BAB I PENDAHULUAN
A. latar Belakang Masalah Dalam
menunjang
keberhasilan
pembangunan
daerah
diperlukan
penerimaan keuangan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan asli daerah. Kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelengaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah di tempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada pengalian dana mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 tahun 2004 adalah: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, pinjaman daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan
1
2
diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri, tapi pada kenyataan kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan pengalian potensi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba perusahaan asli daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut maka pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelengaraan pemerintah daerah, karena pembiayaan dan pendanaan yang dipungut dari sektor pajak sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah. Perkembangan
kabupaten-kabupaten
di
Jawa
Timur
menunjukkan
perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan. Dari keadaan inilah yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam mengalih potensi yang sangat besar untuk memenuhi target penerimaan dari sektor pajak daerah. Dengan kemandirian tersebut diharapkan pemerintah daerah mempunyai pedoman kebijakan serta prosedur umum dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Pemerintah
3
daerah juga harus bisa menciptakan objek pajak baru yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini didasarkan pada implikasi dari kebijakan otonomi daerah dimana masing-masing daerah dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Sehingga masing-masing daerah harus mampu meningkatkan hasil pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya PAD menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung APBD (khususnya pendapatan daerah ). Penelitian ini hanya meneliti daerah tingkat II yaitu pemerintah kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur. Karena dalam pengelolaan objek pajak pemerintah kabupaten masih tertingal jauh dengan pemerintah kota hal itu bisa kita lihat dari banyaknya objek pajak yang telah digali oleh pemerintah kota. Bertitik tolak dari pemikiran di atas Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “ Pengaruh Pajak daerah terhadap Pendapatan asli Daerah”.( studi pada pemerintah kabupaten di wilayah Jawa Timur)
B. Rumusan masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.
Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten di JawaTimur pada tahun 2008-2012 ?
2.
Bagaimanakah perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah antar kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2008-2012 ?
3.
Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten di jawa timur?
4
C. Batasan Masalah Penelitian ini penulis hanya meneliti tentang pajak daerah tingkat II yaitu daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
D. Tujuan penelitian Adapun tujuan diadakanya penelitian mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur. 1.
Mengidentifikasi besarnya kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur.
2.
Mengidentifikasi perbandingan kontribusi pajak daerah antar kabupaten di Jawa Timur.
3.
Mengidentifikasi seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur.
E. Kegunaan penelitian 1.
Bagi dinas pendapatan daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pajak daerah terhadap pendapata asli daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam penyelengaraan pemerintahan maupun dalam pembiayaan pembangunan.
2.
Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau pengetahuan bagi pembaca mengenai potensi penerimaan pajak daerah terhadap
5
penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Serta dapat menjadi bahan dan informasi bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.
