BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Alasan Pemilihan Judul Persoalan hukum mengenai tanda tangan elektronik yang menjadi isu hukum (legal issue) dalam penelitian dan penulis karya tulis ilmiah ini Penulis peroleh dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 1 Uraian atau gambaran lengkap Putusan 15 dikemukakan dalam Bab III skripsi ini tentang Hasil Penelitian. Dalam Putusan 15 itu ada anggapan bahwa hasil scan atas suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu dokumen cetak, diartikan sama dengan suatu tanda tangan elektronik. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah benar secara hukum, yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu adalah hasil scan atas suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu dokumen non-elektronik? Pertanyaan seperti itulah yang antara lain menjadi alasan Penulis menulis judul: Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1
PTUN Kupang No. 15/G/2010/PTUN-KPG, untuk selanjutnya Penulis singkat dengan Putusan 15.
1
Berdasarkan keterangan saksi atas nama Felix Leba (Leba) sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI )dalam Putusan 15 scan atas tanda tangan manual memenuhi syarat menjadi alat bukti dalam sengketa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Kabupaten TTU) dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, dalam UU No. 11 tahun 2008 Pasal 1 Angka (12) disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah: Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) Penandatangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
Menjadi pertayaan yang juga menjadi alasan Penulis memilih judul seperti disebutkan di atas untuk Penulisan ini adalah, apakah scan terhadap dokumen cetak dimana suatu tanda tangan seseorang tercantum dapat disebut sebagai tanda tangan elektronik? Mengapa para Hakim yang mengadili Perkara No.15 menganggap bahwa tanda tangann elektronik adalah sama dengan scan terhadap dokumen? Apa dasar para Hakim tersebut mengatakan bahwa scan atas dokumen dimana tanda tangan manual disebut atau tidak dapat disebut tanda tangan elektronik? Apakah pertimbangan para Hakim tersebut sejalan
2
dengan pertimbangan Pembuat UU No. 11 tahun 2008? Pertayaan-pertayaan tersebut jugalah telah menjadi alasan Penulis memilih judul Penelitian dan Penulisan sebagaimana dikemukakan di atas. Pertanyaan pokok yang menjadi concern Penelitian dan Penulisan karya tulis ini adalah scan atas dokumen yang di atasnya tercantum tanda tangan manual bisakah disebut sebagai tanda tangan elektronik dan mempunyai kedudukan hukum dalam UU No. 11 tahun 2008 dan atas dasar itu, apakah scan terhadap tanda tangan manual yang menjadi objek sengketa dalam Perkara No. 15 dapat berkedudukan sebagai bukti di persidangan menurut Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008. Judul di atas belum diteliti, belum dibahas, belum ditulis sebagai karya tulis keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga. Sehinga atas dasar itu Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: “Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”
1. 2. Latar BelakangPermasalahan Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini sebagai satu yang penting di masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan kecangihan teknologi informasi yang
3
semakain meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan 2 dan oleh sebab itu hukum dibutuhkan mengatur informasi yang demikian tersebut. Pengunaan teknologi elektronik dalam perdagangan secara elektronik memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecangihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Perjanjian face to face (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi tetapi bertemu face to face melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan, perdagangan secara elektronik ini menjadi penggerak ekonomi baru di bidang teknologi khususnya di Indonesia. 3 Perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan. Tak luput pula bidang perdagangan, serta industri. Dahulu kala perdagangan atau jual-beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang. Mula-mula berupa pertukaran barang dengan barang, kemudian dikenal sistem mata uang. Umum diketahui bahwa proses perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. 2
Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal, Jakarta, 2000, hal., 35.
3
Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung,1999, hal., 96.
4
Dalam kaitan dengan hal itu, kebutuhan akan kerahasiaan informasi serta penjagaan atas keaslian suatu informasi dirasa semakin meningkat. Pembentukan framework untuk otentikasi dari informasi berbasis komputer memerlukan pengetahuan dan ketrampilan akan hukum yang mengatur keamanan penggunaan komputer. Akan tetapi, ada pandangan yang juga berlaku umum bahwa mengkombinasikan antara kedua hal ini bukan pekerjaan yang mudah. Menurut pandangan yang sudah berlaku umum tersebut, konsep yang ada di dunia hukum seringkali hanya berkorelasi sedikit dengan konsep yang ada pada dunia keamanan komputer. Konsep tanda tangan digital (digital signature) misalnya, yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan teknik-teknik komputer pada suatu informasi. Sedangkan umumnya tanda tangan analog mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tanda yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditanda tangani.4 Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi.
4
Broto Mandala, Tindak Pidana Teknologi Komunikasi , Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hal., 4.
5
Dengan kata lain akta elektronik menimbulkan perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik manakala terjadi sengketa hukum antara para penggunanya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Keamanan teknologi informasi kemudian diberikan oleh hukum. Dalam artian, hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan keamanan kepada para penggunanya.5 Seperti telah Penulis kemukakan di atas, sejalan dengan perkembangan teknologi dikenal istilah tanda tangan digital (digital signature). Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan tertulis atau nyata. Tanda tangan digital di sini merupakan transformasi (perubahan bentuk) pesan dengan menggunakan sistem kripografi asimetris sistem yang membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dengan mengunakan kunci privat dan kunci publik sehingga, dengan demikian seorang penerima pesan yang memiliki kunci publik dari pengirim pesan tersebut dapat menguji apakah transformasi yang dilakukan menggunakan kunci privat yang
5
Atmojo, Internet untuk Bisnis, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1982.hal., 41.
6
berpasangan dengan kunci publiknya, serta menguji apakah pesan tersebut telah diubah sejak transformasi dilakukan terhadap pesan tersebut.6 Tanda tangan digital (digital signature) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa.Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditandatanginya itu.7 Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik, alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital berupa digital signature untuk dapat diklasifikasikan.8 Digital signature yang terdapat dalam pesan atau data messages dibuat dalam suatu jangka waktu. Digital signature tersebut dibuat mengunakan kunci
6
Ridwan, Pengakuan dan Keabsaan Digital Signature Dalam Perspektif Hukum Pembuktian, Jakarta, 2002, hal., 96. 7
Ahmad Suwandi, B.Setyo Ryanto, Menabur Sentuh, Menuai, Software Tangguh, PC, Media 2004, hal., 31. 8
Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce,Yogyakarta , Pustaka pelajar, 2005, hal., 110.
7
privat, yaitu pasangan kunci dari kunci publik yang terdapat dalam dokumen tersebut. Digital signature yang digunakan dengan kesadaran yang penuh dari penandatanganan tersebut harus bebas dari unsur tekanan dan paksaan. Sertifikasi elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik. Penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik kriptografi. Kriptografi itu suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang pengubahan suatu informasi menjadi bentuk lain yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula. Tanda tangan digital menggunakan“public key
cryptography”
(kriptografi
kunci
publik),
dimana
algoritmanya
menggunakan dua buah kunci. Kunci yang pertama berfungsi untuk membentuk tanda tangan digital atau mengubah data kebentuk lain yang tidak dapat dimengerti. Kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai“assymmetric cryptosystem” (sistem kriptografi non simetris). Sistem kriptografi ini menggunakan kunci privat yang hanya diketahui oleh penandatangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital. Kunci publik digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital. Jika beberapa orang ingin meverifikasi suatu tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh seseorang, maka kunci publik tersebut harus disebarkan ke orang-orang tersebut. Kunci
8
privat dan kunci publik ini sesungguhnya secara matematis berhubungan (memenuhi persamaan-persamaan dan kaidah-kaidah tertentu). Walaupun demikian, kunci privat tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang didapat dari kunci publik.9 Proses lain yang tak kalah penting adalah fungsi hush. Fungsi dimaksud digunakan untuk membentuk sekaligus meverifikasi tanda tangan digital. Fungsi hash adalah sebuah algoritma yang membentuk representasi digital atau semacam “sidik jari” dalam bentuk “nilai hash” (hash value) dan biasanya jauh lebih kecil dari dokumen aslinya dan unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut. Perubahan sekecil apapun pada suatu dokumen akan mengakibatkan perubahan pada nilai hash yang berkorelasi dengan dokumen tersebut. Fungsi hash yang demikian disebut juga fungsi hash satu arah. Dikatakan satu arah sebab suatu nilai hash tidak dapat digunakan untuk membentuk kembali dokumen aslinya. Oleh karenanya, fungsi hash dapat digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, fungsi hash ini akan menghasilkan “sidik jari” dari suatu dokumen (sehingga unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut) yang ukurannya jauh lebih kecil daripada dokumen aslinya serta dapat mendeteksi apabila dokumen tersebut telah diubah dari bentuk aslinya. Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu tindakantindakan dari pihak penandatangan serta dari pihak penerima. Secara singkat
9
Ramond Erik, Jaringan Online, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal., 11.
9
kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda. Kedua, verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.10 Selain apa yang telah dikemukakan di atas, untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi, penandatangan pertama-tama membatasi secara tepat bagian-bagian mana yang akan ditanda tangani. Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan “message”. Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai hash menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah unik baik untuk message dan juga kunci privat. Umumnya, sebuah tanda tangan digital disertakan pada dokumennya dan juga disimpan dengan dokumen tersebut juga. Tanda tangan digital juga dapat dikirim maupun disimpan sebagai dokumen terpisah, sepanjang masih
10
Abu Bakar Munir, Cyber Law, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 , hal., 13-14.
10
dapat diasosiasikan dengan dokumennya. Karena tanda tangan digital bersifat unik pada dokumennya, maka pemisahan tanda tangan digital seperti itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Menurut hukum, proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital
memenuhi
unsur-unsur
paling
penting.
Pertama,
Otentikasi
Penandatangan. Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan penandatangan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatangan kehilangan kontrol dari kunciprivat miliknya. Kedua, otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditanda tanganni dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Ketiga, penegasan membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat dari penandatangan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatangan setuju dan bertanggungjawab terhadap isi dokumen. Keempat, efisiensi proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat. Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan
11
contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.11 Tanda tangan digital merupakan teknik yang sangat tepat digunakan untuk menjamin keaslian suatu dokumen serta menghindari adanya penyangkalan bahwa seseorang telah menandatangani suatu dokumen. Teknik ini jauh lebih canggih dan lebih efisien daripada tanda tangan yang dilakukan secara manual. Hanya saja, apakah pemahaman mengenai tanda tangan elektronik sebagaimana telah digambarakan di atas itu sama dengan yang ada pada para hakim, misalnya hakim yang mengadili Putusan 15 yang menjadi satuan matan Penelitian ini? Hal itulah yang menjadi latar belakang permasalahan bagi Penelitan dan Penulisan karya tulis ini.
1. 3. Rumusan Masalah Bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam Undang-Undang tentang informasi tanda tangann elektronik? Termaktup dalam konsep “bagaimana” dalam rumusan masalah tersebut, antara lain adalah apakah hakikat tanda tangann scan merupakan tanda tangann elektronik (digital signature)?
11
Abu Bakar Munir, Cyber Law Policies and Challenges Butterworths Asia, Jakarta, Reflika Aditama, 1999, hal., 13-14 .
12
1. 4 . Tujuan Penelitian Dari perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: Mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Tercakup dalam tujuan seperti itu antara lain: mengetahui apa dasar putusan hakim yang menyatakan bahwa scan atas andatangan seseorang yang ada pada dokumen cetak adalah tanda tangan elektronik dan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dimana tanda tangan (digital signature) apakah sudah diputuskan.
1. 5. Metodologi Penelitian Metodelogi penelitian ini metodelogi penelitian hukum. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Unit Amatan Penelitian ini adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi elekteronik dan
Informasi. Putusan
Pengadilan tentang tanda tangan elektronik (digital signature) putusan PTUN No. 15/G/2010/PTUN-KPG. Sedangkan unit analisis adalah bagaimana kedudukan hukum terhadap tanda tangan elektronik (digital signature) dalam UU ITE.
13
