BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien (Ramandei, 2009). Anggaran merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat untuk menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2009:63). Berdasarkan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengangaran di Indonesia disusun menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mencakup penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009 :84). Kinerja pemerintah daerah harus diukur menggunakan sistem pengukuran kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif melalui berbagai indikator yang sesuai dengan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah masih mengalami
1
perkembangan seiring semakin matangnya otonomi daerah. Pengukuran kinerja secara kuantitatif dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis rasio keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemandirian, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Analisis rasio keuangan daerah juga diperlukan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja. Menurut Halim (2007:232), kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup beberapa parameter berupa rasio kemandirian, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan tugas dan kewajiban baru kepada setiap pemerintahan di daerah yang ada di Indonesia untuk melakukan evaluasi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri. Peraturan ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan evaluasi ini diberikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu melakukan evaluasi untuk menilai kinerjanya sehingga mampu menemukan masalah atau kekurangan kemudian menemukan solusi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah agar pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah menjadi lebih baik, efektif dan efisien.
2
Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 selanjutnya diteruskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Terbitnya peraturan ini berarti pemerintah daerah memiliki pedoman dan tatacara evaluasi kinerja sehingga wajib untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah secara mandiri. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah daerah disebut Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Tim penliai dari daerah malaksanakan evaluasi pengukuran kinerja mandiri sesuai indikator yang telah ditetapkan tim penilai nasional. Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD untuk ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja periode yang akan datang. Selain itu, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pemeringkatan kinerja untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan capaian kinerja daerah. Munculnya sistem pengukuran kinerja mandiri oleh daerah yang baru dimulai pelaksanaannya pada tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2008 ini membuat peneliti tertarik untuk menganilisis perbedaan yang terjadi atas kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah dilaksanakannya evaluasi mandiri daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membandingkan capaian kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan sebelum dan setelah diterapkannya PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian fiskal sebelum dan setelah diterapkannya PP 6/2008? 2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk efektivitas PAD sebelum dan setelah diterapkannya PP 6/2008? 3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk efisiensi belanja sebelum dan setelah diterapkannya PP 6/2008? 4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk keserasian belanja publik sebelum dan setelah diterapkannya PP 6/2008? 5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah dalam bentuk pertumbuhan PAD sebelum dan setelah diterapkannya PP 6/2008?
1.3.
TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penelitian
ini
dilakukan
untuk
mengetahui
perbedaan
kinerja
APBD
Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2007 dan 2010 ditinjau dari rasio keuangan.
1.4. MANFAAT PENELITIAN Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
4
1.
Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi
data
empiris
mengenai
efektivitas
penyelenggaran evaluasi kinerja mandiri terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2.
Bagi akademisi dan peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan dengan cara menambah literatur dan bukti empiris untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
1.5.
SISTEMATIKA PENULISAN Penelitian ini disusun secara terperinci dengan sistematika penulisan
sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab pertama berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
Bab II
Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Bab kedua berisi tinjauan teori, rerangka berpikir yang menghubungkan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis.
Bab III
Metode Penelitian Bab ketiga menguraikan tentang sumber data, populasi dan sampel penelitian, ukuran variabel, serta metode analisis data.
5
Bab VI
Hasil dan Pe mbahasan Bab keempat berisi data dan informasi hasil penelitian, analisis data dan pembahasannya.
Bab V
Penutup Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian,
keterbatasan penelitian dan saran
untuk
penelitian
selanjutnya.
6
