dapat dilakukan secara efektif dan efisien,

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di Jajaran Pemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat un

tuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan kerja yang bersangkutan. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2016 dan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang di dukung oleh Anggaran / Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya Manusia yang ada. Pelaksanaan 5 (Lima) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD

tahun

2016, kita menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa penyusunan LKj Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Tanah

Bumbu

juga

dimaksudkan

sebagai

pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. 1|

LKj Sekretariat DPRD 2016

Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Masukan

dari

para

pembaca

laporan

ini

sangat

diharapkan

untuk

meningkatkan kinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu, 15 Desember 2016

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

H. NOORYAKIN,SE.MM NIP. 19581010 198503 1 042

DAFTAR ISI 2|


Kata Pengantar ................................................................................... Daftar Isi .............................................................................................. Ringkasan Eksekutif .......................................................................... I

Pendahuluan ................................................................................ A. B. C. D.

II

Latar Belakang ....................................................................................... Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ................................................... Struktur Organisasi ................................................................................ Sistematika Penyajian ............................................................................

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ........................................ A. B. C.

RPJMD 2016-2021 ................................................................................. Rencana Strategi Tahun 2016-2021 ...................................................... Penetapan Kinerja Tahun 2016 .............................................................

III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ............................................. A. B. C. D. E. F. G.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ............................................. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................ Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya ............................................. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kerja ................................................................................... Perbandingan Anatara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .......................... Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen RENSTRA ......................... Akuntabilitas Keuangan .........................................................................

IV Penutup ........................................................................................ A B

Simpulan ................................................................................................ Saran .....................................................................................................

Lampiran ............................................................................................. 1. 2.

IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.......................................... Penetapan Kinerja ........................................................................................

RINGKASAN EKSEKUTIF 3|


Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Ke sembilan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sembilan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan 4 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 3, 8, dan 9. Meskipun begitu rata-rata tingkat pencapaian 4 sasaran strategis tersebut adalah 90,65%. Serta 1 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan melebihi target, yaitu pada sasaran strategis 2 dengan persentase 169,05%. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 103,52%.

BAB I 4|


PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Dewan Perwakilan dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Dewan Perwakilan Rakyat telah menyertai dan menjaga perjalanan sejarah bangsa Indonesia agar tidak tercabik-cabik dalam keterpurukan dan tetap utuh dalam kerangka NKRI. Dengan memberikan arah kebijakan strategis DPR

yang menjadikan

di pusat dan daerah dapat berperan aktif menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan sehingga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun gelombang pasang surut terjadi dalam dinamika sejarah perjuangan bangsa dan diwarnai pergolakan sosial yang kuat, berkat komitmen dan kinerja aparatur negara yang netral, profesional dan beretika, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat tetap berjalan sampai dengan yang diharapkan. Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan

pembangunan nasional.

5|


Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2015, telah ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional untuk dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sehubungan dengan amanat, untuk melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan tugas pokok kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Tabel Jumlah PNS dan PTT Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Status Kepegawaian

Pendidikan

Jumlah

PNS

PTT

SD SMP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3

1 3 21 0 0 0 16 7 0

0 1 12 1 0 1 9 1 0

1 4 33 1 0 1 25 8 0

JUMLAH

48

25

73

6|


Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pedidikan tersebut di atas, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten tanah Bumbu

sangat menunjang di dalam

melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : Diagram Jumlah PNS dan PTT Sekretariat DPRD Berdasarkan Pendidikan SD SMP SLTA DI DII DIII S1 S2 S3

SD sebesar 1,37 %, SMP sebesar 5,48 %, SLTA sebesar 45,21 %, DI sebesar 1,37 %, DII sebesar 0,00 %, DIII sebesar 21,37%, S1 sebesar 34,25 %, S2 sebesar 10,96 %, dan S3 sebesar 0,00 %.

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pokok Berdasarkan

Perda

No

14

Tahun

2007

tentang

Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok yaitu : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD b. Menyelenggarakan administarsi keuangan DPRD c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan d. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 7|


2. Fungsi Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Fasilitasi rapat/sidang Anggota DPRD b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD c. Pengelolaan tata usaha DPRD d. Pengelolaan keuangan DPRD

3. Uraian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sebagaimana di tetapkan dalam Perbup No 10 tahun 2008, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku b. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan

pelaksanaan urusan keuangan c. Merencanakan

dan

menetapkan

program

kerja

Sekretariat

DPRD

berdasarkan kebijakan operasional d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian e. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan

penyiapan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD f. Merencanakan,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan

pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

8|


C. Struktuk Organisasi SEKRETARIS DPRD KAB. TANAH BUMBU

H. Nooryakin, SE, MM 19581010 198503 1 042

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

BAGIAN

UMUM

KEUANGAN

PERSIDANGAN DAN RISALAH

HUMAS DAN PROTOKOL

Mamang, S.Sos, M.AP 19600128 198303 1 015

H. Syamsuri, SE, M.AP 19610707 198902 1 005

Halidie, S.AP, MM 19690201 198903 1 005

Maria Olfah, SE, MM 19600128 198303 1 015

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN DATA

TU DAN KEPEGAWAIAN

PERSIDANGAN

Hj. Rukayah 19581011 198103 2 001

Rahmadi, A.Ma, Pd 19610101 198202 1 013

Mursani, S.PT 19630506 198703 1 003

Agus Ridani, ST 19770807 200903 1 005

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

RT DAN PERLENGKAPAN

ANGGARAN

SUB BAGIAN HUKUM DAN LAYANAN ASPIRASI

H. Akhmad Rozain, S.Ag 19700527 200312 1 008

Fatmi Wardani, SH, M.Pd 19760504 200701 2 024

Fajerin Safawi, SH 19690105 199403 1 003

Drs. M. Junaidi 19600101 198303 1 072

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN RISALAH, PENGKAJIAN DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN

M.Rus'an Rusbandi, S.Ag, 19680914 199702 1 004

Zainudin 19610427 198103 1 004

VERIFIKASI

Muhammad Ikhlas, S.Sos 19580721 198101 1 002

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah terdiri dari: 1. Sekretaris DPRD 2. Kepala Bagian umum a. Kepala Sub.Bag. TU dan Kepegawaian b. Kepala Sub. Bag. RT dan Perlengkapan c. Kepala Sub .Bag. Penyusunan Program dan Evaluasi 3. Kepala Bagian Keuangan a. Kepala Sub. Bag. Anggaran b. Kepala Sub. Bag. Perbendaharaan dan Pembukuan c. Kepala Sub. Bag. Verifikasi 4. Kepala Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah a. Kepala Sub. Bag. Persidangan b. Kepala Sub. Bag. Hukum c. Kepala Sub. Bag. Risalah, Perlengkapan dan Pelaporan 5. Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi a. Kepala Sub. Bag. Humas dan Dokumentasi 9|


HUMAS DAN DOKUMENTASI

KEPROTOKOLAN Hj. Nor Aisyah Hidayah, S.AP 19700401 200701 2 030

b. Kepala Sub. Bag. Perpustakaan dan Pengelolaan Data informasi c. Kepala Sub. Bag. Keprotokolan Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 10 Tahun 2008 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagian Umum melaksanakan tugas penyiapan fasilitas sebagai berikut : a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan dan kepegawaian. b. Pelaksanaan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam dan perjalanan serta pemeliharaan. c. penyiapan fasilitas rapat. d. Penyusunan laporan kerja tahunan. e. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan umum, surat menyurat dan kearsipan. f. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. g. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, pengelolaan penyajian analisa data. h. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dan program kegiatan sekretariat DPRD. i. Penyusun program mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan

rencana

anggaran

dan

pengelolaan

administrasi

keuangan. j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidan tugas. 2. Bagian Keuangan Melaksanakan tugas sebagai berikut : a. Penyiapan

bahan

penyusunan

rencana

anggaran

DPRD

dan

sekretariat DPRD. b. Penyusunan rencana anggaran belanja pegawai dan belanja barang. c. Penyelenggarakan pembendaharaan dan perbankan. 10|


d. Pelaksanaan verifikasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. e. Penyusunan laporan keuangan DPRD dan sekretariat DPRD. f. Penyiapkan bahan peyusunan rencana anggaran DPRD sekretariat DPRD. g. Menghimpun, menyiapkan bahan dan peyusunan rencana strategis serta laporan akuntabilitas sekretariat DPRD. h. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran ( DPA ). i. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi rencana Anggaran tidak langsung Sekretariat DPRD, Pembayaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD. j. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. k. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran. l. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan daan memelihara dokumen arsip administrasi keuangan. m.Membuat laporan pelaksanaan tugas. n. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 3. Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah Melaksanakan tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan bahan pembuat risalah rapat. b. Penyiapan bahan persidangan dan tata tempat. c. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan DPRD. d. Penyiapan data resume dan laporan hasil rapat DPRD. e. Pengkajian dan penelahaan hukum. f. Penyiapan

dan

pengolahan

dokumentasi peraturan

perundang-

undangan. produk- produk hukum daerah dan produk-produk hukum DPRD. g. Merencanakan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan, pengumpulan

dan penyiapan bahan

penyelenggara

persidangan. 11|


rapat dan

h. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan risalah rapat. i. Menyusun

program,

mengatur

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

pengumpulan dan penyiapan terhadap Komisi dan kepanitiaan. j. Menyusun

program,

pengumpulan

dan

mengatur

dan

pendokumentasian

mengevaluasi peraturan

kegiatan

perundang

–

undangan dan produk-produk hukum daerah serta produk-produk hukum DPRD. k. Menelaah atau mengkaji produk hukum daerah dan produk hukum DPRD. l. Membuat laporan pelaksanaan tugas. m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi Melaksanakan tugas sebagai

berikut :

a. Pengelolaan dan fasilitas peliputan dan pemberitaan. b. Pengelolaan Perpustakaan DPRD. c. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. d. Penyiapan dan pengaturan urusan Keprotokolan. e. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan peliputan dan pemberitaan / publikasi. f. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan perpustakaan. g. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi serta mengumpul dan mendokumentasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. h. Menyiapkan dan mengatur urusan keprotokolan. i. Membuat laporan pelaksanaan tugas. j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

12|


D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapa Kinerja (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Daerah, sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu, serta struktur organisasi; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi RPJMD 20162021, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

13|


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Sekretariat

DPRD

menyelenggarakan fungsi : a. Fasilitasi Rapat / Sidang Anggota DPRD b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas DPRD c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD d. Pengelolaan Keuangan DPRD Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a. RPJMD 2016-2021; b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021; c. Penetapan Kinerja Tahun 2016.

14|


A. RPJMD 2016-2021 RPJMD 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali kabupaten tanah bumbu di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan ini telah di tetapkan kerangka Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 yaitu :

1. VISI “TERWUJUDNYA MARITIM

UTAMA

KABUPATEN

SERTA

PUSAT

TANAH

BUMBU

PERDAGANGAN,

SEBAGAI

POROS

INDUSTRI,

DAN

PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”. Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visi, yaitu mewujudkkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance tentu dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan terhadap DPRD secara baik dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akhirnya tugas-tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

2. MISI Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point

guna

mendorong

pemanfaatan

keunggulan

maritim

serta

menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata. b. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku 15|


Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. d. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. e. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

3. Telaah tata Ruang wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana dalam

Perda

no

14

Tahun

2007

adalah

menyelengarakan

asministrasi

kesekretariatan, keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan. Terkait dengan Renstra Kabupaten (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, maka dalam tugas pokok tersebut dengan memperhatikan misi kabupaten, yaitu antara lain menyelenggarakan tata kelola birokrasi Pemerintahan yang baik dan bersih yaitu misi ke 6 (enam). Tentu saja karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD tidak berkaitan dengan soal tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, kecuali sebagai penyelenggaraan administrasi itra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

16|


B. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 sampai dengan 2015, dengan

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk memenuhi berbagai fungsi tersebut diatas diperlukan adanya Visi dan Misi bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam perumusan Visi itu dihadapkan pada masalah primanya pelayanan kepada seluruh Anggota Dewan serta terwujudnya suatu koordinasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan dan fasilitas bagi pemberdayaan Sekretariat DPRD dalam rangka mensinergikan hubungan Badan Eksekutif dan Legaslatif Daerah, karena itu telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut. “TERWUJUDNYA FASILITASI KEGIATAN DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE”

1. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu a. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dan Kelembagaan DPRD yang Profesional b. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Tujuan Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi 17|


yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, yaitu : 1. Meningkatkan kapasitas Sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan DPRD yang Profesional 2. Memfasilitasi kegiatan DPRD dalam Pembuatan Produk Hukum Daerah

3. Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Sekretariat DPRD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

juga telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan menjabarkan indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2015 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines procces (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2011-2015 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan rencana strategis selama tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Maksimalnya fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran budeting, dan fungsi pengawasan. 18|


Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya

1. Jumlah

pembahasan

Raperda

inisiatif

yang

diusulkan;

Raperda secara maksimal dan

2. Jumlah Raperda yang dibahas;

komprehensip

3. Jumlah Raperda yang disahkan/ di setujui; 4. Jumlah Rapat Paripurna; 5. Jumlah Rapat Gabungan; 6. Jumlah Rapat AKD 7. Jumlah Dokumen Hasil Rapat;

Sasaran strategis 2 :

1. Jumlah Bimtek / Dilkat yang diikuti;

Terwujudnya kapasitas lembaga

2. Jumlah konsultasi yang dilaksanakan;

DPRD yang kuat, Profesional dan

3. Jumlah Kunker (Kunjugan Kerja) yang

akuntabel

dilaksanakan; 4. Jumlah Dokumen Tatib;

Sasaran strategis 3 : Terwujudnya

pengawasan

pelaksanaan pemerintahan oleh DPRD secara transparan dann

1. Jumlah

Monitoring

yang

dilaksanakan;

efektif Sasaran Strategis 4 :

1. Jumlah Reses yang dilaksanakan;

Terwujudnya penjaringan aspirasi

2. Jumlah

masyarakat secara cepat dan tepat

Reses;

Dokumen

Laporan

Hasil

Sasaran Strategis 5 :

1. Jumlah media cetak ( surat kabar);

Terwujudnya sosialisasi kegiatan-

2. Jumlah Broad Casting;

kegiatan DPRD secara maksimal

3. Jumlah Baliho;

melalui berbagai media kepada

4. Jumlah Buletin;

masyarakat Sasaran Strategis 6 :

1. Jumlah Tenaga Ahli;

Terwujudnya ketesediaan tenaga

2. Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli;

ahli DPRD yang berkapasitas dan

3. Tingkat Honor Tenaga Ahli;

profesional Tujuan 2 : Terselenggaranya sistem administrasi kesekretariatan dan keuangan secara cepat, tepat, akuntable serta okomodatif. 19|


Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya

1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar

penyelenggaraan

dikelola dengan Standar Baku;

administrasi kesekretariatan yang

2. Jumlah Renstra SKPD;

tertib, efektif dan efisien

3. Jumlah Renja SKPD; 4. Jumlah LKJ SKPD;

Sasaran Strategis 8 :

1. Jumlah RKA SKPD;

Terwujudnya

2. Jumlah DPA SKPD;

administrasi

penyeleggaraan keuangan

yang

3. Jumlah dokumen SPJ;

akuntabel dan transparan Tujuan 3 : Terwujudnya aparatur : PNS dan PTT yang profesional, efektif, efisien, dan akuntable. Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya

SDM

1. Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti; aparatur

profesional, berkinerja, akuntable,

2. Jumlah pengawas yang menyusun SKP;

dan sejahtera

4. Rencana Kinerja Tahun 2016 Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2015, untuk Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan yang terdiri atas :

NO A. I.

II.

PROGRAM

KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Non PNS Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor

20|


Aparatur III.

Peningkatan Aparatur

Disiplin

VI.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

V.

Program Pemanfaatan Informasi

Optimalisasi Teknologi

Pemeliharaan Rutin / Bekala Peralatan / Perlengkapan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat - rapat alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 42.987.766.829,-, anggaran tersebut terdiri dari belanja tak langsung sebesar Rp. 4.745.518.307,- dan belanja langsung sebesar Rp. 38.242.248.522,-.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan

: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

Anggaran Dana

: RP. 840.830.000,-

Sumber Dana

: APBD Kabupaten Tanah Bumbu

INDIKATOR Masukan Keluaran

Hasil

TOLAK UKUR KERJA Jumlah Dana

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 840.830.000,-

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tingkat Pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun

1 Tahun

100 %

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 368.000.000,-

Sumber Dana

: APBD Kabupaten Tanah Bumbu 21|


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 368.000.000,-

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas / operasional Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 175.350.000,-

Sumber Dana

: APBD Kabupaten Tanah Bumbu TOLAK UKUR KERJA


Hasil

Jumlah Dana

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 175.350.000,-

Tersedianya jasa administrasi keuangan Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 48.417.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Hasil

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

22|

TARGET KINERJA Rp. 48.417.000,1 Tahun

100 %


REALISASI

5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 176.633.522,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan Keluaran Hasil

Jumlah Dana

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 176.633.522,-

Tersedia alat tulis Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 107.200.000,-

Sumber Dana



Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 107.200.000,-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 71.255.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Jumlah Dana Tersedianya listrik elektronik

23|

TARGET KINERJA Rp. 71.255.000,-

alat dan

1 Tahun


REALISASI

Hasil


100 %

8) Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 763.420.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 763.420.000,-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun

100 %

9) Penyediaan Makan dan Minum Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 188.880.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil

TARGET KINERJA

Jumlah Dana

Rp. 188.880.000,-

Tersedianya makan dan minum anggota DPRD

35 Anggota DPRD dan tamu


24|

100 %


REALISASI

10) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 2.781.950.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 2.781.950.000,-

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

11) Penyediaan Jasa Non PNS Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 3.348.700.000,-

Sumber Dana




TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 3.348.700.000,-

Tersedianya Jasa Non PNS Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100 %

12) Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 66.150.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dalam Daerah

25|



REALISASI

Hasil


100 %

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1) Pengadaan Fasilitas Kegiatan Penunjang Kantor Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 693.650.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil


TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 693.650.000,-

Jumlah Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor yang terbangun Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 287.750.000,-

Sumber Dana




TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 287.750.000,-

Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 95.270.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Terpeliharanya gedung kantor

26|

TARGET KINERJA Rp. 95.270.000,1 Tahun


REALISASI

Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil

100 %

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 304.000.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil

Jumlah Dana Terlaksananya tertib berpakaian dinas bagi anggota DPRD dan Set DPRD Meningkatnya Disiplin Aparatur

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 304.000.000,388 steel dalam 4 jenis 100 %

2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 37.600.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran Hasil

Jumlah Dana Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertantu Meningkatnya Disiplin Aparatur

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 37.600.000,147 steel dalam 2 jenis 100 %

3) Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 69.500.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR

TARGET KINERJA

Masukan

Jumlah Dana

Rp. 69.500.000,-

Keluaran

Terlaksananya

147 steel dalam 2

27|


REALISASI

pakaian khusus hari-hari tertantu Meningkatnya Disiplin Aparatur

Hasil

jenis 100 %

d. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 2.499.800.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

TARGET KINERJA Rp. 2.499.800.000,-

Jumlah Dana Terwujudnya peraturan daerah kabupaten tanah bumbu Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Keluaran

Hasil

REALISASI

100 %

2) Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 19.938.105.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil

TOLAK UKUR KERJA Jumlah Dana Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

28|

TARGET KINERJA Rp. 19.938.105.000,-

35 Anggota DPRD

100 %


REALISASI

3) Rapat-rapat Paripurna Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 678.018.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 678.018.000,-

Jumlah Dana Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

35 Anggota DPRD

100 %

4) Kegiatan Reses Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 1.692.000.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR

TOLAK KERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Hasil

UKUR

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 1.692.000.000,-

3 kegiatan

2 kegiatan

100 %

66,67 %

5) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 121.500.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR

TOLAK UKUR TARGET KERJA KINERJA 29| LKj Sekretariat DPRD 2016

REALISASI

Masukan

Rp. 121.500.000,-

Jumlah Dana Terlaksananya monitoring dan pelaksanaan produk hukum daerah di kecamatan dan desa Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Keluaran

Hasil

100 %

100 %

6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 1.821.800.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR Masukan

Keluaran

Hasil

Jumlah Dana Terlaksananya pelatihan dan bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD serta aparatur Set-DPRD Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 1.821.800.000,-

1 Tahun

100 %

7) Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Lokasi Kegiatan


Anggaran Dana

: Rp. 285.200.000,-

Sumber Dana


INDIKATOR

TOLAK UKUR KERJA

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Jumlah Medical Check up anggota DPRD dan Tanggungannya

30|


140 Orang


REALISASI

Hasil

Meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100 %

e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran Dana

: Rp. 745.950.000,-

Sumber Dana



Hasil

TOLAK UKUR KERJA Jumlah Dana Teroptimalisasinya pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

31|

TARGET KINERJA

REALISASI

Rp. 745.950.000,-

Rp. 652.753.000,-

5 Media

5 Media

100 %

100 %


C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja

pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta RPJMD tahun 2011-2015. Oleh karena itu indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama tingkat daerah yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2015. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis I Terwujudnya pembahasan Raperda secara maksimal dan komprehensip Indikator Kinerja Utama Target Jumlah Raperda inisiatif yang diusulkan Jumlah Raperda yang dibahas Jumlah Raperda yang disahkan/ di setujui Jumlah Rapat Paripurna 32|


Jumlah Rapat Gabungan Jumlah Rapat AKD Jumlah Dokumen Hasil Rapat

Sasaran Strategis II Terwujudnya kapasitas lembaga DPRD yang kuat, Profesional dan akuntabel Indikator Kinerja Utama

Target

Jumlah Bimtek / Dilkat yang diikuti Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Kunker (Kunjugan Kerja) yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Tatib

Sasaran Strategis III Terwujudnya pengawasan pelaksanaan pemerintahan oleh DPRD secara transparan dann efektif Indikator Kinerja Utama Target Jumlah Monitoring yang dilaksanakan

Sasaran Strategis IV Terwujudnya penjaringan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat Indikator Kinerja Utama Target Jumlah Reses yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses

Sasaran Strategis V Terwujudnya sosialisasi kegiatan-kegiatan DPRD secara maksimal melalui berbagai media kepada masyarakat Indikator Kinerja Utama Jumlah media cetak ( surat kabar) Jumlah Broad Casting Jumlah Baliho Jumlah Buletin Jumlah Selayang Pandang Jumlah Profil

33|


Target

Sasaran Strategis VI Terwujudnya ketesediaan tenaga ahli DPRD yang berkapasitas dan profesional Indikator Kinerja Utama

Target

Jumlah Tenaga Ahli Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli Tingkat Honor Tenaga Ahli

Sasaran Strategis VII Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang tertib, efektif dan efisien Indikator Kinerja Utama Target Jumlah surat masuk dan keluar dikelola dengan standart Baku Jumlah Renstra SKPD Jumlah Renja SKPD Jumlah LKJ SKPD

Sasaran Strategis VIII Jumlah jadwal kegiatan DPRD Indikator Kinerja Utama

Target

Jumlah RKA SKPD Jumlah DPA SKPD Jumlah Dokumen SPJ

Sasaran Strategis IX Terwujudnya penyeleggaraan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan Indikator Kinerja Utama Target Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti Jumlah Pegawai yang Menyusun SKP

34|


Terdapat perbedaan indikator kinerja antara PK (Penetapan Kinerja) dan IKU (Indikator Kinerja Utama) dikarenakan : 1. PK Tahun 2015 telah ditetapkan pada bulan Januari 2015; sedangkan 2. IKU Tahun 2015 baru ditetapkan pada bulan Januari 2015; dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi aktual Sekratariat DPRD Kabupaten tanah Bumbu saat ini. Indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja (LKj Sekratariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu) tahun 2015 adalah indikator kinerja yang terdapat pada PK tahun 2015.

35|


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Sasaran Strategis I Terwujudnya Pembahasan Raperda Secara Maksimal dan Komprehensip Indikator Kinerja Kunci

Target Realisasi

%

Jumlah Raperda inisiatif yang di usulkan Jumlah Raperda yang dibahas Jumlah Raperda yang disahkan / disetujui Jumlah Rapat Paripurna Jumlah Rapat Gabungan Jumlah Rapat AKD Jumlah Dokumen Hasil Rapat

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

89,98

Sasaran Strategis II Terwujudnya Kapasitas Lembaga DPRD yang Kuat, Profesional dan Akuntabel Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi % Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) yang di laksanakan Jumlah Dokumen Tatib

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

36|


169,06

Sasaran Strategis III Terwujudnya Pengawasan Pemerintahan oleh DPRD Secara Transparan dan Efektif Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi % Jumlah monitoring yang dilaksanakan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

87,50

Sasaran Strategis IV Terwujudnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Cepat dan Tepat Indikator Kinerja Kunci

Target Realisasi

%

Jumlah reses yang dilaksanakan Jumlah dokumen laporan hasil reses

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

100,00

Sasaran Strategis V Terwujudnya Sosialisasi Kegiatan-kegiatan DPRD secara Maksimal melalui berbagai Media kepada Masyarakat Indikator Kinerja Kunci

Target Realisasi

%

Jumlah media cetak (surat kabar) Jumlah Broad Casting Jumlah Baliho Jumlah Buletin Jumlah Selayang Pandang Jumlah Profil

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V

100,00

Sasaran Strategis VI Terwujudnya Ketersediaan Tenaga Ahli DPRD yang Berkapasitas dan Profesional Indikator Kinerja Kunci

Target Realisasi

%

Jumlah tenaga ahli Tingkat pendidikan tenaga ahli Tingkat honor tenaga ahli

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategi VI

37|


100,00

Sasaran Strategi VII Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan yang Tertib, Efektif dan Efisien Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi % Jumlah surat masuk dan keluar dikelola dengan standar baku Jumlah Renstra SKPD Jumlah Renja SKPD Jumlah LAKIP SKPD

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII

100,00

Sasaran Strategis VIII Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan yang Akuntabel dan Transparan Indikator Kinerja Kunci Target Realisasi % Jumlah RKA SKPD Jumlah DPA SKPD Jumlah dokumen SPJ

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VIII

91,72

Sasaran Strategis IX Terwujudnya SDM Aparatur Profesional, Berkinerja, Akuntabel dan Sejahtera. Indikator Kinerja Kunci

Target Realisasi

%

Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti Jumlah Pegawai Negri Sipil yang menyusun SKP

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IX

93,4

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

103,5

38|


B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

Terwujudnya pembahasan Raperda secara maksimal dan komprehensip

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1) Jumlah Raperda inisiatif yang di usulkan 2) Jumlah Raperda yang dibahas 3) Jumlah Raperda yang disahkan / disetujui 4) Jumlah Rapat Paripurna 5) Jumlah Rapat gabungan 6) Jumlah Rapat AKD 7) Jumlah Dokumen Hasil Rapat

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Raperda Inisiatif Yang Diusulkan REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2015 No

2015

Raperda

Penyampaian

1

2

1

Raperda Perubahan atas

3

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Disetujui 4

5

Masih dalam 01 Agusus 2013

03 Maret 2015

Pencalonan, 39|

Ket


Proses Pembahasan

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,

dan

Pemberhentian

Kepala

Desa 2

Raperda

tentang

Raperda

Pemberdayaan,

Tahun

Pelestarian,

03 Desember

Pengembangan

dan 2013

03 Maret 2015

Sebelumnya

Perlindungan Adat Istiadat serta Lembaga Adat 3

Raperda

tentang

Hari

Pahlawan

4

Raperda Tentang Hymne dan Mars Tanah Bumbu

5

Raperda

tentang

Pemberian Nama Jalan 6

Raperda Tanggung

23 Januari 2015

03 Maret 2015

23 Januari 2015

03 Maret 2015

23 Januari 2015

03 Maret 2015

Tentang Jawab

Sosial

23 Januari 2015

Perusahaan 7

Petunjuk

18 Desember 2015

Pelaksanaan

Kerjasama

Diluar

Antara

Perusahaan

Prolegda

Daerah 02 Februari 2015

03 Maret 2015

dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu 8

Panitia

Penuntut

Belum

Kabupaten Tanah Bumbu 9

Perlindungan

dan

Pemberdayaan Petani 10

Penanganan

Disampaikan 21 Oktober 2015

dan

Perlindungan Anak Yatim 21 Oktober 2015 Piatu & Anak Miskin 11

Penanganan

dan

Ketenenaga kerjaan

40|

21 Oktober 2015

18 Desember 2015 18 Desember 2015 18 Desember

Diluar

2015

Prolegda


12

Pendaftaran Wajib Pajak

Diluar

bagi

Prolegda

Wajib

Pajang

Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha

Yang

21 Oktober 2015

Bekerja/Melakukan Usaha di

Kabupaten

18 Desember 2015

Tanah

Bumbu

Jumlah Raperda Yang Dibahas, Disahkan, dan Disetujui Target Rancangan Peraturan Daerah yang di targetkan akan di bahas adalah 27. Namun karena ada kendala tertentu hanya 15 Rancangan Peraturan Daerah yang di bahas. REKAPITULASI PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2015 - 2020 No

Raperda

1

2

1

2014 Penyampaian

Disetujui

3

4

Ket 5

Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Pengajuan

Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal PDAM

20 Februari 2015

26 Maret 2015

bersujud kabupaten Tanah

tanggal Februari 2015

Bumbu Tahun Anggaran 2015 2

Raperda tentang Penambahan Penyertaan

Pengajuan

Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

20 Februari 2015

26 Maret 2015

ke Dalam Modal Perusda

Februari 2015

Batulicin Jaya Utama Tahun Anggaran 2015

41|

tanggal 17


17

3

Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Pengajuan

Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal

20 Februari 2015

07 Juli 2015

Perusahaan PT. Nusantara

tanggal 17 Februari 2015

Batulicin Tahun Anggaran 2015 4

Raperda tentang Penambahan Penyertaan

Pengajuan

Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

20 Februari 2015

26 Maret 2015

ke Dalam Modal PT. BPD


Kal-sel Tahun Anggaran 2015 5

Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan

Pengajuan 20 Februari 2015

07 Juli 2015


6

Raperda tentang

Pengajuan

Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah

20 Februari 2015

07 Juli 2015

Kabupaten Tanah Bumbu 7

Kusan Tengah dan

Pengajuan 26 Maret 2015

07 Juli 2015

Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

26 Maret 2015

29 Desember 2015

2006 9

tanggal 25 Maret 2015

Kecamatan Kusan Raya 8

Februari 2015

Raperda tentang Pembentukan Kecamatan

tanggal 17

Raperda tentang Pembentukan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

tanggal 25 Maret 2015

Pengajuan 29 Mei 2015

23 Juni 2015

tanggal 27 Mei 2015

APBD TA 2014

42|

Pengajuan


10

Raprda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Pengajuan

Belanja Daerah (APBD)

07 Juli 2015

30 Juli 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

tanggal 06 Juli 2015

Tahun Anggaran 2015 11

12

Raperda tentang

Pengajuan

Pengelolaan Keuangan

02 September

29 Desember

tanggal 07

Desa Dikabupaten Tanah

2015

2015

Agustus

Bumbu

2015

Raperda tentang Izin

Pengajuan

Usaha Jasa Kontruksi

02 September

29 Desember

tanggal 07

2015

2015

Agustus 2015

13

Raperda tentang

Pengajuan

Pembiayaan Operasional

02 September

29 Desember

tanggal 13

Pendidikan

2015

2015

Agustus 2015

14

Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

27 Oktober 205

Tanah Bumbu Tahun

18 November 2015

Pengajuan tanggal 06 Juli 2015

Anggaran 2016

Keterangan : 1.

Raperda yang disampaikan

: 14 buah Raperda

2.

Raperda yang disetujui

: 14 buah Raperda

Jumlah Rapat Paripurna 14 rapat paripurna tidak terlakasana di karenakan jadwal Dewan bertepatan dengan jadwal Rapat Paripurna atau ada kendala lain yang menghalangi rapat paripurna terlaksana seluruhnya. Oleh karena itu hanya 49 rapat paripurna yang terlaksana.

43|


Jumlah Rapat Gabungan 14 rapat paripurna tidak terlakasana di karenakan jadwal Dewan bertepatan dengan jadwal Rapat Paripurna atau ada kendala lain yang menghalangi rapat paripurna terlaksana seluruhnya. Oleh karena itu hanya 49 rapat paripurna yang terlaksana.

Jumlah Rapat AKD Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang di targetkan sebanyak 72 kegiatan dan terlaksana dalam 68 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 94,44%. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Jumlah Dokumen Hasil Rapat yang di targetkan sebanyak 3 dokumen dan terlaksana dalam 3 dokumen, keseluruhan dengan capaian kinerja 100,00%.

44|


Sasaran Strategis II

Terwujudnya Kapasitas Lembaga DPRD Yang Kuat, Profesional dan Akuntable



Target

Realisasi

%

Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) yang di laksanakan Jumlah Dokumen Tatib

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Bimtek / Diklat Yang Diikuti Bimbingan Teknis atau Diklat yang di targetkan sebanyak 4 kegiatan dan terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 50,00%. Jumlah Konsultasi Yang Dilaksanakan Konsultasi-Konsultasi yang di targetkan sebanyak 16 kegiatan dan terlaksana dalam 41 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 256,25%. Jumlah Kunker (Kunjungan Kerja) Yang Dilaksanakan Kunjungan Kerja yang di targetkan sebanyak 10 kegiatan dan terlaksana dalam 27 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 270,00%. Jumlah Dokumen Tatib Jumlah dokumen tatib untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ditargetkan hanya 1 dokumen dan dalam 1 tahun pajang 2015 terselesaikan satu dokumen hingga capaian kinerja untuk jumlah dokumen tatib 100%. 45|


Sasaran Strategis III

Terwujudnya Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Oleh DPRD Secara Transparan dan Efektif



Target

Realisasi

%

Jumlah monitoring yang dilaksanakan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Monitoring Yang Dilaksanakan Hanya 7 kegiatan Monitoring yang di laksanakan yang di karenakan kendala yang tidak di sebutkan. Karena ketidakberhasilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Indikator Kinerja Utama ini maka di harapkan kedepan nya bisa melaksanakan dengan lebih baik.

46|


Sasaran Strategis IV

Terwujudnya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Cepat dan Tepat



Target

Realisasi

%

Jumlah Reses yang dilaksanakan Jumlah dokumen laporan hasil Reses

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Reses Yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Reses DPRD Kab. Tanah Bumbu ditargetkan hanya 3 kali kegiatan dan terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 66,67%. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses DPRD Kab. Tanah Bumbu ditargetkan hanya 3 kali kegiatan dan terlaksana dalam 2 kali kegiatan, keseluruhan dengan capaian kinerja 66,67%.

47|


Sasaran Strategis V

Terwujudnya Sosialisasi Kegiatan-Kegiatan DPRD Secara Maksimal Melalui Berbagai Media Kepada Masyarakat



Target

Realisasi

%

2520

2520

100,00

Jumlah Broad Casting

1

1

100,00

Jumlah Baliho

60

60

100,00

Jumlah Buletin

1700

1700

100,00

Jumlah Selayang Pandang

1000

1000

100,00

Jumlah Profil

1000

1000

100,00

Jumlah media cetak (surat kabar)

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Media Cetak (surat kabar) Target penerimaan surat kabar sebanyak data di tabel dan memang terealisasi keseluruhan dengan capaian kinerja 100% di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah Broad Casting Target kegiatan Broad Casting di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah hanya satu kali dan terealisasi keseluruhan dalam tahun panjang 2015. Jumlah Baliho 60 jumlah baliho yang di buat di pasang di beberapa tempat untuk menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sosialisasi pada masyarakat Kabupaten tanah Bumbu Jumlah Buletin Buletin diterbitkan di dalam Sekretariat DPRD untuk memberitahukan kepada seluruh pegawai apa saja yang menjadi berita dalam kantor. Dengan buletin, seluruh pegawai mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. 48|


Jumlah Selayang Pandang Target kegiatan Cetak Selayang Pandang di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah 1000 kali dan terealisasi 100,00% dalam tahun panjang 2015. Jumlah Profil Target kegiatan Cetak Profil di Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah 1000 kali dan terealisasi 100,00% dalam tahun panjang 2015.

49|


Sasaran Strategis VI

Terwujudnya Ketersediaan Tenaga Ahli DPRD Yang Berkapasitas dan Profesional . Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :


Target

Realisasi

%

Jumlah Tenaga Ahli

11

11

100,00

Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli

S1

S1

100,00

Tingkat Honor Tenaga Ahli

S1

S1

100,00

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Tenaga Ahli Tenaga ahli dalam indikator kinerja utama ini adalah tenaga yang membantu didalam kegiatan dewan dan fraksi-fraksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Tingkat Pendidikan Tenaga Ahli Tenaga Ahli di minimalkan mempunyai tingkat pendidikan yang mencapai target agar memaksimalkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas. Tenaga ahli di pilih melalui seleksi dasar tentang tingkat pendidikan terakhir dan pengalaman kerja mereka.

Tingkat Honor Tenaga ahli Honor tenaga ahli di sesuaikan dengan kebijakan yang berlangsung. Status Tenaga ahli adalah Pegawai Honor Lepas.

50|


Sasaran Strategis VII

Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Yang Tertib, Efektif dan Efisien


Indikator Kinerja Utama Jumlah Surat Masuk dan Keluar dikelola dengan Standar Baku Jumlah Renstra SKPD Jumlah Renja SKPD Jumlah LKJ SKPD

Target

Realisasi

%

3.065

3.065

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

1

1

100,00

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai

berikut : Jumlah surat masuk dan keluar dikelola dengan standar baku Surat masuk dan surat keluar ke atau dari Sekretariat DPRD adalah kumpulan semua surat yang terhitung dari awal tahun 2015 sampai akhir tahun 2015. Suratsurat tersebut di arsipkan dengan sangat rapi agar jika di perlukan untuk memenuhi data-data terkait mudah untuk di laksanakan. Jumlah Renstra SKPD Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorietasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karena itu Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Jumlah Renja SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkangkat Daerah tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk atu tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama satu tahun kedepan sehingga seluruh akifitas dimaksudkan nanti dapat di pertanggungjawabkan dalam rangka 51|


pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya mengingat keberadaannya sebagai Jumlah LKJ SKPD suatu lembaga pemerintahan di daerah. Laporan Kinerja (LKJ) adalah merupakan kewajiban Dinas / Badan / Lembaga Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang harus dibuat untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan Kerja yang bersangkutan.

52|


Sasaran Strategis VIII

Terwujudnya Penyelenggaraan administrasi keuangan yang akuntable dan transparan



Target

Realisasi

%

25

25

100,00

25

25

100,00

7500

5636

100,00

Jumlah RKA SKPD Jumlah DPA SKPD Jumlah Dokumen SPJ

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai

berikut : Jumlah RKA SKPD

RKA adalah Rancangan Kegiatan Anggaran yang di adakan setiap tahun sekali untuk merencanakan anggaran tahun depan. Jumlah DPA SKPD DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang di buat satu tahun sekali untuk mengarsipkan pengeluaran anggaran yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlah Dokumen SPJ Dokumen SPJ yang di arsipkan di Sekretariat DPRD dengan rincian data : Target tahun

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Juli

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jumlah

5045

151

402

530

345

337

317

423

378

281

412

630

887

4793

Persentase

3

7

10

6

6

6

8

7

5

8

12

17

95

2015

53|


Sasaran Strategis IX

Terwujudnya SDM Aparatur Profesional, Berkinerja, Akuntable dan Sejahtera


Indikator Kinerja Utama Jumlah Bimtek / Diklat yang diikuti Jumlah Pegawai yang menyusun SKP

Target

Realisasi

%

38

33

86,84

48

48

100,00

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Jumlah Bimtek / Diklat Yang Diikuti Bimtek adalah bimbingan teknis pagi pegawai SKPD yang bertujuan untuk menyampaikan poin-poin penting penyusunan atau pembuatan data dengan standar yang telah di sepakati bersama. Jumlah Pegawai Yang Menyusun SKP Berdasarkan PP no 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

54|


C. Analisis atas penggunaan Sumber Daya Instansi memandang pentingnya di adakan pengembagan SDM sebab pada saat ini pegawai merupakan asset yang sangat penting dalam mencapai tujuan instansi yang telah di tetapkan. Di samping itu dalam kegiatan pengembangan SDM perrlu adanya koordinasi yang cukup baik antara setiap unit kerja yang ada di dalam instansi dengan bagian kepegawaian. Hal ini penting mengingat bahwa setiap unit kerja lebih mengetahui kebutuhan pengembangan yang bersifat pengetahuan dan keterampilan teknis dari pegawai yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, bagian kepegawaian dalam hal ini pengembangan tersebut berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan dan berhubungan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis dari setiap unit kerja, bagian kepegawaian dalam melakukan perencanaan pengembangan karier pegawai agar organisasi memiliki pegawai yang siap pakai pada saat di butuhkan untuk posisi atau jabatan baru. Dalam tahap pengembangan sumber daya manusia terdapat dua aspek kegiatan penting yang tidak dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksud agar potensi yang dimiliki pegawai dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. CIDA (Canadian International Development Agency) seperti dikutip oleg Effendi (1993) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia menekankan manusia baik sebagai alat (means) maupun sebagai tujuan akhir pembangunan. Dalam jangka pendek, dapat diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi segera tenaga ahli teknik, kepemimpinan, tenaga administrasi. Pengertian di atas meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima pembangunan. Tindakan yang perlu dilakukan dalam jangka pendek adalah memberikan pendidikan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Dalam hal ini Effendi (1992) mengemukakan bahwa meskipun unsur kesehatan dan pengembangan karir ditempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas termasuk pendukung dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur terpenting dalam pengembangannya. 55|


Demikian pula Martoyo (1992) mengemukakan bahwa setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa akan berupaya dapat tercapainya yujuan organisasi yang bersangkutan dengan efektif dan efisien. Efisiensi maupun kreatifitas organisasi sangat bergantung pada baik buruknya oengembangan sumber daya manusia / anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada dalam oganisasi tersebut secara proporsional harus diberikan pendidikan dan latihan sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia meliputi : unsur kesehatan dan gizi. Kesempatan kerja, lingkungan hidup sehat, pengembangan karir ditempat kerja, kehidupan politik yang bebas, serta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan unsurunsur tersebut, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sesuai dalam kesimpulan ini, maka yang dimaksud

dengan

pengembangan

sumber

daya

manusia

melalui

sumber

daya

upaya

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Mengenai

arti

pentingnya

pengembangan

manusia

Heidjrachman dan Husnan (1993) mengemukakan bahwa sesudah karyawan diperoleh, sudah selayaknya kalau mereka dikembangkan.

Pengembangan ini

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui latihan (training), yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini makin menjadi penting karena berkembangnya teknologi dan makin kompleksnya tugas-tugas pimpinan. Hingga hasil temuan dari Taylor sebagai bapak Scientific Management, orang masih beranggapan bahwa pengembangan pegawai bukanlah tugas dari para pimpinan. Pendapat yang demikian itu, dalam praktek dewasa ini masih dianut segolongan pemimpin terlebih-lebih mereka yang belum menyadari betapa peranan pengembangan pegawai itu sebagai salah satu cara terbaik untuk merealisir tujuan organisasi yang dipimpinnya. Untuk bahagian yang lebih besar, para pemimpin dewasa ini telah menyadari bahwa merupakan tugas mereka untuk mengembangkan bawahannya. Jadi dengan demikian jelaslah perkembangan seorang pegawai dalam suatu organisasi banyak ditentukan oleh pimpinan atau atasan.

56|


Bahkan pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak, seperti dikemukakan pleh Siagian (1993) bahwa baik untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Martoyo (1992) adalah dapat ditingkatkannya kemampuan, keterampilan dan sikap karyawan / anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaransasaran program maupun tujuan organisasi. Menurut Maullang (1980), tujuan pengembangan pegawai sebenarnya sama dengan tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal itu : 1)

Menambah pengetahuan

2)

Menambah keterampilan

3)

Merubah sikap

Sedangkan manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler (1992), yaitu : Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektifitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh instansi. Meningkatkan produktivitas Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerja mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung meningkatkan prouktivitas kerjanya. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja Dengan semakin banyaknya ketrampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Misalnya bila organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka instansi tidak perlu lagi 57|


menambah pegawai yang baru, oleh karena pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaaan tersebut. Meningkatkan komitmen karyawan Dengan memlalui kegiatan pengembangan, pegawai di harapkan memiliki persepsi tentang organisasi yang secara tidak langsung dan meningkatkan komitmen kerja serta dapat memotifasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. Mengurangi turn over dan absensi Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi dan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat over absensi, dengan demikian juga berarti meningkatkan produktifitas organisasi. Dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu, pengembangan sumber daya pegawai di lakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut masuk di dalam indikator kinerja utama. Diklat dan Bimtek. Diklat di lakukan agar pengembangan sumber daya pegawai mencapai nilai tinggi untuk memajukan instansi yang terkait. Bimbingan teknis di maksudkan agar jika ada suatu keperluan yang mempunyai format dan penyusunan yang berbeda agar menjadi satu susunan dan satu format.

58|


D.

Analisis

Program/Kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja NO A 1

2

Program / Kegiatan

Indikator Outcome

Capaian

Keterangan

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

100

Berhasil Maksimal

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

100

Berhasil Maksimal

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

3

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

100

Berhasil Maksimal

4

- Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

100

Berhasil Maksimal

5

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

100

Berhasil Maksimal

6

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100

Berhasil Maksimal

7

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

100

Berhasil Maksimal

8

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor

100

Berhasil Maksimal

9

-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

100

Berhasil Maksimal

10

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu

100

Berhasil Maksimal

11

- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

100

Berhasil Maksimal

12

- Penyediaan Tenaga Non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

100

Berhasil Maksimal

13

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

100

Berhasil Maksimal

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

100

Berhasil Maksimal

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

100

Berhasil Maksimal

1

2

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

59|


C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

100

Berhasil Maksimal

2

-Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia

100

Berhasil Maksimal

3

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Harihari Tertentu yang Tersedia

100

Berhasil Maksimal

D

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

100

Berhasil Maksimal

2

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

100

Berhasil Maksimal

3

-Rapat-rapat Paripurna

Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang Terlaksana

78

Berhasil

4

-Kegiatan Reses

Jumlah Reses yang Terlaksana

100

Berhasil Maksimal

5

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

88

Berhasil

6

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

50

Berhasil

E

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

100

Berhasil Maksimal

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yang Terlaksana Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlaksana

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai 50% lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal, namun di dalam Sekretariat Dewan Perkalilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada program atau kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya dibawah 50% meskipun ada yang masih 50%. Jika dilihat lebih teliti dan melihat dari keseluruhan, jikapun ada yang mencapai 50% kegiatan itu masih terus berlanjut dan bisa di katakan cukup berhasil. Kegiatan lain pun pasti mengalami kendala alami atau tak disengaja. Dan itu bisa dipastikan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki program/kegiatan dan indikator kinerja menjadi penunjang keberhasilan dan kemajuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

60|


E. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, pada tahun 2011 dan 2012 belum di adakan dan pada tahun 2013 baru diadakan. Begitu pula untuk Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Meskipun begitu Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor di hapus setelah tahun 2012. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Beerkala Kendaraan Dinas / Operasional sama seperti sebelumnya yang dihapus pada tahun 2013. Bimtek di hapus di karenakann di ambil alih oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu setiap SKPD di tanah bumbu tidak mengalokasikan dana lagi untuk program tersebut.

Untuk lebih jelasnya, silahkan di lihat pada tabel di bahwah ini : Indikator Sasaran di tahun 2014 di ganti menjadi Indikator Kinerja Utama. Untuk 9 kegiatan dalam target terealisasi 14 kegiatan dan sangat lebih melewati target. Indikator sasaran di jabarkan lagi menjadi lebih rinci dan di tambah di beberapa tempat : Target 2014 Tujuan

Realisasi 2014 Indikator

Sasaran

Tujuan

Sasaran

Indikator

Sasaran

Kinerja Utama

Terciptanya

Kinerja

Terlaksananya

Terselenggar

Sasaran Strategis

1. Jumlah Surat Masuk

Sistem

Pegawai

Pengadministra

anya Sistem

7:

&

yang baik yang

sian

Administrasi

Terwujudnya

dengan standar baku.

di dukung oleh

pengarsipan

Kesekretariat

Penyelenggaraan

administrasi

dokumen kantor

an

Administrasi

kerja

dan

&

dan

Keuangan

Kesekretariatan

pengarsipan

secara cepat,

yang efektif, tertib

yang memadai

tepat,

& efisien

akuntabel

Keluar

di

kelola

2. Jumlah RENSTRA SKPD 3.

Jumlah

RENJA

SKPD 4.

Jumlah

RENJA

SKPD

serta okomodatif

61|


Sasaran Strategis

1. Jumlah RKA SKPD

8:

2. Jumlah DPA SKPD Terwujudnya

Penyelenggaraan

3. Jumlah Dokumen

Administrasi

SPJ

Keuangan

yang

Akuntabel

&

Transparan Sasaran Strategis

1. Jumlah Pengawas

9:

yang menyusun SKP

Terwujudnya

2. Presentasi tingkat

SDM

kehadiran

aparatur

profesional,

3. Tingkat pendidikan

kinerja, akuntabel

pegawai

dan sejahtera Terlaksananya

Mewujudkan

Terlaksananya

peningkatan

sistem

pembangunan

sarana

keamanan

pagarisasi

prasarana

dan

kantor

kantor

kenyamanan

serta

kantor

pemeliharaan

dan

-

-

-

-

-

-

DPRD

gedung kantor Terlaksananya

Meningkatkan

Mewujudkan

tertib

kualitas

pakaian

berpakaian

kinerja DPRD

bagi

serta pegawai

DPRD

anggota DPRD

Sekretariat

Pegawai

dan

DPRD

Sekretariat

dinas

bagi

Pegawai

Sekretariat

dinas Anggota an

DPRD

DPRD Terwujudnya

Meningkatkan

Terlaksananya

Tujuan 1 :

Strategis 1 :

1.

sumberdaya

kualitas SDM

pelatihan,

Maksimalnya

Terwujudnya

inisiatif

aparatur

pegawai

pendidikan dan

fasilitasi

pembahasan

usulkan

pemerintahan

bimbingan

terhadap

Raperda

2.

yang

teknis bagi PNS

pelaksanaan

maksimal

berkualitas

di

tugas pokok

komprehensip

Sekretariat

DPRD

62|

dan

fungsi

secara dan

Jumlah

yang

Jumlah

di

Raperda

yang di bahas 3.

Jumlah

yang

Raperda

disahkan

DPRD, yaitu

setujui

fungsi

4.

legislasi,

Paripurna

fungsi

5.


Raperda

Jumlah

Jumlah

/

di

Rapat

Rapat

penganggara n dan

Gabungan

budeting, 6. Jumlah rapat AKD

fungsi

7. Jumlah Dokumen

pengawasan

hasil rapat Strategis 2 :

1. Jumlah Bimtek /

Terwujudnya

Diklat yang di ikuti

kapasitas

2. Jumlah Konsultasi

lembaga

DPRD

yang

kuat,

profesioal

dan

akuntabel

yang di laksanakan 3. Jumlah Kunker ( Kunjungan

Kerja

)

yang di laksanakan 4. Jumlah dokumen tatib

Strategis 3 : Terwujudnya

1. Jumlah monitoring yang dilaksanakan

pengawasan pelaksanaan pemerintahan oleh

DPRD

secara transparan dan efektif

Strategis 4 :

1. Jumlah reses yang

Terwujudny

di laksanakan

penjaringan

2.Jumlah

aspirasi

laporan hasil reses

dokumen

masyarakat secara cepat dan tepat.

Terlaksananya

Menampung

Terlaksananya

Tujuan 1 :

Strategis 5 :

1. Jumlah media cetak

fasilitas Tugas

dan

kunjungan kerja,

Maksimalnya

Terwujudnya

(surat kabar )

Pokok

dan

Menjaring

monitoring,

fasilitasi

sosialisasi

2.

Fungsi

DPRD

aspirasi

serta

reses

terhadap

kegiatan-kegiatan

Casting

dalam

rangka

masyarakat

DPRD

dalam

pelaksanaan

DPRD

secara

3. Jumlah Baliho 4. Jumlah Buletin

menampung

rangka

tugas pokok

maksimal melalui

aspirasi

menjaring

dan

berbagai

masyarakat

aspirasi

DPRD, yaitu

63|

fungsi


kepada

media

Jumlah

Broad

masyarakat

fungsi

guna

legislasi,

meningkatkan

fungsi

pelayanan

penganggara

pemerintah

n

kepada

dan

masyarakat

pengawasan -

Terlaksananya

Mengsosialis

Terlaksananya

publikasi

asikan

pendokumentasi

kepada

Kegiatan-

an

masyarakat

kegiatan

kegiatan DPRD

tentanng

DPRD

serta

masyarakat

budeting, fungsi

kegiatan-

kegiatan-

mempublikasika

kegiatan DPRD

n

kepada

masyarakat sebagai informasi

guna

mengawasi jalannya pemerintah

64|


-

-

F. AKUNTABILITAS KEUANGAN Realisasi anggaran dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Pagu Belanja Langsung Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 28.192.285.800,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah). Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 19.537.974.621,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu) atau 69,30% dari pagu anggaran, dengan rincian : -

Belanja Pegawai Rp. 1.828.945.000,-

-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.731.062.621,-

-

Belanja Modal Rp. 977.967.000,-

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015 NO

PROGRAM

1

Program

ANGGARAN Pelayanan

REALISASI ANGGARAN

Rp.9.826.451.500,-

Administrasi

%

Rp.8.279.282.721,

84,26

-

Perkantoran 2

Program

Peningkatan

Rp.319.600.000,-

Rp.294.926.000,-

92,28

Rp.505.550.000,-

Rp.455.500.000,-

90,10

Peningkatan Rp.16.851.764.300,-

Rp.9.856.512.900,

58,49

Saranan dan Prasarana Aparatur 3

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur 4

Program Kapasitas Perwakilan

Lembaga

-

Rakyat

Daerah 5

Program

Optimalisasi

Rp.688.920.000,-

Rp.651.753.000,-

94,61

Rp.28.192.285.800,- Rp.19.537.974.621

69,30

Pemanfaatan Teknologi Informasi Total

,65|


Realisasi belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2016 setelah di kurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 25.651.921.867,-. Realisasi belanja Sekretariat DPRD mengalami penurunan sebesar 11% di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini di karenakan pagu tahun anggaran 2015 lebih besar dari pagu anggaran tahun 2016, tetapi penyerapannya lebih rendah di bandingkan dengan tahun anggaran yang lalu jika di lihat dari perbandingan pagu anggaran dan realisasinya.

66|


BAB IV PENUTUP A. Simpulan 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 612 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD dengan Bupati, maupun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2011-2015. 2. Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat DPRD Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

67|


B. Saran 1. Dalam rangka mempertegas fungsi dan tugas pokok yang diemban oleh Sekretariat DPRD kabuapten Tanah Bumbu perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Sekretariat DPRD sehingga dapat lebih efektif pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPRD kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal penetapan Raperda

penganggaran

pengawasan

dalam

mengawal

jalannya

roda

pemerintahan di daerah. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. 3. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran

dari pola “ top down ” menjadi “ bottom up ” sehingga

mencerminkan kebutuhan organisasi. 4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan

tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan

pelaksanaan

kegiatan

pada

awal

tahun

anggaran

dan

perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pendayagunaan aparatur daerah. 5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. 6. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi akan

dilakukan dengan lebih

intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah dan pusat, masyarakat, dunia usaha dan civil society. 68|


7. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara Laporan Kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 8. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punisment yang tegas dan ketat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H. NOORYAKIN,SE.MM Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19581010 198503 1 042

69|


dapat dilakukan secara efektif dan efisien,

Recommend Documents