1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki perairan kepulauan
(archipelagic waters) yang berada di antara dan sekitar pulau-pulaunya yang luas kurang lebih sekitar 193.250 km dan terletak pada posisi silang antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik.1 Letak geografis yang strategis tersebut telah membawa keuntungan bagi Indonesia, paling tidak beberapa keuntungan tersebut adalah Pertama Indonesia menjadi persimpangan lalulintas perdagangan dunia. Kedua Letak Indonesia juga membawa pengaruh pada Iklim, yaitu iklim tropika dengan adanya curah hujan yang cukup setiap tahunnya menyebabkan beragamnya vegetasi yang dapat tumbuh dan berkembang. Ketiga letak strategis Indonesia dengan banyaknya gunung-gungung berapi maka juga berdampak pada keanekaragaman flora dan fauna, keragaman jenis tanah dan keragaman sumber daya mineral. Tentu kondisi ini sangat berpengaruh positif bagi negara dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menambah sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dua puluh tahun 1
Atje Misbach M, 1993, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing, Alumni, Bandung, hal. 1-2.
2
kedepan, tahun 2005 sampai tahun 2025 yaitu “mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi menuju masyarakat
tahap
pembangunan
berikutnya
adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945” maka Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut perlu pembangunan ekonomi yang menekankan produktivitas yang berkelanjutan, untuk itulah diperlukan adanya peningkatan penanam modal baik oleh sektor pemerintah maupun sektor swasta, baik dalam maupun luar negeri dengan mengikutsertakan masyarakat luas dan pemerintah menciptakan iklim yang menggairahkan kegiatan investasi.2 Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengundang investor ke Indonesia. Pada tahap permulaan semua bidang usaha terbuka untuk semua modal asing kecuali yang menyangkut kepentingan Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, tenaga listrik, air minum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, kereta api, pembangkit listrik atom, dan media masa.3 Pemerintah juga telah menyediakan berbagai perangsang di bidang perpajakan, transfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi dan prosedur penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Hal tersebut dapat diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang
2
I),
Sumantoro, 1984, Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing( selanjutnya disebut Buku Alumni, Bandung, hal. 109. 3
Rosyidah Rakhmawati, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Banyumedia, Malang, hal. 86.
3
Penanaman Modal (UUPM) khususnya dalam pasal 6,7,8,9,18,23,dan 32. Yang pada intinya menguraikan pemerintah menyediakan fasilitas yang menguntungkan dan kemudahan prosedur meski menurut berbagai pihak penananam modal harus terikat dan tunduk pada sekitar 180 peraturan.4 Prosedur penanaman modal asing tersebut melalui beberapa tahapan seperti mempelajari bidang usaha yang terbuka dantentunya bagi investor asing yang telah diterapkan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) yang mana selanjutnya di dalam penelitian manajemen bidang yang terbuka dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan investor tersebut. Terhadap investor asing pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan dalam hal keringanan atau pembebasan pajak, hak transfer, pemakaian tenaga kerja dan kemudian dalam pelayanan perijinan. Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka ditetapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan wajib memberikan kompensasi terhadap perusahaan modal asing atau investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dalam pasal 7 ayat 1 dan 2. Pada saat ini Negara Indonesia mengalami krisis moneter dan stabilitas keamanan yang belum menentu, hal ini sangat berdampak pada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian investor tentunya akan merasa takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia kalau tidak ada perlindungan dan kepastian hukum. Tingkat persaingan bisnis
4
hal. 90.
Sumantoro, 1996, Hukum Ekonomi (selanjutnya disebut buku II), Universitas Indonesia,
4
akan makin ketat dengan negara-negara luar, sedangkan pengusaha dalam negeri dihadapkan pada tantangan keamanan, legalitas, dan kualitas. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang merupakan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yang sudah barang tentu penanaman modal sebagai bentuk kegiatan usaha dengan cara penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang mana modal asing yang dimiliki oleh Negara, perseorangan warga Negara asing, baik badan hukum asing maupun badan hukum Indonesia yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing dalam bentuk aset baik dalam penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam suatu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), baik yang dilakukan secara langsung dalam menggerakkan atau menjalankan perusahaan tersebut kemungkinan timbulnya perselisihan atau persengketaan antara pihak tidak boleh diabaikan, walaupun perselisihan itu sama sekali tidak diharapkan oleh semua pihak. Penyelesaian sengketa secara konvensional melalui jalur-jalur hukum formal atau litigasi dianggap kurang dapat menciptakan suasana konduksif bagi masyarakat bisnis termasuk penanaman modal asing di Indonesia, karena mengandung kelemahan yaitu : Masalah penegakan hukum mengenai adanya kepastian hukum yang diwujudkan hanya melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terlalu panjang dan memerlukan biaya besar.
5
Pemilik modal dalam menjalankan investasinya terutama pemilik modal asing mengalami berbagai kendala baik dalam perizinan maupun masalah sosial. Di samping itu, ada juga persyaratan yang juga patut diperhatikan, yaitu persoalan budaya hukum. Persoalan ini menjadi sangat penting mana kala dikaitkan dengan perilaku birokrasi dan perilaku masyarakat tempat dimana investasi itu ditanamkan5. Keluhan para investor muncul karena perilaku-perilaku birokrasi dan perilaku-perilaku
masyarakat
yang
kurang
kondusif,
sehingga
mereka
mendapatkan kesulitan untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Yang juga menjadi permasalahan adalah bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut selanjutnya penulis tertarik utnuk mengangkat masalah Perlindungan hukum terhadap pemodal asing dalam sengketa penanaman modal di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menarik.
1.2
Rumusan masalah Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa
permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modalnya menurut Undang-Undang Penanaman Modal?
5
D.Sidik Suraputra. Dalam Melda Kamil Aradno.(ed).Hukum Internasional dan berbagai permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)., http/:oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/, bahan diakses tanggal 29 Juli 2010.
6
2.
Bagaimanakah penyelesaian sengketa jika pihak investor asing melanggar kewajiban menurut Undang-Undang Penanaman Modal?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk
mendapatkan
permasalahan
yang
terarah
sehingga
tidak
menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas, maka dibatasi ruang lingkup permasalahannya sehingga pembahasan akan dapat diuraikan secara sistematis. Dalam hubungannya dengan permasalahan diatas maka akan dibahas dalam permasalahan pertama yaitu mengenai
perlindungan hukum terhadap
ivestor asing yang menanamkan modalnya di Inonesia menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan untuk permasalahan kedua akan dibahas mengengenai penyelesaian sengketa bila ada investor asing melanggar kewajiban menurut undang-undang Penanaman Modal.
1.4
Orisinalitas Penelitian Dalam penulisan penelitian ini berdasarkan hasil pemaparan dan
pemikiran penulis demi orisinalitas penelitian yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh penulis. Walaupun ada beberapa pembahasan yang menyerupai dengan judul penelitian yang penulis buat tetapi dalam segi pembahasanya penelitian ini lebih khusus meneliti tentang pengaruh investor asing dalam penanaman modal di Indonesia dan dalam penelitian ini juga peneliti akan menampilkan 3 Skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan
7
“Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Sengketa Hukum Penanaman Modal Di Indonesia” Tabel 1.1. Daftar Penelitian Sejenis. No 1
Judul Analisis Modal
Penulis
Penanaman Thomas Asing
Di Syah
Indonesia
Rumusan Masalah
Budiman 1.Bagaimana faktor-faktor (Mahasiswa
Fakultas
Hukum
Universitas
Islam
Indonesia).
Tahun
2005.
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
ekonomi
pada sector Penanaman Modal
Asing
di
Indonesia. 2. Bagaimana
peran
pemerintah
berkaitan
dengan
keberadaan
Investor
asing
yang
berinvestasi di Indonesia 2
Penanaman
Modal Rachardy
Asing Dalam Rangka Andriyanto Investasi Di Indonesia
1. Apa peranan penanaman modal asing bagi Negara
(Mahasiswa Fakultas berkembang. Hukum Universitas 2. Jember). 2013
Faktor-faktor
Tahun yang sebagian
apakah
menyebabkan besar
investor
asing enggan masuk ke Indonesia atau juga enggan
8
untuk merealisasi rencana investasi mereka yang telah disetujui pemerintah. 3
Hubungan
Antara Michael
Penanaman
Modal Wihardjo
Asing
Janitra 1. Apakah peningkatan kesejahteraan penduduk
Dan (Mahasiswa Fakultas Indonesia disebabkan
Kesejahteraan
Hukum Universitas penanaman modal asing di
Penduduk Indonesia.
Surabaya). 2014.
Tahun Indonesia. 2. Bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia dengan adanya penanaman modal asing di Indonesia.
1.5
Tujuan Penelitian Setiap penulisan yang sifatnya ilmiah, sudah tentu terkandung suatu tujuan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1
Tujuan Umum Adapun tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perlindungan hukum bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, disamping itu juga bertujuan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana srtat 1 (S1) dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uuniversitas Udayana
9
1.5.2
Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modalnya menurut undang-undang penanaman modal 2. Untuk mengetahui upaya- upaya hukum dalam penyelesaian sengketa apakah yang dapat ditempuh apabila pihak investor asing melanggar hak dan kewajiban menurut undang-undang penanaman modal
1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1
Manfaat Teoritis 1. Bagi Mahasiswa a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan
mahasiswa
dan
merupakan
kesempatan
untuk
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. b) Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas udayana 2. Bagi Fakultas/Universitas Hasil penelitian ini merupakan salah satu dari penelitian untuk mengevaluasi kemampuan para mahasiswa dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu di bangku kuliah serta sebagai bahan bacaan dalam perpustakaan.
10
1.6.2
Manfaat Praktis Untuk
memberikan
sumbangan
pemikiran
khususnya
dalam
perlindunganhukum bagi penanam modal asing (investor asing) yang mau menanamkan modalnya di indonesia bila terjadi sengketa penanaman modal .
1.7
Landasan Teoritis Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga,
memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang, karena ia memerlukan pertolongan dari seorang atau dari kekuasaandalam hal ini pemerintah6. Istilah penanaman modal dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan suatu perbuatan, cara untuk menanamkan uang pokok, harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manambahkan kekayaan. Sedangkan perlindungan berarti menjaga, memelihara, member pertolongan.Dengan demikian, perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa tertuju kepada seseorang atau sekelompok orang yang terancam hakhaknya dari seseorang atau sekelompok orang. Dalam penanaman modal asing pemerintah wajib member perlindungan hukum terhadap investor asing termasuk melindungi kepentingan dan hak investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya agar apa yang menjadi hak-hak investor asing tersebut didapatkan sesuai dengan aturan dalam Perundang-undangan No.25 Tahun 2007 tentang 6
Poerwadarninta, W.J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
hal. 653.
11
Penanam Modal (UU PM). Untuk memperoleh perlindungan hukum bagi investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia, maka diharapkan perusahaan yang terbentuk tersebut berkedudukan di Indonesia dan sebagai kesatuan. Perusahaan yang harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia.7 Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya dalam pasal 5 ayat 2 UU PM. Dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapat ketegasan status hukumnya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal yang ditanam oleh investor asing tersebut di Indonesia khususnya di Provinsi Bali. Badan hukum yang diwajibkan disini bagi investor asing tersebut berupa perseroan terbatas (PT). Dengan diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan) yang mempunyai tujuan sebagai control dari pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada, jenis usahanya dan tingkat solvabilitasnya.8 Di samping itu pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan kecuali dengan Undang-Undang dan apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan, maka akan memberikan kompensasi berdasarkan harga pasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 khususnya dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 (UU PM).
7
Sutantya, R.T. Hadikusuma R. Sumantoro, 1990, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan Yang bedaku di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 526. 8
Ibid, hal. 202.
12
Di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 khususnya pada pasal 1 disebutkan bahwa :Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia (Ayat (1), sedangkan Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Ayat (2) dan Penanam modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan olah penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Ayat (3). Hubungan antar Negara penerima modal dengan penanam modal khususnya Penanam Modal (PM) itu sendiri mempunyai banyak variasi. Pendapat pertama dipelopori oleh Kari Mark dan Robert Mogdoff menunjukan adanya sikap yang ekstrim yakni tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanam modal khususnya Penanam Modal Asing, sehingga dengan tegas menolak adanya Penanam Modal Asing karena dianggapnya sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme.9 Pendapat kedua menunjukkan sikap nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran akan adanya dominasi penanaman modal asing. Oleh sebab itu, menurut paham ini bahwa kehadiran penanam modal asing berakibat adanya
9
Kari Marx dan Robert Mogdoff dalam Aminuddin Ilmar, 2004, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan I, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal. 41.
13
pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pada pihak penanam modal asing, sehingga menyebabkan negara penerima modal asing membatasi kegiatan penanaman modal asing sedemikian rupa. Pendapat ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer.10 Hymer dalam Aminuddin Ilmar mengatakan ; Penanam modal asing adalah seorang monopolis atau bahkan seringkali oligopolies di pasar-pasar produksi suatu Negara dimana ia melakukan usahanya. Oleh karenanya bilamana penanam modal asing benar-benar menghancurkan kekuatan dalam pasar produksi suatu Negara, maka pemerintah harus siap melakukan pengawasan pada penanam modal asing tersebut. Dengan demikian bahwa untuk kegiatan demikian berlaku hukum pembangunan yang tidak seimbang (law of uneven developmenf) yakni pembangunan yang menghasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di lain pihak.1113 Pendapat ketiga dipelopori oleh Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger, melihat peranan penanam modal asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan, di mana penanam modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi Negara penerima modal asing. Proses tersebut dapat dilihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung
10
Hymer dalam Aminuddin Ilmar, 1990, Ibid, hal. 41.
11
Ibid, hal. 42
14
baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas dari Negara penanam modal asing.12 Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi penanaman modal asing. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan adalah suatu sengketa selalu menjadi factor penghambat dalam melaksanakan penanaman modal. Pada dasarnya setiap sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui peradilan nasional suatu negara ataupun melalui lembaga arbitrase Dalam praktek para investor asing lebih memilih menyerahkan masalah penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase karena peradilan nasional seringkah dianggap lebih berpihak pada kepentingan pihak nasional dan mengabaikan kepentingan investor asing.13 1.8
Metode Penelitian Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan serta menganalisa setiap
data atau informasi yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan metode dengan tujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah,dan konsisten yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum
tersebut,
kemudian
mengusahakan
suatu
pemecahan
terhadap
permasalahanyang timbul dalam gejala yang bersangkutan.14
12
RaymondVernom dan Charles P dalam Aminuddin Ilmer,Op.Cit, hal. 41-42.
13
Rosyidah Rakhmawati, Op.Cit, hal. 87.
14
Sugiyono, 2001, Metoda Penelitian Administrasi, alfabeta, Bandung, h.2.
15
1.8.1
Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan didalam pembuatan Skripsi ini adalah
Penelitian Hukum Normatif,15 yaitu jenis penelitian yang didasarkan kepada data perpustakaan. Menurut Philipus M Hadjon penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. 1.8.2
Jenis Pendekatan Adapun Jenis Pendekatan yang dipakai dalam Penelitian ini yaitu dengan
Pendekatan Perundang-Undangan (the statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana dalam Pendekatan PerundangUndangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi yang bersangkut paut dengan sesuai Hukum yang ditangani,16 sedangkan Pendekatan Konseptual pendekatan yang digunakan dalam mengkaji berbagai Konsep yang berkaitan dengan masalah
perlindungan hukum, sengketa modal sehingga
merupakan Bahan Hukum yang siap dianalisa. 1.8.3
Sumber Bahan Hukum Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu
penelitian Hukum menggunakan penggunaan Bahan Hukum Primer (bahan Hukum yang bersifat mengikat), Bahan Hukum Skunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer) dan Bahan Hukum
15
Philipus M Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, h.20. 16
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Perdana Grup, Jakarta, h.93.
16
Tersier (bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan Hukum Primer dan Skunder). Dalam Penelitian Hukum tersebut Bahan Primer yang memiliki
kekuatan
mengikat
kedalam.17
Adapun
Bahan
Hukum
yang
dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang
penanaman Modal. b. Bahan Hukum Skunder yaitu, Bahan-Bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer yang berupa penelitian dan penulisan dibidang Hukum yang diperoleh dari Undang-Undang, Buku-Buku, Jurnal-Jurnal Hukum, dan sebagainya. 1.8.4
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan Bahan Hukum primer dan sekunder dilakukan
dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menginterpretasikan dengan menafsir dan mengkaji peraturan perundang-undangan kemudian dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengaitkan permasalahan yang dibahas. 1.8.5
Teknik Analisis Setelah bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder terkumpul,
maka bahan hukum tersebut diolah dan dianalisa dengan mempergunakan metode kualitatif, setelah melalui pengolahan dan analisis, kemudian bahan hukum tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif artinya pemamaparan hasil 17
Bambang Sunggono, 2006, Metoda Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.113.
17
penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya fakta yang berhubungan dengan penelitian dihubungkan secara cermat, sehingga didapatkan kesimpulan hasil penelitian.
