1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari TELEMATIKA yang berawal dari istilah perancis ‟TELEMATIQUE‟ yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkatperangkat pengolah informasi.
Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya hanya terbatas pada alat penghitung kemudian berevolusi dari waktu ke waktu dengan adanya penemuan dan penciptaan telepon oleh Alexander graham bell yang menjadi sarana telekomunikasi pertama yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, namun dengan kabel-kabel dan satelit-satelit telepon menjadi sarana telekomunikasi yang murah dan berhasil digunakan diseluruh dunia sehingga diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan manusia, dan cara baru ini dipilih informatika
yang
berkarakteristik
1
lintas-batas
karena
teknologi
ditingkat nasional
2
maupun global (borders world) akan dapat meningkat efesiensi dan kecepatan penyenggaraan kehidupan 1manusia.
Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan perkembangan IPTEK yang sangatlah pesat, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau hand phone (HP). Hand phone merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu menjadi bukti dari para ahli dibidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan penciptaan terbesar pada abad ini. Dengan teknologi ini, telah tercipta sebuah alat komunikasi yang murah namun berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem yang semula dianggap mustahil
dapat
diwujudkan
seperti
bentuk
telepon
yang
tidak
menggunakan kabel dan dalam penggunaannya dapat dipindahkan dan digunakan dari satu tempat ke tempat lain selama ada sinyal yang mendukung ditempat tersebut.1
Keberadaan dari hand phone sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam diseluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia infomasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya hand phone maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya hand phone kemana1
Armin Irwan, Cara Praktis Jadi Teknisi Hand Phone Software Maupun Hardware, Komputek, Surabaya, 2005.
3
mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki hand phone karena murahnya alat komunikasi ini. Setali tiga uang dengan semakin murahnya harga per unit dari hand phone, dimana saat ini setiap operator seluler semakin berlomba-lomba untuk perang tarif kartu telepon. Seperti halnya Simpati yang memberikan layanan Talk Mania (TM) dengan tarif Rp.2.500,- dengan bonus bicara selama 150 menit dan Combo Mania khusus paket tiap isi ulang pulsa dengan tarif Rp. 1.000,- dengan bonus bicara selama 100 menit dan bonus SMS (short message service) tiap mengirim SMS atau tiap isi ulang pulsa. Indosat Starone yang menawarkan paket ngorbit dengan tarif pembicaraan Rp. 500 perjam dan sms Rp. 100 ke sesama operator, dan masih banyak lagi tawaran dari berbagai operator seluler tentang murahnya tarif untuk telepon dan SMS.
Semakin mudahnya seseorang memperoleh hand phone dan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin ‟merakyatnya‟ penggunaan hand phone yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari tindak pidana atau delik. SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang
4
bisa
dimungkinkan akan menjerat baik
si pengirim
maupun
si
penerimanya. Contoh penyalahgunaan SMS yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut :
1. Melakukan penipuan dengan menggunakan sms. Seperti halnya contoh nyata tentang seorang ibu di Surabaya yang mendapatkan sms ditengah malam dengan isi sebagai berikut : ‟slmt, No. Plgn INDOSAT anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 15 jt, u/ ket
HUB.
Call
center
:
081330456013.
08565646008
www.indosat.com‟ pengirimnya tertulis INDOSAT (bukan nomor HP) Setelah di cross cek pesan tersebut ternyata fiktif. 2. Mengirimkan sms yang menyatakan adanya keterlibatan akan suatu tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan. Misalnya adanya sms yang berbunyi : „bagaimana apakah kamu sudah melaksanakan perintahku untuk menyuap jaksanya…..‟ Sms tersebut menyatakan hubungan antara si pengirim dan si penerima akan adanya suatu delik yang telah terjadi yang melibatkan keduanya.
Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti
dalam
keabsahannya.
persidangan
kasus
pidana
masih
dipertanyakan
Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan
saat
pembuatan KUHAP, belum ditemukan hand phone. Kasus-kasus yang terjadi didunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi
5
yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan Telekomunikasi ini. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu ‟Law as a tool of social engineering’“.2
Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengadakan penelitian tentang ’Pembuktian Pidana Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana (KUHAP)’.
1.2.
Rumusan Masalah
1. Apakah
SMS
(short
messages
service)
dapat
dijadikan
sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ? 2. Bagaimanakah syarat agar SMS (short messages service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan ? 2
2
Budi Agus Riswandi, Hukum Cyberspace, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
6
1.3.
Penjelasan Judul Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penjatuhan pidana pelaku penipuan menurut pasal 183 KUHAP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
Berangkat dari itu semua dalam tulisan ini penulis hendak menggambarkan bentuk dari pada penjatuhan pidana pelaku penipuan dan sanksi-sanksinya menurut pasal 183 KUHAP.
1.4.
Alasan Pemilihan Judul Kondisi masyarakat yang sekarang ini begitu kompleks, artinya permasalahan-permasalahan yang timbul atau dihadapi bersumber pada berbagai macam keadaan seperti adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat atau kultur hukum yang ada, atau perubahan-perubahan
nilai-nilai yang
mengakibatkan
norma-norma
hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia internasional yang mempengaruhi hukum nasional disamping itu juga sampai saat ini juga (BHPN) Badan Pembinaan Hukum Nasional belum berhasil menciptakan Kitab Undang-undang yang baru, sebab yang lama dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang dan juga tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan juga tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran untuk membuat judul diatas.
7
1.5.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah SMS (short messages service) dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2. Untuk mengetahui apakah syarat agar SMS (short messages service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan.
1.6.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini yang dapat diambil adalah: 1. Menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai tindakan-tindakan hukum dalam pembuktian terutama dalam tindak pidana melalui SMS. 2. Memberikan konstribusi kepada instansi yang terkait didalam memberikan perlindungan terhadap pengguna SMS sebagai salah satu fasilitas dalam hand phone.
1.7.
Metode Penelitian Penelitian bertujuan
merupakan suatu
penyelidikan
terorganisasi yang
untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan
yang
diterima,
ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Maka dari itu penelitian dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu, namun penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam penelitian ini, metodemetode yang digunakan antara lain :
8
1. Tipe Penelitian Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mempunyai pengertian bahwa penelitian ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan erat dengan hukum acara pidana (KUHAP).3
2. Pendekatan Penelitian Oleh karena penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis
normatif,
maka
pendekatan
yang
digunakan
adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana yang mengatur tentang permasalahan tersebut
Disamping
pendekatan
tersebut yang
digunakan adalah
pendekatan kasus (Case Approach), dengan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, terutama dalam kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkarayang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris dan kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplorasi hukum.
3
1986.
Kansil, Pengantar Ilmu HUkum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
9
3. Jenis Data : Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literatur lainnya yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Data sekunder ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bahan hukum, yakni :
a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum yang utama digunakan sebagai acuan yang terdiri dari : 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4 2) Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.5 3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.6 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5) Peraturan
Menteri
23/Kominfo/M/10/2005
Komunikasi
dan
tentang
Informasi
Kewajiban
Nomor
Registrasi
Pengguna Prabayar dan Pascabayar. 45
4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang, “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang, “Telekomunikasi”. 6 Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang, “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi.
10
b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, terdiri dari : 1) Buku-buku tentang Pembuktian Persidangan Perkara Pidana. 2) Majalah atau artikel ilmiah yang membahas mengenai Pembuktian. 3) Web site atau situs-situs resmi dari pemerintah khususnya dari
departemen
hukum
dan
ham
misalnya
www.hukumham.info, dll. c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari :
1) Kamus Bahasa Indonesia. 2) Kamus Hukum.
1.8.
Sistematika Pertanggung jawaban Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulisan membagi dalam untuk bab dengan tujuan supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami antara hubungan bab satu dengan bab yang lain sebagai hubungan yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut.
BAB I :
Pendahuluan yang terbagi dalam 8 (delapan) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
11
penelitian
serta
diuraikan
pula
mengenai
sistematika
penulisan disampaikan penulis pada bagian pertama skripsi ini. BAB II :
Menguraikan beberapa pengertian yang didalamnya akan mengemukakan pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan setelah pendahuluan.
BAB III :
Merupakan pembahasan, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Pembahasan pertama mengenai Apakah SMS (short message service) dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP.Dan pembahasan kedua yaitu Bagaimanakah syarat agar SMS (short message service) bisa menjadi alat bukti dalam persidangan.
BAB IV :
Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban singkat dari masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan
bagian
kedua
adalah
saran.
Saran
merupakan
rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.
