1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan
personel Polri khususnya yang berpangkat Brigadir, maka dilaksanakan proses seleksi Brigadir Polri bertahap oleh Kapolri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan Brigadir Polri yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Pelaksanaan seleksi penerimaan Brigadir Polri tersebut disesuaikan dengan berdasarkan anggaran yang ada. Kepolisian Daerah Bali atau Polda Bali merupakan lembaga kepolisian daerah yang memiliki tugas kepolisian, pada wilayah kerja. Polda Bali memiliki tugas dan tanggungjawab dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menaungi 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali. Pada setiap Kabupaten dan Kota terdapat instusi kepolisian yang disebut Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Porlesta). Permasalahan terkait pengelolaan administrasi kepolisian sering kali terjadi pada proses pelaksanaan seleksi penerimaan Brigadir Polri. Pada pelaksanaannya, seleksi penerimaan Brigadir Polri berkaitan erat dengan 3 unsur administrasi kepolisian seperti sisi eksternal, sisi internal, dan manajemen pembinaan. Pada manajamen pembinaan administrasi kepolisian berkaitan dengan
2
reformasi birokrasi kepolisian. Manajemen pembinaan merupakan unsur yang mempengaruhi
jalannya
reformasi
birokrasi
kepolisian,
salah
satunya
terimplementasi pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Brigadir Polri. Administrasi kepolisian merupakan proses pelaksanaan tugas kepolisian dan pelaksanaan kebijakan dalam pemerintah yang berkaitan dengan tindak kriminal, yang baik upaya pada pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitas (Cordner dalam Bayley, 1998). Permasalahan terdapat di media massa online yang terjadi di Polda Bali seperti yang diterbitkan di media massa online www.merdeka.com dengan judul “Demi jadi Polwan rela ditiduri sampai hamil” yang diterbitkan Minggu, 26 Oktober 2014. Pada berita online tersebut mengungkapkan bahwa terdapat kasus Polisi Wanita (Polwan) hamil sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto, Jawa Timur. Pada hasil pemeriksaan diketahui Polwan tersebut sedang mengandung berjalan 4 bulan yang diketahui dengan adanya dugaan gelagat dan postur tubuh polwan tersebut yang tidak seperti biasanya. Hal tersebut terjadi ironisnya bukan karena suka sama suka melainkan karena adanya dugaan balas jasa untuk melolosnya Polwan tersebut pada proses seleksi penerimaan Brigadir Polri Tahun Anggaran 2013. Melihat permasalahan yang terjadi institusi Polda Bali menelusuiri hal tersebut. Permasalahan yang terjadi juga terdapatnya surat laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh pengawas internal penerimaan Brigadir Polri tahun anggaran 2015 di Polda Bali. Isi dari surat laporan pengaduan tersebut, adanya dugaan indikasi kuat terjadinya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
3
terhadap penerimaan Brigadir Polri tahun anggaran 2015. Dugaan tersebut terjadi pada oknum panitia pelaksana dengan salah satu peserta calon siswa Brigadir tahun anggaran 2015 yang menerangkan identitas nama panitia dan calon siswa Brigadir. Surat pengaduan itu diterima oleh pengawas internal saat pelaksanaan tes akademik penerimaan Brigadir Polri di Polda Bali pada 1 Mei 2015. Dengan adanya dugaan tersebut, pengawas internal yaitu inspektorat pengawasan daerah bersama dengan bidang profesi dan pengamanan menelusuri laporan pengaduan kasus tersebut. (Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Bali, 2016). Permasalahan lain juga terjadi pada DSP (Daftar Susunan Personel) Brigadir Polri yang minim dari standar yang ditentukan. Di Polda Bali terdapat permasalahan kekurangan jumlah personel Brigadir Polri dari standar yang ditentukan. Adapun data kekurangan jumlah personel Brigadir Polri dijabarkan pada tabel berikut:
4
Tabel 1.1 Daftar Susunan Personel (DSP)/Riil Pers PERSATKER Brigadir Polri 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Satuan Kerja Pimpinan Inpsektorat Pengawasan Daerah Staff Pribadi Pimpinan Biro Perencanaan Biro Operasi Biro Sumber Daya Manusia Biro Sarana dan Prasarana Direktorat Intelijent Keamanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Direktorat Narkoba Direktorat Lalu Lintas Direktorat Pengamanan Objek Vital Direktorat Polisi Air Direktorat Samapta Bhayangkara Direktorat Pembinaan Masyrakat Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Bidang Hubungan Masyarakat Bidang Hukum Bidang Profesi dan Pengamanan Bidang Teknologi Informasi Kepolisian Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidang Keuangan Sekolah Polisi Negara Pelayanan Markas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Satuan Brigade Mobil Sektretariat Umum Rumah Sakit Pusat Polri JUMLAH PERSONEL
BRIGADIR DSP RIIL 4 6 5 18 13 15 70 99 70 78 94 73 113 385 3 41 6 50 13 15 7 58 73 12 2258 1 9 3589
0 12 8 7 31 23 22 136 115 60 53 184 109 142 452 12 33 12 3 72 19 23 4 69 63 24 757 8 30 2483
+/Kelebihan/ Kekurangan 0 8 2 2 13 10 7 66 16 -10 -25 90 36 29 67 9 -8 6 3 22 6 8 -3 11 -10 12 -1501 7 21 -1106
Sumber: Polda Bali, 2016 Jumlah personel Brigadir Polri dari standar yang ditetapkan ini membutuhkan proses seleksi penerimaan Brigadir Polri yang disesuaikan dengan Daftar Susunan Personel (DSP) hanya saja dalam proses penerimaan tersebut sering kali terdapat permasalahan sebagaimana dihimpun pada informasi media massa.
5
Permasalahan lain di luar Kepolisian Daerah Bali juga seperti yang terdapat di media massa online www.merdeka.com dengan judul “Ujian jadi Brigadir Polisi curang, panitia dan peserta kolusi” yang diterbitkan Selasa, 14 Mei 2014. Pada berita online tersebut mengungkapkan bahwa penerimaan Brigadir Polri di Polda Sulawesi Tenggara terjadi dugaan kasus kecurangan yang membuat citra Kepolisian Daerah di Sulawesi Tenggara menjadi kurang baik dengan terdapatnya dugaan kolusi antara panitia dan peserta dalam tes penerimaan Brigadir Polri. Pada pelaksanaan tes akademik Bahasa Inggris terdapat oknum panitia mendekati peserta tes untuk membacakan jawaban kepada peserta tes serta adanya panitia yang memberikan jawaban dengan cara menunjukannya kepada peserta tes. Hal tersebut kemudian membawa konsekuensi peserta yang dinyatakan gugur
karena
melakukan
tindak
kecurangan.
Peserta
ini
kemudian
menindaklanjuti dengan mengajukan protes ke Mapolda (Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia) Sulawesi Utara. Peserta tersebut meminta agar dilakukannya tes akademik ulang. Pada kasus ini Kapolda mengetahui dan memerintahkan melakukan penyelidikan kasus dugaan kecurangan ini. Tidak hanya terjadi di Mapolda (Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia) Sulawesi Utara, kasus serupa terjadi pula pada beberapa tes yang digelar dibeberapa Mapolda (Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang hampir berada di sebagian wilayah Indonesia. Hal ini menjadi mungkin terjadi mengingat animo seperti kebanyakan pada tes jabatan publik (CPNS) peserta
6
Brigadir Polri sangat besar hanya saja kuota yang ditentukan pada DSP (Daftar Susunan Personel) Brigadir Polri terbatas. Berdasarkan fakta yang diuraikan diatas menunjukan bahwa perlu adanya seleksi penerimaan Brigadir Polri guna dapat memenuhi jumlah personel Brigadir Polri dengan berpihak pada prinsip tata kelola yang bertanggungjawab. Pada proses seleksi penerimaan ini Brigadir Polri wajib berorientasi pada pedoman kebijakan yang ditetapkan guna menghasilkan Brigadir Polri yang berkualitas. Sumber daya manusia Brigadir Polri menjadi hal penting dalam penentuan proses jalannya organisasi kepolisan. Sumber daya manusia yang diperoleh harus sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan proses seleksi penerimaan Brigadir Polri. Hal ini nantinya dapat diharapkan mewujudkan personel kepolisian yang memiliki integritas, profesionalitas, dan terhindar dari praktek – praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotime). Pedoman pelaksanaan seleksi penerimaan Brigadir Polri di Polda Bali mengacu Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi. Proses
seleksi
Brigadir
Polri
ini
memiliki
harapan
pelaksanaan
tes
penyelenggaraan ini didasarkan pada prinsip governance yang mencakup persyaratan, kriteria, mekanisme, dan prosedur dengan menjamin terlaksananya transparansi dan akuntabilitas. Adanya permasalahan yang diuraikan diatas maka, diperlukan Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali yang dalam pengimplementasian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31
7
Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi. Tata kelola menurut Mas’oed (2003: 150 – 151) dalam buku yang bejudul Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (2008) mengemukakan bahwa Governance merupakan prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendaliannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada publik. Tata kelola ini merupakan hal yang sangat penting pada pelaksanaan penerimaan Brigadir Polri mengingat penerimaan ini diselenggarakan oleh lembaga negara dengan mengikutsertakan publik atau masyarakat sehingga diperlukan penerimaan secara bertanggungjawab. Prinsip dari tata kelola tersebut mencakup partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), berorintasi konsensus (consensus orientation), berkeadilan (equity), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), visi strategis (strategic vision). Pada penelitian ini prinsip governance dibatasi hanya pada transparansi dan akuntabilitas hal ini mengingat kedua prinsip tata kelola inilah yang sering kali memunculkan permasalahan ditataran praktis. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan masalah penelitian
bagaimana Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali
8
Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi? 1.3
Batasan Penelitian Batasan penelitian ini adalah Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir
Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi melalui konsep transparansi, akuntabilitas, administrasi kepolisian, rekruitmen polri, dan manajemen sumber daya manusia. 1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui gambaran mengenai Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi. 1.1 Manfaat Penelitian Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai pengetahuan dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance
9
Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi. Selain itu juga secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pemerintah, masyarakat, dan peneliti. Adapun manfaat yang dimaksud yaitu: 1. Bagi Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Bali pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan, masukan, dan pertimbangan untuk mengetahui Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi. 2. Bagi Universitas Udayana, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hasil penelitian ini diharapkan menambah koleksi materi perpustakaan kampus dan diharapkan pula memacu minat untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih ataupun masalah lain yang berkaitan dengan Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali. 3. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi, penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Universitas Udayana dan sebagai bahan studi yang dipelajari oleh mahasiswa/mahasiswi.
10
1.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penelitian skripsi ini dapat disusun ke dalam 5
(lima) Bab, dimana pada setiap Bab dapat diuraikan sebagai berikut yaitu: Bab I Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan mengenai Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance Tahun Anggaran 2015 di Polda Bali yang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi dengan meliputi rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka Bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka, landasan teori, dan kerangka konseptual. Dalam hal ini juga menjelaskan teori dan konsep yang digunakan yaitu teori good governance dan konsep indikator transparansi, indikator akuntabilitas, administrasi kepolisian, rekruitmen polri, dan manajemen sumber daya manusia. Bab III Metodologi Penelitian Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penyajian data. Bab IV Pembahasan Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang Polda Bali, Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir Polri dalam Perspektif Governance
11
Tahun Anggaran 2015 di Polda Baliyang berdasarkan pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/445/X/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Penerimaan Calon Brigadir Polisi serta hasil temuan dan analisa dari penelitian ini. Bab V Penutup Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan terhadap pihak yang terkait di dalam permasalahan ini
