BAB I PENDAHULUAN. dimarjinalkan, pada pasca Perang Dingin ini menjadi isu-isu penting. Salah satu isu

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dekade terakhir abad ke-20 ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam hubungan internasional. Berbagai isu yang selama kurun waktu Perang Dingin dimarjinalkan, pada pasca Perang Dingin ini menjadi isu-isu penting. Salah satu isu yang yang menjadi sorotan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Perhatian masyarakat internasional pada isu-isu HAM juga didorong oleh proses transisi demokrasi di beberapa Negara berkembang dan upaya Negara (Barat) untuk memanfaatkan Overseas Development Asistance (ODA) guna memajukan “good governance”, pelaksanaan

HAM,

Liberalisasi

pasar,

perlindungan

dan

pembangunan

berkelanjutan. 1 Tiga tahun setelah PBB berdiri, Majelis Umum mencanangkan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. Dapatlah dikatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan Hak Asasi Manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa. 2 Sebagaimana tercantum pada Universal Declaration of Human Rights, Hak Asasi Manusia adalah semua hak dan kebebasan-kebebasan yang mutlak dimiliki oleh semua manusia tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis

1

G.Carolina Hernendez, 1995 ASEAN Perspective on Human Rights and Democracy in International Relations, UP-CIDS, Quezon city. 2 Basic Fact about the United Nations hlm.218

1

Universitas Sumatera Utara

2

kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, kebangsaan hak milik, kelahiran atapun kedudukan lain. Pengakuan atas martabat manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan peradilan di dunia. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Dalam deklarasi tersebut berisikan mengenai hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, social dan budaya. Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal berat dan konsepsi sosialis. Dalam deklarasi universal tersebut belum ada ketentuan mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 1 dan 2 deklarasi mengatakan bahwa : Semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Sedangkan dalam Pasal 3 sampai 21 deklarasi tersebut menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Pasal 22 sampai 27 dari deklarasi


3

tersebut berisikan hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang. 3 Meskipun HAM diakui sebagai prinsip yang universal, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dicabut, namun institusi dan mekanisme HAM sendiri terbagi-bagi dan beragam, baik pada tingkat internasional, regional dan nasional. Hingga kini belum terdapat mekanisme baku yang berlaku secara global mengenai pelaksanaan HAM. 4 Komitmen ASEAN terhadap penegakan HAM secara internasional tercermin pada partisipasi seluruh Negara ASEAN pada waktu itu, dalam Konfrensi Dunia tentang HAM di Wina, Austria, Pada tahun 1993 yang mengesahkan Vienna Declaration and Programme of Action of the World Confrence on Human Rights. Selain itu pada saat ini, kesepuluh Negara anggota ASEAN telah mengaksesi Universal Declaration of Human Rights (UDHDR). 5 Pada

konfrensi

tersebut

menegaskan

perlunya

mempertimbangkan

kemungkinan pembentukan sebuah pengaturan di tingkat regional dan sub regional guna memajukan dan melindungi HAM apabila hal tersebut belum ada. Sebagai langkah persiapan, para menteri negara-negara Asia telah bertemu di Bangkok pada April tahun 1993 dan mengesahkan Bangkok Declaration yang menyampaikan aspirasi dan komitmen kawasan Asia terhadap HAM.

3

Boer Mauna.2005 Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung hlm 675 4 Ibid, hlm.679 5 Ibid


4

ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok, antara lain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pembangunan kebudayaan dan peningkatan upaya-upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Walaupun tidak secara spesifik mengangkat isu tentang peningkatan HAM, namun secara implisit tujuan-tujuan ASEAN tersebut berkaitan erat dengan upaya peningkatan HAM di kawasan . 6 Maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi Bangkok 1967 telah merefleksikan perhatian terhadap masalah-masalah berkaitan dengan HAM. Deklarasi tersebut secara tegas merujuk pada “kemajuan sosial dan pembangunan budaya,” “penghormatan kepada keadilan dan hukum,” dan “peningkatan standar hidup masyarakat”,Tujuan-tujuan tersebut menjadi fokus dari berbagai program kerjasama fungsional yang menggambarkan keinginan kuat pemerintah Negara-negara ASEAN untuk memajukan HAM. 7 ASEAN sendiri secara umum telah menganggap

HAM sebagai prinsip

penting baik dalam hubungan internasional maupun dalam masalah dalam negeri. Meskipun tidak dinyatakan secara ekspilisit, namun salah satu tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bangkok yaitu: memperkokoh perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjungjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antara Negara-negara di kawasan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip piagam PBB (to promote regional peace and stability through abiding 6

Reza Imran Fauzi,2009 Skripsi : Kerjasama ASEAN dalam Upaya Pendirian Institusi dan Mekanisme HAM di ASEAN, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta hlm 7. 7 ASEAN Selayang Pandang,1992 Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta


5

respect for justice and rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to principles of the United Nation Charter) 8 Upaya-upaya dalam memberikan prioritas terhadap masalah HAM di ASEAN terus bergulir. Hal ini antara lain ditandai oleh pengesahan “Human declaration of AIPO” pada tahun 1993 oleh ASEAN Interparliamentary Organization (AIPO) yang menyatakan bahwa, “Adalah menjadi tugas tanggung jawab dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu mekanisme HAM regional yang tepat.”Selain itu, beberapa Negara anggota ASEAN telah meratifikasi tiga konvensi yang merupakan instrument internasional tentang HAM, yaitu International Covenant on civil and political rights, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights serta First Protocol International Covenant on Civil and political rights.9 Pemahaman Negara-negara anggota ASEAN tentang HAM, sesuai dengan latar belakang sejarah dan sosial budayanya berbeda dengan pemahaman HAM versi Negara

maju

(barat).

Sebagaimana

tercantum

dalam

Deklarasi

ASEAN

Interparliamentary Organization (AIPO). ASEAN mengakui HAM memiliki dua aspek yang saling meyeimbangkan. Aspek pertama, adalah mengakui hak dan kebebasan Individu. Aspek kedua, menetapkan kewajiban individu kepada masyarakat dan Negara. Perbedaan persepsi mengenai pelaksanaan HAM terutama terjadi antara Negara maju (Barat) dan Negara-negara berkembang. Negara-negara barat sangat

8

loc.,Cit.,hlm.7. Reza Imran Fauzi. Human Rights Declaration of AIPO , Kuala Lumpur, 1997 Paragraf ke-4

9


6

menekankan HAM sebagai hak individu yang harus ditegakkan bagaimanapun kondisinya. Sebaliknya Negara-negara berkembang mengecam pandangann tersebut ,karena dengan demikian HAM menjadi terlalu individual dan dikhawatirkan dapat membahayakan kestabilan hidup bermasyarakat. Negara-negara Asia lebih menekankan pembangunan sebagai unsur utama yang secara otomatis akan mendorong perbaikan pelaksanaan HAM. Penekanan pada pembangunan ekkonomi yang stabil dengan sendirinya kurang memberi ruang bagi muculnya perbedaan politik, hak sipil serta kebudayaan.Sebaliknya pihak Barat mengkritik pandangan tersebut sebagai pembenaran atas sikap otoriter para penguasa di Asia. 10 Meskipun Asia merupakan satu-satunya benua yang belum memiliki mekasnisme HAM regional yang disepakati bersama, bukan berarti Negara-negara di Asia mengabaikan HAM. Praktek penegakan HAM di Negara-negara Asia sangat beragam dikarenakan berbagai perbedaan yang ada seperti ideologi politik, sistem ekonomi, agama, dan kebudayaan . Dengan mempertimbangkan berbagai perbedaaan tersebut, pembentukan mekasnisme HAM sub-regional (Asia Tenggara) dirasakan lebih mudah terwujud dibandingkan mekanisme di tingkat regional (Asia). 11 Kepedulian Negara-negara anggota ASEAN terhadap masalah HAM yang tercermin dalam kesepakatan ASEAN mengenai perlunya pemberdayaan HAM di

10

Departemen Penerangan Republik Indonesia, Konsep Hak Asasi Manusia, Jakarta,1995 Heng Keng Chiam . 1992 “ Approprite Regional Mechanism n Human Rights within ASEAN : National Human Rights Commision’s Role, Workshop on ASEAN Regional Mechanism on Human Rights, Manila. 11


7

kawasan Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut, ASEAN kemudian mendeklarasikan keinginannya untuk membentuk suatu mekansime HAM regional. Komunike bersama pertemuan tingkat menteri ASEAN ke 26 di Singapura pada bulan Juli 1993, antara lain menyatakan bahwa “ dalam rangka mendukung deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juli 1993 , ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan suatu mekanisme HAM regional yang tepat.”Hal tersebut menegaskan niat Negaranegara ASEAN yang berkeinginan untuk saling berkoordinasi dan melakukan berbagai pendekatan bagi pembentukan dan perlindungan HAM di kawasan. Sebagai tindak lanjut dari komunike bersama AMM ke 26, pembicaraan mengenai kemungkinan pembentukan mekanisme HAM ASEAN dimulai tahun 1995 melalui upaya pembentukan suatu kelompok kerja bagi mekanisme HAM ASEAN. 12 Pada tingkat regional, komitmen ASEAN dalam penegakan HAM tercermin sepakat bahwa ASEAN seharusnya mengkoordinasikan pendekatan bersama terhadap HAM dan aktif berpartisipasi serta memberikan kontribusi pada pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan HAM. Dinyatakan juga bahwa pelanggaran HAM mendasar tidak dapat ditolerir dalam bentuk apapun. Para Menteri luar negeri ASEAN meminta seluruh pemerintah Negara-negara ASEAN untuk menjaga standar kemanusiaan dan menghormati martabat manusia. Dalam kaitan ini ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kerjasama regional yang ada seperti ASEAN Vision 2020 dan Hanoi Plan Action. Pada ASEAN

12

Lia-aan.Thio 1999. “Implemating Human Rights in ASEAN Countries :Promises to keep and milies to go before I sleep” , The Yale Human Rights & Development Law Journal, Vol.2.


8

Vision 2020 dinyatakan semangat dan keterbukaan masyarakat ASEAN yang menghormati

identitas

nasionalnya,

memiliki

akses

yang

tepat

untuk

mengembangkan sumber daya manusia tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, bahasa atau sosial dan latar belakang kebudayaan. Hanoi Plan Action (HPA) sebagai penjabaran dari ASEAN Vision 2020 yang disetujui tahun 1998, meminta Negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertukaran informasi di bidang HAM antar Negara ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan masyarakat yang mendasar sesuai dengan piagam PBB, deklarasi dunia mengenai HAM dan deklarasi Wina serta Program aksi. Pada tanggal 15 Desember 2008 ASEAN telah sepakat dalam suatu piagam ASEAN (ASEAN Charter). Dalam pasal 2 dan 14 piagam tersebut terdapat asas-asas yang menjadi fundamen bagi ASEAN sebagai suatu komunitas.Salah satu asas atau prinsip dalam piagam ASEAN tersebut adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kebijakan luar negeri merupakan instrumen pokok dari politik luar negeri, guna memperjuangkan atau mengamankan kepentingan nasional.Untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya, banyak Negara menggunakan powernya baik yang bersifat hard power (contohnya kekuatan militer yang memiliki daya paksa) ataupun yang bersifat soft power (seperti kebudayaan, nilai-nilai dan kebijakan luar negeri). 13

13

ASEAN Selayang Pandang, 1992 Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta


9

Soft-power diplomacy tentu saja merupakan alternative terbaik daripada pendekatan hard-power yang melibatkan penggunaan ancaman, boikot, dan bahkan kekuatan militer seperti tidak jarang kita saksikan dalam masa pasca-peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. ASEAN kini kembali memiliki leverage, bobot, dan postur yang cukup disegani untuk memainkan peran lebih besar dalam kancah internasional. Hubungan internasional saat ini sangat jauh berbeda dengan berbagai keadaan yang sudah pernah dikenal sebelumnya. Globalisasi semakin nyata memperkuat interdepedensi antar Negara. Terjadi penguatan peran dan peningkatan jumlah aktor – aktor non Negara dalam dinamika hubungan internasional bersamaan dengan revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Batas-batas Negara pun semakin menjadi kabur, seiring dengan semakin realtifnya konsep kedaulatan Negara. Myanmar merupakan bagian dari ASEAN dan merupakan unsur penting dalam perkembangan organisasi regional ini kedepannya. Pada tahun 2012 terjadi konflik etnis di Rakhine atau lebih dikenal dengan Rohingya yang mengakibatkan banyak nya korban jiwa. Sudah tentu kasus tersebut menyebabkan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia besar-besaran. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan dan paparan di atas yang telah dikemukakan. Maka diajukanlah permasalahan sebagai berikut:


10

1. Bagaimanakah tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia? 2. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar? 3. Bagaimanakah peran Negara anggota ASEAN dalam mewujudkan penegakan HAM di Myanmar? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini yaitu: a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia. b. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi factor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar. c. Untuk mengetahui sejauh manakah peran Negara anggota ASEAN dalam mewujudkan penegakan HAM di Myanmar. D. Keaslian Penelitian Skripsi ini berjudul “Peran Negara Anggota ASEAN Dalam Mewujudkan Penegakan HAM Di Myanmar”. Di dalam penulisan skripsi ini dimulai dengan mengumpulkan bahan - bahan , baik melalui literature yang diperoleh dari perpustakaan maupun media cetak maupun elektronik dan disamping itu dilakukan juga penelitian. Dan sehubungan dengan keaslian judul skripsi ini penulis melakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum


11

Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat, maka hal itu menjadi tanggung jawab penulis sendiri. E. Tinjauan Kepustakaan Saat ini di dunia masih mengnut system Westphalian yang menjunjung tinggi kedaulatan Negara. Dalam beberapa kasus, bagaimanapun kerasnya tekanan masyarakat internasional, namun keputusan akhir kasus tersebut tetap merupakan wewenang Negara yang bersangkutan. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan HAM, meskipun Negara – Negara anggota ASEAN kerap mendapatkan sorotan dari masyarakat internasional, pelaksanaan HAM masing – masing Negara sangat tergantung pada pemerintahan masing – masing Negara. 14 Dalam Deklarasi Wina mengenai HAM, dinyatakan pentingnya memperkuat HAM secara umum sebagaimana termuat dalam instrumen-intrumen HAM internasional. Deklarasi tersebut juga menyatakan pentingnya pembentukan aturan-aturan HAM regional dan sub-regional untuk mempromosikan dan melindungi HAM, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut :

15

“Regional arrangements play a fundamental role in promoting and protecting human rights. They should reinforce universal human rights 14

Ibid Faisal Rachman, 2008 Kebangkitan Diplomasi Indonesia (Bunga Rampai Pemikiran Diplomat Muda Indonesia). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , Jakarta. 15


12

standards, as contained in international human rights instruments, and their protection…” 16 (Vienna Declaration and Program of Action, paragraph 37) Pada tahun 2015 diharapkan ASEAN terintegrasi baik secara ekonomi, sosial dan politik sebagai suatu komunitas terintegrasi dalam “Masyarakat ASEAN”. Dalam proses mencapai integrasi tersebut, para pemimpin ASEAN telah membuat suatu piagam sebagai landasan bagi pembentukan komunitas tersebut yaitu piagam ASEAN (ASEAN Charter). Dalam pasal dua piagam tersebut terdapat asas-asas yang menjadi fundamen bagi ASEAN sebagai suatu komunitas. Salah satu asas atau prinsip dalam piagam ASEAN tersebut adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang berbunyi berikut ini : 17 “respect for fundamental freedoms, the promotions and protection of human rights, and the promotion of social justice ; dan “in conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protecting of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body” Dengan ditandatanganinya piagam ASEAN tersebut pada bulan November 2007 selain itu dalam piagam ASEAN mengamanatkan akan pentingnya tentang penegakan HAM di kawasan. 18

16

Charter of The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), Article 2 (2)(i). Ibid, Article 14 18 Soerjono Soekanto. 1986 Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta hlm 32. 17


13

F. Metode Penelitian 1. Jenis Data Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berupa aturanaturan dan fakta-fakta mengenai mekanisme dan kerjasama HAM di ASEAN. A. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berupa : 1. Piagam PBB 2. United Nation Declaration of Human Rights 3. Vienna Declaration and Programme of Action of the World Confrence on Human Rights. 4. Deklarasi Bangkok 5. Human Declaration of AIPO 6. ASEAN Vision 2020 7. Hanoi Plan Action 8. Vientiane Action Program 9. Piagam ASEAN (ASEAN Charter) 10. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) 11. Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan (Body of


14

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment) 12. Hukum Perlindungan Negara (State Protection Act) 1975 B. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya: 1. Hasil-hasil karya kalangan umum yang berbentuk buku, skripsi, makalah, jurnal, atau berita surat kabar. 2. Hasil-hasil seminar yang berbentuk buku,makalah,atau jurnal. C. Bahan Hukum Tersier Yaitu berupa kamus hukum dan umum yang berfungsi sebagai petunjuk dalam menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan lain yang diperlukan dalam penelitian atau bahan-bahan pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet. 2. Pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dihadapi. Yang dilakukan di :

19

19

Sugeng Istanto.1994 Hukum Internasional, Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta hlm 70-71


15

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara c. Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia 3. Analisis Data Analisis data pada peneilitian hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang secara sistemik dan akurat tentang Soft Diplomacy Indonesia dengan ASEAN. 20 Metode Penafsiran berupa : 1. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran terhadap suatu ketentuan yang sesuai dengan pengertian lugas dan wajar dari kata-kata dan kalimat ketentuan tersebut untuk mengetahui kehendak para pihak yang berjanji. 2. Penafsiran Sistematis, yaitu merupaksn penafsiran suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. 3. Penafsiran Teleologis, yaitu dengan cara melihat makna suatu ketentuan hukum berdasarkan tujuan dari pembuat ketentuan tersebut. Dalam proses penelitian ini juga digunakan cara berpikir deduktif, indukatif, dan komparatif. 20

Sudikno Mertokusumo.1988 Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,Yogyakarta.hlm 147.


16

1. Deduktif, yaitu cara berfikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 2. Induktif, yaitu cara berfikir yang bersifat khusus kemudian ditarik pada halhal yang bersifat umum. 3. Komparatif, yaitu cara berfikir yang merupakan penyimpulan dari perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum atau fakta dengan fakta lainnya. G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan, yaitu : 1. Bab I

Pendahuluan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian,

tinjauan

kepustakaan,

metode

penelitian

dan

sistematika penulisan. 2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Pengertian dan latar belakang Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Perangkat Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.


17

3. Bab III Kondisi Masyarakat dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar Tinjauan umum masyarakat Myanmar dan Etnis Rohingya, faktor – faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat Myanmar dan Etnis Rohingya. 4. Bab IV Peran Anggota Negara ASEAN Dalam Mewujudkan Penegakan HAM di Myanmar Tantangan HAM bagi Negara – Negara anggota ASEAN, penegakan HAM di Myanmar sebagai anggota Negara ASEAN, upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dalam penegakan perlindungan terhadap HAM, peran Negara anggota ASEAN dalam mewujudkan penegakan HAM di Myanmar. 5. Bab V Penutup Dalam bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan selanjutnya akan ditulis saran yang berkaitan dengan Peran Anggota Negara ASEAN dalam mewujudkan penegakan HAM di Myanmar.


BAB I PENDAHULUAN. dimarjinalkan, pada pasca Perang Dingin ini menjadi isu-isu penting. Salah satu isu

Recommend Documents