BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dan luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang ± 81.000 km. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan penting dalam hubungan dengan dunia internasional yaitu sebagai centre of gravity kawasan Asia Pasifik 1. Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mengagas ide Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Agus Suhartono (2013), dalam Doktrin TNI AL yang diterbitkan tahun 2001, kata maritim diartikan berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Lebih luas, pengertian ini tidak hanya menyangkut sumber-sumber daya intern laut juga menyangkut faktor ekstern laut yaitu pelayaran, perdagangan, lingkungan pantai dan pelabuhan serta faktor strategis lainnya. Kata maritim mengandung arti integrasi/gabungan, dan menunjukkan suatu lingkungan kelautan serta bukan menunjukkan institusi. Memanfaatkan posisi strategis lndonesia sebagai poros maritim dunia sesungguhnya merupakan keharusan
1
Hankam RI. 2012. Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka menjaga Kedaulatan NKRI. Jurnal Kajian Lemhanas. Edisi 4. Des.
1
karena akan ikut meningkatkan kesejahteraan bangsa, oleh karena itu diperlukan kemampuan maritim yaitu kemampuan ekonomi, politik dan militer dari suatu bangsa yang diwujudkan pada pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepentingan sendiri, serta mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang merugikan pihak sendiri 2. Pentingnya dasar laut atau samudera dari segi ekonomi dapat dilihat dari besarnya potensi mineral yang terkandung didasar laut sebagaimana diutarakan oleh Profesor Arvid Pardo pada sidang Majelis Umum PBB ke-22 pada tanggal 17 Agustus 1967 antara lain : Alumunium, Mangaan, Tembaga dan lain-lain. Dapat ditambahkan pula bahwa di samudera Pasifik gumpalan nodule berisi 207 milyar ton biji besi, sekitar 10 milyar ton titanium, 25 milyar ton magnesium, 1,3 ton timah hitam dan lain-lain 3. Konsepsi Nusantara dalam Wawasan Nusantara di dalam Deklarasi Djuanda yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi 4 : “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia. Lalu lintas damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang
2
Agus Suhartono, 2013. Kedaulatan Maritim Indonesia. Makalah dalam Sarasehan Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri. Jakarta: BPPT). 3 Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung : Alumni. Hal 408 4 Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional,Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan pembangunan bekerjasama dengan PT Alumni.
2
menghubungkan titik-titik yang terluar dari pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang.” Berdasarkan konsep dalam deklarasi Djuanda tersebut lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal (baseline) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar. Konsep dalam Deklarasi Djuanda inilah yang dikenal dengan Konsep Wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjamin kepentingan-kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Republik Indonesia 5. Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia didukung oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara yang istimewa dan unik, karena tidak semua negara memiliki wilayah perairan, selain itu Indonesia adalah negara yang berbatasan dengan 4 laut yaitu: Samudera Hindia, Samudera Pasifik, laut Cina Selatan, dan laut Sulu. Konfigurasi ini unik dan menantang karena berada di posisi silang dua benua yaitu Asia dan Australia dan 2 samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sehingga menyebabkan laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting bagi lalu lintas perairan nasional dan internasional 6. Lautan luas yang berada di wilayah RI merupakan kekayaan alam yang sangat bernilai dan dapat memberikan banyak keuntungan secara ekonomi bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Tidak hanya kekayaan hayati dan keanekaramannya tetapi juga kekayaan mineral yang terkandung didalamnya. Dalam upaya memajukan dan meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha 5 6
Mauna, Boer, 2005, Ibid. Hal. 381. Hadiwijoyo, Suryo, Sakti. 2012. Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
3
dan
lapangan
kesempatan
kerja
bagi
di negara
negara lain
Indonesia,
untuk
maka
menanamkan
pemerintah membuka modalnya
di negara
Indonesia, baik melalui penyertaan modal didalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) secara utuh. Adanya pemasukan penanaman modal tersebut memungkinkan masuk dan digunakannya Tenaga Kerja Asing (TKA) baik di darat maupun di wilayah perairan Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa di wilayah perairan Indonesia ada banyak sekali kepentingan terutama kepentingan dari luar termasuk orang asing tetapi intinya terdiri dari 2 hal yaitu: melintasi wilayah perairan Indonesia atau bekerja di wilayah perairan Indonesia. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia 7. Undang-undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, Bab I, pasal 1 ayat (6) menyatakan, bahwa “orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia“. Jadi, bila seseorang berada di wilayah negara Indonesia, sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam kriteria WNI sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan RI (UUNo.12 Tahun 2006), maka orang itu disebut sebagai Orang Asing. Selama berada di wilayah Indonesia, orang asing mempunyai kewajiban sebagai berikut: memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil,kewarganegaraan, pekerjaan dan penjamin serta perubahan alamatnya; memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam 7
pasal 7 UU no 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebelumnya berlaku UU no 62 tahun 1958 yang kemudian diubah dengan UU no 3 Th 1976.
4
rangka pengawasan keimigrasian 8 dan apabila orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia melampaui izin tinggal yang diberikan namun tidak melebihi dari 60 hari maka dikenai biaya beban 9. Jumlah
tenaga
kerja
asing yang bekerja di Indonesia semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang diterbitkan oleh Kemenakertrans, bulan Januari - September 2012, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berjumlah 57.826 orang. TKA tersebut masing-masing bekerja pada sektor industri berjumlah 31.073 orang, sektor perdagangan berjumlah 11.367 orang, sektor konstruksi berjumlah 5.031 orang. Sedangkan tahun 2011 IMTA yang diterbitkan berjumlah 77.144 orang, dengan rincian, paling banyak bekerja di sektor industri sebanyak 40.423, sektor perdagangan sebanyak 14.142 orang dan sektor konstruksi sebanyak 7.177 orang 10. Hal ini tentu membawa dampak hukum berupa semakin meningkatnya pelanggaran orang asing
terhadap
peraturan perundang-undangan
yang lalai dalam
menjalankan
keimigrasian. Banyak
kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 71 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu
kewajiban
orang
asing
untuk memberikan
segala
keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau
8
Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011.
9
Pasal 78 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011. http://www.antaranews.com/berita/344710/seluruh-tenaga-kerja-asing-wajib-patuhi-aturanketenagakerjaan-indonesia, diakses pada tanggal 02 Desember 2014. 10
5
perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin tinggal 11. Belum terintegrasinya peraturan baru dengan prosedur pelaksanaan di lapangan sering dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran. Misalnya Pasal 19 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26 Tahun 2013 yang baru diterbitkan dan mengatur bahwa sebelum diterbitkan SIPI, perusahaan atau agen kapal perikanan harus membuat pernyataan bahwa sanggup menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Dalam pelaksanannya, para pelaku usaha perikanan tetap menggunakan ABK dan nakhoda asing di kapalkapal eks asing yang telah berubah bendera menjadi bendera kebangsaan Indonesia. Berbagai alasan diberikan oleh para pelaku usaha perikanan untuk tetap menggunakan ABK asing. Bahkan berusaha “mengelabui” peraturan dengan menggunakan orang Indonesia sebagai nakhoda, akan tetapi kuasa nakhoda Indonesia di atas kapal tetap dikendalikan oleh Fishing Master yang berkewarganegaraan asing sehingga penggunaan nakhoda Indonesia hanya sebagai pelengkap. Tujuan penggunaan ABK asing tersebut untuk memastikan supaya hasil tangkapan tersebut bisa dipindahkan ke negara tujuan 12. Hal ini tentu
11
Sebagaimana dikutip dari Penelitian berjudul “ Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)” dengan peneliti Eka Rendytia Faizal (2013) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 12 http://stasiunpsdkptual.org/gunakan-abk-asing-88-izin-kapal-perikanan-dibekukan/ diakses pada tanggal 05 Desember 2014
6
saja merugikan negara dilihat dari potensi pemanfaat sumber daya alam, penggunaan tenaga kerja dan prospek lapangan kerja. Selain itu, terjadi peningkatan pelanggaran hukum di laut atau kejahatan oleh orang asing di wilayah perairan Indonesia. Data dari Lemhanas RI menunjukkan jenis pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia yaitu : Jenis Pelanggaran 1. Pelanggaran kedaulatan 2. Penangkapan kapal ikan asing 3. Hukum laut (penyelundupan, illegal logging, fishing, mining, dll)
2009 27 167
2010 45 183
896
672
Tahun 2011 27 73 605
2012 17 159 482
Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitas dan kualitas tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum di laut selama beberapa tahun terakhir meningkat drastis. Pengamanan laut yang dilaksanakan juga belum memadai. Hal ini disebabkan sarana pengamanan laut dan anggaran yang terbatas dibandingkan dengan luas laut yang harus dipatroli serta masih lemahnya kordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di laut 13. Fungsi keimigrasian sangat penting artinya dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia baik di darat maupun di laut. Peran keimigrasian terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besar pengawasan terhadap orang asing 14 meliputi dua hal yaitu: (1) masuk dan keluarnya orang
13 14
Hankam RI. 2012. Loc.Cit. Suparmono, Gatot. 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika hal. 13
7
asing ke dan dari wilayah Indonesia dan (2) keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah melalui Imigrasi menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan lama (Undangundang Nomor 9 Tahun 1992) saat ini ketentuan tersebut sudah diubah dan dihapuskan karena atas amanat undang-undang pelaksanaan fungsi imigrasi dalam hal pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Sehingga pengawasan dan terhadap orang asing dilaksanakan pemerintah dalam bentuk 15: (a) pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia; (b) pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia; (c) pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing; (d) penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar dari wilayah Indonesia; dan (e) kegiatan lainnya 16. Bila orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah melalui Pejabat Imigrasi melakukan tindakan
15 16
Suparmono, Gatot. 2012. Ibid. Hal 14 Bandingkan dengan Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian Izin Tinggal dengan Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan informasi kemudian penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai cekal, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, pengambilan foto dan sidik jari dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
8
administratif keimigrasian berupa: (a) pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan; (b) pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal; (c) larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; (d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e) pengenaan biaya beban dan/atau; (f) pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia 17. Selain memberikan pengawasan atau tindakan hukum terhadap orang asing, pihak imigrasi juga melakukan berbagai terobosan untuk mempermudah orang asing dalam melaksanakan kegiatannya selama berada di Indonesia. Orang asing yang datang dan menetap sementara di Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang 18 misalnya: hak perdata dan hak berbisnis. Hak perdata orang asing antara lain hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk tempat tinggal, hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih pasangan orang Indonesia sebagai pasangannya sehingga dengan perkawinan itu orang asing berhak untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia, mereka berhak untuk mendapatkan upah dan kesejahteraan lainnya 19. Selain itu, selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan bisnis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 bahwa orang asing dapat mendirikan perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia. Tetapi
17
Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011. Suparmono, Gatot. 2012. Op.Cit. hal.14 19 Suparmono, Gatot. 2012. Ibid. Hal. 55 18
9
perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak memiliki kesempatan berbisnis di Indonesia, kondisi ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional dalam berusaha di negaranya sendiri. Ada bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaa asing yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan udara khususnya angkutan luar negeri 20. Pihak imigrasi berupaya agar aturan-aturan yang dijalankannya bisa mendorong orang asing menjalankan hak dan kewajibannya dengan tenang karena mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah Indonesia. Tetapi terkadang aturan-aturan imigrasi yang memudahkan orang asing justru sering tidak diketahui atau
kurang dipahami baik oleh orang asing maupun pihak sponsor atau
perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing. Berbagai upaya dilakukan pihak imigrasi untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang memudahkan orang asing melaksanakan hak dan kewajibannya selama berada di Indonesia. Sebagai contoh untuk
wilayah
Provinsi
Bangka Belitung sendiri
sosialisasi selama ini terus diberikan kepada manajemen perusahaan yang beroperasi
di Pulau Bangka sebagai wilayah Kerja dari Kantor Imigrasi
Pangkalpinang, khususnya perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja asing. Berdasarkan data tahun 2013, Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah kerja
Kantor
Imigrasi
Pangkalpinang yang meliputi Kota Pangkalpinang,
Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan terdata sebanyak 3572 orang pada kurang lebih 100 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing (data dari Daftar Kegiatan
20
Suparmono, Gatot. 2012. Ibid. Hal. 104
10
Seksi Status Keimigrasian Tahun 2013) dan terbanyak adalah orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian (ITAS DAHSUSKIM) atau Izin Tinggal Terbatas Perairan sebanyak 3408 orang yang bekerja diatas kapal hisap produksi yang beroperasi di perairan pulau Bangka. Angka ini masih mungkin bertambah karena diyakini masih ada perusahaan yang belum melaporkan keberadaan tenaga kerja asing mereka. Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(disingkat
Babel)
adalah
sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk
wilayah
Provinsi Bangka Belitung jumlah tenaga kerja asing cukup banyak. Karena begitu banyak perusahaan
besar.
perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan kategori Perusahaan-perusahaan
tersebut
bergerak
di
bidang
pertambangan Timah dan usaha perkebunan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit 21. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Luas wilayah total ± 81.725, 14 km2, dengan luas daratan ± 16.44,14 km2 atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih ± 65.3012 km2 atau 79,9 persen dari total wilayah 22. Propinsi ini memiliki sumber daya hayati dan non hayati yang melimpah baik di wilayah darat maupun lautnya baik yang sudah 21 22
http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=industri diakses pada tanggal 9 Oktober 2014. http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung. diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.
11
dimanfaatkan ataupun yang belum dimanfaatkan. Aktivitas pemanfaatan sumberdaya yang dominan diantaranya adalah aktivitas penambangan timah. Selain dilakukan di darat aktivitas penambangan timah juga dilakukan di wilayah perairan sekitar pulau Bangka. Para pekerja yang melakukan penambangan di wilayah perairan sekitar Bangka mayoritas dikuasai oleh pekerja asing dengan menggunakan kapal hisap produksi milik perusahaan pertambangan baik nasional maupun multi nasional. Orang asing yang bekerja pada kapal hisap produksi ini seperti nakhoda, awak kapal atau tenaga ahli asing pada umumnya di tangani oleh perusahaan atau agensi awak kapal mulai dari perijinan saat orang asing tersebut masuk kemudian tinggal dan bekerja diatas kapal atau alat apung atau instalasi tersebut sampai saat orang asing tersebut keluar dari wilayah Indonesia. Penggunaan tenaga kerja asing baik nakhoda ataupun awak kapal dan tenaga ahli pada kapal hisap produksi timah tersebut tentunya mengandung konsekuensi terhadap pemenuhan kewajiban orang asing untuk dapat tinggal dan melakukan aktifitas di wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan izin tinggal keimigrasian bagi orang asing tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang tentang Keimigrasian. Pasal 48 ayat (1) UU Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Dengan kata lain dari Pasal 48 ayat (1) UU Keimigrasian dapat diartikan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan status apapun juga, baik dalam kapasitasnya sebagai diplomat, dinas maupun biasa, baik dewasa maupun anak-
12
anak, diwajibkan memiliki izin tinggal tanpa kecuali sesuai visa yang dimilikinya 23. Selanjutnya Pasal 48 ayat (3) UUK maupun Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan PP No. 31/2013) diatur secara jelas tentang jenis izin tinggal yang terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Pengertian izin tinggal diplomatik adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, sedangkan izin tinggal dinas diberikan bagi orang asing yang masuk dengan visa dinas. Izin tinggal diplomatik dan dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri 24. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan 25. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas dan tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas 26, sedangkan izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia 27. 23
Pasal 48 ayat(2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
24
Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 50 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 26 Subjek dari Izin Tinggal Terbatas dapat dilihat pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 27 Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan subjek dari Izin tinggal Tetap dapat dilihat pada Pasal 54 ayat(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 25
13
Semula pengaturan mengenai orang asing yang bekerja di atas kapal atau alat apung atau instalasi landas kontinen belum memiliki bentuk yang kongkrit sehingga masih berupa kemudahan khusus keimigrasian 28 dan dimasukkan didalam kelompok Izin Tinggal terbatas 29 sehingga disebut sebagai Izin Tinggal Terbatas
Kemudahan
Khusus
Keimigrasian
atau
ITAS
DAHSUSKIM.
Kemudahan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan yaitu kemudahan di bidang Visa, Izin Keimigrasian, Pendaftaran Orang Asing dan Izin Masuk Kembali 30. Sementara menurut Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Kemudahan Khusus Keimigrasian tersebut dihapus dan ditetapkan sebagai bagian dari Izin Tinggal Terbatas 31 sehingga kedaulatan wilayah perairan dan yurusdiksi 32 dapat ditegakkan. Hal ini dimaksudkan pula sebagai salah satu bentuk kepastian hukum terhadap orang asing yang bekerja pada kapal, alat apung atau instalasi landas kontinen dalam menjalani aktifitasnya selama tinggal dan
28
Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ditentukan bahwa Orang Asing yang bekerja sebagai Nakhoda, anak buah Kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada Zona Ekonomi Eksklusif dapat diberikan kemudahan khusus keimigrasian.
29
Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian ditentukan bahwa izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing tersebut adalah Izin Tinggal Terbatas. 30 Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 TAHUN 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian. 31 Lihat Pasal 52 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang salah satunya menetapkan bahwa Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada Nakhoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 32 Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang dimaksud dengan “wilayah yurisdiksi” adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
14
bekerja di wilayah perairan Indonesian. Pemberian Izin Tinggal tersebut berdasarkan azas wilayah tempat bekerja 33 dan tetap memberikan kemudahan yang telah diatur oleh undang-undang. Kemudahan tersebut seperti pembebasan dari kewajiban memiliki visa bagi nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 34. Karena kebutuhan diperlukannya tenaga kerja asing itu, maka sebagai negara hukum (rechtstaat) tentunya yang menjadi salah satu prioritas utama adalah memberikan kepastian hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kepastian hukum itu
tidak cukup pada hanya satu lembaga saja,
melainkan melibatkan lembaga lain. Dalam hal ini selain Kementerian Tenaga Kerja, juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) cq. Direktorat Jenderal Imigrasi. Wewenang pihak Imigrasi berkaitan dengan menetapkan boleh atau tidaknya orang asing memperoleh izin tinggal di Indonesia, perpanjangan tinggal sampai pada melakukan deportasi (pemulangan) ke negara yang bersangkutan. Sebagai petugas imigrasi, peneliti menemukan banyaknya masalah terkait pemberian
ijin tinggal terbatas di perairan. Salah satunya antara lain
33
Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang bahwa Nakhoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah mendapat persetujuan penerbitan Izin Tinggal Terbatas perairan harus melapor kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Wilayah Kerja yang bersangkutan untuk mendapatkan teraan Izin Tinggal Terbatas.
34
Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
15
adanya pemberian kemudahan ijin tinggal terbatas menimbulkan disharmonisasi peraturan keimigrasian dengan aturan yang ada
di bidang ketenagakerjaan.
Sampai saat ini peraturan ketenagakerjaan mengharuskan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat dimana mereka bekerja sementara dari pihak imigrasi sendiri tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Imigrasi dapat memberikan ijin tinggal pada orang asing meskipun orang asing tersebut berada di Indonesia tidak untuk bekerja. Inilah persoalan yang membingungkan,
karena selama ini dasar
pemberian izin tinggal bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia adalah atas dasar surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dari Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menimbulkan dampak hukum, yaitu adanya pertentangan secara normatif antara politik hukum ketenagakerjaan
dan politik
hukum
keimigrasian 35. Politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah melindungi pekerja Warga Negara Indonesia dengan membatasi jumlah dan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia sementara dari pihak imigrasi berupaya memberi kepastian hukum pada orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Sejauh ini problem ini belum dipecahkan, di sinilah perlunya instansi duduk bersama untuk mengintegrasikan aturan yang berlaku di Indonesia dan tidak lagi bekerja dengan mengedepankan ego sektoral.
35
Hal ini diungkap dari naskah publikasi Tesis Charles Christian, Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA yang Bekerja dan atau Menikah di Indonesia, Universitas Brawijaya Malang, 2013.
16
Permasalahan lain adalah dampak dari era globalisasi menimbulkan konsep dunia tanpa batas (borderless world) dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sistem pertahanan, keamanan dan perekonomian negara Republik Indonesia sehingga berdasarkan konteks ini politik hukum keimigrasian suatu negara harus disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Perspektif masyarakat global saat ini seolah-olah telah menghilangkan batas-batas negara, namun demikian kedaulatan peran dan fungsi keimigrasian tiap-tiap negara haruslah tetap diakui sepanjang tidak dianggap sebagai hambatan non tarif (nontariff barrier) dalam perdagangan internasional, misalnya mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan prinsip the rights of movement yang membatasi hakhak individu untuk melakukan perjalanan 36. Politik hukum keimigrasian bersifat selektif (selective policy) terhadap kepentingan nasional dan pemberian perlindungan kepada Warga Negara Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Dualisme terjadi, dimana perubahan arah kebijakan politik hukum keimigrasian yang telah ditetapkan secara selektif, namun di pihak lain kebijakan imigrasi diharapkan berperan untuk membuka diri dalam pergaulan internasional khususnya dalam bidang pariwisata, industri dan perdagangan. Berbagai aturan dan juklak di imgrasi termasuk pemberian ijin tinggal terbatas orang asing di perairan masih belum rinci dan detail sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan berbagai penafsiran bagi petugas di lapangan. 36
M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Penerbit Universitas Indonesia, 2004, Jakarta
17
Sebagai contoh, perbedaan antara ijin tinggal terbatas (ITAS) di darat dengan ITAS perairan. Bila ITAS di darat diberikan berdasarkan domisili si orang asing menetap atau berdomisili, sedangkan ITAS perairan diberikan berdasarkan wilayah. Jadi orang asing yang mendapatkan ITAS perairan hanya diperbolehkan mendarat atau berada di darat sampai pada batas pelabuhan laut saja (ring satu). Bila mereka ingin ke darat di luar pelabuhan maka diberlakukan seperti melewati perbatasan negara yaitu diberikan semacam TAS dan dikenai beban biaya. Persoalan akan pelik bila orang asing yang mendapat ITAS perairan bertemu di darat dengan WNI dan mereka sepakat melakukan pernikahan. Belum ada aturan imigrasi yang mengatur mengenai permasalahan seperti ini. Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia juga memberi tantangan yang cukup berat karena dibutuhkan kerjasama berbagai instansi untuk melindungi perairan Indonesia sekaligus menempatkan peran strategis Indonesia di antara negara-negara dunia. Imigrasi di bawah Kemenkumkam tergabung dalam badan Kordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menangani pengamanan laut sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Pada tahun 2013, ada 12
instansi yang menyelenggarakan pengamanan di laut yaitu:
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negri, Kementerian Pertahanan, kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Polri, Badan Intelijen dan Markas Besar Angkatan Laut 37.
37
Hankam RI. 2012. Loc.Cit.
18
BAKORKAMLA adalah lembaga struktural yang berada di bawah dan bertanggung
jawab
kepada
Presiden.
Sebagai
lembaga
kordinasi,
BAKORKAMLA hanya bertugas sebatas pengkordinasian menyangkut tugastugas penegakan hukum yang tercakup dalam kewenangan instansi-instansi yang tercakup dalam perundang-undangan masing-masing dan tidak memiliki otoritas memaksa sehingga pelaksanaan pengamanan wilayah maritim menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh : pelaksanaan patroli gabungan kurang mendapat dukungan dari instansi yang terkait, produk undang-undang yang saling tumpang tindih, penyelenggaraan operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral sehingga sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di wilayah yang sama, serta patroli yang dilakukan sendiri-sendiri di waktu dan wilayah yang sama merupakan hal yang tidak efektif dan efisien 38. Di sinilah perlunya pengkajian terus menerus aturan-aturan yang bisa melindungi kepentingan negara RI serta di sisi lain memfasilitasi peran bangsa Indonesia dalam kancah internasional. Peran imigrasi semakin krusial untuk menyempurnakan berbagai peraturan yang saling berintegratif dengan instansi lain karena masih terbatasnya produk-produk hukum
yang menyangkut
keberadaan orang asing di perairan. Salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dibidang keimigrasian berdasarkan
38
Hankam RI. 2012. Ibid.
19
peraturan perundang-undangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi 39. Selain itu pembenahan imigrasi secara internal juga dibutuhkan mengingat luasnya wilayah kerja imigrasi di perairan Indonesia. Sebagai contoh di kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 pelabuhan, 2 pelabuhan besar dan 4 pelabuhan kecil. Sumber daya yang terbatas membuat personil imigrasi di masingmasing pelabuhan kewalahan, begitu pula terbatasnya sarana dan prasarana untuk berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya atau untuk melakukan patroli yang sangat mendesak di laut, para personil imigrasi harus menumpang atau menyewa kapal sehingga biayanya menjadi cukup mahal. Untuk itulah pemberian ijin tinggal terbatas orang asing di perairan perlu diteliti dan dikaji secara mendalam, mengingat sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian sejenis. Penelitian ini dimaksudkan agar setiap orang dapat memahami arti penting izin tinggal bagi orang asing yang bekerja di atas kapal alat apung dan landas kontinen sekaligus kemudahan yang diberikan oleh undangundang
kepadanya.
Dengan
demikian
kasus-kasus
pelanggaran
atau
penyalahgunaan izin tinggal dapat dikurangi. Lebih jauh, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan juklak, perpu atau peraturan-peraturan perundangan-undangan terkait ijin tinggal terbatas orang asing di perairan.
B. Perumusan Masalah 39
Dikutip dari Penelitian berjudul “Pemberian dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar”, oleh Pattun Nababan (2012) dari Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
20
Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja permasalahan terkait dengan ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing ? 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pihak imigrasi dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait dengan ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing ? 3. Bagaimana upaya Imigrasi dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan terkait dengan ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pihak imigrasi dalam upaya mengatasi permasalahan yang terkait dengan ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing. 3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pihak imigrasi dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan pemberian ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing.
21
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
bagi
pengembangan ilmu hukum terutama di bidang imigrasi. 2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran untuk para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan mengenai keimigrasian. 3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber referensi bagi pemerintah, instansi dan petugas yang berwenang dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberian ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hanya ditemukan 1 penelitian terkait ijin tinggal orang asing, kami belum menemukan
penelitian yang membahas ijin tinggal terbatas orang asing di
perairan. Sedangkan melalui internet, melalui penelusuran di www.google.com kami mencari berdasarkan kata kunci: ijin tinggal terbatas, imigrasi, orang asing di perairan, dan di dapatkan tujuh penelitian terkait. Berikut di bawah ini pemetaan hasil penelitian tersebut: 1. Penelitian berjudul “Penegakan Hukum atas Penyalah-gunaan Ijin Tinggal Orang Asing Di Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta”, penelitian tesis oleh
22
Indah Susanti (2014) dari Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 2. Penelitian berjudul “Pemberian dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar”, diteliti oleh Pattun Nababan (2012) dari Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin tinggal terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar terhadap tenaga kerja asing di Denpasar ? . 3. Penelitian berjudul “ Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing Di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)” dengan peneliti Eka Rendytia Faizal
(2013)
dari
Fakultas
Hukum
Universitas
Negeri
Semarang.
Permasalahan yang diangkat dalampenelitian ini adalah: (1) Apa saja peran dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia? dan (2) Apa saja yang menjadi kendala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing di Indonesia?; dan (3) Bagaimana upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut ?. 4. Penelitian berjudul “Analisis Hukum Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Klas I Jayapura Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing” yang diteliti oleh
23
Irianto Dahlan dari Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Permasalahan yang diteliti adalah: (1) Sejauhmana pelaksanaan tugas pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jayapura, (2) Sejauhmana sumber daya manusia, geografis dan sarana prasarana berpengaruh terhadap optimalisasi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Klas I Jayapura.. 5. Penelitian berjudul “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)” yang diteliti oleh Ratna Wilis (2009) dari Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Permasalahan yang diteliti adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia ?, (2) Bagaimanakah sistem pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ?, dan (3) Bagaimanakah penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan (overstay). 6. Penelitian berjudul “Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi I Samarinda” yang merupakan penelitian dari M. Robiyansah dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Tujuan penelitian adalah: (1) Mengetahui pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia, (2) Untuk mengetahui sistem pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dan (3) Untuk mengetahui penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan (overstay).
24
7. Penelitian berjudul “Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA yang Bekerja dan atau Menikah di Indonesia” oleh Charles Christian (2013) dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Permasalahannya adalah: Politik Hukum apakah dibalik pemberian izin tinggal terbatas terhadap warganegara asing yang bekerja dan atau menikah dengan warga negara Indonesia. 8. Penelitian dengan judul “Preferensi kelembagaan dalam pelaksanaan pembentukan tim koordinasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pare-Pare” dengan peneliti Rita, Sultan Suhab, Anshari Ilyas dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini mengangkat masalah: (1) Bagaimanakah preferensi kelembagaan dalam pelaksanaan pembentukan Tim Kordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora) di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Parepare ?, (2) Sejauhmana tindak lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 24. PR. 09. 03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Sipora di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Parepare; dan (3) Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M-4.PR.09.03 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Tim Sipora. Melihat judul dan rumusan masalah yang diangkat terlihat perbedaan judul dan rumusan masalah antara 8 penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan
oleh
peneliti.
Penelitian
yang
diajukan
oleh
peneliti
lebih
menitikberatkan pada pemberian ijin tinggal terbatas perairan bagi orang asing,
25
upaya imigrasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena hal tersebut, peneliti kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki keaslian penelitian.
26
