BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Permasalahan kemiskinan
merupakan
permasalahan
yang
sangat
kompleks. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu material dan kultural. Dua sudut pandang tersebut mempunyai asumsi yang berbeda tentang cara penanganan kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan tidak hanya mempunyai nuansa material saja namun juga ada makna perubahan kultural (Huraerah 2008). Jadi penanganan kemiskinan tidak hanya menggunakan strategi untuk penambahan material semata, namum diiringi juga pemberdayaan masyarakatnya. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta orang (14,15 persen). Sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, pada bulan Maret 2010 menyebutkan bahwa penduduk miskin sebesar 31,02 juta (13,33 persen) dan 64,23 persen berada di daerah perdesaan.1 Pembangunan desa dibutuhkan untuk penanggulangan masalah kemiskinan di perdesaan. Pemerintah telah banyak melaksanakan program untuk menangani masalah kemiskinan. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Latar belakang adanya PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Pada tahun 2008 di Provinsi Jawa Tengah, alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan, dan 1
Badan Pusat Statistik. Data Penduduk Indonesia Per Maret 2010. www.bps.go.id. Diakses 14 Februari 2011
2
dikompetisikan di 3.536 desa yang bertingkat partisipasi. Program ini memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan yang diusulkan pada musyawarah. Hal tersebut dimaksudkan agar memperkuat pola pembangunan yang partisipatif, sehingga masyarakat merasa memiliki kegiatan pembangunan yang ada di desanya. Swadaya dari masyarakat sangat diharapkan untuk kelancaran kegiatan yang dilaksanakan.2 PNPM Mandiri Perdesaan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Terdapat beberapa usulan kegiatan yang dilaksanakan pada Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perdesaan
yaitu
pembangunan sarana untuk masyarakat, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) untuk membuka atau mengembangkan usaha, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan dilaksanakannya pengembangan keterampilan masyarakat, pelayanan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.3 Sejauh ini masih banyak program pembangunan desa dari pemerintah yang bersifat top down, pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, sehingga masih banyak
program
pembangunan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat semestinya tidak hanya dalam tahap pelaksanaan, namum pada tahap perencanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan sangat dibutuhkan untuk menggali kebutuhan masyarakat. Sedangkan tahap evaluasi bermanfaat untuk mengetahui masalahmasalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan sehingga ada perbaikanperbaikan yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan. Selain itu, kolaborasi antara pihak pengelola dan masyarakat yang baik juga akan menimbulkan peluang yang besar dalam tingkat keberhasilan pembangunan di perdesaan. Menurut Kartasasmita (1997) dalam Fadli (2010) menyebutkan bahwa kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya 2
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah. http://www.pnpmjateng.blogspot.com. Diakses 16 Februari 2011
3
http://www.pnpmperdesaan.or.id/downloads/Penjelasan_PTO09.pdf. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Diakses 16 Maret 2011
3
tingkat partisipasi masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal: (1) Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan; (2) Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut; (3) Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut; dan (4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan. Pada beberapa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pun terjadi beberapa masalah yang timbul, antara lain: ketidaktepatan sasaran kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), sebagian masyarakat tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan penelitian Soraya (2009) terdapat ketidaktepatan penggunaan dana pinjaman yang dilakukan anggota kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Kelompok yang tergabung dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) memperoleh dana sesuai dengan yang diajukan dalam usulan, kemudian pemanfaatan dana diserahkan pada masing-masing peserta selaku pengelola usaha mikro perorangan. Berdasarkan penelitian, responden yang menggunakan dana pinjaman untuk usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 42 persen, responden yang menggunakan dana SPP hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah sebesar 32 persen, sedangkan 24 persen sepenuhnya menggunanakan dana pinjaman untuk modal usaha. Hal tersebut dapat terlihat bahwa terjadi ketidakmaksimalan dalam penggunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, namun banyak anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan lain. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mardiri Perdesaan merupakan program pembangunan desa yang bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan dan mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan di desanya, karena tingkat partisipasi masyarakat dalam
4
pembangunan desa sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, analisis mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam
Kelompok
Perempuan
(SPP)
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi perempuan menentukan tingkat keberhasilan kegiatan SPP dan mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan besarnya partisipasi perempuan pada kegiatan SPP. 1.2
Masalah Penelitian Pemerintah telah banyak menjalankan program-program untuk daerah
perdesaan. Tujuan utama program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menangani hal tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Salah satu kegiatannya adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan SPP adalah kegiatan dana bergulir untuk kelompok perempuan yang digunakan untuk usaha. Partisipasi perempuan pada kegiatan SPP diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kegiatan SPP. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan diuraikan, disusun permasalahan-permasalahan penelitian untuk dikaji, sebagai berikut: (1) Faktor-faktor internal dan eksternal mana sajakah yang berhubungan erat dengan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)? (2) Sejauhmana hubungan tingkat partisipasi perempuan dengan tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)? 1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan
penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berhubungan erat dengan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). (2) Menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi perempuan dengan tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
5
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), dan hubungan antara tingkat partisipasi perempuan dengan tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain: (1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai
pentingnya
tingkat
partisipasi
perempuan
dalam
tingkat
keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (2) Bagi kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi awal dalam menerapkan program pemerintah di daerah perdesaan. (3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam menerapkan berbagai konsep mengenai tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dengan realita di lapangan.
