BAB I PENDAHULUAN. disebut sebagai prilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Memiliki integritas moral yang mantap ;

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal membuat akta otentik dan kewenangan lainnya diatur oleh Undang-Undang yang ada atau timbul dalam kehidupan sehari-hari. Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan tugas dari notaris yaitu mengatur secara tertulis hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Notaris perlu disebut sebagai prilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Memiliki integritas moral yang mantap ; 2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri ; 3. Sabar akan batas-batas kewenangannya ; 4. Tidak semata-mata berdasarkan kepentingan uang1 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah “ Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya. “Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris yang berwenang untuk membuat akta otentik (Pasal 15 ayat(1) UUJN) dan 1

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan profesi Hukum, ( Semarang: Aneka Ilmu,2003) hal. 93.

1

Universitas Sumatera Utara

2

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan melayani kepentingan masyarakat.2 Tugas dan wewenang Notaris sangat erat hubungannya dengan perjanjianperjanjian, perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan-ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.3 Dalam menjalankan jabatan Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melakukan Undang-Undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Berdasarkan pasal 16 (a) UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN), seorang Notaris diharapkan dapat bertindak dengan jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Adapun produk dari notaris adalah berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1870 KUHPerdata “Suatu kata otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.4 2

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal.51 3 M.U Sembiring, Tehnik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997, hal 3 4 R. Subakti, R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradya Paramita, 2008), hal.475.


3

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda serta segelnya dapat memberikan jaminan dan bukti kuat sebagai seorang ahli yang tidak memihak dan menjadi penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable).5 Akta otentik merupakan perjanjian antara para pihak yang mengadakan atau mengikat mereka yang membuat, karena syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi.

Menurut

Pasal

1320

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

(KUHPerdata), syarat sahnya perjanjian adalah : 1. Syarat Subjektif, berkaitan dengan para pihak yang melakukan suatu perjanjian. 2. Syarat Objektif, berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Semua perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Tetapi jika tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum.6 Akta otentik pada umumnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguhsungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi isi Akta Notaris menjadi jelas, serta memberikan

5

Tan Thong Kie, Buku I Studi dan Serba Serbi Praktek Notariat, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal 162 6 Habib adjie, Kebatalan dan Pembatalan akta Notarris, Refika Aditama, Bandung 2011, hal.8.


4

akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani Akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.7 Penyusunan akta Notaris menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa kesatuan Negara Republik Indonesia. Bahasa yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara,serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009). Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, juga ditentukan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara antara lain surat keputusan, surat lembaga, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan dan berbagai akta lainnya. Hal ini ditentukan dalam UUJN bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang.8 UUJN juga mengatur tentang pengaturan bahasa dalam akta harus menggunakan bahasa Indonesia dan akta harus dimengerti oleh penghadap. Jika isi yang terdapat dalam akta tidak mengerti, Notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan isi dalam akta tersebut, apabila Notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskan, akta tersebut diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi, akta dapat 7

Paragrap V Penjelasan UUJN Harkristuti Harkrisnowo, Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional, Komisi Hukum NAsional. http/:www.legalitas.org/Diakses Maret 2016 8


5

dibuat dengan bahasa lain yang dimengerti oleh Notaris, saksi dan pihak mengkehendaki itu sepanjang Undang-Undang tidak menentukan yang lain.9 Akta notaris terdiri atas tiga bagian yaitu : 1. Awal akta atau yang disebut juga kepala akta Awal akta merupakan bagian dari akta yang berisi keterangan-keterangan dari Notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa akta dibuat. 2. Badan akta Badan akta memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikan atas permintaan para pihak. 3. Penutup akta Penutup akta merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari Notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan saksi-saksi, dihadapan

siapa

akta

dibuat

dan

diakhirnya

tentang pembacaan

dan

penandatanganan dari para pihak beserta para saksi dan Notaris.10 Disamping pembagian akta tersebut, dikenal juga kerangka dari akta yang ada pada umumnya terdiri dari : 1. Judul akta 9

UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 43 Tesis Indah Suri Oliviarni, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Perubahan Yayasan, Universitas Islam Sumatera Utara (Studi Kasus Akta Pengsesahan Berita Acara Rapat Nomor 2 Tahun 2006 Tertanggal 13 Desember 2006) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara medan 2009. Hal 17. 10


6

2. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para pengahadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara, atau lazim dinamakan Komparisi 3. Keterangan pedahuluan dari para penghadap atau lazim dinamakan Premis. 4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Penutup dari akta, yang bisanya didahului oleh kata-kata” demikian akta ini dibuat” dan seterusnya.11 Komparisi berasal dari bahasa Belanda “Comparatie” yang berarti “Verschijning Partijen” atau tindakan menghadap dalam hukum / dihadapan pejabat / dihadapan pejabat umum, seperti Notaris atau Openbaar Ambtennar dan lainnya. Komparisi berasal dari kata “Comparant” yang arti yang lebih luas : komparisi tidak hanya berupa tindakan menghadap tetapi juga mengenai Identitas Penghadap.12 Dengan

pengertian

lain

atau

pandangan

lain

komparisi

juga

diartikan

tindakan/kedudukan para pihak / untuk membuat/ menandatangani akta.13 Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf (a), UU No. 2 tahun 2014 komparisi terdapat di badan akta yang memuat : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.14Komparisi umumnya mempunyai beberapa sapaan yaitu : Tuan, yang digunakan untuk setiap laki-laki dewasa yang belum, sudah

11

Tesis Indah Sari Olivia, Ibid. Blog Arif Indra Setyadi, Komparisi Akta Notaris, di akses tanggal 24 Februari 2016. 13 Ibid. 14 UUJN No 2 Tahun 2014, Pasal 38 (3) a . 12


7

menikah atau pernah menikah; Nyonya, digunakan untuk setiap wanita yang bersuami atau pernah bersuami; Nona, digunakan untuk Perempuan yang belum bersuami.15 Dalam membuat komparisi maka syarat subjektif, yaitu antara lain: a. Adanya kesepakatan, b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukam yang tersebut dalam pasal 1320 KUHPerdata harus terpenuhi, karena jika syarat ini tidak dipenuhi dan atas permintaan pihak-pihak tertentu, maka kontrak dapat di batalkan. Komparisi terdiri dari : 1. Identitas para pihak yang membuat akta 2. Kedudukan para pihak dalam melakukan tindakan 3. Dasar kedudukan tersebut 4. Cakap (rechtsbekwaamheid) dan berwenang (rechtsbevoegheid) untuk melakukan tindakan hukum (rechtshandelingen) yang akan disebutkan / dicantumkan dalam akta 5. Para pihak memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan yang akan dicantumkan dalam kontrak/perjanjian. Bentuk-bentuk komparisi antara lain meliputi : a. Untuk diri sendiri b. Selaku kuasa

15

Paulus J.Soepratignja, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal.43.


8

c. Dalam jabatannya/kedudukan (Badan Usaha/Sosial / Pemerintahan / Badan Keagamaan / Badan lain) d. Menjalankan kekuasaan sebagai orang tua e. Sebagai Wali f. Sebagai Pengampu g. Perwakilan Sukarela.16 Tindakan penghadap dalam komparisi dilakukan dalam 2 (dua) hal yaitu : 1. Kompararisi untuk diri sendiri 2. Komparisi bukan untuk diri sendiri Jika penghadap tidak bertindak untuk dirinya sendiri maka, kewenangan bertindak harus berdasarkan : a. Kuasa lisan b. Kuasa bawah tangan ada dua yaitu : 1. Yang dilegalisasi oleh notaris 2. Tidak dilegalisasi oleh notaris.17 Penguraian komparisi sangat penting sehingga apabila ada salah penyebutan atau penjabaran kata-kata yang salah dalam penulisan

komparisi, baik akibat

kelalaian seorang Notaris dalam membuat komparisi akta, baik secara langsung akibat kelalaian Notaris ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan orang lain/para pihak yang tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya maka

16 17

Habib Adjie, Kebatalan dan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung 2013. hal, 44 - 45 Blog Arif Indra Setyadi.Op.Cit.


9

berpengaruh kepada akta dan para pihaknya serta Notaris yang berwenang akan diminta pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Berdasarkan hal tersebut, akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dalam proses suatu perkara di pengadilan. Mengingat HIR menganut asas pembuktian formal, sehingga apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti disamping akta otentik tersebut sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna”. 18 Seperti kasus dalam Putusan No. 51PK/TUN/2013 yang dimana Tergugat adalah bernama Surya Hasan (Notaris) dan Penggugat adalah PT. Sweet Indolampung. Duduk perkaranya adalah bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Daddy Hariadi sebagai pribadi mendatangi Notaris untuk membuat Akta Pernyataan yang berisi keterangan Daddy Hariadi yang menyatakan bahwa untuk mewakili PT. Sweet Indolampung pada tahun 1993-1995 telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan Pinjaman untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung yang ditujukan kepada kreditur. PT. Sweet Indolampung menggugat Notaris karena melakukan kesalahan dalam komparisi akta yaitu dengan memasukkan kata “untuk dan atas nama” yang menyatakan seolah-olah Daddy Hariadi mempunyai kapasitas sebagai Direktur

18

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoensia, Penerbit: Liberty Yogyakarta, 1995, hal, 122.


10

Utama atau yang berhak mewakili PT. Sweet Indolampung tersebut. Di dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dikatakan tidak bersalah, merasa tidak puas dengan putusan tersebut PT. Sweet Indolampung melakukan upaya hukum Banding dan dalam putusan banding ke Majelis Pengawas Pusat tersebut notaris sebagai dikenakan sanksi administrasi yaitu pemberhentian selama 6 (enam) bulan dan karena putusan banding tersebut, notaris melakukan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan Kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan kemudian hasil putusan dari Tata Usaha Negara mengikuti putusan dari Majelis Pengawas Pusat tesebut. Berdasarkan latar belakang tersebut,maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS KOMPARISI PENGHADAP DALAM AKTA NOTARIS BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NO.51 PK/TUN/2013”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yakni : 1. Bagaimana pembuatan komparisi akta otentik pada suatu akta notaris? 2. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap kesalahan komparisi dalam akta notaris ditinjau dari putusan No. 51/PK/TUN/2013 ? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh untuk menghindari kesalahan dalam membuat komparisi akta notaris ? C. Tujuan Penelitian Mengacu pada topik penelitian permasalahan yang diajukan diatas, maka tujan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :


11

1. Untuk mengetahui pembuatan komparisi akta otentik dalam akta notaris. 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dari kesalahan komparisi ditinjau dari putusan No. 51/PK/TUN/2013. 3. Untuk mengetahui cara menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat komparisi akta. D. Manfaat Penelitian Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut: 1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Kenotariatan. 2. Secara praktis Penelitian dapat diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi hukum khususnya Notaris sebagai bahan pertimbangan bagi penelusuran masalahmasalah hukum khususnya mengenai komparisi dalam suatu akta dan juga sebagai literatur dan bahan diskusi tentang perbuatan notaris dalam pembuatan komparisi dalam suatu akta khsusnya dibagian komparisi penghadap dalam akta notaris. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khusunya di lingkungan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa tesis ini dengan judul : “Analisis Yuridis Komparisi Penghadap


12

dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Putusan No.51PK/TUN/2013” belum pernah ada yang membahasnya sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa yang menyangkuat masalah akta notaris adalah : 1. Selfina (NIM. 077011079) Analisis Yuridis terhadap Akta Notaris Yang Secara Hukum Dibatalkan. Rumusan masalah : a. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhdap aktanya yang dibatalkan oleh putusan pengadilan b. Faktor-faktor yang menyebabkan akta otentik dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. 2. Fransiskus Sinaga (NIM. 107011109), Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris. Rumusan masalahnya : a. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjunjung tinggi kemandirian Notaris dalam pembuatan akta otentik b. Bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran prinsip kemandirian Notaris. 3. Felix Christian Adriano (NIM. 127011174), Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang – Undang N0. 2 Tahun 2014. Rumusan masalahnya : a. Bagaimana mekanisme penetapan sanksi terhadap Notaris dalam terjadi turunnya kekuatan pembutian akta notaris


13

b. Bagaimana batasan tanggung jawab Notaris terhadap turunnya kekuatan pembuktian akta Notaris. Berdasarkan penelitian relevan diatas, tidak ada yang menyangkut dengan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Komparisi Penghadap Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Putusan No.51PK/TUN/2013”, dengan demikian penelitian ini asli adanya dan dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya karena belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya dan tidak ada kesamaan permasalahan maupun pembahasan dalam penelitian ini dengan yang tesebut diatas. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki berarti “realitas”.19 Pada teori menjelaskan suatu fenomena atau merupakan proses atau produk atau aktivitas, atau merupakan suatu sistem.20 Willian J. Goode dan Paul K. Hatt menyatakan “...relationships between fact, or ... the ordering of then in some meaningful way”yang artinya teori adalah hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah di uji kebenaranya.21 Sedangkan teori hukum menurut Burggink adalah suatu keseluruhan pernyataan yang salingkan berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-

19 H.R Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Theori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali), Rafika Aditman, Bandung, 2004, hal 21. 20 Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal 1 . 21 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Indhill-co, Jakarta, 1990,hal.66


14

aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebahagian penting dipositifkan.22 Didalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yakni : Pertama, penjelasan mengenai hubungan antara sebagai unsur dalam suatu teori. Kedua, Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata. Ketiga, Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukannya.23 Fungsi teori dalam suatu penelitian yang dilakukan. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (rechtsgerechtigheid) dan kepastian hukum (rechtzkerheid).24 Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum dan didukung dengan teori kepastian hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.25 Teori tanggung jawab hukum notaris yang diperlukan untuk menjelaskan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.Adanya kewenangan notaris yang diberikan oleh UUJN berkaitan dengan kebenaran materil atas akta 22

Ibid hal 53 Acmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hal 85. 24 Ibid. hal. 86 25 Hans Kelsen (Ahli bahasa oleh Somardi), Teori Umum Hukum dan Negara, Jakarta, BEE media Indonesia, 2007, hal.81. 23


15

otentiknya jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan sengaja maupun tidak maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.26 Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dalam peraturan tertulis, sehingga kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kepastian seorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.27 Kewenangan Notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 yang terdapat dalam Pasal 15 yaitu: 1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan akta

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu disepanjang pembuatan Akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

26

Lili Rasyidi dan Putra, I. B. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, 1993, Remaja Rosdakarya, hal. 79. 27 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakata : Mandar Maju, 2008), hal 74.


16

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat copy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau g. membuat Akta risalah lelang.28 Dari batasan pengertian dan kewenangan Notaris tersebut jelas bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah merupakan alat bukti otentik yang kuat.Agar akta tersebut berfungsi sesuai tujuannya sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dibuktikan keontikannya sehingga akta tersebut secara yuridis dapat menjadi kepastian hukum. Profesi Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik harus diawasi oleh lembaga Majelis Pengawas yang terdapat dalam pasal 67 angka 2 UUJN yaitu “dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas”.29 Dalam melakukan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Notaris harus didukung oleh aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan yang

28 29

UUJN No. 2 tahun 2014 pasal 15(2) Ibid pasal 67(2)


17

diterbitkan oleh kekuasaan negara, Majelis Pengawas Wilayah dalam menerapkan sanksi harus mengikuti aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat kepada aturan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara langsung sewaktu mereka penyelesaian sengketa hukum, dan keputusan tersebut secara kongkrit dilaksanakan.30 Penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada notaris harus melalui proses yang memberikan rasa keadilan hukum dan kepastian hukum bagi penegakan terhadap jabatan notaris. Proses ini memerlukan aturan yang baku untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang didalamnya berisikan normanorma hukum yang mengandung hak dan kewajiban para pihak dalam mengikuti proses sidang di Majelis Pengawas Wilayah. Tata cara penyelidikan sampai dengan sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris harus jelas. Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut :31 1. Reglement op Rechterlijke Organisme en het Beleid der Justitie in Indonesia (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). 2. Rechsreglement Buitengewesten ( Lembaran negara 1972 Nomor 227) 3. Peraturan Jabatan Notaris ( Lembaran Negara 1860 Nomor 3 )

30

Jan M. Otta. Teori Hukum dan Aplikasinya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 45

31

Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta : CBSBL, 2003),hal 62.


18

4. Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen ( Lembaran Negara 1946 Nomor 135). 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung. 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum. Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan terhadap Notaris yang dikeluarkan oleh Mahkah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :32 1. Surat Edaran Depertemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Feberuari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia. 2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Merat 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia 3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 Tentang Pembinaan dan Penerbitan Notaris.

2. Konsepsi Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antra konsep-konsep khusus, yang akan di teliti. Sesuatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dari pengertian dan istilah yang digunakan sebagaimana yang terdapat di bawah ini :

32

Ibid hal. 75


19

1. Komparisi

adalah

tindakan/kedudukan

para

pihak/untuk

membuat/

menandatangani akta.33 2. Penghadap adalah orang yang menghadap Notaris dalam membuat akta. 3. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap saksi-saksi.34 G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Sifat dari penelitian ini adalah bersifat preskriftif dan terapan , ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu menetapkan

standar

prosedur,

ketentuan-ketentuan,

terapan ilmu hukum rambu-rambu

dalam

melaksanakan aturan hukum. Sifat prekriftif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu subtansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum.35 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,36baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidahkaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga dikemukakan suatu asas-asas

33

Habib Adjie, Kebatalan dan Akta Notaris PT. Refika Aditama, Op. Cit, hal, 44 Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara (Kasus – Kasus dalam Kehidupan Sehari – hari), Milenia Populer, Jakarta, 2001, hal 85 35 MarzukiPiter Mahmud, Penelitian Hukum ,Kencana ,Jakarta, 2006.. Hal 22 36 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Semarang, Ghalia Indonesia, 1983), hal.11 34


20

hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas,37 yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai “Analisis Yuridis Komparisi Penghadap Dalam Akta Notaris Berdasarkan Studi Putusan No.51PK/TUN/2013”. 2. Sumber Data Untuk mendapatkan sumber data yang relevan dan akurat, maka digunakan sumber data kepustakaan yaitu meliputi: a. Bahan hukum primer.38 Yaitu bahan yang mempunyai kekuatatan meningkat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Bahan hukum sekunder39 Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasilhasil penelitian, hasil seminar, hasil karyadari kalangan hukum, serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. c. Bahan hukum tertier.40

37 Soerjono dan Sri Mahudji, Perlindungan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13 38 Ronny Hantijib Soemitro, Op. Cit. hal. 53. 39 Ibid 40 Ibid


21

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. d. Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Notaris. 3. Alat Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan Library Research (studi kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundangundangan dan juga sumber lainnya yang berhubungan dengan materi tesis yang berkaitan dengan tesis ini. 4. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (primer, sekunder maupun tertier) untuk mengetahui validasinya. Setelah itu keseluruhan data akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.41

41

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 1986, hal. 69.


BAB I PENDAHULUAN. disebut sebagai prilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Memiliki integritas moral yang mantap ;

Recommend Documents