BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara dengan penduduk mencapai 250 juta jiwa. Dengan demikian, kesejahteraan penduduknya akan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah membutuhkan dana yang besar guna terciptanya pembangunan nasional.Oleh sebab itu, penerimaan negara harus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal.Salah satu penerimaan negara yang sangat potensial adalah penerimaan negara dari pajak.Tidak dapat dipungkiri lagi penerimaan negara dari sektor pajak telah menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2014, target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dipatok sebesar Rp 1.072,38 triliun dan tahun 2015 meningkat menjadi Rp 1.221,72 triliun. Oleh karena itu, pemerintahakanbekerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2015 agar terealisasi secara maksimal sehingga meningkatlah penerimaan negara yang akan mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
1
Dalamwebsitehttp://www.kemenkeu.go.id/Berita/optimalkanpenerimaan-pajak-pemerintah-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak,
Menteri
Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan bahwa survei mengenai kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) di Indonesia masih relatif rendah, tidak ada tingkat kepatuhan membayar pajak yang mencapai 80%. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat belum sadar akan pentingnya membayar pajak yang akan berakibat dengan tunggakan pajak yang kian naik tiap tahunnya. Pada tahun 1984 pemerintah telah mengubah sistem perpajakan di Indonesia.Awalnya, Indonesia menggunakan official assessment, yaitu pegawai pajak yang berperan aktif untuk memungut pajak, kemudian berubah menjadi self assessment, yaitu suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.Hal ini ditujukan agar masyarakat mempunyai kesadaran sendiri mengenai pentingnya membayar pajak. Namun, jika Wajib Pajak tidak juga membayarpajak terutangnya, maka terbitSurat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan sejenisnya yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2
Setelah 1 (satu) bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan sejenisnya namun tidak juga dibayar oleh Wajib Pajak, maka penagihan pajak merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh oleh pemerintah agar terbentuk kesadaran dari masyarakat untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak diawali mulai diterbitkannya Surat Teguran.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan Surat Tegurannamun Penanggung Pajak tidak membayar atau melunasi utang pajaknya, pejabat akan menerbitkan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaPasal 1 ayat (12), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat ditagih jika jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT. Tindakan penagihan ini bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak yang ada. Pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran tunggakan pajak dengan surat setoran pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam
STP/SKPKB/SKPKBT/SK
Pembetulan/SK 3
Keberatan/
Putusan
Banding yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak dan akan dihapuskan bila Penanggung Pajak telah meninggal dunia atau berpindah tempat sehingga Penanggung Pajak tidak ditemukan lagi. Penagihan pajak dengan Surat Paksa diharapanmempunyai tingkat pencairan yang besar, karena jurusita akan datang langsung ke alamat Wajib Pajak yang
menunggak dan memerintahkan dengan paksa kepada
Penanggung Pajak untuk melunasi utang beserta biaya penagihan pajaknya. Tak hanya itu, Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kedudukan hukum tetap. Ini berarti jurusita dapat melakukan eksekusi langsung (parate executie) atas barang-barang milik Penanggung Pajak, jika Penanggung Pajak tidak melaksanakan perintah yang dimaksud delam Surat Paksa. Hal ini membuktikan bahwa Surat Paksa mempunyai efek yang langsung ke Penanggung Pajak dan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak yang menunggak. Menurut data Seksi Penagihan KPP Pratama Purworejo, tunggakan pajak di Purworejo tahun 2014 mencapai 7,12 miliar. Tunggakan ini berasal dari pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jumlah yang masih harus dibayar tersebut ditetapkan jatuh tempo pembayarannya. Jika sampai dengan tanggal jatuh temponya jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak, maka 4
akan menjadi tunggakan pajak. Tunggakan ini harus segera dicairkan agar tidak menambah jumlah tunggakan untuk tahun sesudahnya. Kontribusi Surat Paksa dalam mencairkan tunggakan pajak di Kabupaten Purworejo pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang wajar. Misalnya, pada tahun 2013 Surat Paksa beredar mencapai 4,5 miliar dan tercair sekitar 1,5 miliar. Kemudian pada ahun 2014 mengalami penurunan Surat Paksa terbit menjadi 2,2 miliar dan terbayar sekitar 300 juta. Kenaikan dan penurunan dalam penerbitan dan pembayaran Surat Paksa ini tergantung seberapa besar tunggakan pajak pada setiap tahunnya di Kabupaten Purworejo. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan,
dan
pelaksanaan
administrasi
kantor
pelayanan
pajak.
Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional yang dapat berasal dari pencairan tunggakan pajaknya.
5
Pengambilan periode penelitian yaitu tahun 2012-2014 hal ini dikarenakan data yang masih terbilang barudan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian untuk tahun-tahun selanjutnya. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir mengenai “ANALISIS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYAN PAJAK (KPP) PRATAMA PURWOREJO”.
6
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitasSurat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2012-2014? 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Purworejo?
1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang ada, diturunkan menjadi beberapa tujuanyaitu: 1. Menganalisis pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Purworejo tahun 2012-2014. 2. Mengetahui efektivitas Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2012-2014. 3. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Purworejo. 4. Mengetahui cara mengatasi masalah dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Purworejo.
7
1.4 Manfaat Penulisan 1. Bagi Penulis Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalankan perkuliahan, serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.Tak hanya itu, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Bagi KPP Pratama Purworejo Sebagai bahan analisismengenai pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Purworejo, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan memperbaiki kinerja pada penagihan pajak di KPP Pratama Purworejo. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai bahan informasi mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
8
1.5 Kerangka Berpikir Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
9
