1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang masalah
1.
Masalah Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dihadapkan dengan hakekat
ancaman pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang, dimana modus operandi baru pelaku kejahatan sudah menggunakan dan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan Polri sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum terdepan yang senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dalam mewujudkan visi dan misinya, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang disiapkan memlalui sistem pendidikan yang profesional dan proporsional, agar mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkait dengan kejahatan.
2.
Alasan Penelitian Untuk memperoleh SDM Polri yang professional dan proporsional dalam
melaksanakan tugas pokoknya, perlu dididik pula secara profesional dan proporsional, untuk itu perlu diadakan penelitian terhadap pelaksanaan operasional pendidikan Polri dalam konteks Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK), apakah sudah mengembangkan program pendidikannya sesuai ketentuan dan sesuai kebutuhan organisasi Polri dalam mewujudkan visi dan misinya.
1
2
3.
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dalam era globalisasi saat ini, perkembangn IPTEK semakin maju dan
semakin cepat, menyentuh semua sendi kehidupan dan penghidupan di masyarakat, berkembang melalui dua jalur pendidikan, yaitu : a.
Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan (PP 60/99: 4-3); dan
b.
Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu (PP 60/99: 4-4). Perkembangan IPTEK selain berdampak positif, juga memiliki dampak
negatif, yang dilakukan oleh orang-oang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dalam hal ini adalah para pelaku kejahatan yang telah memanfaatkan kemajuan IPTEK, dan yang merupakan hakekat ancaman tugas Polri pada masa kini, maupun pada masa-masa yang akan datang. 4.
Pendidikan Profesional.
a.
Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu (PP 60/99: 4-4).
b.
Program Pendidikan menitikberatkan pada aplikassi sain dan teknologi, Praktek lebih besar dari pada Teori.
c.
Pendidikan profesional dapat ditata melalui program pendidikan vokasi dari jenjang Diploma-1 (D-1) sampai dengan jenjang Diploma-4 (D-4) yang diselenggarakan secara bulat, maupun secara berjenjang.
3
5.
Manajemen pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses di mana seseorang memperoleh
pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan/keterampilan (skills developments), sikap atau mengubah sikap (attitute change). Pendidikan adalah suatu proses transformasi peserta didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Dari pengertian di atas, manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, seperti : perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu di Pendidikan, dapat dilihat dalam gambar 1-1 : PROSES Budaya, Nilai, Etos Kerja
Organisasi Quality
SUMBER DAYA
I S I
Gambar : 1-1 Sisjemen Mutu Dik Strategi mengembangkan sistem manajemen mutu yang merupakan rancangan proses input sampai pada output saling terkait, terukur secara terpadu. Untuk merancang sistem ini dapat digunakan pendekatan dan tahapan sbb : Pendekatan merancang sistem manajemen mutu , dengan
mengembangkan
“SISTEM” di dalam suatu organisasi, dimana “SISTEM” adalah suatu proses/
4
kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, peninjauan dan tindak lanjut/perbaikan. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan. Salah satu bidang penting dalam Administrasi/Manajemen Pendidikan adalah berkaitan dengan Personil/SDM yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga Kependidikan seperti tenaga Administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan/organisasi sekolah dengan organisasi lainnya, ini sejalan dengan pernyataan Sergiovanni, et.al (1987:134) yang menyatakan bahwa: …….”Perhaps the most critical difference between the school and most other organization is the human intensity that characterize its work. School are human organization in the sense that their products are human and their processes require the sosializing of humans” ini menunjukan bahwa masalah sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pendidikan/pembelajaran, hal ini juga berarti bahwa mengelola sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah. 6.
Kondisi Aktual. Fakta yang ada di lapangan saat ini, Program Pendidikan Polri adalah me-
nyiapkan SDM Polri untuk memiliki kemampuan : tugas umum Kepolisian, mengemban tugas di bidang fungsi tehnis Kepolisian (fungsi operasional Kepolisian, fungsi pendukung operasional Kepolisian, dan fungsi pembinaan Kepolisian), namun Program Pendidikan yang ada dalam konteks Pendidikan
5
Tinggi Kedinasan (PTK), baru satu Program Pendidikan yang ter “Akreditasi-A oleh BAN-PT Kemendiknas”, yaitu Program Pendidikan Strata-1 (S-1), Program Studi Ilmu Kepolisian. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan Polri yang terdapat dalam Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sisdik Polri), terdiri dari : a. Pendidikan Pembentukan (Diktuk); b. Pendidikan Pengembangan (Dikbang), terdiri dari : 1) Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum); dan 2) Pendidikan Pengembangan Teknologi Kepolisian (Dikbangtekpol); c. Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) atau Pendidikan Kejuruan (Dikjur), terdiri : 1)
Dikbang Fungsional/Fungsi Teknis Kepolisian (Fungsi Operasional/Opsnal
Kepolisian); 2) Fungsi Pendukung Operasional/Opsnal Kepolisian; dan 3) Fungsi Pembinaan (Bin) Kepolisian. a.
Kebijakan. 1)
Dik profesional merupakan tujuan Sisdik Polri.
2)
Jenis Dik dalam Sisdik Polri, meliputi : a)
pendidikan akademik;
b) pendidikan manajerial; dan c) pendidikan profesi atau vokasi. 3)
Perencanaan Program Pendidikan (Prodik) Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
4)
Dewan Kurikulum bertugas menjamin validitas kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
5)
Dewan Kendali Mutu bertugas mengendalikan dan mengembangkan mutu komponen dik; perbaiki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pendidikan (Opsdik); serta menetapkan tolok
6
ukur monitoring, evaluasi pembinaan tenaga pendidik (Bin Gadik), dan tenaga kependidikan (Gadikan), serta peserta didik. 6) b.
Anggaran. bersumber dari APBN dalam DIPA institusi.
Implementasi. 1)
Prodik Kedinasan Kepolisian yang ada dan dikembangkan saat ini adalah Ilmu Kepolisian Strata-1 (S-1); dan pendidikan pembentukan (Diktuk) Profesi Kepolisian/Vokasi untuk menyiapkan anggota Polri agar mampu melaksanakan tugas umum Kepolisian, tingkat pelaksana sampai dengan pimpinan terdepan (First line supervisor);
2)
Dikbangspes/Dikjur, dan pendidikan pengembangan umum/manajerial yang menyiapkan : a) SDM Polri menguasai fungsi teknis Kepolisian; dan b)
manajer tingkat menengah sampai dengan top manajer/
manajer strategis. 3)
Prodik Polri saat ini berjalan dan berkembang berdasarkan kebutuhan organisasi, kebijakan pimpinan, dan butget oriented.
3)
Fasilitas pendidikan standar Polri.
4)
Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, simulasi, latihan (drill), dan studi kasus.
5)
Sistem Evaluasi.
Evaluasi hasil belajar (EHB) bagi peserta didik,
dilaksanakan oleh Gadik, dan evaluasi untuk keseluruhan proses pelaksanaan progarm pendidikan (Prodik) oleh Wandiklat Polri untuk tingkat pusat, dan Wandiklatda untuk tingkat Polda.
7
6)
Hasil didik/output.
Keluaran hasil didik Lemdik Polri, adalah SDM
Polri yang : profesional, mahir, terpuji, dan patuh hukum. c.
Pendidikan Kepolisian di era reformasi. Perkembangan yang terjadi pada era reformasi saat ini, juga mempengaruhi
pola (pandang, sikap dan tindak) SDM-nya yang merupakan bagaian dari organisasi Polri, dalam menyikapi hakekat ancaman tugas Polri saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang, dimana Polri sebagai “Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, serta Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), dan selaku aparat penegak hukum (Gakkum) terdepan, yang senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa menjadi anggota Polri yang profesional. Dalam rekruitmen SDM Polri sudah diawali dengan pola terbuka, obyektif, transparan, bersih, bebas KKN, dan humanis. Calon-calon peserta didik pada Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri sudah ditingkatkan, minimal berpendidikan SMU dan atau sederajat. Menyadari laju perkembangan IPTEK yang terjadi pada saat ini, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM melalui Lemdik. Seperti ditegaskan pada pasal 29 Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), yang dinyatakan bahwa ”Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh suatu Kementerian atau LPNK”, berireorientasi ke arah program pendidikan profesi. Selanjutnya pada penjelasan Undang-undang
8
disebutkan bahwa ”Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”. Atas dasar pengelompokkan tersebut, pendidikan Polri merupakan pendidikan yang menurut jalurnya merupakan jalur formal; menurut jenjangnya merupakan Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK); sedangkan menurut jenisnya merupakan pendidikan Profesi/Vokasi, Akademik, dan Khusus. PTK, dapat berbentuk : 1) Pendidikan Akademi, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan Prodik Diploma, setara D-1 sampai dengan D-4 yang dilaksanakan secara berjenjang ataupun secara bulat; dan 2) Sekolah Tinggi yang memenuhi persyaratan, dapat menyelenggarakan Prodik Akademik tingkat sarjana Strata-1 (S-1), dan pascasarjana baik S-2 maupun S-3. Pendidikan kedinasan diselenggarakan dengan mengacu pada kebutuhan akan tenaga kerja profesional bagi Kementerian non Kemendiknas dan LPNK, paling tidak meliputi 2 (dua) jenis pekerjaan : 1)
Jenis pekerjaan yang terkait dengan profesi, jenis ini dapat dianalogikan seperti dokter, guru, hakim dan sejenisnya.
2)
Jenis
pekerjaan
yang
terkait
dengan
pekerjaan
manajerial
dan
kepemimpinan. Jenis ini dapat dianalogikan, seperti Kepala rumah sakit pada profesi medis (dokter), Kepala Sekolah pada profesi pendidikan (guru/ tenaga pendidik). Jenis pekerjaan ini menyelenggarakan pekerjaanpekerjaan manajemen, seperti : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian (Wasdal).
9
Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesi dan manajerial tidak harus terpisah secara tegas.
Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan manajerial juga
dituntut untuk bekerja profesional, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu didukung dengan pendidikan yang memadai. Dari uraian di atas, maka pendidikan kedinasan di lingkungan Polri dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan yang bersifat profesi/vokasi, manajerial, maupun akademik yang berkembang scara dinamis dan profesional. Pendidikan yang bersifat profesi/vokasi dapat dipilah-pilah menjadi : a) profesi/ vokasi umum, yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan tugas umum Kepolisian; b) profesi/vokasi khusus yang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang sangat khusus di lingkungan Polri; dan c) pendidikan manajerial menyiapkan unsur pimpinan Polri; sedangkan pendidikan akademik merupakan pengembangan ilmu dan teknologi yang diperlukan oleh organisasi Polri. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Berita Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 73 tentang Sisdik Polri, sebenarnya adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap tuntutan reformasi dan penyesuaian terhadap perubahan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Perhatian tersebut terutama lebih terfokus pada masalah mutu pendidikan. Perubahan yang dilakukan sangat mendasar, meliputi : 1)
Filosofi pendidikan, dari ”Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana” menjadi ”Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum” yang mengacu pada kompetensi pendidikan Polri;
10
2)
Jenjang Karier yang lebih fleksibel dengan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkait erat dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki seseorang anggota Polri;
3)
Mengacu pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas; dan
4)
Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik (Gadik). Banyak faktor eksternal yang membuat Polri perlu mengkaji ulang Sisdik
Polri saat ini, meliputi : 1)
Kemandirian Polri yang diawali dengan pemisahan dari ABRI (TNI) sejak tanggal 1 April 1999.
2)
Perlunya melakukan perubahan paradigma.
3)
Perlunya pemulihan seluruh kewenangan yang seharusnya berada di tangan Polri, untuk menjadi Polisi yang profesional. Pendidikan Polri secara berjenjang, berlanjut, dan berkesinambungan, secara
dinamis memang merupakan tuntutan perkembangan jaman, agar Polri mampu mengatasi hakekat ancaman tugas Polri saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang, dimana modus operandi para pelaku kejahatan telah memanfaatkan kemajuan IPTEK. Pemberdayaan SDM Polri tidak sekedar menjadi slogan dalam mengiringi perubahan arus reformasi yang berkembang saat ini, tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Polri, agar tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu meningkatkan profesionalitas kinerja SDM Polri.
11
Untuk tujuan itulah kajian ini dilakukan, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian dalam kontes PTK, agar mampu menghadapi hakekat ancaman tugas Polri pada masa kini dan masa-masa mendatang yang semakin kompleks, sesuai dengan judul disertasi. B.
Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian
1.
Identifikasi Masalah Masalah pokok yang akan dikaji dan dicarikan jalan keluarnya dalam
penelitian ini adalah : a.
Kebijakan dalam perencanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan Kepolisian. 1)
Kebijakan pimpinan Polri, yang merupakan harapan publik adalah, Polri sebagai : “Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, serta selaku Binkamtibmas, dan aparat Gakkum terdepan, yang senantiasa menjunjung tinggi HAM”, apakah SDM-nya sudah dididik secara profesional dalam konteks PTK ?
2)
Prodik Polri dalam upaya memenuhi kebutuhan organisasi, disusun dan direncanakan berdasarakan usulan User/Ka Satker/Ka Satwil dan dukungan anggaran yang terbatas dari APBN (Budget Oriented).
b.
Implementasi Kebijakan Peninmgkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri. Apakah Implementasinya Lemdik Polri dalam konteks PTK, dalam pelaksanaan Opsdiknya sudah mengikuti perkembangan IPTEK secara
12
dinamis, melalui prodik : Vokasi; Akademik; dan Profesi setelah S-1/D-4; baik program pendidikan maupun program studinya.
c.
Efektifitas dalam Pengawasan dan pengendalian Program Pendidikan kedinasa Polri (Quality Control) terhadap pelaksanaan Opsdik Polri, guna mendapatkan akuntabilitas publik.
d.
Model Kompetensi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri yang dikembangkan saat ini.
Masalah tersebut berkaitan dengan upaya Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan peningkatan mutu keluaran hasil didik yang tercermin dalam prestasi belajar, dengan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal ini terutama dimaksudkan agar PTK di lingkungan Polri dapat mengembangkan program pendidikan dan program studi, guna meningkatkan berbagai potensinya secara optimal, meliptu : 1) potensi keluaran hasil didik; 2) potensi Gadik dan Gadikannya; dan 3) potensi masyarakat di sekitar kampus (Lemdik Polri). Dalam hal ini, diperlukan pula informasi dan data tentang posisi lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan pengembangan strategi (SWOT). Pemahaman terhadap berbagai permasalahan di atas, berserta hasil analisis SWOT, selanjutnya ditawarkan konsep manajemen strategi dalam upaya meningkatkan mutu keluaran hasil didik Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) di lingkungan polri.
13
2.
Fokus Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian ini
dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan : a.
Kebijakan dalam perencanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan di lingkngan Polri.
b.
Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan Kepolisian di Indonesia.
c.
Efektifitas dalam Pengawasan dan pengendalian program pendidikan kedinasan Polri (Quality Controle) saat ini.
e.
Model Kompetensi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri yang dikembangkan saat ini.
Dari Fokus penelitian tersebut di atas, bagaimana : 1) upaya mengatasi permasalahan tersebut; 2) kondisi 10 komponen pendidikan Polri dalam mendukung pelaksanaan Opsdik Polri; 3)
Pengawasan dan pengendaliannya
(Quality Control) terhadap pelaksanaan Opsdik. Komponen Pendidikan, dalam Sisdik Polri, meliputi : 1) Gadik (Tenaga Pendidik); 2) 5)
Kurikulum; 3)
Hanjar (Bahan Ajar); 4)
Fasilitas pendidikan (Fasdik); 6)
instruksi (Alongins); 7) 9) Evaluasi; dan 10)
Peserta Didik;
Alat instruksi (Alins) dan alat penolong
Tenaga Kependidikan (Gadikan);
8)
Metode;
Anggaran.
Karena permasalahan penelitian sebagaimana diuraikan di atas menyangkut berbagai aspek yang sangat erat kaitannya, maka untuk memperjelas masalah
14
yang akan dijadikan topik penelitian ini perlu ditetapkan fokus penelitian secara tegas dan jelas. Fokus penelitian ini menitik beratkan pada : 1) Kebijakan dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian; 2) Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan Kepolisian di Indonesia. 3)
Efektifitas dalam Pengawasan dan pengendalian program pendidikan
kedinasan Polri (Quality Controle) saat ini; dan 4) Model Kompetensi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri Berbasis Kompetensi yang dikembangkan saat ini; dalam kaitannya dalam meningkatkan kualitas hasil didik/mutu keluaran hasil didik Lemdik Polri. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kepolisian dalam konteks PTK, Konseptual Model selanjutnya dapat dilukiskan dalam gambar 1.2 .
15
• Kondisi nyata PTK di lingkungan Polri saat ini. • Kebijakan Pimpinan. Internal : Kekuatan, dan Kelemahan
KEBIJAKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DALAM KONTEKS PTK DI LINGKUNGAN POLRI
Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat - Social change - Turbulence - Complexity - Chaos
Iksternal : Peluang, dan Tantangan Analisis SWOT
Program Peningkatan Mutu Keluaran Hasil didik pada PTK di lingkungan Polri - emergent - scond curve - spiral dynamic - surfing
PENINGKATAN MUTU PTK DI LINGKUNGAN POLRI YANG STRATEGIC
KOMPETENSI BERKEMBANG SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI POLRI
Gambar 1.2 Konseptual Model 15 15
16
Penetapan fokus penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan lebih bermakna, dalam rangka menemukan suatu konsep (Model) yang berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian dalam konteks PTK, peningkatan mutu keluaran hasil didik Lemdik Polri yang berlanjut dan berkesinambungan. C.
Pertanyaan Penelitian (Research Question) Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian dan yang akan dijawab dalam
kajian ini adalah sebagai berikut : 1.
Apakah kebijakan dalam perencanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan di lingkngan Polri disusun berdasarkan hasil penelitian ?
2.
Bgaimana Implementasi Kebijakan Peninmgkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri ?
3.
Bagaimana Efektifitas Dalam Pengawasan dan Pengendalian Program Pendidikan Kedinasan Polri (Quality Control) saat ini ?
4.
Bagaimana Model Kompetensi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri Berbasis Kompetensi ?
D.
Tujuan Penelitian
1.
Tujuan Penelitian Bagian ini menyajikan temuan selama penelitian dilaksanakan, terutama
yang berkenaan dengan tujuan dan focus penelitian, disusun sebagai berikut :
16
17
a.
Kebijakan dalam perencanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Kepolisian, dalam konteks PTK;
b.
Kegiatan implementasi Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan Kepolisian di Indonesia; dan
c.
Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian (Wasdal) program pendidikan kedinasan Polri (Quality Control), dalam upaya mendapatkan akuntabilitas publik.
d.
Bagaimana Model Kompetensi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan Polri Berbasis Kompetensi ?
2.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi posisitif dan
bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kedinasan dalam konteks PTK pada umumnya, dan institusi Polri pada khususnya, baik secara teoritis maupun secara aplikatif. a.
Manfaat Teoritik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya, sehingga bisa menjadi masukan berupa sumbangan terhadap pengembangan nilai-nilai dasar (basic value) pendidikan, yaitu upaya menemukan dalil-dalil dan prinsipprinsip perencanaan strategi (strategy planning), dan manajemen strategi (strategy management) untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini penting
18
terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dan pemerintahan yang clean governance dan good governance, serta memenuhi tuntutan reformasi dan memasuki era globalisasi, yaitu era persaingan mutu atau kualitas yang kompleks, dan penuh tantangan (chaos). b.
Manfaat Aplikatif. Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan
dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka Pengembangan Program Pendidkan Kedinasan, dan peningkatan mutu keluaran hasil didik lembaga Pendidikan Kedinasan, dalam konteks PTK pada umumnya, dan di lingkungan Polri pada khususnya. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka : 1)
Menyelesaikan masalah pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Program Peningkatan Mutu Pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan strategi (strategy planning);
2)
Mengembangkan dan meningkatkan mutu keluaran hasil didik untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) memasuki era globalisasi dan pasar bebas, khususnya di negara-negara ASEAN;
3)
Mengatasi hambatan dan tantangan, memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan kedinasan, serta peningkatan mutu keluaran hasil didik; dan
4)
Mengoptimalkan waktu yang tersedia, dengan memperhatikan keterbatasan anggaran pada masing-masing institusi.
19
E.
Asumsi Penelitian
1.
Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Sisdik Polri, menitikberatkan pada hasil didik/output Lemdik Polri yang profesional, mahir; terpuji, dan patuh hukum, memerlukan beberapa program pendidikan sesuai kebutuhan organisasi Polri sejalan dengan kemajuan IPTEK, dalam konteks PTK, meliputi : Pendidikan Vokasi dalam jenjang pendidikan setara D-1 sampai dengan D-4 yang dapat dilaksanakan secara bulat dan atau berjenjang; Pendidikan akademik dalam jenjang pendidikan S-1 sampai dengan S-3; dan Pendidikan Profesi setelah S-1/D-4.
2.
Pendidikan Kedinasan dibatasi oleh waktu dan anggaran yang tersedia dari pemerintah dalam APBN yang dituangkan dalam DIPA pada masingmasing institusi, sehingga strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan harus mengandung unsur analisis kebutuhan, pertimbangan ekonomis dan finansial, serta analisis terhadap rencana tindakan yang lebih rinci dikaitkan dengan alokasi waktu yang diperlukan, bagi pelaksana program pada lembaga Pendidikan Kedinasan pada umumnya, dan Polri pada khususnya, dalam mengikuti laju perkembangan IPTEK guna mendukung kebutuhan organisasi, melalui pendidikan profesional yang hight quality dikembangkan secara dinamis, guna memenuhi harapan publik.
3.
Pendidikan Kedinasan dibatasi oleh waktu dan anggaran yang tersedia dari pemerintah, salah satu alternatif pemecahan masalah adalah dapat mengembangkan “Model Pelatihan berbasis SKS” pada jenjang pendidikan
20
tertentu, dapat dilaksanakan di linbkungan tugasnya pada waktu “Bekerja sambil Belajar”, dengan tidak meninggalkan tugas pokok. 4.
Perlunya melibatkan pengawas independen dari luar instiusi Polri dalam pelaksanaan Opsdik, guna mendapatkan akuntabilitas Publik.
F.
Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian,
adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatanan kualitatif naturalistik, untuk dapat melihat dan memahami fokus penelitian secara lebih tajam, yang didukung oleh data riil dan akurat yang diperoleh di lapangan, antara lain menurut : 1.
Lincoln dan Guba (1985: 23) untuk dapat melihat dan memahami fokus penelitian secara lebih tajam diperlukan suatu paradigma penelitian, yaitu “statement of theoritical perspective that wil guide the inquiry”;
2.
Carter V. Good (1973: 407) paradigma merupakan “a representation, a model of a theory, an idea or a principle”.
3.
Stuart A. Schlegel (1986: 16) dalam suatu penelitian yang mendasar diperlukan paradigma, karena semua analisis harus berdasarkan berbagai ide yang telah ditetapkan sebelumnya. Paradigma merupakan pedoman dalam melaksanakan proses inquiry untuk
mempelajari fokus penelitian. Dengan demikian paradigma tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan proses inquiry untuk mempelajari fokus penelitian, juga merupakan alat atau pedoman bertanya, dan melakukan observasi, serta menelaah dokumentasi dalam tehnik pengumpulan data.
21
G.
Lokasi penelitian dan sumber data
1.
Lokasi Penelitian. Lokasi Penelitian sebagai obyek peneliti adalah : unit organisasi yang
mengemban fungsi sebagai pembina pendidikan (LEMDIKPOL); Litbang Polri; dan beberapa Lemdik Polri sebagai pelaksana Opsdik untuk dijadikan sampel dalam penelitian dari 43 Lemdik Polri, yang dijadikan lokasi penelitian adalah 9 Lemdik Polri setara dengan 20 %, yaitu teridiri dari : 1. SESPIM Polri; 2. STIKPTIK; 3. AKPOL; 4. SETUKPA Polri; dan dari 30 SPN digunakan 2 (dua), yaitu : 5. SPN Lido, Polda Metro Jaya, dan 6. SPN Mojokerto, Polda Jatim); dan dari 7 Pusdik dan 2 Sekolah, digunakan 3 (tiga) , yaitu :
7.
Pusdik
Pusdikmin Polri; 8. Pusdik Reskrim Polri; dan 9. Pusdik Lantas Polri. 2.
Sumber data.
a.
Pejabat pembina pendidikan Polri, karena merupakan pejabat yang tau banyak tentang kebijakan Pimpinan Polri di bidang pendidikan dan yang akan dikembangkan oleh Polri.
b.
Pejabat Litbang Polri, karena merupakan pejabat yang memiliki tugas untuk mengadakan penelitian dan saran pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan SDM Polri.
c.
Ka Lemdik Polri, karena merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan Opsdik sampai dengan akhir program, serta mengadakan Evaluasi Pendidikan yang menjadi tangung jawabnya, untuk mengetahui kendalanya.
22
d.
Pejabat struktural Lemdik Polri, karena merupakan pembantu Ka Lemdik Polri dalam mengoperasionalkan prodik sampai dengan akhir program serta mengadakan Evaluasi Pendidikan, untuk mengetahui kendalanya.
e.
Pejabat fungsional/Gadik Polri, dan Pembina/pengasuh, karena merupakan pejabat yang berhadapan langsung dengan peserta didik, sehingga mengetahui benar atas kekurangan dan kelebihan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan pelatihan.
H.
Sistematika Penulisan Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan hasil kajian ini adalah
sebagai berikut : 1.
BAB I.
PENDAHULUAN;
2.
BAB II.
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR;
3.
BAB III.
METODE PENELITIAN;
4.
BAB IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;
5.
BAB V.
MODEL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEDINASAN POLRI MASA DEPAN YANG LEBIH EFEKTIF;
6.
BAB VI.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
