1
I.
PENDAHULUAN Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara
efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Penyelenggaran
pemerintahan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat
berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan, 2005: 71). Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Berlakunya Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. Tujuan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan pendanaan utama diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu PAD. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan asli daerah setiap daerah
1
2
berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Upaya meningkatkan sumber PAD pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kebijakan tentang pengadaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Gorontalo yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor. 3 Tahun 2011, sehingga menambah sumber pendapatan asli daerah. Namun pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melakukan pungutan retribusi. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor. 8 Tahun 2006 tentang pembebasan retribusi, sehingga berkurangnya sumber pendapatan asli daerah. Pada Provinsi Gorontalo, hasil pajak telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sumber pendaptan asli daerah. Namun hal ini belum mampu untuk membiayai sebagian beban belanja daerah. Disebabkan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajak, sehingga provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Sumber pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Daerah di Provinsi Gorontalo (dalam miliar)
Tahun 2008 2009 2010 2011
PAD DAU 97.127.666.982 368.637.996.00 0 102.626.018.112 388.325.256.00 0 133.124.917.186 400.750.820.00 0 157.472.326.552 461.118.102.00 0 2
DAK 25.374.000.00 0 51.346.000.00 0 10.734.900.00 0 28.057.200.00 0
Belanja daerah 506.826.035.01 2 581.170.741.18 1 527.649.189.79 1 668.200.748.74 8
3
2012
180.090.949.296 582.140.302.00 24.008.330.00 0 0 Sumber: Kantor BKD Provinsi Gorontalo, Tahun 2008-2012
885.021.160.78 1
Melihat fenomena di atas dalam konteks otonomi daerah, semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi tersebut harusnya ditunjukkan dengan seberapa besar penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri mampu membiayai sebagian beban belanja daerahnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PAD belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pusat masih sangat besar dilihat dari jumlah transfer pemerintah pusat yang masih sangat besar. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya untuk membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga, pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus agar tercapainya tujuan otonomi daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo”. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo? (2) Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo? (2) Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo? (4) Apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji secara parsial dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menguji secara 3
4
parsial dan mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menguji secara parsial dan mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi gorontalo. (4) Untuk menguji secara simultan dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Provinsi Gorontalo.
II. KAJIAN TEORI 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang di dukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah.
Dalam
menjamin
terselenggarangya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usahausaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan
penerimaan
pendapatan
asli
meningkatkan penerimaan sumber PAD
daerah
(PAD),
baik
dengan
yang sudah ada maupun dengan
menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim 2004: 91). 2.1.2 Dana Alokasi Umum Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif
4
5
dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 2.1.3 Dana Alokasi Khusus Menurut Suparmoko (2002: 43) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan dikawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan dikawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional contohnya adalah proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan juga proyek-proyek baik yang dibiayai oleh nasional maupun internasional. Disamping itu terdapat jenis dana lain seperti dana reboisasi yang dibagi dengan perimbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah daerah penghasil dana reboisasi tersebut. Dana ini digunakan khusus untuk membiayai program rebisasi dan penghijauan di daerah.
2.1.4 Belanja Daerah Pemberlakuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerntah Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku pokok terpenting dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah. Baik pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan anggran pendapatan dan belanja daerah sendiri-sendiri sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Menurut Halim (2004: 221) pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menentukan prioritas pembangunan
5
6
daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 2.2 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Diduga terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
2.
Diduga terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah
3.
Diduga terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah
III. METODE PENELITIAN 3.1 Desain Penelitian Adapun desain penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Pendapatan Asli Daerah (X1)
Belanja Daerah (Y)
Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3)
Gambar 2. Desain Penelitian
3.2 Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Proses analisis data merupakan usaha untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
6
7
linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.
3.3 Model Regresi Berganda Regresi merupakan metode estimasi utama dalam ekonometrika. Menurut Widarjono (2004: 7) regresi dalam penelitian modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Karena data yang diperoleh berupa data sekunder yang terdiri atas tiga variabel yaitu: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus maka data akan dianalisis dengan analisis regresi berganda. Adapun rumus analisis regresi berganda dalam penelitian ini yaitu: Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + е Dimana: Y
= Belanja daerah periode ke-t
β0 = Konstanta β1 = Koefisien regresi X1 = Pendapatan asli daerah X2 = Dana alokasi umum X3 = Dana alokasi khusus e
= Error
3.4 Hipotesis Satistik Hipotesisi statistik berdasarkan perumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah dibuat di atas dapat diuraikan sebagai berikut: HO: ρ ≠ 0:
Tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 (pendapatan asli daerah), X2 (dana alokasi umum), dan X3 (dana alokasi khusus) dengan variabel Y (belanja daerah) di Provinsi Gorontalo.
7
8
H1: ρ = 0:
Terdapat pengaruh antara variabel X1 (pendapatan asli daerah), X2 (dana alokasi umum), dan X3 (dana alokasi khusus) dengan variabel Y (belanja daerah) di Provinsi Gorontalo.
IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengujian Asumsi Klasik 4.1.1 Pengujian Normalitas Data Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Tabel 6: Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test Belanja Daerah N Normal Parameterǝ
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogrov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is normal
40 113589.1 62044.27 .095 .079 -.095 .602 .861
b. Calculated from data
4.1.2 Pengujian Asumsi Non-Multikolinearitas Multikolinearitas merupakan salah satu pelanggaran kondisi ideal yang disebabkan adanya hubungan linear diantara variabel regresor. Multikolinearitas bisa dideteksi dengan melihat nilai R2, dimana nilai R2 tinggi sedangkan tidak ada satupun koefisien regresi (secara parsial) yang signifikan. Selain itu, multikolinearitas dapat juga dideteksi dengan menggunakan indikator Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut:
8
9
Tabel 7: Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a collinearity statistics Tolerance VIF . 178 5.605 . 194 5.154 . 643 1.556
Model 1
Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus a. Dependent Variable: Belanja Daerah
4.1.3 Pengujian Asumsi Non-Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi homoskedastisitas (semua gangguan/disturbance yang muncul dalam model persamaan regresi bersifat homoskedastik atau mempunyai varians yang sama pada tiap kondisi pengamatan). Oleh karena itu, konsekuensi dari adanya heteroskedastistas dalam sistem persamaan bahwa penaksiran tidak lagi mempunyai varians yang minimum. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil regresi untuk pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser sebagai berikut: Tabel 8: Hasil uji Heteroskedasrisitas ANOVAb Summ Of Mean Model Squares Df Square F Sig. 2.978E9 3 9.926E8 1 Regression 1.795 . 986a 5.287E9 36 1.469E8 Residual 8.265E9 39 Total a. Predictor: (constant), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah b. Dependent Variable: abs_res
4.2
Analisis Regresi
4.2.1 Hasil Analisis Regresi Setelah asumsi normalitas terpenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui bentuk pengaruh dari variabel-variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) terhadap belanja daerah selama tahun 2003-2012. Untuk tujuan agar interpretasi model 9
10
menjadi lebih konsisten, maka model yang digunakan adalah model double log. Tujuannya adalah agar interpretasi dari koefisien regresi yang dihasilkan akan mengarah ke konsep elastisitas sehingga dapat dianalisis lebih jauh bagaimana perubahan dalam PAD, DAU dan DAK akan mempengaruhi belanja daerah. Model analisis regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut: Y 0 1 X1 2 X 2 3 X 3
Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 9: Hasil Analisis Regresi Coefficientsǝ Unstandardizet Standardizet Coefficients Coefficients B Std. Error Beta -24376.5 11550.921 1.557 . 649 . 314 1.006 0.25 . 535 2.582 . 993 . 179
Model 1 (Constant) Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus a. Dependent Variable: Belanja Daerah
4.2.2 Pengujian Model Regresi Setelah diperoleh model persamaan regresi taksiran maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian signifikansi koefisien regresi secara bersama-sama (Testing The Overall Significance of Regression). Pengujian secara simultan dilakukan dengan melakukan pengujian F. Dari hasil analisis dengan SPSS diperoleh hasil pengujian model regresi sebagai berikut: Tabel 10: Hasil Uji Model Regresi ANOVAb Model 1 Regression Residual
Sum of Squares 1E+011 2E+010
Df
10
Mean Square 3 4.455E+010 36 457758683.3
F 97.323
Sig. .000a
11
Total 2E+011 39 a. Predictors: (Contant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Daerah
4.3
Interpretasi Koefisien Determinasi Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel
bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersamasama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0< R2 <1. Jika nilai R2 semakin mendekati satu maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan diatas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebagai berikut: Tabel 11: Hasil Uji Determinasi Model Summary Model 1 R .944ǝ R Square .890 Adjusted R Square .881 Std. Error of the Estimate 21395.29582 a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah
4.4
Pengujian Hipotesis Setelah diketahui bahwa terdapat variabel independen yang berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen maka dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui secara spesifik variabel independen manakah yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk keperluan itu dilakukan pengujian koefisien regresi secara individual (Testing Individual Regression Coefficient) dengan menggunakan uji t. Jika nilai mutlak t-hitung yang 11
12
diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi tertentu dan derajat bebas (N-k-1) maka Ho ditolak. Hasil pengujian parsial untuk masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: Tabel 12: Hasil Uji Hipotesis Coefficientsǝ Unstandardizet Standardizet Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 24376.5 11550.921 Pendapatan Asli Daerah 1.557 . 649 . 314 Dana Alokasi Umum 1.006 0.25 . 535 Dana Alokasi Khusus 2.582 . 993 . 179 b. Dependent Variable: Belanja Daerah
T -2.110 2.399 4.268 2.601
Sig. . 042 . 022 . 000 . 013
Secara eksplisit hipotesis di atas dapat dinyatakan sebagai berikut: 1. Pengujian pengaruh variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Ho :
1 0
H1 :
1 0
(tidak terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah) (terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah)
: 5%
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diketahui nilai thitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 2,399. Sedangkan nilai ttabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas 36 sebesar 2,028. Jika dibandingkan dengan nilai thitung yang diperoleh maka nilai thitung masih lebih besar dari ttabel sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Pengujian pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Ho :
2 0
H1 :
2 0
(tidak terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah) (terdapat pengaruh karakteristik dana alokasi umum terhadap belanja daerah)
12
13
: 5%
3. Pengujian pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah Ho :
2 0
H1 :
2 0
(tidak terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah) (terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah)
: 5% Berdasarkan hasil analisis sebelumnya diketahui nilai thitung untuk variabel
dana alokasi khusus sebesar 2,601. Sedangkan nilai ttabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas 36 sebesar 2,028. Jika dibandingkan dengan nilai thitung yang diperoleh maka nilai t-hitung masih lebih besar dari ttabel sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada tingkat kepercayaan 5%.
4.5
Pembahasan
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.
13
14
4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Dana alokasi khusus sama halnya dengan dana alokasi umum yakni merupakan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan desentralisasi. Secara definisi, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendpatan APBN yang dilokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urasan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.
V SIMPULAN DAN SARAN 5.1
SIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka
simpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi. (2) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki dana alokasi umum yang tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi. (3) Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dana alokasi khusus
14
15
berpengaruh positif terhadap belanja daerah . Pemerintah daerah yang memiliki dana alokasi khusus yang tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi. (4) Berdasarkan pengujian secara statistik diperoleh bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah belanja daerah di Provinsi Gorontalo. Dengan demikian jika terjadi kenaikan PAD, DAU, dan DAK maka dengan sendirinya akan meningkatkan belanja daerah. 5.2 SARAN Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Seperti mengoptimalkan keberadaan BUMD yang selama ini masih mengalami kerugian dengan memperbaiki kinerjanya sehingga dapat meningkatkan PAD dimasa-masa mendatang. (2) Bagi pemerintah daerah diharapkan agar pemanfaatan DAU sebaiknya dilakukan dengan selektif agar dananya tidak sia-sia dan bermanfaat bagi publik. Pemanfaatan DAU yang dominan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan DAU dibuat seimbang dengan belanja lainnya atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah. (3) Bagi pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan DAK dengan sebaik-baiknya diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. (4) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya, karena bisa saja hasil penelitiannya akan berbeda jika dilakukan pada daerah lain di Indonesia.
15
16
DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul. 2004. Akuntansi keuangan daerah. Edisi revisi. Jakarta: Salemba Empat Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Yokyakarta: Andi Peraturan Gubernur Nomor. 8Tahun 2006 tentang Provinsi Gorontalo. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia. UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia. UU. No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Widarjono, Agus. 2004. Ekonometrika. Yogyakarta: Ekonosia
16
