BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perubahan paradigma pemerintahan dari “sentralisasi” menuju “desentralisasi” yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan
paradigma
tersebut
sekaligus
mencirikan
berubahnya
volume/beban tugas Pemerintah Daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah.1 Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah di tuntut untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pelayanan perizinan agar keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dapat terpenuhi, untuk itu diperlukan pula suatu sistem perangkat daerah baru yang dapat menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi perizinan secara terpadu agar pelayanan yang masih bersifat lintas sektoral dapat diperbaiki kinerjanya. Adapun upaya Pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1
Penjelasan Umum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
1
2
Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan oleh Pemerintah Daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent (urusan bersama) yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, yang berarti ada bagian urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerahnya yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk peningkatan efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sistem kelembagaan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan yang signifikan terutama di
3
bidang pelayanan perizinan. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa : 1) Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. 2) Unit pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. 3) Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah. 4) Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.2 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat membentuk unit pelayanan terpadu yang merupakan gabungan unsur-unsur perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan di bidang perizinan, dan sebagai pedoman bagi organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan terpadu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah, Pemerintah
Daerah
diwajibkan
untuk
melakukan
penyederhanaan
penyelenggaraan pelayanan melalui sistem satu pintu dalam satu tempat yang 2
Pasal 47, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
4
nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah yang berbentuk Badan atau Kantor. Pelayanan sebagaimana yang dimaksud adalah pelayanan terpadu di bidang perizinan. Adapun kehadiran Badan atau Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian,3 yakni dengan menyelenggarakan fungsi, yaitu: a) Pelaksanaan penyusunan program Badan dan/Kantor; b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan e) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.4 Sementara itu, penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan secara terpadu tersebut sebenarnya di adakan bukan hanya sekedar karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan. Namun, pelayanan terpadu ini lebih diharapkan pada seberapa jauh pelayanan di bidang perizinan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan murah dari sisi biaya serta tertib dalam administrasi pelayanan agar pelayanan yang dipandang oleh masyarakat sebagai pelayanan yang lamban, tidak adanya
3
Pasal 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah 4 Pasal 5, Ibid.
5
kejelasan biaya administrasi perizinan, pelayanan yang berbelit-belit serta memicu adanya kecenderungan perilaku suap dari pengguna pelayanan terhadap aparat penyedia pelayanan di daerah bisa teratasi. Seperti halnya dengan Pemerintah Kota Kupang yang pada tanggal 07 Januari 2010 telah membentuk sebuah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang merupakan komitmen dari Walikota Kupang Daniel Adoe untuk mengkonsentrasikan pengurusan perizinan dalam satu lembaga. Saat di wawancara, Beliau mengatakan bahwa “Saya akan membentuk sebuah lembaga perizinan, kami bekerjasama dengan AusAID dan lembaga donor lainnya untuk membantu kami dalam mempersiapkan segala kebutuhannya dan yang pasti bahwa pelayanan perizinan harus dibenahi.”5 Adapun kehadiran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Kupang sebagai Instansi khusus, sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di antaranya: prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pelayanan perizinan secara terpadu yang pada dasarnya merupakan terobosan atau inovasi baru dari Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk mampu memberikan pelayanan publik yang mudah dan cepat serta biaya ringan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
5
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, “Kota Kupang Jadi Pilot Project Perijinan Terpadu,”http://www.rotendaokab.go.id/modules.php?name=BeritaProvinsi&op=detail_berita_pr ovinsi&id=165, diakses pada tanggal 8 Mei 2012
6
Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, menjadi dasar penulis untuk mengambil tesis yang berjudul “Peranan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Yang Mudah Dan Cepat Serta Biaya Ringan.”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi beberapa permasalahan adalah: a) Bagaimanakah peranan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan? b) Kendala apakah yang dihadapi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan? c) Upaya apakah yang di tempuh oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang untuk mengatasi kendala-kendala dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan?
C. Tujuan Penelitian Selaras dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
7
1) Tujuan diskriptif Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui serta menggambarkan bagaimana peranan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan saat ini. 2) Tujuan kreatif Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan saat ini. 3) Tujuan inovatif Tujuan ini dimaksudkan untuk menemukan upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan saat ini.
D. Manfaat Penelitian 1) Manfaat teoritis Penulis berharap agar penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya. 2) Manfaat praktis Memberikan masukan kepada Pemerintah sehingga diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam
8
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya mengenai peranan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan.
E. Keaslian penelitian Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.6 Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, ditemukan laporan penelitian yang memiliki relevansi terhadap tesis yang penulis susun. Sumber tersebut berasal dari penelitian ilmu hukum. Adapun hasil penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penulisan proposal ini adalah: 1) Penelitian yang berjudul: “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Servive) Oleh Pemerintah Kabupaten Sragen,” yang dilakukan oleh Okto Muhammad Gajah Mada dari Program Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, dengan perumusan masalahnya adalah: (a). Bagaimana upaya Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dalam melaksanakan one stop service sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006?
6
Sumardjono Maria S.W, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Jakarta, hlm.18
9
(b). Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat dalam pelayanan one stop service sebagai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 di Kabupaten Sragen? (c). Bagaimana kualitas pelayanan one stop service dilihat dari indeks kepuasan masyarakat? 2) Penelitian yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang,” yang dilakukan oleh Harentama Fardhani dari Program Sarjana Strata 1 (satu)
Fakultas Ekonomi
Universitas
Diponegoro Semarang, 2010, dengan perumusan masalahnya adalah: a) Apakah ada pengaruh kemudahan mutu layanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat? b) Apakah ada pengaruh prosedur layanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang terhadap kepuasan masyarakat? 3) Penelitian yang berjudul: “Kualitas Pelayanan Perijinan TerpaduSatu Pintu Dan Faktor-Faktor Manajerial Yang Mempengaruhinya Di Kota Lhokseumawe,” yang dilakukan oleh Ridha Fahmi dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008, dengan perumusan masalahnya adalah: “bagaimana kualitas pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan faktor-faktor manajerial yang mempengaruhinya di Kota Lhokseumawe?”
10
4) Penelitian yang berjudul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Bina Sosial Setdako Lhokseumawe,” yang dilakukan oleh T. Mansur dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008, dengan perumusan masalahnya adalah: (a). Bagaimana kualitas pelayanan masyarakat di Bagian Bina Sosial? (b). Faktor-faktor
apa
yang
mempengaruhi
kualitas
pelayanan
masyarakat di Bagian Bina Sosial? 5) Penelitian yang berjudul: “Pelayanan Publik Di Bandar Udara Polonia Medan,” yang dilakukan oleh Yuli Sudoso Hastono dari Program Magister Studi Pembangunan Sekolah pasca sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, dengan perumusan masalahnya adalah: “bagaimana implementasi pelayanan publik di Bandar Udara Polonia Medan khususnya terkait dengan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)?” 6) Penelitian yang berjudul: “Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perizinan Kabupaten Grobogan,” yang dilakukan oleh Kurnia Saniadi dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008, dengan perumusan masalahnya adalah: “Sejauhmana tingkat kinerja Kantor Pelayanan Terpadu dan perizinan Kabupaten Grobogan?” 7) Penelitian yang berjudul: “Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Padang,” yang dilakukan oleh Desy Herawati dari Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011, dengan perumusan masalahnya adalah:
11
(a). Bagaimanakah kondisi pelayanan perizinan di Kota Padang berdasarkan aspek-aspek standar minimal pelayanan? (b). Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di Kota Padang? (c). Bagaimanakah perbandingan antara penilaian dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di kota Padang? (d). Bagaimana menyusun perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kota Padang? 8) Penelitian yang berjudul: “Perencanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Pekalongan),” yang dilakukan oleh Halida Prameswari Latief dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009, dengan perumusan masalahnya adalah: (a). Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk pertimbangan dalam penyusunan program peningkatan kualitas pelayanan publik? (b). Faktor rencana/program apa yang perlu disusun untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pekalongan? 9) Penelitian yang berjudul: “Model Ideal Pelayanan Umum Kepada Masyarakat Studi Kasus Pelayanan Umum Kota Bukittinggi Sumatera Barat” yang dilakukan oleh Helga Mayona dari Program Magister Ilmu
12
Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009, dengan perumusan masalahnya adalah: (a). Bagaimana pelaksanaan pelayanan umum di kantor pusat pelayanan terpadu di Kota Bukittinggi? (b). Bagaimana efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan umum pada pusat pelayanan terpadu Kota Bukittinggi? (c). Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian pelayanan umum pada pusat pelayanan terpadu di Kota Bukittinggi? (d). Bagaimana model ideal pelayanan umum kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi? 10) Laporan Akhir Penelitian Penelitian Peneliti Muda (Litmud) Unpad, yang berjudul: “Model Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tasikmalaya,” yang dilakukan oleh Maret Priyanta, dkk, dari Lembaga penelitian Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008, dengan perumusan masalahnya adalah: (a). Bagaimanakah pengaturan pelayanan perijinan terpadu dalam bidang pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Tasikmalaya setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?
13
(b). Apakah
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaan
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam bidang sumber daya alam di Kabupaten Tasikmalaya? (c). Bagaimanakah model pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dapat diterapkan di Kabupaten Tasikmalaya? Mencermati hasil penelitian di atas, tesis yang penulis susun memiliki karakteristik (keaslian penelitian) tersendiri. Di dalam penulisan ini yang menjadi pokok kajian adalah: Pertama, bagaimana peranan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Kupang dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat serta biaya ringan. Kedua, obyek atau lokasi penelitian berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kota Kupang yang memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.
