BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Bank dalam kehidupan masyarakat modern merupakan lembaga yang sulit
untuk dihadiri keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (financial intermediary) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta kekurangan dana, yang kemudian tumbuh menjadi agent of development. Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (interest) yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “akad”. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Pada saat krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain
1
yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekstrukturasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Dengan diterbitkan PP No. 72 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil dengan secara tegas memberikan batasan bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6) dan kini telah tercapai dengan disyahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari bank konvensional ke bank syariah. Yang terbaru UU No. 21 tahun 2008. Sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008, menjadikan Perbankan Syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Salah satu hal yang dapat membedakan
2
antara bank konvensional dan bank syariah adalah penerapan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.
Pada Peraturan Bank Indonesia, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, sedangkan untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUK induk). Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang serat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti perkreditan/pembiayaan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.
Keuntungan dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan
3
terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usaha dibagikan. Nasabah dan bank dalam sistem bagi hasil memang tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pasti akan diterima, tetapi nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil dari pada sistem bunga, karena kedua belah pihak selalu membagi dengan adil sesuai nisbah berapapun hasilnya.
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Perbankan syariah secara umum masih mampu mempertahankan kinerja positif yang disertai berjalannya fungsi intermediasi dengan baik. Perkembangan industri perbankan syariah cukup baik tercermin dari peningkatan aset, simpanan dan penyaluran dana, demikian pula dengan permodalan dan profitabilitas industri perbankan syariah yang juga tetap terpelihara. Selain itu, aktifitas inovasi produk dan layanan perbankan syariah terus berlangsung tercermin dari pengajuan produkproduk baru untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah serta semakin meningkatnya akselerasi dan penerimaan masyarakat terhadap bank syariah. 4
Dalam kegiatan menghimpun dananya bank syariah memiliki kewajiban untuk membagihasil keuntungan yang dapat kepada pemilik dana (nasabah) sehingga pada akhirnya nasabah merasa puas dan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di bank syariah. Ketika pihak nasabah tertarik maka dipastikan pertumbuhan dana akan meningkat seiring banyaknya nasabah yang menanamkan modalnya di bank dan sumber penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank akan mengalami pertumbuhan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik berasal dari perseorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan berbagai intrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Menurut Kasmir (2006:64) DanaPihak Ketiga (DPK), yaitu : “Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.” Sedangkan Menurut Veithzal Rivai (2007:413) Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu : “Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.”
Berdasarkan beberapa pengertian dari dana pihak ketiga diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
5
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank. Meningkatnya persaingan untuk memperolehan DPK di perbankan saat ini telah mendorong perbankan untuk memperebutkan DPK melalui persaingan pemberian suku bunga dana. Sesuai Statistik Perbankan Indonesia (SPI), tren suku bunga DPK perbankan hingga posisi Juli 2014 masih terus meningkat dan telah berada di atas suku bunga acuan BI (7,50%) dan suku bunga penjaminan LPS (7,75%). Suku bunga kredit juga terus meningkat sebagai dampak dari meningkatnya suku bunga DPK, yang pada gilirannya memiliki pengaruh kepada tingkat pertumbuhan kredit secara nasional. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank itu sendiri. Pembiayaan Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yaitu : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .”
6
Sedangkan Pembiayaan menurut Muhammad (2005:304), yaitu : “Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.” Hasil survei yang berada pada laporan keungan Otoritas Jasa Keungan (OJK) total aset perbankan syariah (Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS) turun sebesar 3.3% menjadi Rp. 239,98 triliun, pembiayaan yang disalurkan turun sebesar 2.9% menjadi Rp.186,21 triliun. Analisis Pemberian Pembiayaan terhadap tingkat Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon. Imam Saeful, 2005. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemberian pembiayaan dengan profitabilitas terdapat hubungan positif yaitu sebesar 0,464, sedangkan pengaruh pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas adalah 21,622%, hal ini berarti masih ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank, Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamankan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dengan cara memperhitungkan laba sebelum pajak yang dibagi dengan rata-rata total asset,
7
Semakin besar ROA yang dicapai menunjukan tingkat profitabilitas yang semakin baik Salah satu Bank Umum Syariah Indonesia yaitu PT. Bank Mandiri Syariah, dilihat dari laporan keuangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari tahun 2011-2014. Adapun data tersebut tersaji pada Tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan tingkat Return On Assets (ROA) pada PT. Bank Mandiri Syariah
Dana Pihak Ketiga (DPK)
Pembiayaan
Return On
(dalam milyaran rupiah)
(dalam milyaran rupiah)
Assets (ROA)
2010
28.998
23.968
2,21%
2011
42.618
36.727
1,95%
2012
47.409
44.755
2,25%
2013
56.461
50.460
1,53%
Tahun
2014
59.821 49.133 0,17% Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Mandiri Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat Dana Pihak Ketiga (DPK) dan
Pembiayaan terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank Mandiri Syariah mengalami fluktuasi. Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami
8
peningkatan di setiap tahunnya, pada Pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun 2010 semula 23.968 milyar naik menjadi 50.460 milyar tahun 2013, tetapi pada tahun 2013 menurun semula 50.460 milyar menjadi 49.133 milyar tahun 2014. Return On Assets (ROA) mengalami penurunan pada tahun 2010 semula 2,21% menjadi 1,95% tahun 2011 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan semula 1,95% menjadi 2,25% tahun 2012, lalu pada tahun 2012 mengalami penurunan cukup tinggi semula 2,25% menjadi 0,17% tahun 2014. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK)
dan Pembiayaan
Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka
dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014? 2. Bagaimana perkembangan Pembiayaan pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014? 3. Bagaimana perkembangan Return On Assets pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014?
9
4. Sejauhmana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan baik secara sendiri atau bersama-sama terhadap Return On Asset pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana
PihakKetiga (DPK) dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Syariah, dalam hal ini penulis mengambil Return On Assets (ROA) sebagai alat ukur profitabilitasnya. Penelitian ini akan penulis gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014? 2. Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014? 3. Untuk mengetahui perkembangan Return On Assets pada PT. Bank Mandiri Syariah tahun 2010-2014? 4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan baik secara sendiri atau bersama-sama terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Mandiri Syariah periode tahun 2010-2014?
10
1.4
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan beberapan
manfaat diantaranya sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis Hasil penelitian diharapkan akan menambah khasanah kepustakaan dan bahan referensi bagi penelitian yang akan dating mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan bank syariah 2. Bagi Perusahaan Menjadi bahan dan informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 3. Bagi Peneliti Sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat diperusahaan sesuai dengan mata kuliah dan juga dalam aktivitas perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan kinerja keuangan perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan dan dana pihak ketiga perbankan syariah. Selain itu sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1).
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri Syariah,
dan data yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Data yang diperoleh dapat di ambil
11
dengan cara melihat literatur-literatur yang ada. Sedangkan waktu penelitian yaitu di mulai pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015
12
