrumen kepemilikan lainnya termasuk dalam kategori kombi nasi bisnis apabila yang dialihkan merupakan suatu bisnis. 172 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.223. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan kepada a tau dari entitas sepengendali. 4.224. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis e ntitas sepengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali. 4.225. Saldo pos selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dapat berubah pada saat adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama. Penyajian 4.226. Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan s ebagai pos tersendiri dalam kelompok ekuitas. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4.227. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: nama dan penjelasan entitas a tau bisnis yang berkombinasi penjelasan hubungan kesepengendalian; tanggal efekt if transaksi; operasi atau kegiatan bisnis yang dihentikan/dijual akibat kombina si bisnis; kepemilikan entitas/bisnis yang ditransfer serta jenis dan imbalan ya ng terjadi; nilai tercatat bisnis yang terkombinasikan serta selisih antara nila i tersebut dengan jumlah imbalan yang diberikan; pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan; pengungkapan lainnya. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 173
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal Db Kr. Kr. Kr. Db. Db. Kr. Kr. Aset yang diperoleh Liabilitas yang diambil alih Selisih kombinasi bisnis entita s sepengendali Kas dan setara kas Aset yang diperoleh Selisih kombinasi bisnis e ntitas sepengendali Liabilitas yang diambil alih Kas dan setara kas 174 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pendapatan Komprehensif Lain Definisi 4.228. Pendapatan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban termasuk penyesu aian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi. Dasar Pengaturan 4.229. Dasar pengaturan mengenai pendapatan komprehensif lain antara lain: 1. PS AK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing; 2. PSAK 12: Bagian Partisipasi dala m Ventura Bersama; 3. PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi; 4. PSAK 24: Imba lan Kerja; 5. PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran; Penjelasan 1. 2. 3. 4. 4.230. Pendapatan komprehensif lain entitas terdiri dari: selisih penilaian aset keuangan kategori AFS (investasi jangka pendek dan investasi pada entitas lain) ; selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; keuntungan ata u kerugian aktuarial dari program pensiun imbalan pasti; bagian pendapatan kompr ehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama. 4.231. Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan komprehensif lain di atas terdapa t dalam bagian yang terkait. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.232. Pengakuan dan pengukuran setiap komponen pendapatan komprehensif lain men gacu pada pengakuan dan pengukuran pos-pos terkait. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 175
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.233. Pendapatan komprehensif lain disajikan di kelompok ekuitas. Pengungkapan 4.234. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian pendapatan komprehensif lain. Ilustrasi Jurnal 4.235. Ilustrasi jurnal mengacu pada ilustrasi jurnal pos-pos terkait. 176 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Saldo Laba Definisi 4.236. Saldo laba adalah laba bersih setelah pajak yang belum didistribusikan ya ng terdiri dari cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba yang belum ditentukan p enggunaannya. Dasar Pengaturan 4.237. Dasar pengaturan untuk saldo laba antara lain: 1. 2. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Anggaran dasar atau anggaran rumah tan gga yang mengatur pembagian laba. Penjelasan 4.238. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal disetor. 4 .239. Saldo laba tahun lalu tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pospos yan g seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan, misalnya tantiem dan bonus. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.240. Laba atau rugi periode berjalan diklasifikasikan ke saldo laba pada akhir periode pelaporan. 4.241. Dividen diakui sebagai pengurang saldo laba. Penyajian 4.242. Saldo laba disajikan sebagai pos tersendiri dalam kelompok ekuitas. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 177
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 4.243. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. penjelasan jenis, tujuan, jumlah, untuk setiap alokasi saldo laba; 2. dasar pelaksanaan pendistribusian sa ldo laba; 3. pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba Db. Ikhtisar laba rugi Kr. Saldo la ba Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba Db. Saldo rugi Kr. Ikhtisar laba rugi Pada saat alokasi saldo laba a) Pada saat diumumkan Db. Saldo laba Kr. Cad angan umum Kr. Utang dividen b) Pada saat dibayar Db. Utang dividen Kr. Kas dan setara kas 2. 3 178 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Kepentingan Nonpengendali Definisi 4.244. Kepentingan nonpengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat di atribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Dasar Pengaturan 4.245. Dasar pengaturan mengenai kepentingan nonpengendali antara lain: 1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Ke uangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri; 3. PSAK 22 (revisi 2010): Kombinasi Bisnis; Penjelasan 4.246. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuan gan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. 4.247. Kepenting an nonpengendali timbul dalam laporan keuangan konsolidasian. 4.248. Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak terdiri dari: 1. jumlah kepentingan n onpengendali pada tanggal kombinasi awal; 2. bagian kepentingan nonpengendali at as perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis tersebut. 4.249. Saat kombin asi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur berdasarkan nilai wajar atau propor si aset neto. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 4.250. Kepentingan nonpengendali diakui pada saat kombinasi bisnis sebesar nilai wajar atau proporsi aset neto serta perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi b isnis. Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas 179
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 4.251. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas terpisah dari ekuitas pemi lik entitas induk. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 4.252. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: jumlah kepentingan nonpengend ali pada tanggal kombinasi awal; bagian kepentingan nonpengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis. nilai kepentingan nonpengendali untuk m asing-masing entitas anak; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal Db. Kr. Kr. Kr. Aset yang terkait Liabilitas yang terkait Investasi pada entitas anak Kepentinga n nonpengendali 180 Bab IV: Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas
Bab V LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF pengertian 5.1. Laporan laba rugi komprehensif disajikan secara berjenjang. Laporan laba ru gi komprehensif yang disajikan secara berjenjang menyajikan beban berdasarkan fu ngsinya sebagai harga pokok penjualan, beban kegiatan usaha, dan beban kegiatan bukan usaha. Penyajian dengan metode ini memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan. Namun demikian, di sisi lain alokasi biaya ke masing-masing fungsi merupakan proses arbitrase dan membutuhkan banyak pertimba ngan. 5.2. Pedoman ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi k omprehensif dalam satu bentuk laporan. penghasilan 5.3. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatk an kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. 5.4. Penghasilan meliputi: 1. pendapatan yaitu penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivita s entitas yang biasa, seperti: penghasilan dari penjualan tanaman perkebunan; da n 2. keuntungan yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan da n mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksaan aktivitas entitas yan g biasa, seperti keuntungan penjualan aset tetap. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 181
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5.5. Penghasilan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti keuntu ngan dari penilaian aset keuangan dalam kategori FVTPL. 5.6. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika kenaikan manfaat ekonomi di masa datan g yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti bahwa pengakuan penghasilan terj adi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan liabilitas. 182 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pendapatan Usaha Definisi 5.7. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang diseb utkan dalam anggaran dasar. Dasar Pengaturan 5.8. Dasar pengaturan pendapatan usaha antara lain adalah PSAK 23: Pendapatan Penjelasan 5.9. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berkaitan langsung dengan produk ut ama entitas dan produk turunannya, atau pendapatan yang berkaitan langsung denga n aktivitas perkebunan sebagaimana yang disebutkan dalam anggaran dasar. 5.10. P roduk utama, antara lain terdiri dari: komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, tembakau, kakao, kopi, dan kina. 5.11. Produk turunan adalah produk turunan dari produk utama, antara lain, produk turunan dari komoditi kelapa sawit, karet, te h, tebu, tembakau, kakao, kopi, dan kina. 5.12. Apabila terjadi perubahan anggar an dasar entitas yang mencakup juga aktivitas di luar bidang perkebunan, maka pe ndapatan usaha dapat meliputi pendapatan yang berasal dari aktivitas nonperkebun an atau turunannya. Misalnya, pendapatan dari aktivitas di bidang properti, kawa san industri, atau pertambangan. 5.13. ekspor. 5.14. Penjualan ekspor adalah pen jualan yang didukung oleh dokumen Penjualan lokal adalah penjualan selain penjua lan ekspor. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 183
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penjualan Barang 5.15. Penjualan barang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. FOB shipping point ya itu penjualan diakui pada saat entitas menyerahkan barang yang dijual kepada per usahaan pengiriman; atau 2. FOB destination yaitu penjualan diakui pada saat bar ang diterima pembeli. 5.16. Syarat-syarat pengakuan penjualan barang yaitu: 1. a danya pemindahan manfaat dan risiko kepemilikan atas barang kepada pembeli dan p enjual tidak mengendalikan barang tersebut; 2. besar kemungkinan adanya aliran m anfaat ekonomi ke penjual; dan 3. pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal . 5.17. Pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang terjadi saat: 1. bersam aan waktunya dengan pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang; atau 2. pada saat yang berbeda dengan pemindahan hak milik atau pemindahan peng uasaan atas barang. 5.18. Jika entitas menahan risiko signifikan atas kepemilika n barang, maka tidak terjadi suatu penjualan dan pendapatan tidak diakui. Misaln ya, penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapat an pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan. 5.19. Jika en titas menahan risiko tidak signifikan atas kepemilikan barang, maka terjadi penj ualan dan pendapatan diakui. Misalnya, entitas menahan hak milik atas barang sem ata-mata untuk melindungi kolektibilitas dari jumlah yang jatuh tempo. Penjualan Jasa 5.20. Persyaratan pengakuan penjualan jasa meliputi: 1. tingkat penyelesaian dap at diukur secara andal; 2. besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh; dan 3. pendapatan dan biaya dapat diukur secara andal. 5.21. Jika hasil transaksi p enjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, maka pendapatan yang diakui h anya yang berkaitan dengan biaya yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. 184 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5.22. Namun, jika kecil kemungkinan biaya tersebut dapat diperoleh kembali, maka pendapatan tidak diakui dan biaya tersebut diakui sebagai beban. Aliran Manfaat Ekonomi 5.23. Pendapatan usaha diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi dari transa ksi penjualan akan mengalir ke entitas. 5.24. Kadang-kadang kemungkinan hal ters ebut terjadi sangat kecil sampai imbalan diterima atau ketidakpastian dihilangka n. Keandalan Pengukuran Pendapatan dan Biaya 5.25. Pendapatan dan beban diakui secara bersamaan (matching revenue and expense ). 5.26. Beban biasanya dapat diukur dengan andal jika kondisi lain untuk pengak uan pendapatan yang berkaitan dapat dipenuhi. 5.27. Pendapatan tidak dapat diaku i bila beban yang berkaitan tidak dapat diukur dengan andal. Penjualan Ekspor 5.28. Dalam hal penjualan ekspor maka dicatat berdasarkan kurs transaksi Bank In donesia pada tanggal transaksi. Pembayaran secara Tangguhan 5.29. Penjualan dengan pembayaran secara tangguhan diukur sebesar nilai kininya. Selisih antara harga jual dan nilai kini merupakan pendapatan bunga yang diakui secara bertahap sampai dengan jatuh tempo pembayaran. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 185
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Agen atau Prinsipal 5.30. Dalam hal terdapat kerjasama antara entitas dan entitas lain, entitas dapa t bertindak sebagai prinsipal atau agen secara substansi. Entitas bertindak seba gai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan atas penjuala n barang atau jasa. Sebaliknya jika tidak menanggung dampak manfaat dan risiko s ignifikan, maka entitas bertindak sebagai agen. 1. 2. 3. 4. 5.31. Kriteria entit as bertindak sebagai prinsipal antara lain: adanya tanggung jawab utama dalam pe nyediaan barang atau jasa; adanya kebebasan dalam menentukan harga; adanya kewaj iban menanggung risiko persediaan; adanya kewajiban menanggung risiko kredit. 5.32. Contoh kriteria entitas bertindak sebagai agen yaitu jika imbalan yang dit erima telah ditetapkan sebelumnya (imbalan tetap per transaksi atau presentase t ertentu dari jumlah tagihan). 5.33. Entitas harus mengidentifikasi untuk setiap transaksi apakah bertindak sebagai agen atau prinsipal. Apabila entitas bertinda k sebagai prinsipal, maka entitas mengakui pendapatan dengan basis bruto (gross) . Sebaliknya, apabila entitas bertindak sebagai agen, maka entitas mengakui pend apatan dengan basis neto (net). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Penjualan barang 5.34. Penjualan barang diakui pada saat terjadinya pengalihan h ak atas barang yang dijual tersebut sesuai dengan perjanjian yaitu sebagai berik ut: 1. FOB shipping point pada saat barang diserahkan kepada perusahaan pengirim an; 2. FOB destination pada saat barang diterima oleh pembeli. 5.35. Penjualan d iukur sebesar jumlah tagihan dikurangi diskon, pengembalian, dan kewajiban lain yang harus dipenuhi di masa mendatang sehubungan dengan penjualan barang tersebu t. 186 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5.36. Penjualan produk sampingan diakui secara terpisah dan tidak diperkenankan untuk mengurangi beban pokok penjualan produk utama. 5.37. Dalam hal penjualan d ilakukan secara terpusat melalui entitas lain, maka pengakuan penjualan dilakuka n sesuai persyaratan pengakuan penjualan barang Penjualan jasa 5.38. Penjualan j asa diakui pada saat penyelesaian pemberian jasa sebesar jumlah yang setara deng an penyelesaian pekerjaan. Penyajian 5.39. Pendapatan usaha disajikan secara neto setelah diskon, pengembalian, dan s ebagainya dalam laporan laba rugi komprehensif. 5.40. Pendapatan usaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif yang dibagi menjadi : 1. penjualan ekspor; 2. penjualan lokal. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.41. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: kebijakan akuntansi yang digun akan dalam pengakuan pendapatan dan metode dalam menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa; rincian penjualan berdasarkan jenis, jumlah, dan pasa r; jumlah penjualan secara bruto dan pos-pos pengurang; penjelasan penjualan yan g dilakukan melalui pemasaran bersama dengan entitas lain; penjualan dengan piha k-pihak berelasi; pengungkapan lainnya. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 187
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Saat pengakuan awal a. Penjualan lokal Db. Piutang usaha Db. Penjualan lokal – dis kon Kr. Penjualan lokal b. Penjualan ekspor Db. Piutang usaha Db. Penjualan eksp or – diskon Kr. Penjualan ekspor Db. Db. Kr. Uang muka penjualan Penjualan lokal – d iskon Penjualan lokal 2. Saat penerimaan barang yang dikembalikan a. Penjualan lokal Db. Penjualan lokal – pengembalian barang Kr. Piutang usaha b. Penjualan ekspor Db. Penjualan ekspor – p engembalian barang Kr. Piutang usaha 3. Saat penyelesaian/pelunasan a. Penjualan lokal Db. Kas dan setara kas Kr. Piutan g usaha b. Penjualan ekspor Db. Kas dan setara kas Kr. Piutang usaha Dapat terja di keuntungan atau kerugian selisih kurs valas. 188 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pendapatan Nonusaha Definisi 5.42. Pendapatan nonusaha adalah semua jenis pendapatan entitas yang berasal dar i aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama entitas, baik pendapatan lain d an keuntungan, termasuk pendapatan bunga dari transaksi pembayaran ditangguhkan. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 5.43. Dasar pengaturan pendapatan nonusaha antara lain: PSAK 23 : Pendapatan PSA K 30: Sewa PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Penjelasan 5.44. Pendapatan nonusaha berasal dari kegiatan di luar aktivitas entitas yang d isebutkan dalam anggaran dasar. 5.45. Pendapatan nonusaha terdiri dari: 1. penda patan selain pendapatan usaha; 2. keuntungan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.46. Pendapatan selain pendapatan usaha terdiri dari: pendapatan sewa; pendapatan jasa giro; pe ndapatan bunga deposito; pendapatan investasi; penjualan nonkomoditi utama; penj ualan produk sampingan. 5.47. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh penyewaan aset tetap, ban gunan atau tanah (properti investasi) yang diklasifikasikan sebagai sewa operasi . 5.48. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan dana rekening giro. 189 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5.49. Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari dana depos ito. 5.50. Pendapatan investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan i nvestasi dalam instrumen keuangan, misalnya obligasi atau saham, seperti pendapa tan bunga dan dividen. 5.51. Keuntungan antara lain terdiri dari: 1. keuntungan penjualan aset tetap; 2. keuntungan penjualan investasi jangka pendek; 3. keuntu ngan selisih kurs mata uang asing. 5.52. Keuntungan lainnya dapat terjadi untuk transaksi-transaksi yang tidak disebutkan di atas. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 5.53. Pendapatan nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi pen galihan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut sebesar hasil neto set elah dikurangi jumlah tercatat aset dan biaya untuk menjual. 5.54. Pendapatan no nusaha dari penjualan jasa diakui pada saat jumlah penjualan diestimasi secara a ndal sebesar tingkat penyelesaian. 5.55. efektif. Pendapatan bunga diakui menggu nakan metode suku bunga 5.56. Pendapatan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayara n ditetapkan. 5.57. Pendapatan sewa operasi diakui dengan dasar akrual sesuai de ngan substansi perjanjiannya. Penyajian 5.58. Pendapatan nonusaha disajikan secara neto dalam laporan laba rugi komprehe nsif. 190 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 5.59. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah pendap atan nonusaha. Ilustrasi Jurnal 1. Pendapatan nonusaha a. Pada saat pengakuan Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan nonusaha b. Pada saat akhir periode Db. Pendapatan yang masih akan diterima Kr. Pendapatan nonusaha Pada saat penerimaan (pada periode berikutnya) Db. Kas dan setara kas Kr. Pendapatan yang masih akan diterima c. 2. Keuntungan Db. Kas dan setara kas Db. Akumulasi penyusutan aset tetap Kr. Aset t etap Kr. Keuntungan penjualan aset tetap Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 191
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS beban 5.60. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dala m bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang meng akibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik. 5.61 . Beban meliputi: 1. beban yang timbul dalam aktivitas entitas yang biasa, misal nya beban usaha; 2. kerugian yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi b eban dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan entitas yang biasa, misalnya kerugian pelepasan aset tetap. 5.62. Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, seperti kerugian yang berasal dari penilaian aset keuangan da lam kategori FVTPL. 5.63. Kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi komprehen sif biasanya disajikan secara terpisah dan disajikan dalam jumlah neto. 5.64. Be ban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi d i masa datang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas t elah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti pengakuan beban terj adi bersamaan dengan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. 5.65. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa datang atau jika sepanjang manfaat ekonomi masa datang tid ak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui sebagai aset. 5.66. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat timbul li abilitas tanpa adanya pengakuan aset. 192 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Beban Pokok Penjualan Definisi 5.67. Beban pokok penjualan adalah biaya suatu produk yang dijual. 5.68. Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi suatu produk yang terdiri da ri biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pr oduksi. 5.69. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan yang menjadi bagian y ang menyatu dari suatu produk jadi dan jumlahnya signifikan dari total biaya pro duksi. 5.70. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam mengubah bahan menjadi produk jadi dan jumlahnya signifikan dari total biaya produksi. 5.71. Biaya overhead produksi adalah biaya selain biaya b ahan langsung atau biaya tenaga kerja langsung yang terjadi dalam proses produks i suatu produk. Dasar Pengaturan 5.72. Dasar pengaturan beban pokok penjualan antara lain adalah PSAK 14: Persedi aan. Penjelasan 5.73. Biaya dapat dibagi menjadi: 1. biaya produksi atau manufakturing (product cost); 2. biaya periode atau nonmanufakturing (period cost). 1. 5.74. Biaya prod uksi terdiri dari: Biaya langsung yaitu: a. biaya bahan baku langsung 1) biaya p ersediaan hasil perkebunan yang ditransfer ke proses produksi selanjutnya (jika bahan baku berasal dari internal entitas), atau biaya perolehan bahan baku (jika bahan baku bukan berasal dari internal entitas); Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 193
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2) biaya bahan baku langsung lainnya atau bahan baku langsung di luar persediaan yang ditransfer atau bahan baku yang diperoleh. b. biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses konversi bahan baku menjadi produk yang siap dijual; 2. Biaya overhead produksi yaitu: a. biay a overhead produksi merupakan biaya overhead yang terjadi dalam unit atau bagian yang terlibat langsung dalam proses produksi, misalnya overhead produksi di uni t/pabrik; b. biaya overhead produksi terdiri dari biaya overhead produksi tetap dan biaya overhead produksi variabel, serta dialokasikan secara sistematis ke pe rsediaan; c. biaya overhead produksi tetap adalah biaya overhead yang relatif ko nstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan d an pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik; d. biaya overhead produksi variab el adalah biaya yang berubah secara langsung mengikuti perubahan volume produksi , seperti bahan tidak langsung dan upah tidak langsung; e. dalam mengalokasikan biaya overhead produksi tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produksi; f. kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkir akan akan tercapai selama suatu periode atau musim dalam keadaan normal, dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas selama pemeliharaan terencana. Tingkat produ ksi aktual dapat digunakan bila mendekati kapasitas normal; g. pembebanan biaya overhead produksi tetap pada setiap unit produk tidak bertambah sebagai akibat d ari rendahnya produksi atau tidak terpakainya kapasitas pabrik. Biaya overhead y ang tidak teralokasi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam periode produksi luar biasa tinggi, biaya overhead yang dialokasikan pada unit produk d iturunkan, agar persediaan tidak dinilai di atas biaya; h. biaya overhead produk si variabel dialokasikan pada unit produk atas dasar penggunaan fasilitas produk si yang sebenarnya. 194 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 5.75. Biaya produksi terkait secara langsung dengan pengaturan mengenai aset tan aman untuk menentukan beban penyusutan aset tanaman semusim dan tahunan yang aka n diubah menjadi biaya perolehan persediaan. 5.76. Biaya produksi terkait persed iaan akan digunakan untuk menentukan biaya persediaan yang akan siap dijual atau digunakan. 5.77. Apabila biaya produksi merupakan biaya produksi untuk menghasi lkan lebih dari satu produk, maka biaya produksi tersebut harus dibebankan kepad a masing-masing produk dengan menggunakan metoda alokasi biaya sesuai kebijakan masing-masing entitas. 5.78. Beban pokok penjualan merupakan biaya produksi untu k produk yang dijual dan dihitung secara perpetual (perpetual system) atau perio dik (periodic system). Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 5.79. Dalam sistem perpetual, beban pokok penjualan diakui pada saat terjadi pen jualan sebesar nilai persediaan yang dijual. 5.80. Dalam sistem periodik, beban pokok penjualan diakui pada secara periodik sebesar selisih antara nilai persedi aan awal dan penambahan persediaan selama periode berjalan dikurangi nilai perse diaan akhir. Penyajian 5.81. Beban pokok penjualan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 5.82. Hal-hal yang harus diungkapkan entitas antara lain: jumlah beban pokok pen jualan untuk penjualan lokal dan ekspor; sistem pencatatan beban pokok penjualan yang digunakan (perpetual atau periodik); rumus biaya persediaan yang digunakan ; metode alokasi biaya untuk joint cost; pengungkapan lainnya. 195 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Ilustrasi Jurnal 1. Sistem perpetual a. Pada saat penjualan Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan Db. Beban pokok penjualan Kr. Persediaan b. Pada saat akhir periode T idak ada jurnal 2. Sistem periodik a. Pada saat penjualan Db. Kas dan setara kas/piutang usaha Kr. Penjualan b. Pada saat akhir periode Db. Persediaan – akhir (sesuai perhitungan) D b. Beban pokok penjualan Kr. Persediaan (penambahan selama periode berjalan) Kr. Persediaan – awal 196 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Beban Usaha Definisi 5.83. Beban usaha adalah beban yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, tetapi tidak dapat dibebankan secara langsung kepada produk atau jasa yang dijual. Dasar Pengaturan 5.84. Dasar pengaturan beban usaha antara lain adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penjelasan 5.85. Beban usaha terdiri dari: 1. beban penjualan; 2. beban umum dan administra si. 5.86. Beban penjualan adalah beban yang timbul terkait dengan aktivitas penj ualan produk, misalnya beban gudang diluar unit produksi, pengiriman barang, pro mosi, marketing fee, beban pemindahan produk ke pembeli dan sebagainya. 5.87. Be ban umum dan administrasi adalah beban yang timbul terkait dengan aktivitas duku ngan dan tidak secara langsung terkait dengan aktivitas produksi atau penjualan, misalnya beban pegawai, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi kan tor pusat, beban asuransi diluar unit produksi, beban sewa kecuali untuk kepenti ngan produksi, beban administrasi, dan beban umum. 5.88. Beban umum dan administ rasi kantor direksi/kantor pusat dan unit usaha/kebun tidak dialokasikan ke aset tanaman/produksi atau persediaan, tetapi langsung dibebankan pada periode terja dinya. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 197
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 5.89. Beban usaha diakui pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa yang meny ebabkan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomis entitas. 5.90. Penyajian Beban usaha diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. 5.91. Beban usaha disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi kompreh ensif. Pengungkapan 5.92. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jumlah dan rincian beban usaha. Ilustrasi Jurnal Db. Kr. Pos beban yang terkait Kas dan setara kas/utang usaha/pos yang terkait 198 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Beban Nonusaha Definisi 5.93. Beban nonusaha adalah adalah beban yang tidak berhubungan dengan pelaksana an usaha atau beban aktivitas pendukung atau bukan aktivitas utama, baik beban l ainnya dan kerugian. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 5.94. Dasar pengaturan beban nonusaha antara lain: PSAK 10: Pengaruh Perubahan K urs Valuta Asing PSAK 16: Aset Tetap PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Penjelasan 5.95. Beban nonusaha terdiri dari beban yang bukan berasal dari aktivitas utama entitas dan kerugian lainnya, misalnya beban administrasi bank dan beban bunga. 5.96. Contoh kerugian lainnya antara lain kerugian yang timbul dari penjualan as et tetap dan investasi jangka pendek, selisih kurs, dan sebagainya. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran 5.97. Beban nonusaha dari penjualan aset diakui pada saat telah terjadi pengalih an risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut (true sale) sebesar jumlah tercatat aset dan biaya untuk menjual setelah dikurangi hasil neto. 5.98. Kerugi an selisih kurs diakui pada saat terjadinya. Penyajian 5.99. Beban nonusaha disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi ko mprehensif. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 199
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengungkapan 5.100. Hal-hal yang harus diungkapkan anatara lain rincian jenis dan jumlah beba n nonusaha. Ilustrasi Jurnal 1. Beban lain a. Pada saat perolehan Db. Beban nonusaha Kr. Kas dan setara kas/beba n yang masih harus dibayar b. Pada saat akhir periode Db. Beban nonusaha Kr. Beb an yang masih harus dibayar Pada saat pembayaran (pada periode berikutnya) Db. B eban yang masih harus dibayar Kr. Kas dan setara kas c. 2. Kerugian Db. Kas dan setara kas Db. Akumulasi penyusutan aset tetap Db. Kerugian penjualan aset tetap Kr. Aset tetap 200 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pajak Penghasilan Definisi 5.101. Beban pajak penghasilan adalah jumlah beban pajak kini dan pajak tangguha n yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. 5.102 . Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan ken a pajak pada satu periode. 5.103. Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak peng hasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan tempore r kena pajak. 5.104. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang setel ah pelunasannya, liabilitas pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan p ajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terk ena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Dasar Pengaturan 5.105. Dasar pengaturan pajak penghasilan antara lain adalah PSAK 46: Pajak Peng hasilan . Penjelasan 5.106. Beban pajak yang diakui di laporan laba rugi komprehensif yaitu beban (pe nghasilan) pajak kini dan beban pajak tangguhan. 5.107. Beban (penghasilan) paja k kini dihitung berdasarkan laba fiskal dan bersifat sentralisasi, yaitu dihitun g, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. 5.108. Beban (penghasilan) pajak t angguhan dihitung berdasarkan laba akuntansi, sehingga terdapat perbedaan tempor er kena pajak setelah dikurangkan dengan beban (penghasilan) pajak kini. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 201
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 5.109. Beban (penghasilan) pajak kini diakui sebesar penghasilan kena pajak dika likan tarif pajak. 5.110. Penghasilan kena pajak adalah selisih antara laba kome rsial ditambah koreksi fiskal positif dan dikurangi koreksi fiskal negatif. 5.11 1. Beban (penghasilan) pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer ken a pajak yang dapat mengakibatkan penambahan dan pengurangan penghasilan kena paj ak di masa datang. Penyajian 5.112. Beban (penghasilan) pajak kini disajikan pada laporan laba rugi komprehen sif dalam pos tersendiri. 5.113. Beban (penghasilan) pajak tangguhan disajikan p ada laporan laba rugi komprehensif dan terpisah dari beban pajak kini. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5. 5.114. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: unsur-unsur utama beban (peng hasilan) pajak; jumlah pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi-tran saksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas; penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dengan cara berikut: a. reko nsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil kali laba akuntansi dan t arif pajak yang berlaku; atau b. rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-ra ta sama dengan beban (penghasilan) pajak dibagi laba akuntansi dengan tarif paja k. penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingannya de ngan tarif pada periode sebelumnya; jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada ) perbedaan temporer dan sisa rugi kompensasi yang boleh/tidak boleh diakui seba gai aset pajak tangguhan; 202 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 6. 7. untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dap at dikompensasikan ke tahun berikut: a. jumlah aset dan kewajiban pajak tangguha n yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian; b. ju mlah beban/penghasilan pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi kompre hensif apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau ke wajiban pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; untuk usaha ya ng dihentikan, beban pajak yang berasal dari: a. keuntungan atau kerugian atas p enghentian usaha; b. laba (rugi) dari aktivitas normal usaha yang dihentikan unt uk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang di sajikan dalam laporan keuangan. Ilustrasi Jurnal 1. Pencatatan transaksi pada saat terjadi kenaikan pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya “perbedaan temporer“. Db. Beban pajak kini D b. Beban pajak tangguhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Liabilitas pajak tanggu han Ketika aset pajak tangguhan dapat mencerminkan bahwa sejumlah pajak penghasi lan dapat diperoleh kembali sebagai akibat adanya “perbedaan temporer yang boleh d ikurangkan“ pada akhir periode pelaporan. Db. Beban pajak kini Db. Aset pajak tang guhan Kr. Utang pajak penghasilan Kr. Beban pajak tangguhan 2. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 203
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pendapatan Komprehensif Lain Definisi 5.115. Pendapatan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban termasuk penyesu aian reklasifikasi yang tidak diakui dalam bagian laba rugi. Dasar Pengaturan 1. 2. 3. 4. 5. 5.116. Dasar pengaturan pendapatan komprehensif lain antara lain: PSAK 1: Penyaj ian Laporan Keuangan PSAK 12: Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi PSAK 24: Imbalan Kerja PSAK 55: Instrumen Keuang an: Pengakuan dan Pengukuran Penjelasan 1. 2. 3. 4. 5.117. Pendapatan komprehensif lain terdiri dari: selisih penilaian aset keuanga n dalam kategori AFS; selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing; keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pasca kerja imbalan pasti; bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/pengendalian b ersama entitas. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran 5.118. Selisih penilaian aset keuangan dalam kategori AFS mengacu pada perlakuan akuntansi perubahan nilai wajar Bab III bagian Investasi Jangka Pendek dan Inve stasi pada Entitas Lain. 5.119. Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari as osiasi/pengendalian bersama entitas diakui sebesar porsi kepemilikan terhadap pe ndapatan komprehensif lain entitas asosiasi/pengendalian bersama entitas. 204 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Penyajian 5.120. Pendapatan komprehensif lain disajikan dalam laporan laba rugi komprehens if setelah laba tahun berjalan sebesar neto setelah pajak terkait. Pengungkapan 1. 2. 3. 4. 5.121. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain: rincian pendapatan komprehens if lain; jumlah pajak penghasilan terkait; penyesuaian reklasifikasi terkait pen dapatan komprehensif lain; pengungkapan lainnya. Ilustrasi Jurnal 1. Selisih penilaian investasi aset keuangan dalam kategori AFS (Lihat contoh ilust rasi jurnal dalam Bab III bagian Investasi Jangka Pendek dan Investasi pada Enti tas Lain). Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ve ntura bersama a. Jika bersaldo debit: Db. Bagian atas pendapatan komprehensif la in Kr. Investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama b. Jika bersaldo kredit: Db. Investasi entitas asosiasi/ventura bersama Kr. Bagian atas pendapatan kompre hensif lain 2. Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif 205
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 206 Bab V: Laporan Laba Rugi Komprehensif
Bab VI PERUBAHAN EKUITAS pengertian 6.1. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas entitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan s elama periode pelaporan. dasar pengaturan 6.2. Dasar pengaturan laporan perubahan ekuitas antara lain adalah PSAK 1: Penya jian Laporan Keuangan. penjelasan 6.3. Entitas menyusun laporan perubahan ekuitas, dimana divisi atau unit tidak p erlu menyusun laporan perubahan ekuitas. 6.4. Perubahan ekuitas entitas antara a wal dan akhir periode pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset ne to atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tert entu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 6.5. Laporan peru bahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemega ng saham (transaksi ekuitas) seperti setoran modal, menggambarkan jumlah keuntun gan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas selama periode yang bersangk utan. 6.6. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama l aporan keuangan, yang menunjukkan: 1. total laba atau rugi komprehensif selama p eriode pelaporan, terdiri dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lain; 207 Bab VI: Perubahan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2. 3. total penyesuaian atas pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali re trospektif terhadap komponen ekuitas; rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada a wal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas. Entitas secara terpisah har us mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari: a. laba rugi periode berjalan; b. pendapatan komprehensif lain (selisih kurs karena penjabaran lapora n keuangan dalam mata uang asing, selisih nilai wajar aset keuangan dalam katego ri AFS, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ventura bersam a dan keuntungan atau kerugian aktuarial dari program imbalan pasti). c. transak si ekuitas, yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, y ang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pe milik (misalnya penerbitan saham baru dan pembagian dividen) dan perubahan hak k epemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. 6.7. Pos-pos laporan perubahan ekuitas antara lain: 1. modal saham yang ditempat kan dan disetor penuh; 2. tambahan modal disetor; 3. selisih kombinasi bisnis en titas sepengendali; 4. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mat a uang asing; 5. selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori AFS; 6. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi/ventura bersama; 7. keuntung an atau kerugian aktuarial; 8. cadangan umum; 9. cadangan tujuan; 10. saldo laba yang belum ditetapkan penggunaannya. 208 Bab VI: Perubahan Ekuitas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 6.8. Laporan perubahan ekuitas disajikan dalam bentuk tabel matriks dengan keten tuan: 1. pada bagian baris mencerminkan gambaran transaksi mutasi pos-pos ekuita s; 2. pada bagian kolom dibagi berdasarkan jenis pos yang ada dalam struktur eku itas. Bab VI: Perubahan Ekuitas 209
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 210 Bab VI: Perubahan Ekuitas
Bab VII LAPORAN ARUS KAS pengertian 7.1. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan seba gai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut. 7.2. Dalam proses pengambi lan keputusan ekonomi, para pengguna laporan keuangan perlu melakukan evaluasi t erhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas dan setara kas untuk mel aksanakan usaha, melunasi liabilitas, dan membagikan dividen kepada pemegang sah am. 7.3. Laporan arus kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas d an setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode akuntansi. 7.4. Beberapa istilah y ang dipergunakan dalam Pedoman ini didefinisikan sebagai berikut: a. laporan aru s kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan seta ra kas selama periode tertentu yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, in vestasi, dan pendanaan. b. kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. c. seta ra kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. d. arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Bab VI: Laporan Arus Kas 211
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS e. f. g. aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. aktivitas inv estasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain y ang tidak termasuk setara kas. aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengaki batkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman. dasar pengaturan 7.5. Dasar pengaturan mengenai laporan arus kas antara lain adalah PSAK 2: Lapor an Arus Kas. penjelasan 7.6. Entitas harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam Ped oman ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak te rpisahkan atau integral dengan laporan keuangan untuk setiap periode sajian lapo ran keuangan. 7.7. Pedoman ini mewajibkan semua entitas menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung (direct method). 7.8. Laporan arus kas dapat memberik an informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam a set neto, struktur keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhada p keadaan dan peluang yang berubah. 7.9. Informasi arus kas berguna untuk menila i kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas. 212 Bab VII: Laporan Arus Kas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 7.10. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah , waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas histo ris juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yan g telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas da n arus kas neto serta dampak perubahan harga. 7.11. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang m emungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk menilai pengaruh aktivitas ters ebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ke tiga aktivitas tersebut. 7.12. Suatu transaksi tunggal dapat meliputi beberapa a rus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dap at diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifi kasikan sebagai aktivitas pendanaan. 7.13. Jumlah arus kas yang berasal dari akt ivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kema mpuan operasi, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang unsur tertentu arus kas historis, bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 7.14. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas p enghasil utama pendapatan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya beras al dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi neto. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 1. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa; 2. penerimaan kas dari pendapatan lain ; 3. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 4. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan; 5. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitus i) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Bab VII: Laporan Arus Kas 213
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 7.15. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adala h penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi u ntuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depa n. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: 1. pem bayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset tidak lancar lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang diban gun sendiri; 2. penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, d an aset tidak lancar lain; 3. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama; 4. penerim aan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan ke pemilikan dalam ventura bersama; 5. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 6. penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberi kan kepada pihak lain. 7.16. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari ak tivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas aru s kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 1. penerimaan kas dari penerbitan saha m; 2. pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas; 3. penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, dan pinjaman jangka pendek d an jangka panjang lain; 4. pelunasan pinjaman; 5. pembayaran kas untuk mengurang i saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 7.17. Entitas diharusk an untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode la ngsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus k as masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Dengan met ode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengelu aran kas bruto dapat diperoleh dengan cara antara lain: 214 Bab VII: Laporan Arus Kas
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 1. 2. melalui catatan akuntansi; atau menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, d an pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk; a. perubahan persedi aan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan; b. pos bukan kas la innya; dan c. pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. 7.18. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saa t terjadinya transaksi. 7.19. Pada tanggal pelaporan, pos aset dan liabilitas mo neter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan mengguna kan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Sedangkan untuk pos nonmo neter harus menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 7.20. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan nil ai tukar mata uang asing bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh peru bahan nilai tukar atas kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan seta ra kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan termasuk perbedaan, jika ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode. 7.21. Pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang dikla sifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Walaupun beban pajak penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan aktivitas investa si atau pendanaan, namun arus kas yang bersangkutan sering kali tidak mudah diid entifikasikan dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasif ikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan dengan transaksi individual yang menimbul kan arus kas, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaa n atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Jika arus kas pajak di alokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak y ang dibayar diungkapkan. Bab VII: Laporan Arus Kas 215
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 7.22. Untuk investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang dicatat de ngan menggunakan metode ekuitas, entitas membatasi pelaporannya dalam laporan ar us kas hanya pada arus kas yang terjadi antara entitas dan entitas asosiasi/vent ura bersama, misalnya jumlah dividen dan uang muka yang diterima. 7.23. Arus kas dari pelaporan kepemilikan di entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pen gendalian merupakan arus kas pendanaan. Jika menyebabkan hilangnya pengendalian merupakan arus kas investasi. 216 Bab VII: Laporan Arus Kas
Bab VIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN pengertian 8.1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari lapor an keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran u mum entitas, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan d an informasi penting lainnya. 8.2. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan de ngan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. 8.3. Catatan atas l aporan keuangan harus menyajikan pernyataan yang eksplisit bahwa laporan keuanga n telah patuh terhadap SAK. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuang an telah patuh terhadap SAK, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terha dap semua yang disyaratkan dalam SAK. 8.4. Catatan atas laporan keuangan maupun pengungkapan kebijakan akuntansi tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk meng ungkapan atas perbaikan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. 8.5. Dalam Pedoman ini diatur hal-hal yang harus diungkapkan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: a. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan d an kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transa ksi yang penting; Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan 217
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS b. c. d. e. informasi yang diwajibkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas; informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan , laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus ka s tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar; informasi tentang asums i yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengaki batkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam p eriode pelaporan berikutnya; informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuang an untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola pemo dalannya. 8.6. Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam ca tatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya; 8.7. Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas lapo ran keuangan. 8.8. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpis ah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi. Ikh tisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, utang, penjualan atau pendapat an dan beban. dasar pengaturan 8.9. Dasar pengaturan antara lain adalah PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan SAK lain. 218 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS penjelasan 8.10. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuang an periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjala n. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses peny elesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan keua ngan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir per iode pelaporan sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berja lan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. 8.11. Peningkatkan daya banding inf ormasi antar periode membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, khususnya memungkinkan penilaian atas trend informasi keuangan untuk tu juan prediksi. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis untuk dilakukan untuk periode tertentu sebelumnya untuk mencapai daya ba nding dengan periode berjalan. Misalnya, entitas mungkin belum mengumpulkan data dalam periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan m ungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut. 8.12. Rincian su bklasifikasi bergantung pada ketentuan SAK, serta ukuran dan fungsi jumlah yang terkait. Pertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasar kan pada penilaian dari: a. sifat, likuiditas, fungsi dan aset; b. jumlah, sifat dan jangka waktu liabilitas. 8.13. Catatan atas laporan keuangan meliputi penje lasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, la poran laba rugi komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas ser ta informasi tambahan seperti liabilitas kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk di ungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk m enghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan 219
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 8.14. Entitas menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai ber ikut: a. pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK; b. ringkasan kebijakan akuntans i signifikan yang diterapkan; c. informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, lap oran perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian lapo ran dan penyajian masing-masing pos; dan d. pengungkapan lainnya. 8.15. Hal yang penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan me ngenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (misalnya, biaya h istoris, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah ter pulihkan). 8.16. Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapka n, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu penggun a laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa lain dan kondis i yang tercermin dalam laporan kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilapor kan. 8.17. Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbaga i pertimbangan secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam lap oran keuangan. 8.18. Entitas menyajikan pengungkapan sumber estimasi ketidakpast ian dalam suatu cara yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memaham i pertimbangan yang dibuat manajemen tentang masa depan dan tentang sumber estim asi ketidakpastian lain. Sifat dan luasnya informasi yang diberikan bervariasi s esuai dengan sifat asumsi dan kondisi lainnya. Contoh pengungkapan yang dibuat a dalah: a. sifat asumsi atau estimasi ketidakpastian lain; b. sensitivitas jumlah tercatat terhadap metode, asumsi dan estimasi yang mendasari penghitungan jumla h tercatat tersebut, termasuk alasan atas sensitivitas tersebut; c. penyelesaian yang diharapkan atas ketidakpastian dan kisaran hasil yang mungkin selama perio de pelaporan berikutnya atas jumlah tercatat aset dan liabilitas yang terpengaru h; dan 220 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS d. penjelasan tentang perubahan yang dilakukan terhadap asumsi sebelumnya yang terk ait dengan aset dan liabilitas tersebut, jika ketidakpastian tetap belum dapat d iselesaikan. 8.19. Untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya entitas mengungkapkan hal-hal berikut: a. informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. b. ringkasan data k uantitatif tentang apa yang dikelolanya sebagai modal. c. setiap perubahan di (a ) dan (b) dari periode sebelumnya. Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan 221
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS unsur-unsur Kepatuhan terhadap SAK 8.20. Entitas membuat penyataan secara terpisah mengenai kepatuhan terhadap SAK. Gambaran Umum Entitas a. b. c. 8.21. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: pendirian. riwayat ri ngkas. nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan kem enterian hukum dan hak asasi manusia dan atau nomor dan tanggal berita negara ya ng bersangkutan. bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pad a periode pelaporan. tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha. tanggal m ulai beroperasi. apabila entitas melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas usaha. karyawan, direksi dan komisa ris: 1) nama anggota direksi dan dewan komisaris; 2) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan. struktu r kepemilikan entitas dan entitas anak. penjelasan hubungan kepemilikan antara e ntitas dan entitas anak baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung . Penjelasan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) nama entitas anak yang dimili ki; 2) tempat kedudukan entitas anak; 3) jenis usaha entitas anak; 4) tahun bero perasi entitas anak secara komersial; 5) persentase kepemilikan pada entitas ana k; 6) total aset entitas anak; 7) informasi penting lain: d. e. f. g. h. i. 222 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS j. penjelasan kerja sama usaha antara entitas dan entitas anak dengan mitra usahany a. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal berikut: 1) nama mitra usaha; 2) jenis a ktivitas yang tercakup dalam kerja sama usaha; 3) jangka waktu kerja sama usaha; 4) aset entitas/entitas anak dan mitra usaha yang digunakan dalam kerja sama us aha; 5) persentase pembagian hasil; 6) informasi penting lain yang berkaitan den gan kerja sama usaha. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 8.22. Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Dasar pengu kuran dan penyusunan laporan keuangan. 1) dasar pengukuran laporan keuangan. 2) dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. 3) kebijakan akuntansi tertentu. b. Kebijakan akuntansi antara lain meliput i hal-hal berikut: 1) konsep dasar pengukuran laporan keuangan; 2) prinsip-prins ip konsolidasi; 3) transaksi dalam mata uang asing; 4) kas dan setara kas; 5) pi utang dan penyisihan piutang; 6) persediaan; 7) aset tanaman semusim 8) aset tan aman tahunan 9) aset tetap dan penyusutan; 10) aset tidak berwujud 11) investasi pada aset keuangan, entitas asosiasi, dan ventura bersama; 12) utang usaha; 13) pendapatan diterima dimuka; 14) pengakuan pendapatan; 15) pengakuan beban; 16) pajak penghasilan; 17) imbalan kerja; 18) sewa; 223 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 19) hibah pemerintah; 20) pos lainnya. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan 8.23. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urut an penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan pe rubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ke tentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan p engungkapan: a. Kepentingan nonpengendali Rincian bagian pemilik kepentingan non pengendali atas aset neto entitas anak untuk masing-masing entitas. b. Bagian ke pentingan nonpengendali Rincian bagian kepentingan nonpengendali atas laba tahun berjalan dan laba komprehensif entitas anak untuk masing-masing entitas. c. Tra nsaksi pihak-pihak berelasi 1) Pihak-pihak berelasi dengan pemerintah a) nama de partemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas; b) infor masi tentang sifat dan jumlah transaksi yang secara individual signifikan, dan t ransaksi lainnya yang secara kolektif signifikan termasuk indikasi kualitatif at au kuantitatif luasnya transaksi. 2) Pihak-pihak berelasi lainnya a) sifat hubun gan. b) transaksi dan saldo. 3) Kompensasi personal manajemen kunci: a) imbalan kerja jangka pendek b) imbalan pascakerja c) imbalan kerja jangka panjang lain d ) pesangon pemutusan kontrak kerja d. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan 1) Perubahan estimasi akuntansi a) sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan. b) pengaruh estimasi terhadap periode men datang. 224 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 2) Perubahan kebijakan akuntansi a) Ketika penerapan awal suatu SAK (1) judul SA K; (2) bahwa kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya; (3) sifat perubahan akuntansi; (4) penjelasan ketentuan transisi; (5) ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak periode mendatang, ketika dapat diterapkan ; (6) apabila penerapan awal SAK berdampak terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan, diungkapkan jumlah penyesuaian setiap pos laporan ke uangan yang terpengaruh; (7) jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode s ebelum periode tersebut disajikan; (8) apabila penerapan retrospektif tidak prak tis maka entitas mengungkapkan keadaan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, s ejak kapan perubahan kebijakan tersebut menjadi praktis dan alasannya; (9) pengu ngkapan diatas tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya. b) Perubahan kebijakan akuntansi yang bersifat sukarela (1) sifat perubahan kebijak an akuntansi; (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan; (3) jumlah penyesuaian setiap pos laporan keuanga n yang terpengaruh pada periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan; (4) apabila penerapan retrospektif tidak praktis maka entitas mengungkapkan kead aan yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan ters ebut menjadi praktis dan alasannya; (5) pengungkapan diatas tidak perlu diulang pada laporan keuangan periode berikutnya. Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan 225
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS e. f. c) Ketika SAK telah terbit tetapi belum efektif berlaku, entitas mengungkapkan: (1) fakta tersebut; (2) informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar ata u dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin terjadi atas penerapan SAK t ersebut pada laporan keuangan pada awal penerapannya. 3) Kesalahan periode lalu a) sifat kesalahan periode lalu; b) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, yang disajikan; c) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; d) apabi la penyajian kembali retrospektif tidak praktis maka entitas mengungkapkan keada an yang menyebabkan menjadi tidak praktis, sejak kapan perubahan kebijakan terse but menjadi praktis dan alasannya. Sumber estimasi ketidakpastian Informasi asum si masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko sign ifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya har us diungkapkan atas catatan atas laporan keuangan, meliputi sifat dan jumlah ter catat pada akhir periode pelaporan. entitas mempertimbangkan sifat kegiatan oper asi dan kebijakan yang diharapkan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan ol eh entitas yang berjenis demikian. Komitmen dan kontinjensi 1) Perikatan a) Kont rak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti perjanjian jual beli dan ikatan untuk investasi. (1) pihak-pihak yang terkait d alam perjanjian; (2) periode berlakunya perikatan; (3) nilai keseluruhan, mata u ang, dan bagian yang telah direalisasi; dan (4) sanksi-sanksi. b) Uraian mengena i sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasannya 226 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS g. h. i. j. 2) Kontinjensi a) Perkara/sengketa hukum: (1) pihak-pihak yang terkait; (2) juml ah yang diperkarakan; (3) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hu kum; b) Peraturan pemerintah yang mengikat entitas seperti: masalah ketenagakerj aan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap entitas . c) Kemungkinan liabilitas pajak tambahan: (1) jenis ketetapan/tagihan pajak, j enis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya; (2) sikap entitas terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dan sebagainya). Modal 1) informasi kualitatif mengenai tujuan kebijakan dan proses dalam mengelola permod alan; 2) ringkasan data kuantitatif tentang apa yang dikelola sebagai modal; 3) setiap perubahan dari periode sebelumnya; Peristiwa setelah periode pelaporan 1) uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, dan 2) jumlah m oneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan. Perkembangan terakhir SAK d an peraturan lainnya 1) penjelasan mengenai SAK dan peraturan baru yang akan dit erapkan dan mempengaruhi aktivitas entitas; 2) estimasi dampak penerapannya. Inf ormasi penting lainnya Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumla h dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja enti tas, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidup entitas. Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan 227
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 228 Bab VIII: Catatan Atas Laporan Keuangan
LAMPIRAN ilustrasi laporan keuangan PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (d alam jutaan Rupiah) Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang antar badan hukum jangka pendek Piutang lain-lain Investasi jangka pend ek Persediaan Aset dimiliki untuk dijual Biaya dibayar dimuka Pajak dibayar dimu ka Aset lancar lainnya Jumlah aset lancar Aset Tidak Lancar Piutang pengembangan perkebunan rakyat Piutang antar badan hukum jangka panjang Investasi jangka pan jang Investasi pada entitas lainnya Investasi pada entitas asosiasi/ventura bers ama Properti investasi Aset tanaman semusim Aset tanaman tahunan Aset tetap Aset tidak berwujud Goodwill Aset pajak tangguhan Aset tidak lancar lain Jumlah aset tidak lancar JUMLAH ASET 20X2 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 20X1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Berlanjut Lampiran 229
Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Lanjutan LIABILITAS Liabilitas jangka pendek Utang usaha Utang pajak Biaya yang masih har us dibayar Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Pendapatan diterima dimuka Uta ng bank jangka pendek Utang antar badan hukum jangka pendek Bagian liabilitas ja ngka panjang yang akan jatuh tempo Provisi jangka pendek Liabilitas jangka pende k lain Jumlah liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Utang kepada pe merintah Utang antar badan hukum jangka panjang Utang bank jangka panjang Utang sewa pembiayaan Utang medium term note Utang obligasi Utang imbalan kerja jangka panjang Provisi jangka panjang Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas jangka pan jang lain Jumlah liabilitas jangka panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas pem ilik entitas induk Modal disetor Tambahan modal disetor Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali Selisih nilai wajar aset keuangan AFS Keuntungan / kerugia n aktuarial Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Bagian pendapatan komprehen sif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama Saldo laba Kepentingan nonpen gendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 230 Lampiran
PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk periode yang berakh ir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Penda patan usaha Penjualan Ekspor Lokal Beban pokok penjualan Laba bruto Beban usaha Beban penjualan Beban umum dan administrasi Laba usaha Pendapatan (beban) nonusa ha Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ventura bersama Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Beban pajak kini Beban pajak tangguhan Laba dari operasi yang dilanjutkan Kerugian dari operasi yang dihentikan Laba (rugi) neto Pendapatan komprehensif lain Selisih nilai wajar aset keuangan AFS Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) aktuari al Bagian pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi/ventura bersama Pendapat an komprehensif lain Total laba komprehensif Laba neto yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Laba komprehensif yang d apat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Catat an 20X1 20X2 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx (xxxx) xxxx (xxxx) (xxxx) xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx (xxxx) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Lampiran 231
Lampiran Selisih penilaian AFS Keuntungan dan kerugian aktuarial Bagian komprehe nsif lain dari entitas asosiasi /ventura bersama xxxx xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) (x xxx) xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (xxxx) (xxxx) (xxxx) xxxx XXXX (xxxx) (xxxx) xxxx XXXX Saldo laba Jumlah Ekuitas Selisih kurs penjabaran l aporan keuangan dalam mata uang asing xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xx PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk periode yang berakhir pa da tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Selisih kombinasi bisnis entitas sepengendali Saldo per 31 Des 20X0 Catatan Modal disetor dan tambahan modal disetor xxxx xxxx Setoran Modal xxxx Dividen Cadangan umum Cadangan tujuan Laba (rugi ) neto periode berjalan Saldo per 31 Des 20X1 xxxx xxxx Dividen -
Cadangan umum Laba (rugi ) neto periode berjalan Saldo per 31 Des 20X2 xxxx xxxx 232
PT PERKEBUNAN NUSANTARA LAPORAN ARUS KAS Untuk periode yang berakhir pada tangga l 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan Rupiah) Keterangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Pelanggan/pembeli Bunga La in-lain Total penerimaan Pengeluaran Pemasok Mitra usaha Karyawan Pajak Lain-lai n Total Pengeluaran Jumlah arus kas dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVIT AS INVESTASI Penerimaan Penerimaan dividen Penjualan investasi Lain-lain Total p enerimaan Pengeluaran Perolehan entitas anak Pembelian aset tetap Lain-lain Tota l pengeluaran Jumlah arus dari aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDA NAAN Penerimaan Emisi saham Emisi obligasi / MTN Pinjaman bank Penjualan investa si pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian Lain-lain Tot al Penerimaan Pengeluaran Pembelian kembali saham Pembayaran utang bank Pembayar an dividen Lain-lain Total Pengeluaran Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) arus kas neto Saldo kas dan setara kas awal periode Saldo k as dan setara kas akhir periode Catatan 20X2 20X1 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Lampiran 233
komparasi standar akuntansi keuangan Lampiran Berikut ini komparasi secara umum ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2011 yang relevan untuk BUMN Perkebunan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya: SAAT INI Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komprehensif Laporan perubaha n ekuitas Laporan arus kas Catatan atas laporan keuangan SAK PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan − −
−
−
−
PERIHAL Komponen laporan keuangan lengkap Terdapat perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau koreksi kesalah an, sehingga laporan keuangan harus disajikan kembali, atau reklasifikasi pos la poran keuangan Kepentingan non-pengendali (hak minoritas) Disajikan dalam ekuita s. Liabilitas tersebut diklasifikasn sebagai liabilitas jangka pendek Tambahan laporan posisi keuangan awal periode komparatif SEBELUMNYA − Neraca − Laporan laba rugi − Laporan perubahan ekuitas − Laporan arus kas − Catatan atas laporan keuangan Tidak diatur Penjadualan kembali atau pembiayaan kembali yang dilakukan setelah tanggal pelap oran dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit atas liabilit as jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode selanjutnya Tepat waktu Pen gungkapan Disajikan di antara liabilitas dan ekuitas Liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang PSAK 2 tentang laporan arus kas Pelepasan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengend alian Tidak diatur Pernyataan kepatuhan terhadap SAK, sumber estimasi ketidakpastian, dan permodalan Arus kas dari aktivitas pendanaan Sampai dengan empat bulan Tidak diatur Arus kas dari aktivitas investasi 234
235 SAAT INI Laporan keuangan lengkap atau ringkas SEBELUMNYA Tidak diatur Laporan p osisi keuangan 30 Jun 2xx1 Tidak diatur Laporan posisi keuangan 31 Des 2xx0 Lapo ran laba rugi Laporan laba rugi komprehensif: komprehensif: 1 Jan sd 30 Jun 2xx1 1 Jan sd 30 Jun 1 Apr sd 30 Jun 2xx1 2xx0 1 Apr sd 30 Jun 2xx0 Laporan perubaha n ekuitas Laporan perubahan 30 Jun 2xx1 ekuitas 30 Jun 2xx0 Laporan arus kas Lap oran arus kas 30 Jun 2xx1 30 Jun 2xx1 Seluruh entitas anak harus dikonsolidasi D apat bersaldo negatif Selisih diakui di ekuitas Seluruh entitas anak harus dikon solidasi, kecuali entitas anak yg diperoleh untuk dijual kembali dan terdapat re striksi jangka panjang Minimal bersaldo nol Selisih diakui di laba rugi Transaks i tersebut digabungkan jika disepakati Tidak diatur pada waktu sama atau terkait , suatu transaksi tunggal secara komersial, adanya ketergantungan antar perjanji an, atau secara ekonomi tidak dapat dijustifikasi secara individual tetapi dapat dijustifikasi secara gabungan SAK PSAK 3 tentang laporan keuangan interim PERIHAL Isi laporan keuangan interim Periode komparatif (kuartalan pada kuartal kedua) Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PSAK 4 Laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri Entitas anak yang dikonsolidasi Kepentingan non-pengendali (hak minoritas) Pelepasan kepemilikan pada entitas an ak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian Beberapa transaksi pelepasan at as suatu kepemilikan pada entitas Lampiran
Lampiran SAK PSAK 5 Segmen operasi PERIHAL Kepemilikan pada entitas anak dalam laporan keuangan tersendiri Segmen o perasi Aktivitas untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya beban, diikaji sec ara reguler untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan tersedia infomasi terpisah Syarat kuantitatif dan kualitatif Level segmen dan entitas Harus diung kapkan Departemen dan instansi pemerintah Tidak diatur Tanggal laporan audit Dib edakan dalam menghasilkan produk/jasa dan risiko dan imbalan berbeda dari segmen lain Syarat kuantitatif Level segmen Tidak diatur SAAT INI Nilai wajar atau biaya perolehan SEBELUMNYA Metode ekuitas Segmen dilaporkan Level pengungkapan PSAK 7 Pengungkapan Imbalan kerja personil manajemen kunci pihak-pihak berelasi Pihak tidak berelasi Pihak berelasi dengan pemerintah Tanggal penyelesaian laporan keuangan Departemen dan instansi pemerintah yg tidak mengendalikan, mengendalikan bersama , dan memiliki pengaruh signifikan Pengungkapan normal atau pengungkapan lebih s ederhana Tanggal otorisasi untuk terbit Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PSAK 8 Peristiwa setelah periode pelaporan PSAK 10 Pengaruh perubahan kurs valut a asing Mata uang fungsional − Indikator primer: harga jual dan kekuatan persaingan dan peraturan negara yang mempengaruhi harga jual − Indikator sekunder: perolehan pendanaan dan penyimpan o perasi Mata uang pengukuran Mata uang fungsional − Indikator arus kas: kegiatan utama − Indikator harga jual: pengaruh pergerak an kurs jangka pendek dan ekspor − Indikator biaya Rupiah, selain rupiah d apat digunakan jika merupakan mata uang fungsional 236
237 SAAT INI Bebas, umumnya rupiah Tidak diatur SEBELUMNYA Sama dengan mata uang fun gsional Dikapitalisasi ke aset Metode ekuitas atau konsolidasi proporsional, dan dianjurkan metode ekuitas Tanah dan bangunan Tidak diatur Biaya dan nilai wajar LIFO, FIFO dan rata-rata tertimbang FIFO dan rata-rata tertimbang Tidak diatur Indikator kuantitatif yaitu jumlah kepemilikan Metode ekuitas dan metode biaya j ika ada pembatasan Tidak berlaku untuk investasi pada entitas asosiasi yang diuk ur pada nilai untuk beberapa jenis entitas tertentu Indikator kuantitatif yaitu jumlah kepemilikan dan indikator kualitatif, termasuk hak suara potensial Metode ekuitas, kecuali investasi pada entitas asosiasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual Harga beli, biaya yang dapat dikaitkan secara langsung, da n estimasi biaya perbongkaran, pemindahan dan restorasi Berdasarkan pendekatan a danya substansi komersial Berdasarkan komponen aset tetap Harga beli dan biaya y ang dapat dikaitkan secara langsung Berdasarkan pendekatan adanya kesamaan jenis aset tetap Berdasarkan jenis aset tetap SAK PERIHAL Mata uang penyajian Selisih kurs yang disebabkan devaluasi atau depresiasi luar biasa dimana tidak m ungkin dilakukan lindung nilai Pengendalian bersama entitas PSAK 12 Bagian partisipasi dalam ventura bersama PSAK 13 Properti investasi1 Cakupan PSAK 14 Persediaan Pengukuran Rumus biaya PSAK 15 Investasi pada entitas asosiasi Cakupan Pengaruh signifikan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Metode pencatatan PSAK 16 Aset tetap2 Biaya perolehan Pertukaran aset tetap Lampiran Penyusutan 1 2 Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 13 (revisi 2011) dan tidak ada perubahan kete ntuan yang signifikan Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan ti dak ada perubahan ketentuan yang signifikan
SAK PERIHAL Lampiran Review tahunan Model pengukuran Tidak relevan Terbatas dan tidak terbatas Aset tidak berwujud y ang belum digunakan Model biaya dan model revaluasi Metode akuisisi Terbatas SAAT INI SEBELUMNYA Review atas metode penyusutan, umur manfaat, dan Tidak ada n ilai residu Model biaya dan model revaluasi Model biaya PSAK 18 Akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya PSAK 19 Aset takberwu jud Umur manfaat PSAK 22 Kombinasi bisnis Review tahunan Model pengukuran Metode pencatatan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PSAK 23 Pendapatan Biaya terkait akuisisi Akuisisi bertahap Pengukuran kepentingan non-pengendali G oodwill Goodwill negatif Pendapatan secara bruto atau neto Tidak diatur Model biaya Metode pembelian dan penyatuan kepemilikan Bagian dari biaya akuisisi Nilai tercatat aset neto Diamortisasi Pendapatan ditangguhkan Tid ak diatur PSAK 24 Imbalan kerja Keuntungan dan kerugian aktuarial Saling hapus aset dan liabilitas PSAK 25 Kebijakan Tidak praktis akuntansi, peru bahan estimasi akuntansi, dan kesalahan Beban Pengukuran ulang atas kepemilikan sebelumnya Nilai wajar dan proporsi aset neto Uji penurunan nilai Pendapatan Tanggung jawab penyediaan barang/jasa, risi ko persediaan, penentuan harga, dan risiko kredit pelanggan Pendekatan koridor d an pendekatan pendapatan komprehensif lain Tidak diatur Setelah dilakukan seluru h usaha yang rasional Pendekatan koridor Diatur tersendiri Tidak diatur 238
239 SAAT INI Tidak ada perubahan yang signifikan Tidak relevan Perjanjian sewa dan p erjanjian non-sewa yang mengandung sewa Perjanjian sewa barang modal SEBELUMNYA Jika ada pengalihan manfaat dan risiko signifikan dari Jika memenuhi seluruh kep emilikan aset, sebagai sewa pembiayaan syarat di bawah, sebagai sewa pembiayaan − Ada hak opsi beli Indikasi yang mengarah kepada sewa pembiayaan: − Pembaya ran berkala − Pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa − Opsi beli yang dapat dipastikan akan dilakukan ditambah nilai sisa − Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur mencakup harga ekonomis aset perolehan dan bunga (full payou t lease) − Nilai kini dari pembayaran sewa minimum − Masa sewa minim um mendekati nilai wajar aset − Aset bersifat khusus dan hanya lessee yang dua tahun dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material − Jika se wa dibatalkan, kerugian lessor ditanggung lessee − Laba atau rugi dari flu ktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee − Lessee berkemampuan unt uk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang lebih rendah da ripada nilai pasar SAK PSAK 26 Biaya pinjaman PSAK 28 Akuntansi kontrak asuransi kerugian PSAK 30 S ewa3 PERIHAL Cakupan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Klasifikasi sewa Lampiran 3 Saat ini sudah dikeluarkan ED PSAK 30 (revisi 2011) dan tidak ada perubahan kete ntuan yang signifikan
Lampiran PERIHAL SAAT INI SEBELUMNYA Tidak relevan Tidak relevan Tidak relevan Kombinasi bisnis entitas sepengendali Transaksi rest rukturisasi entitas sepengendali Tidak diatur Bagian dari ekuitas dan direklasif ikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian dan pengalihan ke pihak tidak se pengendali SAK PSAK 33 Aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan umum PSAK 34 Kontrak konstruksi PSAK 36 Akuntansi kontrak asur ansi jiwa PSAK 38 Kombinasi bisnis entitas sepengendali4 Tidak bersifat sementar a Bagian dari modal Cakupan Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Pengendalian Selisih antara jumlah imbalan dan nilai buku Tidak relevan Tidak perubahan yang signifikan PSAK 45 Pelaporan keuangan entitas nirlaba PSAK 46 Pajak penghasilan 4 Perbandingan antara ED PSAK 38 (revisi 2011) dan PSAK 38 (revisi 2004) 240
241 SAAT INI Tidak ada perubahan Seluruh aset dilakukan uji penurunan nilai setelah ada indikasi penurunan nilai SEBELUMNYA Tidak diatur indikasi tersebut Seluruh a set dilakukan uji penurunan nilai setelah ada indikasi penurunan nilai, kecuali goodwill, aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas, dan aset tidak berwuj ud yang belum digunakan, harus dilakukan uji penurunan nilai secara periodik − Nilai tercatat melebihi nilai kapitalisasi pasar − Nilai investasi melebih i nilai aset neto − Dividen melebihi laba Goodwill dialokasikan ke unit pen ghasil kas terkecil − Goodwill − Aset lain secara pro rata Tidak diatur − Goodwill − Aset tidak berwujud tanpa harga pasar − Aset yang harga jual le bih kecil daripada nilai tercatat − Aset lain secara pro rata Termasuk good will Tidak diatur Tidak berlaku untuk goodwill Tidak ada kewajiban kontraktual u ntuk menyerahkan aset keuangan, atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilita s keuangan dalam kondisi tidak menguntungkan Hak yang dapat dipaksakan secara hu kum dan Tidak diatur berniat menyelesaikan atau merealisasikan aset dan liabilit as dengan dasar neto secara simultan Tidak relevan saat ini PERIHAL SAK PSAK 47 Akuntansi tanah5 PSAK 48 Penurunan nilai aset Identifikasi penurunan nilai Indikasi penurunan nilai Goodwill Rugi penurunan nilai unit penghasil kas Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PSAK 50 Instrumen keuangan: penyajian Pemulihan rugi penurunan nilai Klasifikasi instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas Saling hapus aset dan liabilitas keuangan Lampiran PSAK 53 Pembayaran berbasis saham 5 Saat ini sudah dikeluarkan ED ISAK 25 dan tidak ada perubahan ketentuan yang sig nifikan
Lampiran SAK PSAK 55 Instrumen Klasifikasi keuangan: pengakuan dan pengukuran − − − − Metode suku bunga efektif Berbasis kerugian yang sudah terjadi (incurred loss) Tidak ada perubahan signifikan Tidak ada perubahan signifikan Ti dak diatur PERIHAL SAAT INI Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Tersedia untuk dijual Dimilik i hingga jatuh tempo Pinjaman yang diberikan dan piutang SEBELUMNYA − empo
Diperdagangkan −
Tersedia untuk dijual −
Dimiliki hingga jatu
Perhitungan bunga Penurunan nilai Metode suku bunga sederhana Berbasisi kerugian yang akan terjadi (expected loss) Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS PSAK 56 Laba per saham PSAK 57 Provisi, liabilitas kontijensi, dan aset kontinje nsi PSAK 58 Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan Syarat aset dimiliki untuk dijual Pengukuran dan penyajian − Tersedia untuk segera dijual dalam kondisinya sekarang dan sesuai dengan persya ratan dalam penjualan, dan − Penjualan harus kemungkinan besar terjadi (komi tmen manajemen, program aktif cari pembeli, harga wajar, diperkirakan dijual dal am satu tahun, dan pembatalan kecil terjadi) − Diukur pada nilai yang lebih re ndah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual − Tidak disusutkan − Disajikan di aset lancar Tidak relevan Tidak diatur PSAK 59 Akuntansi perbankan syariah 242
243 SAAT INI − Signifikansi terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan − Sifat dan luas risiko yang timbul Diakui sebagai pendapatan SEBELUMNYA − Signifi kansi terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan − Sifat risiko yang timbu l Diakui sebagai modal donasi Disajikan sebagai pengurang biaya peroleha aset at au Tidak diatur pendapatan ditangguhkan Disajikan dalam pos tersendiri atau pos umum Tidak diatur Tidak relevan Tidak relevan saat ini Tidak relevan Tidak ada p erubahan yang signifikan Ketergantungan aset tertentu dan hak menggunakan aset T idak diatur PERIHAL SAK PSAK 60 Instrumen keuangan: pengungkapan Hal yang diungkapkan PSAK 61 Akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah Hibah pemerintah Hibah terkait dengan aset Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Hibah terkait dengan pendapatan PSAK 62 Kontrak asuransi PSAK 63 Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi P SAK 64 Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral I SAK 7 Konsolidasi entitas bertujuan khusus ISAK 8 Penentuan apakah suatu perjanj ian mengandung sewa Kriteria perjanjian mengandung sewa Lampiran
Lampiran PERIHAL Perubahan liabilitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa − SAK ISAK 9 Perubahan liabilitas purnaoperasi, restorasi, dan liabilitas serupa I SAK 10 Program loyalitas pelanggan Program sendiri atau jumlah signifikan SAAT INI SEBELUMNYA Model biaya, menyesuaikan jumlah tercatat aset Tidak diatur tetap − Model revaluasi, penurunan liabilitas diakui sebagai kenaikan surplus r evaluasi, dan kenaikan liabilitas diakui sebagai kerugian Diakui sebagai pendapa tan ditangguhkan dan Tidak diatur kemudian diakui sebagai pendapatan ketika penu karan poin Diakui sebagai beban Tidak diatur Tidak relevan Selisih nilai wajar d an nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian sebesar porsi pemegang sah am lain Tidak diatur Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS Tidak relevan saat ini Diakui sebagai aset tidak berwujud Tidak diatur Diakui sebagai beban Tidak diatur Program pihak lain atau jumlah tidak signifikan ISAK 11 Distribusi aset nonkas k epada pemilik ISAK 12 Pengendalian Penyertaan saham dalam bentuk aset non-monete r bersama entitas – kontribusi aset nonmoneter oleh venturer ISAK 13 Lindung nilai investasi neto atas kegiatan usaha luar negeri ISAK 14 Aset tidak Situs web yan g menghasilkan pendapatan secara langsung berwujud – biaya situs web Situs web yan g tidak menghasilkan pendapatan secara langsung ISAK 15 PSAK 24 batas aset manfa at pasti, persyaratan pendanaan minimum dan interaksinya Tidak relevan saat ini 244
245 SAAT INI Tidak utnya Termasuk k relevan saat ak terpisahkan
relevan Tidak ada pemulihan dalam laporan keuangan interim selanj bagian hibah pemerintah Tidak diatur Tidak diatur SEBELUMNYA Tida ini Tidak relevan saat ini Tidak relevan Tidak relevan Bagian tid dari imbalan neto yang disepakati dalam sewa Tidak diatur
PERIHAL Goodwill dan instrumen ekuitas yang dicatat pada biaya perolehan Bantuan pemerintah yang tidak terkait spesifik dengan aktivitas Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS SAK ISAK 16 Perjanjian konsesi jasa ISAK 17 Laporan keuangan interim dan penurun an nilai ISAK 18 Bantuan pemerintah – tidak ada relasi spesifik dengan aktitivas o perasi ISAK 19 Penerapan pendekatan penyajian kembali PSAK 63 pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi ISAK 20 Pajak penghasilan – perubahan status pajak ent itas dan para pemegang sahamnya ISAK 21 Perjanjian konstruksi real estat ISAK 22 Perjanjian konsesi jasa – pengungkapan ISAK 23 Sewa operasi – insentif Insentif untuk sewa operasi baru atau yang diperbarui Lampiran
Lampiran SAK ISAK 24 Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk l egal sewa PERIHAL Indikasi perjanjian yang melibatkan suatu bentuk legal sewa tetapi bukan perjanjian sewa SAAT INI Tidak ada pengalihan manfaat dan risiko terkait kepemilikan aset dan ha k atas penggunaan aset sebagaimana sebelum perjanjian, alasan untuk memperoleh m anfaat pajak, dan adanya opsi yang hampir dilaksanakan. SEBELUMNYA Tidak diatur Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS 246
