BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan
mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat menghawatirkan. 1 Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia. Demikian juga halnya di Indonesia, permasalahan perusakan hutan yang akibatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan tersebut tetapi juga meliputi aspek lepas batas negara, sehingga merugikan masyarakat negara lain. Demikian juga halnya kebakaran hutan di Indonesia memberikan akibat terjadinya pencemaran udara di beberapa negara di kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), disebabkan kebakaran hutan tidak hanya melingkupi
1
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Cet.1,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2005), hal.1
Universitas Sumatera Utara
satu negara tetapi sudah meluas kenegara ASEAN lainnya, maka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan tersebut dilakukan melalui bentuk kerjasama sesama anggota ASEAN. Foo Kim Boon et al.mengungkapkan : “Air Pollution continues to be a problem in the major cities of the world, both in developed and developing countries.” (“Polusi udara terus menjadi masalah di kota-kota besar dunia, baik di negara maju dan berkembang.") implikasinya, pencemaran udara merepresentasikan urusan setiap orang dan keadaan darurat bagi masyarakat internasional. 2
Dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut antara lain : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efesiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara. Keempat, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu ternyata telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region
2
Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University Press,2004), hal 2.
Universitas Sumatera Utara
Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand. 3
Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai merambah kawasan wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. Saat ini seluruh masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan suatu problem utama yang menjadikannya sebagai isu internasional. Dengan timbulnya permasalahan ini, menyebabkan konflik antar wilayah ASEAN. Ada beberapa kasus yang berdampak pada hubungan internasional di kawasan ASEAN, salah satunya adalah polusi asap. Karena luasnya dampak lingkungan ini ASEAN sejak tahun 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN. Walaupun tidak mudah untuk mengatasi gangguan ini, ASEAN terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya. Tahun 2002 ASEAN akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolahan asap tersebut. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati. 4
Permasalahan kabut asap ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (transboundary
3
AAA.Nanda Saraswati.”Transboundary Haze Pollution dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional”, http://www.scribd.com/doc/49016405/makalah-Hukum-KebijakanLingkungan-Hendra-Nanda-Rachmi-Zulkifli, 10 Februari 2012 4 Lkcircus. Peran Indonesia dalam Mengatasi Isu Lingkungan Hidup di Kawasan Asia Tenggara,http://lkcircus.wordpress.com/2009/05/29/peran-indonesia-dalam-mengatasi-isulingkungan-hidup-di-kawasan-asia-tenggara/, diakses 12 Februari 2012
Universitas Sumatera Utara
pollution) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini. Berdasarkan pada pertemuan menteri lingkungan hidup ASEAN dalam masalah polusi kabut asap lintas batas pada 13 Oktober 2006, Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka, bahkan Malaysia mengecam Indonesia karena tidak mampu mengatasi masalah asap dan Indonesia harus membayar kompensasi akibat asap. 5
Kerugian sosial ekonomi dan ekologis yang timbul oleh kebakaran hutan cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit untuk diukur dengan nilai rupiah. Kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan tahun 1997 dulu diperkirakan mencapai Rp.5,96 trilyun atau 70,1% dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga terkena mengalami kerugian US$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami kerugian sekitar US% 60 juta di sektor pariwisata. 6
Meskipun
demikian,
pencemaran
udara
akibat
kebakaran
hutan
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip adalah “Sic utere tuo ut alienum non laedes” yang menentukan bahwa suatu Negara dilarang melakukan atau mengijinkan dilakukannya kegiatan yang
5
Kuala Lumpur Suara Karya Online, Sabtu 13 Agustus 2005. http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=118116. Diakses 13 Februari 2012. 6 Portal Penelitian Universitas Andalas. Dampak Kebakaran Hutan di Wilayah Sumatera Barat dan Riau Terhadap Perubahan Iklim (Climate Change). http://lp.unand.ac.id/?pModule=news&pSub=news&pAct=detail&detail=210 diakses 13 Februari 2012.
Universitas Sumatera Utara
dapat merugikan Negara lain, 7 dan prinsip good neighbourliness. 8 Pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Prinsip-prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan lainnya adalah general prohibition to pollute principle, the prohibition of abuse of rights, the duty to prevent principle, the duty to inform principle, the duty to negotiate and cooperate principle, intergenerational equity principle. 9
Konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban Negara terhadap Negara yang telah melakukan tindakan yang merugikan Negara lain. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal Negara yang bersangkutan merugikan Negara lain. Dalam hal ini kasus kebakaran hutan di Indonesia telah menimbulkan dampak negative terhadap Negara-negara tetangga.
B.
Rumusan Masalah
Kebakaran hutan merupakan fenomena alam yang telah berlangsung selama beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan telah menjadi ciri hutan-hutan yang ada di Indonesia. Dampak kebakaran tersebut berupa pencemaran udara yang tidak hanya dirasakan di wilayah Indonesia saja tetapi sudah sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Maka untuk
7
J.G, Starke, Pengantar Hukum Internasional,(Jakarta : Sinar Grafika Offset), hal.546. Sucipto, Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara,(Malang: 1985), hlm.82 9 Adji samekto, “Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”,(Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hlm.119. 8
Universitas Sumatera Utara
mengatasi permasalahan pencemaran udara ini perlu harmonisasi hukum negaranegara berkembang khususnya di ASEAN. Untuk itu dalam hal ini perlu dikaji cara kerjasama yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran udara lintas batas.
Oleh karena itu pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :
1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di kawasan ASEAN ? 2. Bagaimanakah pengaturan tentang pencemaran kabut asap dalam hukum internasional ? 3. Bagaimanakah peran ASEAN sebagai organisasi regional dikawasan Asia Tenggara dalam menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan ?
C.
Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Memperoleh pengertian mengenai dampak yang ditimbulkan dari pencemaran kabut asap lintas batas kebakaran hutan di kawasan ASEAN 2. Mengetahui tentang pengaturan pencemaran kabut asap dari kebakaran hutan dalam hukum internasional 3. Mendapatkan pengetahuan tentang peran ASEAN sebagai organisasi regional dikawasan Asia Tenggara dalam menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan
Universitas Sumatera Utara
Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan internasional. 2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya upaya perlindungan hutan dari kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran lintas batas.
D.
Keaslian Penulisan
Penulis didalam merumuskan perumusan skripsi ini didasarkan atas inisiatif sendiri dengan melihat beberapa kasus yang pernah terjadi ataupun yang sedang dibicarakan baik didalam masyarakat internasional maupun nasional.
Di dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS HUKUM ATAS
KERJASAMA
MENGHADAPI
KABUT
NEGARA-NEGARA ASAP
AKIBAT
ASEAN
KEBAKARAN
DALAM HUTAN
INDONESIA” adalah asli tulisan penulis sendiri, karena menurut data yang ada pada administrasi fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, khususnya pada Departemen Hukum Internasional menyatakan bahwa tulisan dengan judul yang sama belum pernah diangkat dan diulas oleh para pihak lain. Apabila ada tulisan yang hampir mirip, mungkin hanya dari segi redaksi saja, karena muatan / substansinya jelas berbeda dengan karya ilmiah ini.
Universitas Sumatera Utara
E.
Tinjauan Kepustakaan
ASEAN (Association of South East Asia Nations yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967, kini telah berusia 44 tahun, yang awal pembentukannya hanya lima anggota negara (Indonesia, Malaysia, Fhilipina, Singapura, dan Thailand hingga mengalami perluasan menjadi sepuluh negara anggota dengan masuknya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Cambodia (1999).10 Merupakan salah satu organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara baik suatu kerjasama dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik dan hubungan diantara sesama anggotanya diantaranya terhadap masalah lingkungan hidup dalam lingkup ASEAN merupakan bidang kerjasama yang mendapatkan tempat yang penting, yang tidak kalah pentingnya dengan kerjasama bidang lain seperti bidang ekonomi.
Komunitas ASEAN memilih lingkungan hidup sebagai salah satu acuan utama adalah keinginan masyarakat ASEAN untuk menjadi kawasan yang bersih dan hijau, ramah lingkungan serta melakukan sumber daya alam secara lestari. Alasan mendasar terhadap hal ini adalah masalah lingkungan kini merupakan isu yang sudah menjadi keprihatinan dalam hubungan internasional, terutama terhadap permasalah kabut asap yang hingga mencapai lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan, khususnya masalah kebakaran hutan yang terjadi di 10
CPF.Luhulima, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, ( Jakarta : Pustaka Pelajar,2008) hal.v
Universitas Sumatera Utara
Indonesia yang memiliki dampak yang tidak hanya terhadap lingkungan nasionalnya tetapi juga hingga mencapai lingkungan lintas batas negara seperti Malaysia dan Singapura. Berbagai kerjasama telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN misalnya ASEAN agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985 (ASEAN ACNN), ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution 1995, Regional Haze Action Plan 1997, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 yang merupakan kerjasama secara khusus memabahas tentang kabut asap. Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluution yang dimaksud dengan pencemaran lintas batas adalah :
“Transboundary haze pollution whose physical orgin in situated wholly or in port within the area under the national jurisdiction of one member state and which is transported into area under the jurisdiction of another member state.” 11 (“Polusi asap lintas batas adalah polusi asap yang asal fisik terletak seluruhnya atau sebagian dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional satu Negara Anggota dan yang diangkut ke wilayah di bawah yurisdiksi Negara lain Anggota.”) Pencemaran udara lintas batas merupakan masalah lingkungan yang sangat serius. Selain karena dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia, polusi udara yang disebabkan kebakaran hutan juga menimbulkan akibat-akibat ekologis dikarenakan rusaknya hutan tropis yang amat bernilai. 11
ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. http://www.aseansec.org/agr_haze.pdf. diakses 13 Februari 2012.
Universitas Sumatera Utara
Kebakaran hutan di Indonesia merupakan salah satu hal yang mempunyai dampak pencemaran lintas batas negara. Indonesia yang mempunyai hutan tropis terbesar di dunia, yang luasnya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi kongo, didalamnya terkandung kekayaan hayati yang beraneka ragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisahkan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat menghawatirkan. 12 Terhadap hal ini khususnya masalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim kemarau, ataupun karena ada bahan bakar. 13 Kebakaran hutan tersebut menimbulkan pencemaran kabut asap yang memiliki pengaruh negatif terhadap aspek ekonomi, ekologis, kesehatan, Bahkan penyebaran kabut asap tersebut sampai ke Singapura dan Malaysia yang berdampak pada memburuknya hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut.14
12
Abdul Hakim, Loc.cit. Poskas Sagala, Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia, ,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1994) hal 210-211. 14 Buletin Konservasi Kepala Burung Balai Besar KSDA Papua Barat, Kebakaran Hutan http://idSebuah Ancaman Bagi Kelestarian Sumber Daya Alam, id.facebook.com/note.php?note_id=121726427895170&comments. Diakses 13 Februari 2012. 13
Universitas Sumatera Utara
F.
Metode Penulisan 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang antara lain berupa : konvensi internasional ataupun perundang-undangan nasional Indonesia. 2. Data Penelitian Sumber data yang diperoleh berasal dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang termasuk dalam sumber-sumber hukum internasional yang mencakup perjanjian atau konvensi internasional, misalnya yang terdapat dalam Konvensi Geneva 1997 (The Geneva Convention on The Long-Range Transboundary Air Pollution 1979, konvensi keanekeragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) serta berbagai konvensi lainnya dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu : buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, serta makalah.
Universitas Sumatera Utara
c. Bahan hukum tertier, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan (Library research) yang mana penelitian ini menunjuk perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. 15 Cara pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan ini dengan menggunakan buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional mengenai pencemaran udara yang menimbulkan polusi baik ditingkat nasional maupun lintas batas negara, serta untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menangani kasus pencemaran udara lintas batas. 4. Analisis Data Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisi data : a. Memilih ketentuan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan b. Data yang berupa sumber hukum internasional dan hukum nasional ini dianalisis secara induktif kualitatif.
15
Tampil Anshari.Metodologi Penelitian Hukum.(Medan:Pustaka Bangsa Press,2007).hal.21
Universitas Sumatera Utara
G.
Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini, penulis ingin menjabarkan secara singkat mengenai isi dari skripsi ini. Skripsi ini dibagi dalam lima baba. Bab-bab tersebut secara singkat adalah :
BAB I
Pendahuluan
Dalam BAB 1 dikemukakan tentang apa yang menjadi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II
Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pencemaran Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan di Negara-Negara ASEAN
Dalam BAB 2 ini dibahas mengenai pengertian dari pencemaran dan pencemaran
kabut
asap,
pencemaran
lintas
batas,
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kebakaran hutan di kawasan ASEAN serta dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan itu sendiri.
BAB III
Pengaturan Tentang Pencemaran Kabut Asap Dalam Hukum Internasional
Dalam BAB 3 ini membahas mengenai pengaturan yang berkaitan dengan pencemaran kabut asap dalam lingkup hukum lingkungan internasional, tanggung jawab negara yang menimbulkan kabut asap itu sendiri serta pengaruh ASEAN
Universitas Sumatera Utara
Agreement On Trasboundary Haze Pollution terhadap kepentingan dan kebijakan Nasional.
BAB IV
Peran ASEAN dalam Menghadapi Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan
Dalam BAB 4 ini membahas mengenai Sejarah Pendirian dan Kedudukan ASEAN, peran ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana kerjasama
dari negara-negara ASEAN dalam pengendalian
pencemaran udara akibat kebakaran hutan, khususnya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.
BAB V
Penutup
BAB 5 berisi kesimpulan dan saran-saran tentang penanggulangan polusi udara lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan agar tidak merusak lingkungan hidup.
Universitas Sumatera Utara
