BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang Kepolisian Negera Republik Indonesia Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Resort Sidoarjo sebagai Satuan Kerja yang berkedudukan langsung di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Kepolisian Republik Indonesia dan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran
bertanggungjawab
terhadap
pengkoordinasian
dalam
pelaksanaan program. Polres Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah penyangga sebelah selatan dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur ( Surabaya ), sehingga dapat dipastikan dalam waktu yang sangat cepat dapat mengimbangi wilayah Kota Besar Surabaya, terutama dalam kualitas masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik yang pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sidoarjo. kerjasama antara Pemda dan Polres Sidoarjo dengan pihak-pihak lain dalam hal Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat dalam tiga komponen masyarakat modern antara lain pemerintah, dunia bisnis dan kemasyarakatan (kebudayaan), baik pada tingkat Nasional maupun Internasional ini memiliki berbagai keunggulan bagi Pemda dan Polres Sidoarjo dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan daerah secara keseluruhan dalam situasi tertib, aman, kondusif dan terkendali. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban diarahkan pada
peningkatan
kesadaran
masyarakat
terhadap
supremasi
hukum
dan
pemahaman terhadap produk hukum serta terwujudnya proses penegakan hukum yang
berorientasi
pada
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat.
Kebijakan
pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban merupakan faktor utama guna LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
1
memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari telah terwujud di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Proses Pemilukada Kabupaten Sidoarjo yang berjalan dengan aman, tertib dengan tingkat gangguan Kamtibmas yang terkendali merupakan bentuk situasi yang kondusif serta membawa dampak yang positif pada perekonomian. terwujudnya situasi tersebut Polres Sidoarjo terdukung dari berbagai kekuatan antara lain postur kekuatan personil yang tersetruktur
sebanyak 1.432 personil
dan tergelar di
Mapolres Sidoarjo dan 18 Polsek jajaran terdiri dari 17 personil Pamen, 101 personil Pama, 1.305 personil Bintara dan 105 personil PNS Polri yang mendukung dibidang administrasi pelaksana sebagai komplemen utama dalam struktur organisasi Polres Sidoarjo. Kekuatan peralatan standard dan khusus untuk mendukung tugas-tugas operasional Polres Sidoarjo telah mulai tercukupi dan tergelar sampai tingkat Polsek dan Subsektor walaupun belum secara maksimal. Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas oleh Polres Sidoarjo dalam bertugas merupakan bentuk perhatian kesejahteraan personil agar tidak mengurangi gaji dan tunjangan yang diperoleh. Terjalinnya komunikasi dan sinergitas Polres Sidoarjo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam wujud dukungan anggaran Hibah merupakan kekuatan Polres Sidoarjo dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Polres Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai perencanaan strategis yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman
yang
ada.
Pengukuran
kinerja
adalah
proses
sistematis
dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi dan strategi Satuan Kerja. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tahunan berdasarkan program, kebijakan dan sasaran
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
2
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Polres Sidoarjo untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang member amanah, menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan, mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja, mengevaluasi pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan melalui pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, menganalisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. sebagai pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggunaan anggaran dan pendapatan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya, disusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mempedomani peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2012 tentang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
B.
Tugas pokok dan fungsi Tugas pokok Polres Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,
menegakan
hukum
serta
memberikan
perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugas pokok Polres Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
3
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning); Pelaksana fungsi Reskrim dan Reskoba, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ); Pelaksana fungsi Binmas sebagai pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan, terjalin hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus; Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol ( Turjawali ) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan ( Tipiring ), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan Very Importan Person ( VIP ); Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjawali Lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
4
C.
Struktur organisasi Polres Sidoarjo
Susunan organisasi Polres Sidoarjo terdiri dari: 1.
Unsur pimpinan terdiri dari: a. Kapolres dan b. Wakapolres
2.
Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari: a. Bagian Operasi b. Bagian Perencanaan c. Bagian Sumber Daya Manusia d. Seksi Pengawasan e. Seksi Profesi dan Pengamanan f. Seksi Keuangan g. Seksi Umum
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
5
3.
Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari: a. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu b. Satuan Intelkam c. Satuan Reskrim d. Satuan Narkoba e. Satuan Binmas f. Satuan Sabhara g. Satuan Lalu Lintas h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti
4. 5.
Unsur pendukung yaitu Seksi Teknologi dan Informasi Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek terdiri dari: a. Polsek Waru b. Polsek Gedangan c. Polsek Taman d. Polsek Buduran e. Polsek Sidoarjo f. Polsek Candi g. Polsek Tanggulangin h. Polsek Porong i. Polsek Balongbendo j. Polsek Krian k. Polsek Sedati l. Polsek Sukodono m. Polsek Wonoayu n. Polsek Prambon o. Polsek Krembung p. Polsek Tulangan q. r.
Polsek Jabon Polsek Tarik
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
6
D.
Potensi gangguan keamanan dan permasalahan 1.
Potensi gangguan keamanan a)
kondisi
geografi
daerah
Kabupaten
Sidoarjo
dengan
penyebaran
penduduk yang tidak merata dan sumber alam yang berlimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan yang multidimensi, apabila tidak dibarengi penerbitan intemal instansi terkait serta penataan sistem dan pengawasan yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang tidak bersih; b)
kondisi geografi sebagaimana tersebut diatas, dapat memotivasi kegiatan illegal dan kriminal pada daerah tertinggal yang menjadi hotspots, terutama dalam bentuk kerja sama antara warga daerah Sidoarjo dengan warga atau kekuatan politik ekonomi daerah lain atau luar Sidoarjo. Kondisi tersebut dapat menciptakan jalur-jalur intelijen dan logistik bagi kegiatan terorisme, insurgensi dan konflik "SARA" serta kejahatan transnasional lainnya;
c)
potensi gangguan (PG) keamanan di daerah Kabupaten Sidoarjo masih sangat luas, mulai dari konflik-konflik yang timbul dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keaneka-ragaman suku, budaya dan agama, euforia kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan dan pengguna NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), aliansi yang makin luas pada white collar crime kejahatan terorganisir dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks;
d)
Ambang Gangguan (AG) keamanan yang setiap saat muncul dalam kehidupan normal masyarakat baik disetiap tempat dan waktu, baik dikota besar, desa maupun tempat terpencil memerlukan kehadiran Polisi yang cepat, mulai dari persengketaan tanah atau harta warisan, terganggunya ekosistem atas bencana alam yang makin sering terjadi, kekeringan alamiah
mengakibatkan
kesukaran
dan
kekurangan
air,
maupun
kebakaran atas ulah manusia di daerah perkotaan atau tempat lainnya serta permasalahan Ketenagakerjaan/hubungan industrial terkait masalah UMK Kabupaten, PHK sepihak serta permasalahan Outsourching;
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
7
e)
gangguan nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya PG dan AG tersebut diatas, menyulut tindakan perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban masyarakat, serta konflik dengan rekayasa provokator, yang terhisap dalam 4 (empat) jenis kejahatan yaitu: (1)
kejahatan konvensional (3 C) yang hampir merata di seluruh daerah dan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat;
(2)
kejahatan transnasional termasuk terorisme, yang menimbulkan dampak politis dan psikologi yang mencekam, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Napza) yang diam-diam telah menimbulkan korban jutaan orang, pencucian uang, kejahatan dunia maya (cyber crime);
(3)
kejahatan terhadap kekayaan negara yang meliputi korupsi dan perdagangan ilegal lainnya;
(4)
kejahatan yang berimplikasi kontijensi, berdampak gangguan keamanan yang meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulangi kejahatan - kejahatan tersebut diatas.
f)
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam Pilkada merupakan wujud suatu perubahan kearah kemajuan dalam sistem politik di daerah Kabupaten Sidoarjo yang sekaligus merupakan ancaman karena penguasaan posisi-posisi kekuatan politik untuk memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, mendorong akumulasi perundang-undangan yang baru yang temyata berakibat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidak percayaan masyarakat pada sistem kekuasaan bangsa;
g)
rendahnya tekad pengutamaan
kepentingan publik dan
komitmen
akuntabilitas para elite politik dan birokrasi, telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi terhadap kekayaan negara dan kekayaan masyarakat sekaligus pula memotivasi demonstrasi dan ketidaktertiban masyarakat;
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
8
h)
peningkatan dinamika masyarakat yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan kehidupan masyarakat. Salah satu ekses mudahnya pemunculan perilaku ekstrim dan pemikiran masyarakat yang “negatif thinking” akan diimplementasikan melalui perbuatan-perbuatan yang ekstrim, dalam bentuk peledakan bom, tindakan
anarkis,
bisnis
illegal,
pertarungan
antar
preman
yang
menciptakan ketidaktertiban dan tindakan konflik, disebabkan belum tertampungnya aspirasi kelompok atau elit pada era sekarang untuk membangun idealisme yang kuat pada kepentingan rakyat dan bersih dari korupsi; i)
belum meratanya tingkat perekonomian di Sidoarjo sehingga masih belum dapat memecahkan secara nyata problem-problem pengangguran dan kemiskinan. sehingga kejahatan konvensional makin meluas, serta masih merupakan potensi perekayasaan masyarakat bawah untuk kepentingan destabilisasi politik terhadap kekuasaan;
j)
turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu, baik di kota besar maupun di desa dan kelurahan termasuk semakin meningkatnya kejahatan di areal perairan, pertambangan dan kehutanan serta wilayah perbatasan daerah Sidoarjo;
k)
dampak lumpur PT. Lapindo Brantas lnc. di Porong Sidoarjo yang menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar serta korban manusia dan tertutupnya kawasan pemukiman termasuk beberapa kawasan industri dan prasarana transportasi (Jalan Tol) yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, pengangguran, unjuk rasa dan kriminalitas.
2.
Permasalahan a)
penggelaran kekuatan Polres Sidoarjo yang telah terstruktur belum sesuai dengan postur Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat karena masih belum terpenuhinya kekuatan personel terutama di satuan kewilayahan tingkat Polsek baik Polsek tipe Urban maupun Rural sehingga belum mampu memberikan pelayanan secara optimal;
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
9
b)
belum optimalnya pemahaman dan komitmen moral sebagian unsur pimpinan dan anggota Polri dalam memahami dan melaksanakan esensi program reformasi birokrasi Polri, sehingga masih terdapat anggota yang melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan semangat reformasi birokrasi Polri;
c)
masih adanya opini masyarakat yang menilai Polisi masih lamban dalam mendatangi TKP, perubahan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan masih kurang humanis, profesionalisme Polri belum sesuai dengan harapan masyarakat dan dalam pelayanan kepada masyarakat masih sering membebani;
d)
masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional;
e)
masih belum mampu menerapkan teknologi informasi "on line" dari Polsek langsung
Mapolres dan
sebaliknya
secara
maksimal,
disebabkan
keterbatasan peralatan, operator dan dukungan anggaran operasional serta pemeliharaannya; f)
masih
sangat
terbatasnya
dukungan
anggaran
penyelidikan
dan
penyidikan, terbatasnya indeks biaya penyidikan, terbatasnya indeks dan besaran anggaran perawatan dan makan tahanan; g)
masih sangat rendahnya indeks patroli. polmas, jaga kawal dan honor pokja serta tunjangan khusus Bhabinkamtibmas, sehingga berakibat kurang optimalnya pelaksanaan tugas;
h)
masih banyak personil Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas dan fungsi di Polsek-Polsek;
i)
belum dioptimalkannya hubungan dan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait akan menghambat térlaksananya hubungan yang sinergis dengan instansi vertikal maupun horizontal;
j)
masih terbatasnya jumlah personel Polres Sidoarjo yang berkualitas dan memiliki
kompetensi
kemampuan
dalam
menghadapi
kejahatan
transnasional, cyber crime, money Ioundfing, women's trekficking, terorisme; k)
belum tersedianya rutan Polri yang sesuai dengan standar HAM dan rumah barang sitaan (rubasan), sehingga pengelolaan barang bukti selain
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
10
mudah rusak maupun hilang juga belum ada upaya yang optimal untuk mengumumkan kepada masyarakat yang kehilangan; l)
masih lemahnya tata kelola aset barang milik negara dan dikategorikan disclamer oleh BPK, yaitu pencatatan dan pelaporan aset persediaan, tidak memadai serta pengelolaan dan pelaporan barang bukti yang belum memadai;
m)
masih terbatasnya prasarana Rumdin dan prasarana lapangan ujian praktek SIM serta sarana ranmor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) untuk ujian praktek SIM serta peralatan ujian teori SIM DTMS (Digital Test Manajemen System), sehingga menyulitkan dan berakibat kurang optimal dalam pelaksanaan tugas;
n)
terbatasnya
dukungan
anggaran
belanja
modal
pada
program
pengembangan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas kepolisian khususnya pembangunan gedung dan kendaraan dinas untuk melayani masyarakat;
E.
Sistematika 1.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tugas pokok dan fungsi C. Struktur organisasi D. Potensi gangguan keamanan dan permasalahan E. Sistematika
2.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
3.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian kinerja organisasi B.
4. 5.
Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN 1) Perjanjian Kinerja; 2) Lain-lain yang dianggap perlu.
LKIP Polres Sidoarjo T.A. 2015
11
