1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana semakin meningkat seiring dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan. Pembangunan yang pesat di segala bidang terutama perkembangan di sektor usaha menyebabkan kebutuhan permodalan masyarakat kian meningkat. Ketersediaan dana sangat diperlukan untuk pengembangan usaha, sedangkan tidak semua anggota masyarakat dapat melakukan penyediaan dana secara cepat ketika harus segera dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. Kredit merupakan salah satu jalan keluar yang ditawarkan oleh lembaga perbankan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dana secara cepat. Khusus untuk kegiatan usaha kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan adalah kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan oleh nasabah debitur untuk mendanai proses produksi barang ataupun jasa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai pengertian kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia menyediakan kredit untuk masyarakat, salah satu bentuknya adalah
2
kredit produktif yang memberikan jawaban kepada para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan dana dalam mengembangkan usahanya. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melalui Kantor Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk penyediaan kredit produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Bank dapat mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam pemberian kredit untuk menjamin pelunasan terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur. Jaminan ini berfungsi untuk untuk memberikan keyakinan
kepada bank sebagai pemberi kredit, bahwa
nasabah debitur akan mengembalikan pinjamannya. Adanya jaminan dalam pemberian kredit ini diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, namun istilah yang digunakan dalam
undang-undang yang menunjuk pada jaminan adalah
agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan memberikan definisi tentang agunan, yaitu “ jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”. Ada beberapa jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit produktif oleh bank, salah satu di antaranya adalah dengan Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) memberikan pengertian mengenai Hak Tanggungan, yaitu : Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
3
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap krediturkreditur lain.1
Eksistensi lembaga jaminan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 memberikan harapan baru kepada para pihak yang memanfaatkan lembaga jaminan atas tanah dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya, termasuk lembaga perbankan, akan adanya kepastian hukum dan kemudahan untuk pelaksanaan eksekusinya. Lahirnya UUHT ini diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi hypotheek dan credietverband sebagai lembaga jaminan atas tanah yang berlaku sebelum diatur ketentuan secara khusus mengenai Hak Tanggungan, karena salah satu tujuan pengaturan Hak Tanggungan adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusinya. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta menggunakan Hak Tanggungan sebagai salah satu lembaga jaminan dalam pengikatan kredit produktif, dengan harapan bahwa jika di kemudian hari terjadi kredit macet maka bank dapat melaksanakan upaya penyelesaian melalui eksekusi jaminan dengan mudah untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Salah satu cara yang dipilih oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta untuk melakukan penyelesaian terhadap kredit produktif yang macet melalui eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan. Cara ini merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh bank sebagai kreditur pemegang Hak 1
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
4
Tanggungan ketika nasabah debitur melakukan wanprestasi atau kreditnya yang dijamin dengan Hak Tanggungan dinyatakan macet karena telah diatur dalam ketentuan UUHT, bahwa ketika debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan wanprestasi maka kreditur pemegang Hak Tanggungannya dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan melalui tiga cara, yaitu dengan parate eksekusi, menggunakan titel eksekutorial, ataupun penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta seharusnya dapat memperoleh pelunasan atas piutangnya dengan mudah melalui penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan karena lembaga ini dibentuk oleh undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, namun pada praktiknya ketika terjadi kredit macet, penjualan secara di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan UUHT sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta justru mengalami kendala-kendala dalam penyelesaian kredit produktif yang macet melalui penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan walaupun pengikatan Hak Tanggungan dan pendaftarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUHT, akibatnya bank tidak dapat memperoleh pelunasan piutangnya dengan mudah sebagaimana dimaksudkan dalam UUHT.
5
B. Perumusan Masalah 1. Mengapa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta memilih penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan sebagai upaya penyelesaian kredit macet? 2. Bagaimana penyelesaian kredit macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta? 3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan?
C. Keaslian Penelitian Tema penelitian diangkat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti. Peneliti mengumpulkan data awal untuk memperkuat latar belakang penelitian ini sehingga penelitian ini adalah asli dan bukan hasil jiplakan. Sejauh yang diketahui Peneliti, penelitian mengenai penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan ataupun penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian dalam hal debitur wanprestasi sudah pernah dilakukan sebelumnya namun permasalah yang diteliti dan tempat penelitian dilakukan berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada.
6
Berdasarkan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum UGM, ditemukan tesis dan penulisan hukum berjudul: 1. “Penyelesaian Kredit Macet melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV di Jakarta sebagai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dan Pembeli Lelang”, tesis yang ditulis oleh Erma Yuni Mastuti pada tahun 2009, dengan rumusan masalah mengenai penyelesaian kredit macet melalui parate eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Jakarta IV di Jakarta sebagai perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan dan pembeli lelang 2; 2. “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Baledono Purworejo”, penulisan hukum yang ditulis oleh Prihati Rizqa Astuti pada tahun 2011, dengan rumusan masalah mengenai penyebab kredit macet di Bank Danamon Simpan Pinjam serta upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan; 3 3. “Penjualan Objek Hak Tanggungan untuk Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta”, tesis yang 2
Erma Yuni Mastuti, “ Penyelesaian Kredit Macet melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV di Jakarta sebagai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dan Pembeli Lelang”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 7. 3
Prihati Rizqa Astuti, “ Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Baledono Purworejo”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011, hlm.5.
7
ditulis oleh Mujiwidodo pada tahun 2011, dengan rumusan masalah mengenai kesesuaian penyelesaian kredit macet di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta dengan peraturan yang ada, hambatan yang terjadi dalam penjualan objek Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta, serta upaya mengatasi
hambatan
yang
muncul
dalam
penjualan
objek
Hak
Tanggungan; 4 4. “Eksekusi Hak Tanggungan dengan Cara di Bawah Tangan di Kota Makasar”, tesis yang ditulis oleh Mustahar pada tahun 2006, dengan rumusan masalah mengenai sebab eksekusi objek Hak Tanggungan dengan cara di bawah tangan mengalami hambatan serta upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan dengan cara di bawah tangan. 5 Keempat penelitian yang terdahulu membahas permasalahan yang berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta memilih penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan sebagai upaya penyelesaian kredit produktif macet, penyelesaian kredit produktif yang macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, 4
Mujiwidodo, “Penjualan Objek Hak Tanggungan untuk Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta”, Tesis, , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011, hlm.5. 5
Mustahar, “ Eksekusi dengan Cara di Bawah Tangan di Kota Makasar”,Tesis , Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2006, hlm.6.
8
serta kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dalam melaksanakan penyelesaian kredit produktif
macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah
tangan. Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari dari hasil karya orang lain, oleh karenanya peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat keaslian sebuah penelitian.
D. Faedah yang Dapat Diharapkan 1. Bagi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan lapangan hukum kenotariatan pada khususnya. 2. Bagi pembangunan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha di bidang perbankan dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet melalui penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan. Di samping itu diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat nasabah debitur akan pentingnya kesadaran hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur serta memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjualan secara di bawah tangan terhadap objek hak tanggungan.
9
E. Tujuan Penelitian 1. Tujuan objektif. a. Untuk mengetahui alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta memilih penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan sebagai upaya penyelesaian kredit macet; b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta; c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh
PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet melalui penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan. 2. Tujuan subyektif . Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang lengkap dan berguna dalam penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universias Gadjah Mada.
