PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Oleh : HABIBAH NASUTION NIM. 080200018
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Oleh : HABIBAH NASUTION NIM. 080200018 Disetujui oleh: Ketua Departemen Hukum Keperdataan
Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum NIP. 196603031985081001 Pembimbing I
Pembimbing II
M. Husni, SH, M.Hum NIP: 195802021988031004
Maria Kaban, SH, M.Hum NIP: 196012251987032001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia”. Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada : -
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
-
Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum, sebagai Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
-
Muhammad Husni, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
-
Ibu Maria, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
-
Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
-
Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Medan,
Penulis
HABIBAH NASUTION NIM : 080200018
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI halaman KATA PENGANTAR…………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI……………………………………………………………….…...
iii
ABSTRAKSI……………………………………………………………………
v
BAB I.
PENDAHULUAN…………………………..………………….
1
A.
Latar Belakang..............................................................................
1
B.
Perumusan Masalah……………………………………………...
5
C.
Tujuan dan Manfaat Penulisan……………………………...…...
6
D.
Keaslian Penulisan……………………………………………….
7
E.
Tinjauan Kepustakaan……………………………………… …...
8
F.
Metodologi Penelitian……………………………………… …...
13
G.
Sistematika Penulisan……………………………………………
15
BAB II.
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK (E-COMMERCE) TERHADAP TANDA TANGAN PADA DOKUMEN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA……………………………………………………… 17
A.
Perjanjian Pada Umumnya………………………………………
17
B.
Transaksi Komersial Elektronik (E-Commerce)…………...........
20
C.
Pengertian, Tujuan dan Manfaat Tanda Tangan…………………
21
D.
Hukum Pembuktian Acara Perdata di Indonesia………………..
21
PENGAWASAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIANHUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA…………………………………………...........
23
BAB III.
A.
Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan
Universitas Sumatera Utara
Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata….
24
B. Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah di Pengadilan………………………………………
27
C. Pelaksanaan Teknik Tanda Tangan Elektronik………………. 28 D. Landasan Juridis Pada Tanda Tangan Elektronik……………. 30
BAB IV.
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA YANG DIAJUKAN PARA PIHAK DENGAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DITANDA TANGANI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK........................
37
A. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata……… 39 B. Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah di Pengadilan……………………………………………
40
C. Pelaksanaan Teknik Tanda Tangan Elektronik………………. 78 D. Landasan Juridis Pada Tanda Tangan Elektronik……………. 86
BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………
67
A. Kesimpulan…………………………………………………… 67 B. Saran…………………………………………………………. 78 DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
PENGAKUAN TANDA TANGAN PADA SUATU DOKUMEN ELEKTRONIK DI DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA M. Husni, SH, M.HUM* Maria Kaban, SH, M.Hum ** Habibah Nasution ***
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia antara hakim Pengadilan Negeri Palembang, dua (2) orang pelaku ecommerce (berpendapat dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris (berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang), dan penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga diluar pengadilan, para pelaku transaksi elektronik pada umumnya menggunakan lembaga diluar pengadilan karena cepat penyelesaiannya dan biayanya lebih murah. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Kata kunci : dokumen elektronik, tanda tangan, alat bukti, pembuktian. * ** ***
Mahasiswa Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum USU Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum USU Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum USU
Universitas Sumatera Utara
