Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan
pelaksanaan
desentralisasi
yang
memberikan
keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan
nyata
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab (akuntabel). Pelaksanaan
desentralisasi
dilakukan
dalam
rangka
pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sistem Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan daerah, yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah
Kabupaten Probolinggo disusun dalam upaya mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yaitu periode 2005
2025 berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Oleh
karena
itu,
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Probolinggo harus disusun secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan proyeksi kemampuan sumber daya daerah,
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat,
serta
menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan antara Daerah serta Pusat. Dokumen RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1.2 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo periode 2005
2025 adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan
daerah
guna
mewujudkan
visi,misi,
tujuan,
sasaran
dan
arah
pembangunan jangka panjang sesuai kewenangan daerah. RPJP Daerah juga
digunakan
sebagai
pedoman
dalam
penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan penyusunan pembangunan tahunan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan
tujuan
penyusunan
RPJP
Daerah
Kabupaten
Probolinggo adalah: 1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menciptakan sinkronisasi dan sinergi antar fungsi dan antar daerah baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; 4. Meningkatkan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan secara merata; 5. Menjaga keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan per-lima tahunan.
1.3 Landasan Hukum Landasan
hukum
dan
operasional
penyusunan
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Probolinggo adalah:
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara; 4. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
tentang
Sistem
Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004,
Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005
2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 19 Tahun 2000
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2000 – 2010; 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tahun
2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penggambaran keterkaitan RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang - Undang
Pemerintah Pusat
Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5, seperti ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini:
Visi misi& program presiden
Renstra KL
Pedoman
Renja KL
Pedoman
RPJM Nasional
Jabaran
RKP
RPJMP Nasional
Pemerintah Daerah
Acuan
RPJMP Daerah
Penyerasian melalui musrenbang
Diperhatikan
Pedoman
RPJM Daerah
Visi, misi & program kepala daerah
Renstra SKPD
Jabaran
RKPD
Pedoman
Renja SKPD
Gambar 1.1. Keterkaitan RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo dengan dokumen perencanaan lainnya
Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. RPJP
Daerah Kabupaten Probolinggo periode 2005 - 2025
mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur; 2. RPJP
Daerah
memperhatikan
Kabupaten
Probolinggo
keterkaitan
dengan
disusun
dengan
dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya baik dokumen milik pemerintah daerah sendiri maupun dokumen di tingkat Provinsi; Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
3. RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi,
misi,
dan
program
Kabupaten
Probolinggo
yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Propinsi Jawa Timur; 4. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional; 5. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
1.5 Sistematika Penulisan Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah
Kabupaten Probolinggo disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo
BAB II
:
KONDISI,
ANALISIS,
DAN
PREDIKSI
KONDISI
UMUM DAERAH Bab ini berisi tentang kondisi dan analisis dari masingmasing aspek kehidupan seperti geomorfologi, lingkungan hidup,
demografi,
ekonomi,
sumberdaya
alam,
sosial
budaya, politik, prasarana dan sarana daerah, pemerintahan, serta tata ruang dan kewilayahan dengan menyertakan prediksi kondisi umum daerah. BAB III
:
VISI, MISi, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi tentang visi, misI, dan arah pembangunan daerah
Kabupaten
Probolinggo
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yang ingin dicapai BAB IV
:
PENUTUP Bab ini berisi tentang penegasan kembali pentingnya RPJP Daerah
sebagai
pedoman
bagi
seluruh
pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo
I-7
