BAB I PENDAHULUAN. berbangsa dan bernegara. Yang dimulai dari tahun 1998 karena pemerintahan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Era reformasi di Indonesia merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimulai dari tahun 1998 karena pemerintahan yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam bidang hukum dan ekonomi yang merupakan dua sub sistem dari suatu sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan kedua subsistem sosial tersebut tampak dari segi hukum dengan masyarakat. Dalam hal pendekatan hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi kehidupan sosial di masyarakat. Hukum merupakan alat pengendalian social. Dalam kontek ini hukum menampakkan dirinya sebagai fenomena sosial bersifat independent variable dan dependent variable. Hukum dalam wujudnya sebagai independent variable, berarti hukum merupakan alat pengendalian social untuk menciptakan stabilitas masyarakat, dan sekaligus untuk mengadakan pembaharuan ekonomi kearah yang dikehendaki. Sedangkan sebagai dependent variable, hukum terbentuk berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti faktor ekonomi yang kemudian memberikan pola–pola tersendiri terhadap sistem hukum. Dengan demikian terlihat jelas adanya hubungan timbal balik antara hukum dan ekonomi. 1 Namun dalam perkembangan ekonomi maupun institusi perekonomian Indonesia tidak diikuti dengan pembangunan hukum yang mendukung dan mengatur perekonomian secara memadai. Salah satu hukum yang mengatur 1

Abdulrahman, Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung 1979, hal.52.

Universitas Sumatera Utara

bidang kehidupan masyarakat banyak berkaitan dengan ekonomi yaitu hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang tercakup dalam hukum bisnis, dimana hukum bisnis merupakan perluasan dari hukum perdata. 2 Khususnya dalam hal perjanjian yang masih diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka (open system), dimana para pihak bebas mengadakan

kontrak

dengan

siapa

pun,

menentukan

syarat-syaratnya,

pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Sebab di Indonesia sampai sekarang ketentuan-ketentuan tentang hukum kontrak masih diatur dalam aturan-aturan hukum lama, yang di tempat asalnya sendiri, yaitu di Negeri Belanda hukum tersebut telah dilakukan perubahanperubahan. Hukum kontrak atau hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah Hukum Kontrak sebagaimana yang dimuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata tersebut berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) yang mulai berlaku di Negeri Belanda pada tahun 1838. Berdasarkan azas konkordansi yang diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848. Sejak kemerdekaan Indonesia Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dibuatnya peraturan yang baru berdasarkan UUD 1945. Menurut Padmo Wahyono, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud. MD, masih berlakunya produk hukum peninggalan zaman kolonial itu memang ditolerir berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum terhadap pengaturannya di masyarakat.3 Dan sampai saat ini KUH Perdata masih tetap berlaku di Indonesia, terutama Buku III yang mengatur tentang perjanjian yang didalamnya mengatur tentang berkontrak, yang telah berusia lebih dari 160 tahun sampai sekarang.

2

Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, hal.219. 3 Moh. Mahfud MD., Politik Hukum Indonesia, PT.Pustaka LP3S, Jakarta 1998, hal.10.


Dalam praktek, bentuk-bentuk kontrak yang digunakan Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, sehingga baik dari azas, prinsip, kaidah maupun peraturan tentang kontrak

di dalam Buku III KUH

Perdata dirasakan tidak memadai atau tidak cocok lagi menampung perubahan dan perkembangan tersebut. Kontrak-kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar nenukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untunguntungan, dan perdamain. Diluar KUH Perdata, kini berkembang berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa, franchise, joint venture dan lain-lain. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tentang kontrak tersebut maka akan meninmbulkan persoalan dalam dunia perdagangan, terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam kenyataannya satu pihak sering membuat kontrak dalam bentuk standar, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Untuk itu diperlukannya adanya

undang-undang

tentang

kontrak

yang

bersifat

nasional,

yang

menggantikan peraturan yang lama. Dimana undang-undang tersebut dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak di dalam melakukan suatu kontrak perjanjian. Selain daripada itu kemampuan dalam menyusun dan merancang kontrak adalah syarat yang harus dipunyai dalam suatu proses negosiasi guna mencapai tujuan yang didalam prakteknya terdapat

posisi tawar menawar (bargaining


position). Dalam hal inilah letak kelemahan itu terjadi dimana para pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam suatu kontrak perjanjian yang mau tidak mau terpaksa harus menerima persyaratan yang ditawarkan oleh pihak sebaliknya. Oleh Munir Fuady, bahwa siapa yang mendraft suatu kontrak, maka 75% dia sudah memenangi pertandingan. 4 Persoalan untuk menyusun suatu draft kontrak perjanjian dengan melakukan perancangan dan analisa merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan pemikiran para pihak yang hanya semata-mata kepada bentuk pekerjaan yang akan di hadapi atau hasil dari pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya akan baru menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menuangkan hasil pikiran dalam skripsi yang berjudul : “ PERANAN PERANCANGAN DAN ANALISA KONTRAK DALAM KUH PERDATA ”

4

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku ke Dua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1999,. hal.4.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang penulis dapat kemukakan, adalah : 1. Bagaimana pengaturan tentang perancangan dan analisa kontrak di dalam KUH Perdata ? 2. Apa saja manfaat yang diterima para pihak dalam melakukan perancangan dan analisa suatu kontrak ? 3. Bagaimana teknik merancang suatu kontrak yang baik dan benar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui pengaturan merancang dan menganalisa suatu kontrak yang akan dibuat atau telah disepakati oleh para pihak, manfaat dari merancang dan menganalisa kontrak serta, cara merancang dan menganalisa suatu bentuk kontrak yang akan atau telah disepakati oleh para pihak di dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam KUH Perdata.


D. Keaslian Penulisan Untuk membuktikan keaslian penulisan skripsi ini, penulis melakukan pemeriksaan judul skripsi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa judul skripsi ini belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bila dikemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi yang telah dibuat sebelumnya , maka hal itu menjadi tanggung jawab penulis. E. Tinjauan Kepustakaan Kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak (contracts) dalam bahasa Inggris ; overeenkomst dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. 5 Hal tersebut juga didukung dengan tegas bagaimana kontrak dipersamakan dengan perjanjian pada judul Buku III title Kedua tentang “perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian’’. Sedangkan Subekti mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kontrak dan perjanjian. 6 Subekti berpendapat bahwa kontrak mempunyai arti yang lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Tampak bahwa yang dimaksudkan dengan kata kontrak adalah perjanjian tertulis, dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta. 5

Abdul, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Jakarta: Kencana,2005, hal 41. 6 I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Jakarta: Kesaint Blanc, 2004, hal 12


Perjanjian atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada pihak lain untuk memperoleh prestasi. 7 Dalam kamus hukum, kontrak disebutkan adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam pendefinisian yang sama kontrak adalah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan perikatan. 8 Sedangkan menurut I.G.Ray Wijaya, mengutip pengertian kontrak dalam Black’s Law Dictionary sebagai sutu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. 9“Contract: An agreement between to or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing”. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligartion. Berdasarkan pengertian yang ada, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak mempunyai arti yang kurang lebih sama, juga menurut Black’s Law Dictionary, dikatakan bahwa agreement juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kontrak. Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreement merupakan kontrak. Dalam praktek sehari-hari, istilah kontrak memberikan beberapa kesan atau konotasi antara lain, (1) kontrak hanya mengatur perjanjian tertulis; (2) kontrak adalah hukum yang mengatur perjanjian-perjanjian bisnis semata; (3) kontrak juga sering diartikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional atau perjanjian-perjanjian dengan perusahaan internasional, multinasional; (4) Hukum kontrak semata-mata hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kontrak adalah peristiwa 7

Yahya Harahap, Berbagai Bentuk Perjanjian, Jakarta: Surya Bakti, 2008, hal 43. Sudarsono, Kamus Hukum, PT.Rineka Cipta Jakarta 1992, Hal. 228. 9 I.G. Rai Wijaya, Op.Cit, Hal. 11. 8


dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis 10. Pemahaman tentang hukum kontrak haruslah dapat dikuasai, karena dalam pembuatan kontrak kepentingan para pihak akan diakomodir dalam suatu perjanjian yang jelas mempunyai tujuan dan beresiko dikemudian hari. Penyusunan kontrak merupakan persoalan tentang perancangan dan analisa terhadap kepentingan hukum para pihak yang melakukan kesepakatan sehingga sangatlah diperlukan guna mencapai tujuan kesepakatan tersebut. Setiap kontrak mempunyai resiko yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan para pihak dan apabila suatu kontrak tidak disusun sesuai dengan kententuan dan tidak dilakukan analisa kontrak maka dapat menimbulkan kerugian karena nantinya akan mengikat para pihak di dalam perjanjian tersebut. Dalam melakukan perancangan kontrak-kontrak dalam bisnis, secara teoritik harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan sumber hukum dari kontrak menurut hukum posistif Indonesia seperti KUHPerdata dan perundanganundangan yang berkaitan dengan substansi kontrak. Dalam prakteknya perancangan suatu kontrak haruslah memahami teknik merancang format dan substansi kontrak. Dalam merancang suatu kontrak membutuhkan penguasaan dan kemahiran/ skill yang meliputi : kemahiran menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta kemahiran merancang struktur suatu kontrak.

10

Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kkasus, Kencana, Jakarta 2005, Hal.41.


Disinilah dibutuhkan penguasaan pengetahuan teoritik hukum kontrak dan aspek bisnis dari jenis transaksi yang bersangkutan termasuk misalnya aspekaspek manajerial, finansial dan perpajakan. Terhadap perancangan dan analisa kontrak mempunyai peranan dalam menyusun suatu kontrak . Peranan disebut juga manfaat dari posisi dan tujuan yang melakukan perancangan dan analisa. Perancangan (contract drafter) adalah suatu bentuk kegiatan melakukan persiapan pembuatan, penyusunan kontrak yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak.

Analisa atau penelaahan, kajian,

interprestasi, penafsiran terhadap suatu rancangan dengan melakukan pembedahan rancangan kontrak dengan melihat apakah terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak, penerapan azas-azas hukum, ketentuan perundang-undangan yang terkait, keinginan dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam kontrak. Dan sebelum kontrak ditandatangani untuk disetujui oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, ada suatu langkah yang mesti dilakukan, yaitu menganalisa kontrak. Dalam hal melakukan suatu analisa terhadap kontrak dapat dilakukan dalam dua posisi yang berbeda yakni ketika dalam posisi melakukan perancangan kontrak (contract drafter) dan pada ketika posisi dalam pihak yang menerima hasil rancangan kontrak dari pihak yang melakukan contract drafter atau yang membuat rancangan kontrak.


Skripsi ini adalah suatu kesatuan pemikiran yang terdiri dari bab-bab dan sub-bab yang mengacu kepada suatu pemahaman bahwa perancangan dan analisa mempunyai peranan dalam terciptanya suatu kontrak yang baik dan benar bagi para pihak serta teknik penyusunan bentuk kontrak yang memenuhi seluruh persyaratan agar sah dan berlaku secara hukum. F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggunjawabkan, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan mengumpulkan data secara studi kepustakaan (library research). Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahanbahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Sumbersumber itu yaitu buku-buku, perundang-undangan dan media internet dengan cara membaca, menafsirkan serta membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan peranan perancangan dan analisa kontrak dalam KUH Perdata. G. Sistematika Penulisan Dalam

rangka

menghasilkan

karya

ilmiah

yang

baik,

maka

pembahasannya diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :


BAB I

: Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan

masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II

: Merupakan tinjauan umum tentang perjanjian, subjek perjanjian,

asas-asas hukum perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian, prestasi, wanprestasi serta akibat-akibatnya dan kapan berakhirnya suatu perjanjian. BAB III

: Merupakan pembahasan tentang kontrak serta jenis-jenisnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam merancang dan menganalisa suatu kontrak serta teori-teori yang ada dalam hukum kontrak BAB IV

: Merupakan pembahasan tentang peranan perancangan dan analisa

kontrak di dalam KHU Perdata. Memaparkan tentang pengaturan perancangan dan analisa kontrak dalam KUH Perdata, manfaat bagi para pihak yang melakukan perancangan dan analisis kontrak serta syarat-syarat dalam membuat suatu kontrak yang baik dan benar. BAB V dilakukan.

: Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang Kesimpulan

merupakan

intisari

dari

pembahasan

terhadap

permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedangkan saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat berguna bagi pembuatan kontrak di Indonesia.


BAB I PENDAHULUAN. berbangsa dan bernegara. Yang dimulai dari tahun 1998 karena pemerintahan

Recommend Documents