BAB I PENDAHULUAN Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik kehidupan, sedangkan pembangunan spiritual berarti pembangunan unsur-unsur kejiwaaan manusia seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan. Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Isi pasal tersebut,

Universitas Sumatera Utara

Negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdi pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya Hukum Kepegawaian, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (Gemeenschaap Van Merten) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah 2.Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajibannya tersebut. Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh aparatur negara didistribusikan kepada jabatanjabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut subyek hukum adalah Pegawai Negeri.Hubungan antara Pegawai Negeri dengan negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian.Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Menurut Logemann bahwa tiap-tiap pegawai mempunyai hubungan dinas publik (openbare diensbetreking).Hubungan dinas publik ini ada, apabila seseorang menyetujui untuk mengikatkan dirinya diangkat sebagai pelaksana pekerjaan-pekerjaan tertentu

2

Muchsan, Hukum Kepegawaian


yang lebih kurang sejenis (dalam keseluruhan jabatan tertentu), dengan menerima gaji dan imbalan-imbalan pribadi lainnya

3

.Dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri

merupakan aparatur yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut yang harus berdasarkan pada segala peraturan yang mengaturnya yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 4. Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

adalah

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan 2 Amrah Muslimin, 1985: 18 4 Penjelasan atas UU RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara


ketatalaksanaan.Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Manajemen PNS

meliputi penyusunan dan

penetapan kebutuhan,

pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berkedudukan dan memegang peranan yang penting, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. Sejalan dengan tujuan tersebut, penyelenggara pemerintah tidak hanya dilakukan dari pusat, namun juga dari daerah.Penyelenggara pemerintah daerah memerlukan


sumber daya manusia sebagai pelaksananya.Sumber daya manusia pada pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten 5. Sebagai tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan.Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat dalam menunjang pelaksanaan tugas.Dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kinerja, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil, perlu adanya peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus di utamakan. Tetapi kadang kenyataannya, berdasarkan pada observasi mengenai pembangunan menunjukan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut :

5

Hanif Nurcholis, 2007, Teori & Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo


“ Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian – bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu “.

Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut di atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran tugas.Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai waktu, mengefisienkan tenaga dan kedisiplinan kerja. Untuk itu pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya terus dilakukan dari waktu ke waktu. Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang No.43 tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi UndangUndang No. 5 Tahun 2014, maka salah satu faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.


Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia masih rendah dan kasusnya cenderung meningkat 6. Kasusnya pun beragam mulai dari tidak masuk kerja, poligami, melakukan perzinahan atau perselingkuhan, menggunakan narkotika, melakukan tindakan asusila, calo CPNS, hingga penyalahgunaan wewenang. Seharusnya seorang pemimpin di suatu dinas atau bagian memiliki kewenangan untuk menindak atau memberi teguran kepada anak buahnya yang tidak disiplin atau yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi tidak banyak pemimpin yang menegakkan peraturan ini. Permasalahan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sangat menarik untuk diteliti apalagi apabila permasalahan tersebut dikaitkan dengan peran pihak pemerintah untuk mewujudkan penegakan disiplin tersebut di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini pemerintah dibantu oleh suatu instansi atau lembaga yang berada di tingkat daerah baik propinsi, kota maupun kabupaten yang dinamakan Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu perangkat daerah untuk membantu kelancaran manajemen Pegawai Negeri Sipil. Salah satu fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah adalah untuk penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prodesur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan fungsi tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah perlu mempertimbangkan sampai sejauh mana Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan yaitu apakah keberadaan Badan Kepegawaian Daerah memberikan pengaruh positif yaitu meningkatnya kedisiplinan

6

http://www.batamtoday.com/berita35062-Disiplin-Rendah,-44-PNS-Dipecat-Akibat-Bolos.html diakses tanggal 5 Februari 2014


Pegawai Negeri Sipil berupa peningkatan kedisiplinantersebut sudah terlalu melekat dalam jiwa kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk di adakan pembinaaan atau penertiban sebagaimana telah di atur dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014. Perumusan Masalah Apakah tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara Bagaimanakah tinjauan hukum administrasi negara yang mengacu pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan kaitannya dengan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan kaitannya dengan kedisiplinan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi yang berkaitan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara.


Manfaat penulisan yang diharapkan diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai berikut : Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum administrasi negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Secara Praktis Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Keaslian Penulisan Untuk mengetahui originalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul ”Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ditinjaudari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus di Kabupaten Labuhan Batu Utara)” terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini juga menulusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penulusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah di luar sepengetahuan dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran Penulis yang didasarkan


pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karen itu, dapat dinyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkans secara ilmiah.

Tinjauan Kepustakaan Menurut J.H.A Logemanm bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (open bare dienst betrokking)dalam negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain 7. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 menyatakan : Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 7

Lili Rasjidi & IB Wyasa, Hukum sebagai suatu sistem, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, hal.20


pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembina Kepegawaian

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai ASN

dan

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 membedakan antara Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara, Badan Narkotika

Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau


dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,

Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam pasal 30 dinyatakan bahwa : Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dapatdikenakan tindakan administratif. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : peringatan, teguran, pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian. Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku


sejak tanggal ditetapkan. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh KepalaKepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden. Pejabat

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(4)

dapat

mendelegasikan

atau

memberikankuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk melakukan tindakan administratifsebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kecuali atas keputusan yang ditandatangani olehPejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, yang juga mencakup lembaga-lembaga dan prosesproses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Kehadiran hukum dalam masyarakat salah satunya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan organisasi dalam masyarakat sehingga dapat meminimalkan benturan sekecil-kecilnya. Menurut J.B. Sumarlin, agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk menjamin antara lain 8: Agar satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepadanya. Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh PNS artinya bahwa terhadap semua PNS berlaku ketentuan yang sama. Pembinaan PNS atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pengembangan sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung jawab. Melaksanakan tindakan korektif yang tergas terhadap norma-norma hukum dan norma8

Sudibyo Triatmodjo, Op. Cit, hal 93


norma kepegawaian. Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengawasannya. Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri terhadap negara dan pemerintah. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil berkaitan erat dengan hak dan kewajiban yang melingkupi aktivitasnya. Apabila hak telah diperoleh namun kewajiban tidak dilaksanakan secara otomatis Pegawai Negeri Sipil tersebut akan dikenakan sanksi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari openbare dienstbetrekking (hubungan dinas publik) yang melekat pada hubungan kepegawaian sebagai hubungan sub-ordinatie antara bawahan dan atasan 9. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 adalah : Mengucapkan sumpah/janji PNS. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. 9

Philipus M. Hadjon., Philipus M Hadjon dkk, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.


Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. . Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil. . Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. . Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. . Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. . Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. . Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. . Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier . Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 adalah : Menyalahgunakan wewenang. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan


barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. . Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. . Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. . Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. .

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu


pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. . Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; danmemberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pemberhentian/Pemberhentian sementara bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang tertuang dalam pasal 3 :Seorang pegawai

Negeri

harus

diberhentikan

jika

ia

terbukti

telah

melakukan


penyelewenganterhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telahmelakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 Pasal 1 memuat : Pemberhentian

sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

adalah

pemberhentian

yang

mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian di Bagian Keempat, dicantumkan Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan yang tertuang dalam Pasal 8, 9, dan 10. Pasal 8 berbunyi ”Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena” : Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan


hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9 berbunyi ”Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara ataukurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena”: Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyi dari Pasal 10 adalah ”Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. Dalam Pasal 12 diterangkan tentang Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas yaitu : Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Pegawai Negeri Sipil sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat : Ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau


Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Metode Penulisan Jenis Penelitian Sesuai judul dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa masalah-masalah yang akan dikemukakan, yang dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 10). Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangundangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori 11. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian

10

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 13 11 Ronny Hanitijo Soeitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11


terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiahyang dapat menganalisa permasalahan yang akan di bahas serta ditambah data lainnya yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan observasi langsung Perilaku Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari segi hukum yang berlandaskan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sumber Data Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier 12, yaitu : Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yaitu : a. Undang-Undang dasar 1945 b. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara serta peraturan pelaksanaan yang terkait lainnya Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahanbahan hukum primer yaitu karangan ilmiah, buku-buku referensi dan informasi. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasanpenjelasan terhadap hukum sekunder, yakni kamus umum, kamus hukum, jurnal, artikel

12

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Op, Cit, hal. 59


dan lainnya.

b.

Penelitian lapangan (Field Research) tentang Tinjauan Hukum Administrasi

Negara Terhadap Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Analisis Data Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi di lapangan maka data tersebut dianalisis secara kualitatif 13 untuk mendapatkan hasil penelitian hukum empiris dengan analisis domain. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang menyeluruh 14. Dengan mengadakan pengamatan data yang diperoleh dan menghubungakan tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika induktif yaitu berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umumdengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

13

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 10 14 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang, 1990, hal. 91


Sistematika Penulisan Pembahasan dan penyajian yang baik dari suatu penelitian harus memiliki suatu keteraturan. Oleh karena itu, penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini memaparkan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan..

BAB II.

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Pada bab ini terdiri dari sub bab: Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB III

: TINJAUAN TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Pada bab ini terdiri dari sub bab: Pengertian Disiplin Kerja PNS, Latar Belakangnya dikeluarkan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, Dasar-Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Disiplin PNS, Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Menurut UU ASN Nomor 5 tahun


2014, dan BKD sebagai Pelaksana Manajemen PNS. BAB IV

: PELAKSANAAN KEPEGAWAIAN

TUGAS DAERAH

DAN DALAM

FUNGSI

BADAN

MENINGKATKAN

DISIPLIN PNS DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Pada bab ini terdiri dari sub bab: Tugas dan Fungsi BKD dalam meningkatkan Disiplin PNS di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Hambatan-Hambatan BKD dalam Melaksanakan Fungsinya Untuk Melaksanakan Disiplin PNS di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Solusi yang Dilakukan BKD Untuk Meningkatan Disiplin PNS di Kabupaten Labuhanbatu Utara. BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN


BAB I PENDAHULUAN Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara

Recommend Documents