1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Menurut masyarakat umum pajak adalah iuran yang secara paksa dipungut dan dipotong oleh pemerintah, pemerintah pemotong dan memungut pajak dikarenakan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam pembiayaan APBN dan penyenggaraan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana negara yang lebih baik. jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn BM), dan masih ada jeneis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan disektor perpajakan yaitu dengan sosialisasi tentang peraturan perpajakn dan UU dibidang perpajakan. Adapun jenis penghasilan sebagai berikut (Resmi, 2013:41) :
-
PPh pasal 21 : Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seperti gaji
2
yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. -
PPh pasal 22 : Pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha dibidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan)
-
PPh pasal 23 : Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royallty, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri, dan Bentuk Usah Tetap (BUT)
-
PPh pasal 26 : pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri
-
PPh final pasal 4 ayat (2) : merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atas dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran dimuka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final adalah bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dan lain-lain.
-
PPh pasal 15 : pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan pihak wajib pajak tertentu yang menggunakan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahan asuransi luar negeri,
3
perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. -
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : pajak yang dikenakan atas nilai tambah untuk suatu barang atau jasa.
-
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) : pajak khusus untuk barang mewah
Meskipun UU perpajakan sudah banyak mengalami perubahan. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi baik petugas maupun WP sendiri. Diharapkan partisipasi masyarakat agar dapat membantu didalam sektor pajak. Untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam membangun negara yang lebih maju. Dengan cara bertanya apabila belum memahami aturan yang berlaku seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang menurut ketentuan yang berlaku . Dari beberapa pajak penghasilan yang tertera diatas salah satu PPh yang dikenakan adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan perkerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakuakan oleh orang pribadi atau bandan yang merupakan subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 tidak hanya dikenakan pada pegawai tetap diperusahaan tertentu, tetapi PPh pasal 21 juga dikenakan pada pegawai tidak tetap disebuah perusahaan .
4
Diperusahan ternama seperti PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton yang bergerak dibidang jasa/pinjaman/gadai memiliki pegawai tetap dan tidak tetap. Atas pekerjaan yang dilakuan pegawai tetap dan tidak tetap di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton. Maka pegawai-pegawai tersebut akan dikenakan PPh pasal 21 dengan yang sesuai tarif PPh untuk wajib pajakorang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh), yaitu : 1. 5 % untuk penghasilan 0 – 50.000.000 2. 15 % untuk penghasilan 50.000.000 – 250.000.000 3. 25 % untuk penghasilan 250.000.000 – 500.000.000 4. 30 % untuk penghasilan diatas 500.000.000 Ternyata ada perbedaan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dan tidak tetap di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton dengan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 menurut teori perpajakan. Demikian judul penulisan akhir ini berjudul : “Perbedaan Mekanisme Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di PT.Pegadaian (persero) UPC Kimaja Cabang Kedaton”. 1.2. Rumusan Masalah 1.
Bagaimana perbedaan mekanisme perhitungan PPh pasal 21 antara pegawai tetap dan tidak tetap di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton
5
1.3. Tujuan Penelitian 1.
untuk mengetahui mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dan tidak tetap di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton.
2.
untuk mengetahui perbedaan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton dengan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 menurut teori perpajakan.
1.4. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan ini adalah : 1. bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan dalam perpajakan khususnya PPh pasal 21 2. bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah pewai tetap dan pegawai tidak tetap yang berkerja di PT. Pegadaian (persero) UPC Kimaja cabang Kedaton untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan terhadap pegawai-pegawai tersebut 3. bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dibidang perpajakan PPh pasal 21 atas penghasilan
1.5. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini dilakukan secara sistematis dengan pembagian sebagai berikut :
6
BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi tentang yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II: LANDASAN TEORI Bab ini berisikan tentang landasan teori, yang mencangkup semua hal yang terkait dengan penulisan. BAB III: METODE PENULISAN Bab ini mengenai tentang sejarah, visi dan misi, gambaran umum, struktur organisasi, uraian tugas perusahaandi PT. Pegadaian (persero) dan metode penulisan. BAB IV: PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi tentang bagaimana perbedaan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21 menurut teori perpajakan. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penulisan dari bab sebelumnya, serta saran-saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
