BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah laut serta memiliki lebih dari 17.600 pulau terletak diantara dua samudra dan dua benua. Keadaan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia. Dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000 kilometer, luas wilayah peraian mencapai 5,9 juta kilometer persegi, serta wilayah
Zone Economic
Eksklusif (ZEE) 4 juta kilometer persegi. Oleh karena itu Indonesia dikenal sabagai negara yang kaya akan pulaunya. Namun kekayaan sumber daya alam tersebut tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di Indonesia tidak dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Faktanya masih banyak
masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Negara Republik Indonesia telah meraih kemerdekaan selama 70 tahun lamanya tepatnya pada tahun 1945, namun sampai saat ini masih banyak wilayahwilayah di Indonesia yang terpencil. Keterpencilan tersebut membuat masyarakat tidak dapat berkembang menjadi lebih baik seperti masyarakat pada umumnya, dimana wilayahnya sangat terbatas dalam mengakses pelayanan sosial dasar, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan serta sarana publik menjadi sesuatu hal yang sangat langka unuk dirasakan oleh kelompok masyarakat ini.
1
Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penanganan-penanganan wilayah secara geografis yang relatif sulit dijangkau. Dalam keadaan tersebut masih ada beberapa lokasi yang dihuni oleh masyarakat Indonesia yang disebut komunitas adat terpencil yang masih terisolir dari masyarakat lain yang ada di sekitarnya. Keberadaan Komunitas Adat Terpencil cenderung dianggap sebagai bagian pelengkap dari masyarakat pada umumnya. Fungsinya cenderung dijadikan sebagai kawasan khusus yang diperuntukkan bagi keperluan wisata dan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya sosioantropologis. Keunikan dan keeksotisan adat istiadatnya hanya untuk tujuan ekonomis dengan melupakan pemenuhan hak-hanya sebagai komunitas yang harus dilindungi. Data statistik tahun 2005 menunjukkan bahwa 65 % penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, dimana 35%-nya masih hidup di wilayah terpencil. Dari angka tersebut dapat diperkirakan bahwa keberadaan masyarakat di wilayah terpencil akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan wilayah dalam skup yang lebih luas. Keberadaan masyarakat di wilayah terpencil - atau yang sekarang lazim disebut dengan istilah Komunitas Adat Terpencil tersebut pada umumnya berada pada kondisi miskin dan tidak sejahtera, serta jauh dari sentuhan pembangunan dan modernisasi. Hal tersebut disebabkan karena lemahnya sistem kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Komunitas adat terpencil menjalani kehidupan dalam kekhasan secara sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga mudah dibedakan dengan masyarakat yang relatif lebih maju (http://www.kemsos.go.id diakses pada tanggal 29 Januari 2015, pukul 12:19 WIB).
2
Sesuai dengan Kepres R.I Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Komunitas Adat Terpencil menjalani kehidupan yang sangat sederhana serta mempertahankan cara-cara tradisional. Mereka hidup dengan sistem ekonomi yang lebih bersifat subsistem, yaitu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja (Departemen sosial RI, 2002) Berdasarkan data Kementerian Sosial untuk data komunitas adat terpencil di Indonesia tahun 2014 tersebar di 22 provinsi, 63 kabupaten, 80 kecamatan 83 desa dan 105 lokasi permukiman. Populasi Komunitas Adat Terpencil di Indonesia masih sangat besar yaitu sebanyak 213.087 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut populasi yang sudah diberdayakan berjumlah 94.272 kepala keluarga (44%), sedangkan yang belum diberdayakan sama sekali berjumlah 114.004 kepala keluarga (56%), dan target pemberdayaan 2014 yaitu sebanyak 4.861 kepala keluarga (4%). Berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya lebih dari setengah populasi Komunitas Adat Terpencil di seluruh Indonesia belum diberdayakan.( Seminar. Pemutahiran Data Nasional Komunitas Adat Terpencil 2015-2019. 2014.) Jumlah populasi komunitas adat terpencil yang belum diberdayakan masih cukup tinggi, hampir setengah dari populasi komunitas adat terpencil di Indonesia. Program-program yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk menjamah semua wilayah komunitas adat terpencil salah satu program tersebut yaitu program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Untuk itu perlunya kerjasama 3
dari berbagai pihak yang melibatkan instansi/dinas, perlu dilakukan koordinasi dan integritas program melalui kerjasama intern maupun lintas sektor terkait dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial guna memaksimalkan program bantuan maupun pemberdayaan. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut berperan serta sangat besar dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, khususnya komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Lingkup dari program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang diselenggrakan oleh dinas kesejahteraan dan sosial yakni penataan perumahan dan pemukiman, kehidupan beragama, administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sosial. Adapun yang menjadi rencana lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil di Sumatera diantaranya yaitu; Dusun III Pansur Natolu, Desa Dolok Pantis, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Huta Godang& lumban sihobuk, Desa Liat Tondung, Kecamatan Nassau, Kabupate toba samosir; Huta tinggi saribu, Desa Bahapal Raya, kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. (Direktorat Pemberdayaan KAT,2014) Kementerian Sosial menjadikan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi sebagian program prioritas untuk tahun 2015. Perhatian khusus akan diberikan bagi masyarakat yang umumnya tinggal secara terpisah-pisah. Ditemukan ada banyak titik di Indonesia tempat hunian Komunitas Adat Terpencil. Apabila masyarakat yang tempat tinggalnya terpisah-pisah tersebut memiliki keinginan untuk hidup secara berkelompok, tentu pemerintah akan lebih mudah dalam melaksanakan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. 4
Dewasa ini masalah-masalah yang dialami oleh Komunitas Adat Terpencil tidak hanya menjadi persoalan nasional, akan tetapi sudah menjadi persoalan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995 telah mengeluarkan Declaration on the Rights of Indigenous Peoples sebagai landasan moral bagi setiap negara dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap komunitas adat terpencil. Selain PBB, ada juga Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengembangkan, dengan keikutsertaan masyarakat terkait, tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut dan untuk menjamin rasa hormat terhadap integritas mereka. Sebagai sebuah komunitas mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya. Keberadaan yang terisolasi bukanlah halangan untuk adanya persamaan hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, komunitas adat terpencil memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi dalam pembangunan dan hak perlindungan dari berbagai kondisi yang mengganggu, baik secara sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik. Berbagai hak yang dimiliki komunitas adat terpencil tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlakukan dari pemerintah secara wajar, sebagaimana perilaku negara dalam memenuhi hak-hak warga negara pada umumnya. Perhatian Negara terhadap komunitas adat terpencil ini
merupakan
implementasi
dari
kewajiban
kesejahteraan seluruh warga negaranya.
5
Negara dalam
memenuhi
Salah satu hak masyarakat yang penting untuk diperhatikan yaitu bidang pendidikan. Pendidikan sangat penting di masa sekarang ini karena sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga merupakan kebutuhan yang penting untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan setiap manusia memerlukan pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat dan kecerdasannya. Pendidikan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang hidup di daerah terpencil. Lokasi daerah yang terpencil dan jauh dari kota tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mendapat pendidikan yang layak. Sehingga tujuan negara yang tercantum dalam Pembukan UUD 1945 alinea IV, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara adil dan merata. Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan sudah pasti mempengaruhi pendidikan masyarakat, dimana masyarakat miskin sangat rentan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat untuk belajar, kurangnya rasa keingintahuan, lingkungan yang tidak mendukung untuk memperoleh pendidikan, serta biaya pendidikan yang relatif mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin dan kurang mampu. Pendidikan
juga
mempengaruhi
kemiskinan.
Pendidikan
perlu
diperhatikan sebab pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan masyarakat yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan masyarakat sebab orang yang berpendidikan akan berpikiran lebih maju, rasa ingin tahu yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dapat menekan angka pengangguran. 6
Masyarakat yang berpendidikan juga sudah pasti dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera, karena dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Sebaliknya, apabila masyarakat berpendidikan rendah tentu mereka tidak dapat berpikiran lebih maju dan tidak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu, artinya tidak memiliki minat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik yang berujung pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Anak sebagai penentu masa depan bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, sebaliknya pendidikan yang rendah akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang kurang berkualitas. Generasi bangsa yang berkualitas ini tentu akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Generasi ini juga menentukan kestabilan pembangunan nasional yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, anak sudah seharusnya memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. Hal ini sangat mendukung betapa pentingnya pendidikan diberikan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dalam menentukan masa depan bangsa yang lebih baik dan lebih maju.
7
Pendidikan bagi setiap manusia termasuk warga komunitas adat terpencil adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu pendidikan merupakan kebutuhan yang penting untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya, karena setiap manusia memerlukan pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat dan kecerdasannya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Desa Meranti Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Meranti Barat merupakan salah satu lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Sumatera Utara. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 telah melakukan pemetaan sosial serta studi kelayakan pada desa ini kemudian dilaksanakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan sampai pada tahap terminasi pada tahun 2014 dengan menggandeng pemerintah setempat dan instansi terkait. Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh supervisor Pemberdayaan komunitas adat terpencil Kementerian Sosial RI, peneliti dari Universitas Sumut, anggota Dinkessos Sumut dan Kabupaten Toba samosir beserta dinas kehutanan maka Desa meranti barat ditetapkan sebagai komunitas adat terpencil.
8
Terisolasinya Desa Meranti Barat ini otomatis dapat menghambat pembangunan nasional, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan anak. Akses Pendidikan anak yang ada di Desa Meranti Barat termasuk pendidikan yang cukup memprihatinkan. Di desa Meranti Barat hanya terdapat satu sekolah dasar yang terdiri dari tiga kelas dan sudah menyelenggarakan pelayanan pendidikan sampai kelas enam. Untuk menuju jenjang pendidikan berikutnya biasanya anakanak desa akan bersekolah di luar desanya dan paling tidak bersekolah di dekat wilayah kecamatan Silaen atau ke Balige dan biasanya anak-anak tersebut akan tinggal dengan keluarganya yang berada di tempat tersebut. Selain itu kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai serta ketidaksediaan maupun kerusakan gedung-gedung sekolah, fasilitas dan kekurangan jumlah guru yang memiliki kualifikasi yang menyebabkan kualitas pendidikan anak di Desa Meranti Barat rendah. Melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil, diharapkan mampu membawa perubahan pendidikan anak ke arah yang lebih baik. Terlaksananya program pendidikan komunitas adat terpencil ini otomatis berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Tujuan dari program pendidikan komunitas adat terpencil tersebut mengarah pada pemenuhan hak pendidikan dasar anak di Desa Meranti Barat. Pemenuhan hak pendidikan dasar anak tersebut meliputi program wajib belajar 9 tahun, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan guru dan biaya operasional gratis. Anak merupakan individu yang nantinya kelak menjadi generasi muda yang melakukan pembaharuan di berbagai bidang pembangunan nasional. Untuk itu pendidikan sudah menjadi hak yang mutlak dimiliki oleh anak. Bagaimana 9
mungkin anak di Desa Meranti Barat mendapatkan pendidikan yang maksimal jika dalam suatu sekolah hanya memiliki tiga kelas dan memiliki guru yang snagat terbatas. Dengan terlaksananya program pemberdayaan komunitas adat terpencil, maka penulis tertarik untuk mengetahui adakah hubungan dari program pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap pendidikan anak di Desa Meranti Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir. Penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Hubungan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Anak di Desa Meranti Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti merumusakan masalah sebagai berikut: “Bagaimana hubungan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Meranti Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir?” 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujan untuk mengetahui hubungan program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan pemenuhan hak pendidikan dasar anak di Desa Meranti Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir. 1.3.2 Manfaat Penelitian
10
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka: 1. Menjadi referensi dalam rangka mengembangkan konsep-konsep, teori-teori pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan bagi komunitas adat terpencil. 2. Lebih memahami keterkaitan antara program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan pemenuhan pendidikan dasar anak 3. Memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai pemberdayaan komunitas adat terpencil serta dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil di berbagai wilayah di Indonesia. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana dan hasil penelitian ini akan dilaporkan menurut sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Berisi uraian konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti,
kerangka pemikiran, defenisi konsep, dan
defenisi operasional BAB III
: METODE PENELITIAN
11
Berisi tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data. BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Berisi tentang sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian yang turut memperkaya karya ilmiah.
BAB V
:ANALISI DATA Berisikan tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisinya.
BAB VI
: PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
12
