BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan yang berkesinambungan dapat meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan amanah yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat harus mampu menghadapi tantangan yang seberat apapun agar mampu bertahan hidup dan dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia pada akhir tahun 1997. Termasuk Indonesia, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran. Akibat kejadian tersebut banyak sekali perusahaan yang mengalami kerugian, dan tidak mampu lagi membiayai kegiatan operasionalnya, untuk itu perusahaan diperlukan langkah strategis.Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu dengan penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah usaha untuk menggabungkan satu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis.1 Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dengan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lain menghentikan aktivitasnya atau bubar. Akuisisi merupakan investasi pada anak perusahaan yaitu satu penguasaan mayoritas saham perusahaan lain sehingga tercipta hubungan perusahaan induk dan anak. Konsolidasi merupakan 1
Hadori Yunus dan Harnanto, 1999,Akuntansi Keuangan Lanjutan, BPFE, Yogyakarta.h.224.
bentuk khusus merger dimana dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan membentuk perusahaan yang baru.2 Negara Indonesia mengharapkan segala bentuk perusahaan yang dijalankan di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.Setiap usaha harus ada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.Persaingan usaha yang sehat adalah faktor pendukung dari perekonomian yang dinamis dan akan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang wajar bagi konsumen.3 Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi.Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan.Sementara konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut kerena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila persaingan yang terjadi tidak sehat akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat. Sisi positif dari merger juga menjadi pilihan bagi grup usaha konglomerasi yang ingin memperluas jaringan usahanya.Terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu relatif singkat.Hal ini disebabkan dengen metode merger dan akuisisi ini, suatu kelompok usaha tidak perlu membesarkan suatu perusahaan dari kecil hingga menjadi besar, cukup membeli perusahaan yang sudah besar atau sedang berjalan.4
2
Abdul Moin, 2004, Merger Akuisisi dan Divestasi, Edisi Kedua, Penerbit Ekonosia, Yogyakarta..h. 10. The Asia Foundation, 1999,Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia dan Dampaknya bagi Usaha Kecil dan Menengah, USAID, Jakarta, h. 4. 4 Munir Fuady, 2008, Hukum Tentang Merger, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1.(Selanjutnya disebut Munir Fuady, I ) 3
Meskipun dalam banyak hal merger merupakan kegiatan yang postif karena dapat mengefisienkan perusahaan dan menguntungkan konsumen, akan tetapi transaksi merger apabila tidak dikontrol dapat menimbulkan dampak negative, baik terhadap persaingan maupun terhadap konsumen. Hal ini dapat terjadi ketika transaksi merger dilaksanakan untuk melahirkan atau meningkatkan kekuatan pasar (market power), sehingga perusahaan dapat menaikan harga diatas harga kompetisi dan menurunkan jumlah dan kualitas produknya, hal ini sangat merugikan konsumen.Walaupun pada prinsipnya merger dilakukan untuk kepentingan menciptakan persaingan usaha yang sehat, dengan meningkatkan efisiensi dan laju pertumbuhan ekonomi yang makin pesat, namun pada kenyataannya, merger pada sisi buruknya dapat menciptakan distorsi ekonomi.5 Ini berarti harus ada suatu pedoman yang dapat dipakai oleh kalangan usaha dalam menilai apakah nantinya suatu tindakan merger akan dilakukan berdampak tidak baik pada persaingan usaha yang tidak sehat dan atau dapat menimbulkan praktek monopoli. Sebagai bentuk penguasaan pasar atas produk tertentu, monopoli dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat dari distorsi ekonomi seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas pangsa pasar produk tertentu.6 Monopoli telah memberikan satu kesan bagi masyarakat luas yang secara konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan banyak orang. Perkataan monopoli sering kali diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan pada orang lain untuk
5
Munir Fuady, 1999, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 92.(Selanjutnya disebut Munir Fuady II, ) 6 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli, Rajawali Pers, Jakarta, h.3.
turut serta mengaambil bagiaan. Dengan monopoli suatu bidang, maka berarti kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.7 Oleh karena itu diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang terjadinya persaingan tidak sehat. Perangkat hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberikan peluang yang sama bagi semua pengusaha untuk berpartisipasi dalam proses produk barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar. Pada tanggal 5 Maret 1999, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). Undang-Undang ini baru berlaku efektif pada tanggal 5 September 2000.Sejalan dengan reformasi politik dan ekonomi yang sedang berjalan, UU Anti Monopoli diharapkan dapat membangkitkan kembali gairah dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) UU Anti Monopoli menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal tersebut, sampai saat ini, KPPU sebagai lembaga yang ditugasi untuk menegakkan hukum persaingan usaha nampaknya belum berhasil menghasilkan suatu garis besar atau pedoman tentang merger yang berdimensi anti monopoli, yang dapat disosialisasikan kepada para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.8
7
Ibid, h.2. Munir FuadyII, op.cit., h.92.
8
Pada awal tahun 2011, ada rencana merger antara PT Tripolyta Indonesia Tbk (TPIA) dengan PT Chandra Asri yang sama-sama anak usaha PT Barito Pasific Tbk (BRPT). Terkait rencana merger tersebut, kedua perusahaan tersebut meminta konsultasi kepada KPPU mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010). Konsultasi tersebut dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli dan PP No. 57/2010 yang mungkin terjadi paska merger.Pendapat KPPU mengenai merger, baru dapat diberikan setelah KPPU menerima laporan mengenai rencana merger melalui formulir konsultasi yang disertai dengan data yang lengkap untuk kemudian dilakukan pemeriksaan awal.KPPU. Terhadap Konsultasi tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger, terdapat tiga kemungkinan Pendapat KPPU, yaitu: 1) pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger; 2) pendapat adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger; dan 3) pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Terkait merger dan akusisi yang memenuhi threshold dan bukan termasuk perusahaan terafiliasi, harus dilaporkan ke KPPU sesuai yang diatur dalam PP No. 57 Tahun 2010. Konsep afiliasi ini didasarkan pada kepemilikan saham, dimana apabila suatu perusahaan memiliki saham lebih dari 50 persen di perusahaan yang akan dilakukan merger, maka merger tersebut dikecualikan atau jika perusahaan tersebut memiliki saham kurang dari 50 persen tetapi dapat menentukan kebijakan perusahaan. Hal tersebut karena jika perusahaan terafiliasi melakukan
merger, maka biasanya tidak terjadi perubahan konsentrasi pasar.Dan apabila memang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk membatalkan merger tersebut.Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP No. 57/2010 bahwa pelaku usaha diberikan hak untuk melakukan konsultasi atas rencana merger kepada KPPU. Konsultasi dilakukan baik secara tertulis maupun lisan.Konsultasi dapat diajukan kepada Komisi apabila batasan nilai merger memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57/2010.
Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: PENGATURAN MERGER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT .
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan
merger yang bisa menimbulkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat ? 2. Bagaimana peranan KPPU dalam rangka mengawasi pelaksanaan merger?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi hanya padapelaksanaan merger yang bisa menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Sedangkan permasalahan kedua dibatasi hanya pada bagaimana peranan KPPU dalam rangka mengawasi pelaksanaan merger
1.4. Orisinalitas Penelitian Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian skripsi atau tesis atau disertasi terdahulu sebagai pembanding. Hal ini untuk menunjukkan bahwa karya ilmiah/penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang sepengetahuan penulis dan setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan (termasuk didalam ruangan gudang skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana), tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun dalam penelitian kali ini, peneliti akan menampilkan satu tesis dan satu skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan UU Anti Monopoli, yaitu:
Tabel 1.1. Daftar Penelitian Sejenis No
Judul Skripsi
1.
“Praktek Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat”.
Praktek Pandu Soetjitro 1. Bagaimana monopoli di indonesia (Mahasiswa sebelum dan sesudah Program lahirnya Undang-Undang Pascasarjana Nomor 5 Tahun 1999? Universitas 2. Bagaimana kondisi Diponegoro industri kecil sebelum Semarang),Tahun dan sesudah berlakunya 2007. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? 3. Bagaimana prospek Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dalam mencegah Praktek monopoli?
2.
Praktek Monopoli Layanan Taksi Bandara: Studi Kasus Terhadap Putusanputusan KPPU Tentang Pelanggaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”
Akhmad Muhari (Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta),Tahun 2012
Penulis
Rumusan Masalah
1.Apakah jasa layanan taksi bandara sebagai penunjang kegiatan bandara merupakan kegiatan yang dikecualikan menurut Undang –undang nomor 5 Tahun 1999? 2.Bagaimana KPPU membuktikan adanya pelanggaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha taksi bandara? 3.Apakah tindakan pelaku usaha taksi bandara melanggar pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?
1.5. Tujuan Penelitian 1.5.1. Tujuan Umum 1.
Untuk melaksanakan penelitian ilmu hukum khususnya penelitian di bidang ilmu hukum bisnis;
2.
Untuk memahami merger khususnya yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
1.5.2.
Tujuan Khusus
1. Untuk menjelaskan pelaksanaan merger yang bisa menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan KPPU terhadap pngaturan merger di Indonesia.
1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat menambah materi tentang persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dapat meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia dan terhindar dari praktik-praktik monopoli yang dapat merugikan berbagai pihak.Kemudian menambah khasanah kepustakaan yang dirasakan masih minim secara umum, dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian dalam bidang hukum anti monopoli untuk selanjutnya. 1.6.2. Manfaat Praktis 1. Dapat memberi masukan kepada pemerintah dan para penegak hukum dalam menangani kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.;
2. Dapat menambah pengalaman dan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian hukum. 1.7. Landasan Teoritis Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
menggunakan istilah “penggabungan” sebagai penggani terminologi “merger”. Penggabungan menurut UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya menggabungkan diri berakhir karenahukum. Pengertian penggabungan tersebutsebelumnya secara khusus disebutkan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1998 mengenai Penggabungan, Peleburan,dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.Peraturan Pemerintah ini mengartikan penggabungan adalah perbuatan hukumyang dilakukan oleh satu perseroan ataulebih untuk menggabungkan diri denganperseroan lain yang telah ada danselanjutnya perseroan yang menggabungkandiri menjadi bubar. Merger dapat diartikan secaraluas dan sempit. Dalam arti luas mergerberarti setiap bentuk pengambilalihan suatuperusahaan oleh perusahaan lain, pada saatkegiatan usaha tersebut disatukan.Sedangkan pengertian sempit merujuk padaperusahaan dengan ekuitas yang hampirsama menggabungkan sumber daya yangada pada keduanya menjadi satu usaha.9 Khusus bagi perseroanterbatas yang usahanya bergerak di bidangperbankan istilah yang digunakan dalamperaturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999adalah Merger , yang pengertiannya adalahpenggabungan dari dua bank atau lebih,dengan cara tetap mempertahankanberdirinya salah satu bank danmembubarkan bank-bank lainnya tanpamelikuidasi terlebih dahulu.
9
Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h229.
Alasan suatu perusahaan melakukanpenggabungan disebabkan satu ataubeberapa perusahaan mengalami kesulitanberkembang, baik karena kekurangan modalmaupun karena lemahnya menagemen yangmengakibatkan kalah bersaing, sehinggaperusahaan yang lemah membubarkan diridan bergabung dengan perusahaan yanglebih kuat. Tujuan dari merger ataupenggabungan adalah untuk : a. Memperbesar jumlah modal; b. Menyelamatkan kelangsunganproduksi; c. Memperbesarsinergi perusahaan; dan d. Mengurangi persaingan serta menuju monopolistic Merger secara sederhana adalahtindakan pelaku usaha yang mengakibatkn 1. Terciptanya konsentrasi kendali daripelaku usaha yang sebelumnyaindependen kepada satu pelaku usahaatau kelompok usaha; atau 2. Beralihnya suatu kendali dari suatupelaku usaha kepada pelaku usahalainnya yang sebelumnya masing-masingindependen sehingga menciptakankonsentrasi pengendalian ataukonsentrasi pasar. UUPT
dan
peraturan
pelaksanaannyamerupakan
dasar
hukum
bagi
suatu
mergerperusahaan.UUPT mengatur tentangMerger, akuisisi dan konsolidasi mulai dariPasal 26, 62,122, 123, 126, 127, 128, 129,132,133, dan 152.UUPT menggunakan istilah “penggabungan untuk merger”, “pengambilalihan untuk akusisi”, dan “peleburan untuk konsolidasi”. Pemerintah
telah
menerbitkan
PeraturanPemerintah
Nomor
27
Tahun
1998
yangmenjabarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(UUPT lama). Menurut ketentuan Pasal 4Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998,syarat-syarat melakukan merger, akuisisi,dan konsoidasi antara lain:
(1). Penggabungan,
peleburan,danpengambilalihan
hanya
dapat
dilakukandengan
memperhatikan: a. kepentingan perseroan, pemegangsaham minoritas, dan karyawanperseroan bersangkutan; b. kepentingan masyarakat danpersaingan sehat dalam melakukanusaha; (2). Penggabungan, peleburan, danpengambilalihan tidak mengurangi hakpemegang saham minoritas untukmenjual sahamnya dengan harga saham yang wajar; (3). Pemegang saham yang tidak setujuterhadap keputusan rapat pemegangsaham mengenai penggabungan,peleburan, dan pengambilalihan hanyamenggunakan haknya agar saham yangdimilikinya dibeli dengan harga yangwajar sesuai dengan ketentuan PasalUUPT; (4). Pelaksanan hak sebagaimanadimaksudkan dalam Ayat 3 tidakmenghentikanproses penggabungan,peleburan, dan pengambilalihan. Selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan: (1). Penggabungan, peleburan, danpengambilalihan hanya dapat dilakukandengan persetujuan rapat umumpemegang saham; (2). Penggabungan, peleburan, danpengambilalihan dilakukan berdasarkankeputusan rapatumum pemegang sahamyang dihadiri oleh ¾ bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yangsah dan disetujui oleh paling sedikit ¾bagian dari jumlah suara tersebut; (3). Bagi perseroan terbuka, dalam halpersyaratan sebagaimana dimaksuddalam Ayat 2 tidak tercapai maka syaratkehadiran dan pengambilan keputusanditetapkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan di bidang pasarmodal. UU Anti Monopoli dimaksudkan untukmenciptakan kesempatan yang sama bagisetiap warga Negara dan untukberpartisipasi di dalam proses produksi danpemasaran barang dan atau jasa , dalamiklim usaha yang sehat, efektif dan efisiensehingga dapat mendorong
pertumbuhanekonomi dan bekerjanya ekonomi pasaryang wajar. Selain itu UU Anti Monopoli dimaksudkan juga untuk mencegahtimbulnya pemusatan kekuatan ekonomipelaku usaha tertentu yang dapatmenghalangi persaingan usaha yang sehatdan wajar. UU Anti Monopoli mengatur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan,dan khususmengenai penggabungan atau merger diaturdalam Pasal 28 dan Pasal 29. Dalam Pasal 28 ayat-ayatnya mengatur sebagai berikut: (1). Pelaku
usaha
dilarangmelakukan
penggabungan
ataupeleburan
dan
usaha
yang
dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat; (2). Pelaku
usaha
dilarang
melakukanpengambilalihan
sahamperusahaan
lain
apabila
tindakantersebut dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopolidan/atau persaingan usaha tidaksehat. (3). Ketentuanlebih lanjut tentangpenggabungan ataupeleburanbadan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud Ayat (1),dan ketentuan mengenaipengambilalihan sahamperusahaan sebagaimanadimaksud dalam Ayat (2) diaturdalam Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 29 ayat-ayatnya mengatur sebagai berikut: (1) Penggabungan ataupeleburan badan usaha ataupengambilan saham sebagaimanadimaksud Pasl 28 yang berakibatnilai asset dan/atau nilaipenjualannya melebihi jumlahtertentu, wajib diberitahukankepada
komisi,
selambatlambatnya30
(tiga
puluh)
harisejak
tanggal
penggabungan,peleburan atau pengambilalihantersebut. Atas dasar tersebutKomisi dapat menjatuhkan sanksiadministrasi sesuai Pasal 47 (2). Ketentuan tentang penetapan nilai assetdan/atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1),diaturoleh Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 inimerupakan ketentuan tentang pengawasanterhadap konsentrasi pengendalian ataukonsentrasi pasar yang berlebihan.Konsentrasi, penggabungan menempatkanperusahaan terkait sepenuhnya di bawahkontrol pihak lain (penerima merger ),sehingga terjadi perubahan struktur pasar.Dengan demikian suatu perusahaan melaluipembelian pesaing yang menyulitkan dapatmemonopoli pasar. Untuk menghindari keragu-raguanpelaku usaha yang akan melakukan merger,serta guna memberikan kepastian hukumdalam dunia usaha, maka KPPU memberikan kesempatan kepada pelakuusaha untuk melakukan notifikasi kepada komisi sebelum pelaku usaha melakukanpenggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan. Bahkan dalam hal tertentupelaku usaha wajib memberitahukan kepada KPPU, sebagaimana halnya jika terjadipengumpulan nilai aset yang dianggapberlebihan akibat dari adanyapenggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan sebagaimana diatur dalamPasal 29 UU Anti Monopoli. Melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun2009 saat ini diatur tentang pranotifikasipenggabungan, peleburan danpengambilalihan. Pra-notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela olehpelaku usaha yang akan melakukan penggabungan dan peleburan badan usahaatau pengambilalihan usaha untuk mendapatkan penilaian komisi mengenaidampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usahaatau pengambilalihan. Kebanyakan Negara-negaradi dunia mengakomodir sistem pra-notifikasisebagai sistem pelaporan merger,dimana pelaporan lebih didahulukandibandingkan perbuatan. 1.8. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, “peranan metodelogi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan yaitu menambah kemampuan pada ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, dan memberikan pedoman untuk pengorganisasian serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.10
1.8.1. Jenis Penelitian Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. 11 Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada bahan sekunder. 12 Bahan sekunder yaitu data-data yang bersumber dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum.13 Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari adanya tindakan merger yang bisa menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga didalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber bahan sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 1.8.2. Sifat Penelitian Penelitian
ini
bersifat
deskriptif
(penggambaran).
Penelitian
ini
bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,
10
Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum,UI Press, Jakarta, h. 7 Ibid, h. 42. 12 Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali Jakarta, h.15. 13 Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, Metodelogi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, h. 108.
11
atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan pengaturan merger dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1.8.3. Jenis Pendekatan Penelitian ini mempergunakan Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), dan Pendekatan frasa (Words & Phrase Approach).Kedua pendekatan itu dipergunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang ada, untuk mengetahui bagaimana eksistensi pengaturan merger dalam kaitannya dengan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dikaji dengan mempergunakan interpretasi hukum, serta kemudian diberikan argumentasi secara teoritik berdasarkan teori-teori dan konsep hukum yang ada. 1.8.4. Sumber Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Adapun bahan-bahan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat.14, yaitu : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan c. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang penggabungan ,peleburan ,pengambil alih perseroan terbatas. 14
Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 1988, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, h. 34
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian,15 disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan. 3.
Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, yang terdiri dari : a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta; b. Black’s Law Dictionoary; c. Kamus hukum.
1.8.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen.Bahan hukum yang diperolehnya, diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.Tujuan dari tehnik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan- penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 15
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, h.141.
1.8.6. Teknik Analisis Bahan Hukum Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Artinya pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dan wawancara. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikatagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.
