BAB I PENDAHULUAN. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2012 sebesar 1.012,5 ribu orang (20,88 persen) yang berkurang sekitar 0,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 1.012,9 ribu orang (21,23 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 117,0 ribu orang menjadi 115,5 ribu orang (12,22 persen) dan daerah perdesaan naik dari 895,9 ribu orang (23,36 persen) menjadi 897,1 ribu orang (22,98 persen). Ada tiga ciri umum yang menonjol dari kemiskinan spesifik di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu: •

Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Angka kemiskinan bisa fluktuatif apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang menyentuh aspek ekonomi. Atas dasar itu pengentasan kemiskinan juga harus mampu membawa kekuatan fundamental pada kondisi ekonomi penduduk miskin;

•

Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada empat belas variabel sehingga kondisi kemiskinan penduduk bervariasi antar wilayah. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari aspek pendapatan tetapi dapat dikategorikan

miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan

dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia antara lain: kualitas perumahan, Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi, Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk, Lemahnya hasil pendidikan, Rendahnya akses terhadap air bersih dan Akses terhadap sanitasi; •

Ketiga, mengingat Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat luas dan sebagai provinsi kepulauan dengan beragam wilayah perkotaan dan perdesaan

MP3KI di Provinsi NTT

I- 1

yang menjadi ciri perbedaan antar daerah merupakan sumber perbedaan karakteristik mendasar dari kemiskinan, sehingga tantangan yang dihadapi lebih kompleks dimana tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi

di daerah-

daerah terpencil dan pedesaan yang berpenduduk padat. Berdasarkan gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur teridentifikasi pokok masalah pengentasan kemiskinan yaitu: 1. Kebijakan pembangunan belum berdaya ungkit besar dalam pertumbuhan ekonomi sehingga kurang mampu menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan penduduk timbul akibat keterbatasan peluang dan akses ekonomi yang diperoleh penduduk sebagai akibat investasi

yang dilaksanakan memiliki kapasitas yang terbatas dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Rendahnya skala usaha serta pilihan program yang tidak tepat dapat menurunkan daya ungkit hasil pembangunan. 2. Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan dalam karakteristik kepulauan. Kondisi kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik spesifik antar wilayah. Tingginya penduduk miskin di perkotaan merupakan bagian dari kurangnya kemampuan daya saing penduduk terhadap pencapaian peluang ekonomi di tengah pesatnya pembangunan. Sebaliknya kemiskinan pada wilayah pedesaan merupakan kemiskinan yang muncul ditengah keterbatasan pembangunan wilayah. 3. Kebijakan

pembangunan

yang

kurang

inovatif.

Karakteristik

spesifik masing-masing wilayah baik kemampuan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal sosial. Pilihan kebijakan yang seragam untuk seluruh merupakan bentuk kebijakan pembangunan yang kurang inovatif di tengah perlunya penguatan kearifan lokal dalam setiap kegiatan pembangunan. 4. Kebijakan melahirkan

penurunan kelahiran menambah

angka

karena penduduk

keluarga miskin miskin.

Gagalnya

penurunan angka kemiskinan secara pesat karena ada penambahan jumlah penduduk miskin akibat keluarga miskin melahirkan anak miskin MP3KI di Provinsi NTT

I-2

baru. Anak lahir pada keluarga miskin sangat berpeluang akan menjadi calon penduduk miskin yang parmanen apabila keluarga miskin tidak mampu dikeluarkan dari katagori penduduk miskin. 5. Peningkatan pembangunan yang ramah sosial dan lingkungan hidup. Angka kemiskinan pada suatu wilayah berkurang bervariasi juga disebabkan pengaruh pembangunan yang kurang ramah sosial yang telah menumbuhkan sikap apatis beberapa kelompok masyarakat, kelalaian pembangunan yang kurang ramah lingkungan sehingga berdampak pada adanya berbagai bencana yang dapat menambah keluarga miskin baru antara lain bencana sosial, kebakaran, longsor, banjir dan lainnya. Berdasarkan identifikasi pokok-pokok masalah-masalah maka rumusan masalahnya yaitu: bagaimana kebijakan pembangunan yang inovatif sesuai karakteristiknya dalam menurunkan kemiskinan

dengan

pesat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sangat berkaitan dengan

dimensi

penanggulangan

karakteristik kemiskinan

dan

secara

kerangka luas

dan

kebijakan

spesifik

menyeluruh

berbasis

Desa/Kelurahan. 1.2. Tujuan Tujuan MP3KI di

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2025

adalah untuk : 1. Memberikan penjabaran dan arahan yang jelas kepada masing-masing kebijakan pokok MP3KI maupun faktor pendukung kebijakan pokok percepatan yang akan dilaksanakan; 2. Memberikan penjelasan sasaran, kebijakan, strategi percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan agar memberikan hasil yang optimal; 3. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai sumberdaya yang ada di Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas utama; MP3KI di Provinsi NTT

I-3

4. Sebagai dokumen perencanaan yang mensinkronkan program/kegiatan baik di pusat maupun daerah serta mensinkronkan juga rencana pendanaan yang bersumber dari Investasi Swasta, BUMN, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta kontribusi lembaga donor dan swasta. 1.3. Sasaran Sasaran MP3KI di

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012-2025

adalah untuk: 1. Berkurangnya penduduk miskin hingga mampu mencapai rata-rata di bawah nasional pada tahun 2025; 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pemerataan dan perluasan jangkauan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur; 3. Meningkatnya kontribusi Nusa Tenggara Timur dalam penurunan angka penduduk miskin Indonesia.


I-4

BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2.1. Kondisi Kemiskinan Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan per tahun. - Pada periode 2007-2011 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 6,28 %

yaitu dari 1.163.600 atau 27,51 persen pada tahun 2007, menjadi 1.098.300

atau 25,65 persen tahun 2008, 1.013.200 atau 23,31 persen

tahun 2009, 1.014.100 atau 23,03 persen pada tahun 2010 dan menjadi 1.012.900 atau 21,23 persen pada tahun 2011; - Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2012

sebesar 1.012.500 orang (20,88 persen) yang berkurang sekitar 0,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 1.012.900 orang (21,23 persen); - Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2011-Maret

2012, penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 117.000 orang menjadi 115.500 orang (12,22 persen) dan daerah perdesaan naik dari 895.900 orang (23,36 persen) menjadi 897.100 orang (22,98 persen). Perkembangan penurunan kemiskinan periode 2007-2011 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1 Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT Menurut Daerah, 2007-2011 Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (000) Kota Desa Kota+Desa

Persentase Penduduk Miskin Kota Desa Kota+Desa

2007

124,9

1038,7

1163,6

16,41

29,95

27,51

2008

119,3

979,1

1098,3

15,50

27,88

25,65

2009

109,4

903,7

1013,2

14,01

25,35

23,31

2010

107,4

906,7

1014,1

13,57

25,10

23,03

2011

117,0

895,9

1012,9

12,50

23,36

21,23

2012

115,46

897,06

1.012,52

12,22

22,98

20,88

Sumber: BPS NTT

RAD MP3KI di Provinsi NTT

II - 1

Selama Maret 2011-Maret 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,66 persen, yaitu dari Rp 198.553,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp 211.786,- per kapita per bulan pada Maret 2012. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat

bahwa

peranan

komoditi

makanan

masih

jauh

lebih

besar

dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2011 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 78,96 persen, dan sebesar 79,35 persen pada Maret 2012. Pada Maret 2012, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras yaitu sebesar 54,35 persen di perkotaan dan 58,22 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada Garis Kemiskinan di perkotaan (6,25 persen) dan jagung pipilan di perdesaan (7,12 persen). Komoditi lainnya adalah gula pasir (4,18 persen di perkotaan dan 5,10 persen di perdesaan), dan komoditi jagung pipilan juga memberikan pengaruh besar pada kenaikan GK di daerah perkotaan (4,12 persen). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (33,62 persen di perkotaan dan 34,22 persen di perdesaan), angkutan (12,73 persen di perkotaan dan 6,68 persen di perdesaan), biaya pendidikan (11,24 persen di perkotaan dan 8,57 persen di perdesaan), dan kayu bakar (6,86 persen di perkotaan dan 10,6 persen di perdesaan). 2.2. Sebaran Kemiskinan Kecepatan

penurunan

kemiskinan

sangat

berkaitan

dengan

kemampuan penurunan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota. Kemampuan penurunan kemiskinan di kabupaten/kota sangat dipengaruhi dengan beban penduduk miskin dalam skala Kabupaten/Kota dan skala Nusa Tenggara

Timur.


Komposisi

penduduk

miskin

di

masing-masing

II - 2

Kabupaten/Kota dan perannya dalam kemiskinan NTT pada tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 Tabel 2.2 Persentase Penduduk Miskin dan Kontribusi per Kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2010 Kabupaten/Kota

Pdd Miskin (000)

% pdd miskin

% Peran kemiskinan

01.Sumba Barat

36.33

33.44

3.56

02. Sumba Timur

76.56

32.78

7.49

03. Kupang 04. Timor Tengah Selatan

90.03

30.27

8.81

123.42

29.39

12.08

05. Timor Tengah Utara

50.62

23.56

4.95

06. Belu 07. Alor

77.14 39.22

16.56 21.56

7.55 3.84

08. Lembata

26.96

24.93

2.64

09. Flores Timur 10. Sikka

24.84 40.46

10.43 14.48

2.43 3.96

11. Ende

51.71

21.71

5.06

12. Ngada 13. Manggarai

17.30 66.89

12.79 24.33

1.69 6.55

14. Rote Ndao

37.30

32.19

3.65

15. Manggarai Barat

45.92

21.70

4.49

16. Sumba Barat Daya

86.27

32.38

8.44

17. Sumba Tengah

20.77

33.84

2.03

18. Nagekeo

15.60

12.31

1.53

19. Manggarai Timur

58.98

24.09

5.77

20. Sabu Raijua

35.42

-

21. Kota Kupang

35.42

11.83

3.47

23,03

100.00

Jumlah 1021.74 Sumber: Analisis NTT Dalam Angka 2010 BPS NTT

-

Sesuai kebijakan penurunan angka kemiskinan pada RPJMD NTT 2009-2013 pada akhir tahun 2013 mencapai sekitar 16,43 % maka Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan menjadi dua katagori sebagai berikut: Prosentase Kemiskinan rendah (% penduduk miskin < 16,43 %):

6

Kabupaten/Kota yaitu Flores Timur, Sikka, Ngada, Nagekeo dan Kota Kupang; Prosentase Kemiskinan tinggi ( % penduduk miskin > 16,43 %: 16 Kabupaten lainnya.


II - 3

1.1.

Rerata Beban Kemiskinan Per Desa/kelurahan Kemiskinan pada Kabupaten/Kota merupakan kontribusi dari sebaran

kemiskinan pada Desa/Kelurahan. Dalam kerangka pembangunan berbasis Desa/Kelurahan maka perspektif beban rata-rata pemerintah Desa/Kelurahan dalam

melakukan

pengawalan

penurunan

kemiskinan

berbeda

antar

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 Tabel 2.3 Beban pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penurunan Angka Kemiskinan per Kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2010

Kabupaten/Kota

Rasio Ds+kel per Kecamatan

Jumlah Desa+kel

Pdd Miskin (000)

Rata Beban Pdd Miskin per Desa/kel

01.Sumba Barat

9

53

36.33

685

02. Sumba Timur 03. Kupang 04. TTS 05. TTU 06. Belu 07. Alor 08. Lembata

7 7 8 7 13 10 16

156 177 240 174 308 175 144

76.56 90.03 123.42 50.62 77.14 39.22 26.96

491 509 514 291 250 224 187

09. Flores Timur 10. Sikka 11. Ende 12. Ngada 13. Manggarai 14. Rote Ndao 15. Manggarai Barat 16. SBD 17. Sumba Tengah 18. Nagekeo 19. Manggarai Timur 20. Sabu Raijua 21. Kota Kupang Jumlah

12 8 5 10 17 11 17 9 12 14 19 11 12 10

226 160 98 94 149 85 121 43 96 100 114 63 49 2,825

24.84 40.46 51.71 17.30 66.89 37.30 45.92 86.27 20.77 15.60 58.98 35.42 35.42 1021.74

110 253 528 184 449 439 380 2,006 216 156 517 562 723 362

Sumber: Analisis NTT Dalam Angka 2010 BPS NTT

Sebagai

pengawal

pembangunan

terdepan

berbasis

pembangunan

Desa/Kelurahan

dalam

kerangka

menunjukkan

bahwa

kebijakan terdapat

kebijakan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota dalam pemekaran wilayah yang berdampak pada perbedaan rasio wilayah kerja kecamatan dari yang tertinggi di Kabupaten Manggarai Timur 19 Desa/Kelurahan per Kecamatan MP3KI di Provinsi NTT

II - 4

hingga yang terendah 5 Desa/Keluarahan per kecamatan di Kabupaten Ende. Sesuai kebijakan penurunan angka kemiskinan berbasis Desa/Kelurahan, maka beban Desa/Kelurahan dapat dikelompokkan menjadi dua katagori

sebagai

berikut: Rerata Desa/Kelurahan dengan beban tinggi ( > 500 penduduk miskin) di 8 Kabupaten/Kota yaitu: Sumba Barat, Kupang, TTS, Ende, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Kota Kupang; Rerata Desa/Kelurahan dengan beban tinggi ( < 500 penduduk miskin) di 13 Kabupaten. 1.2.

Kondisi Ekonomi dan Pengaruhnya pada Kemiskinan Perkembangan ekonomi daerah sangat berpengaruh pada tingkat

kemiskinan penduduk. Atas dasar itu, percepatan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat merupakan salah satu upaya

strategis

penurunan

kemiskinan.

Kondisi

indikator

ekonomi

Kabupaten/Kota tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4. Tabel 2.4 Indikator Ekonomi dan ketenagakerjaan per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2009 Kabupaten/Kota 01.Sumba Barat 02. Sumba Timur 03. Kupang 04. TTS 05. Timor Tengah Utara 06. Belu 07. Alor 08. Lembata 09. Flores Timur 10. Sikka 11. Ende 12. Ngada 13. Manggarai 14. Rote Ndao 15. Manggarai Barat 16. SBD 17. Sumba Tengah 18. Nagekeo 19. Manggarai Timur 20. Sabu Raijua 21. Kota Kupang Jumlah

Perkapita harga berlaku (Rp) 5,500,369 5,242,435 5,431,816 4,427,713 3,521,477 3,261,113 3,774,181 3,147,215 4,848,407 5,029,714 5,929,202 5,819,359 3,651,894 4,276,626 4,115,572 2,886,582 3,995,029 4,674,501 2,927,845 3,536,951 11,511,961 4,884,655

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,07 3,81 3,84 4,06 3,46 3,47 4,13 4,36 4,11 4,12 4,48 5,05 5,91 4,67 3,19 4,82 3,63 4,74 3,92 4,23 6,13 4,24

Tenaga Kerja Primer 71.06 62.96 75.99 83.84 60.42 60.14 66.14 78.20 67.88 61.10 53.39 68.36 69.85 64.35 80.56 86.15 87.91 79.97 93.54

ProdvPrimer 0.56 0.58 0.63 0.64 0.75 0.78 0.55 0.67 0.50 0.72 0.65 0.67 0.50 0.72 0.75 0.71 0.70 0.86 0.73

Prodv-Non Primer 2.08 1.72 2.17 2.88 1.38 1.33 1.87 2.19 2.05 1.45 1.40 1.72 2.16 1.51 2.02 2.83 3.22 1.57 4.94

6.03 68.15

0.77 0.57

1.01 1.92

Kontribusi PDRB 2.60 5.41 7.71 8.24 7.45 6.71 3.05 1.48 5.15 6.14 6.18 3.44 4.45 2.16 3.80 3.35 1.07 2.60 3.18 1.21 16.69 100.00



II - 5

Kondisi perekonomian Kabupaten/Kota yang dilihat dari berbagai indikator ekonomi dan ketenagakerjaan menunjukkan kondisi sebagai berikut: Pendapatan perkapita menurut harga berlaku tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 7 Kabupaten yang mampu mencapai nilai > Rp. 5 juta yaitu Kota Kupang, Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Sikka, Ende, dan Ngada dan 14 Kabupaten lainnya berada di bawah Rp. 5 juta; Pertumbuhan ekonomi yang mencapai > 5 % pada tahun 2009 hanya pada 4 Kabupaten/kota yaitu Sumba Barat, Manggarai, Ngada dan Kota Kupang; Kontribusi pada PDRB NTT di atas 5 % dicapai 9 Kabupaten/kota yaitu: Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Flotim, Sikka, Ende dan Kota Kupang; Tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian pada tahun 2009 < 1 sedangkan non pertanian semua > 1. Dari capaian indikator pembangunan ekonomi dan tenaga kerja menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi bersumber dari rendahnya pendapatan perkapita akibat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian <1. 1.3.

Pertanian dan Kemiskinan Penduduk Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian menjadi akar masalah

masih tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan berbagai indikator usaha sektor pertanian menunjukkan kemampuan yang berbeda antar wilayah, tetapi perbedaan yang terjadi tidak

memberikan peran yang signifikan. Kondisi

pengembangan masing-masing komoditas berdasarkan kemampuannya dalam mendukung kemampuan produksi NTT tahun 2009 sebagai berikut: a. Komoditas jagung dan padi sawah 1) Jagung. Jagung merupakan salah satu dari empat tekad Nusa Tenggara Timur yaitu menjadikan NTT sebagai Provinsi Jagung. Sebagai Provinsi jagung maka diharapkan potensi lahan yang potensial dapat dioptimalkan untuk

pengembangan


komoditas

jagung.

Dari

data

tahun

2009

II - 6

menunjukkan bahwa komoditas jagung

tidak dikembangkan secara

merata di NTT dengan kondisi sebagai berikut: Dari 21 kabupaten/kota se NTT hanya 7 kabupaten yang mampu menghasilkan produksi jagung > 30.000 ton dengan kontribusi 66,80 % dari total produksi mencapai 638.899 ton; Berdasarkan capaian produksi 7 kabupaten utama sentra jagung yaitu Kupang, TTS,TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka; untuk menjamin kesinambungan produksi maka ke 7 Kabupaten perlu mendapat dukungan pusat pembibitan dan pembinaan yang intensif; Dalam upaya memperkuat kemampuan produksi maka 14 kabupaten lainnya

perlu

dikembangkan

secara

proporsional

sebagaimana

tercantum dalam tabel 2.5 Tabel 2.5 Kemampuan produksi dan Kontribusi jagung dan padi tahun 2009

Kabupaten/Kota 1. Kupang 2. Timor Tengah Selatan 3. Timor Tengah Utara 4. Belu 5. Alor 6. Flores Timur 7. Sikka 8. Manggarai 9. Rote Ndao 10. Manggarai Barat 11. Manggarai Timur Total kab Unggul Total Kab Lainnya Total NTT

Jagung Produksi Kontribusi (ton) (%) 62,820 9.83

padi sawah Produksi Kontribusi (ton) (%) -

147,307

23.06

-

-

56,744 79,721 17,150 30,768 32,301 426,811 212,088 638,899

8.88 12.48 2.68 4.82 5.06 66.80 33.20 100.00

59,577 45,587 46,614 52,696 204,474 260,229 464,703

12.82 9.81 10.03 11.34 44.00 56.00 100.00


2) Padi sawah. Padi sawah sebagai komoditas pertanian yang menyerap pembiayaan

pembangunan


cukup

tinggi

serta

didukung

struktur II - 7

kelembagaan yang baik hanya terkonsentrasi pada 4 Kabupaten yaitu Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat dan Manggarai Timur dengan kontribusi 44 % produksi dari total produksi beras yang mencapai 464.703 ton. b. Komoditas Hortikultura Nusa Tenggara Timur memiliki puluhan jenis holtikultura, tetapi hanya 34 jenis yang menonjol jumlah dan produksinya yaitu jeruk keprok, mangga, dan pisang sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6. Tabel 2.6 Indikator Ekonomi dan keternagakerjaan per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2010 No

Komoditas Hortikultura

Jml Tanaman

Produksi (ton)

1

Jeruk Keprok

4,330,516

28,630

2

Mangga

4,643,076

155,999

3

Pisang

14,798,277

294,769


Sesuai tabel 2.6, maka dalam rangka mendukung pengembangan industri pengolahan dengan bahan baku produk holtikultura maka terdapat 3 jenis komoditas yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan NTT yaitu jeruk keprok, mangga dan pisang. c. Komoditas Perkebunan Kekuatan ekspor dan perdagangan antar pulau Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu bersumber dari komoditas perkebunan. Dari komoditas yang dikembangkan empat diantaranya menonjol yaitu kelapa, kopi,

kakao

dan

jambu

mete.

Sebagai

komoditas

andalan,

pengembangannya tidak merata di seluruh wilayah. Sesuai dengan skala pengembangannya

hanya sebagain kecil yang

menunjukkan kapasitas

yang cukup besar sebagaimana tercantum dalam tabel 2.7.


II - 8

Tabel 2.7 Produksi perkebunan dan kontribisinya pada NTT tahun 2009 Kabupaten/Kota 1. Belu 2. Flores Timur 3. Sikka 4. Ende 5. Ngada 6. Manggarai 7. Mabar 8. SBD 9. Martim Total kab Unggul Total Kab Lainnya Total NTT

Kelapa Produksi (ton) (%) 9,357 15.05 9,359 15.06 6,830 10.99 8,095 13.02 33,641 54.12 28,523 45.88 62,164 100.00

Kopi Produksi (ton) (%) 3,141 15.34 2,252 11.00 1,245 6.08 1,656 8.09 4,964 24.25 4,382 21.40 17,640 86.16 2,833 13.84 20,473 100.00

Kakao Produksi (ton) (%) 6,409 52.33 3,273 26.72 9,682 79.06 2,565 20.94 12,247 100.00

Jambu Produksi (ton) 10,435 8,375 3,359 5,862 28,031 11,838 39,869

Mete (%) 26.17 21.01 8.43 14.70 70.31 29.69 100.00


Sesuai tabel 2.7 kemampuan tiga produksi perkebunan menonjol pada sebagain kecil kabupaten yang menunjukkan sangat berbeda antar wilayah sebagai berikut: 1) Kelapa. Sesuai produksi terdapat empat Kabupaten yang mempunyai produksi > 5.000 ton yaitu Belu. Flores Timur, Sikka dan Ende dengan kontribusi sebanyak 54,12 %

terhadap total produksi NTT yang

mencapai 62.164 ton; 2) Kopi. Sesuai produksi terdapat enam Kabupaten yang mempunyai produksi > 1.000 ton yaitu Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur dengan kontribusi sebanyak 86,16 % terhadap total produksi NTT yang mencapai 20.473 ton; 3) Kakao. Sesuai produksi terdapat dua Kabupaten yang mempunyai produksi > 3.000 ton yaitu Sikka dan Ende dengan kontribusi sebanyak 79,06% terhadap total produksi NTT yang mencapai 12.247 ton; 4) Jambu mete. Sesuai produksi terdapat empat Kabupaten yang mempunyai produksi > 3.000 ton yaitu Flores Timur, Sikka, Ende dan Sumba Barat Daya dengan kontribusi sebanyak 70,31 % terhadap total produksi NTT yang mencapai 39.869 ton.


II - 9

Berdasarkan kemampuan produksi tahun 2009 hanya 9 Kabupaten yang unggul dalam pengembangan komoditas perkebunan dengan kontribusi produksi mencapai > 50 %. d. Peternakan Pengembangan ternak merupakan salah satu upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan mendukung pelaksanaan tekad menjadikan NTT sebagai Provinsi ternak. Tingkat pengembangan ternak bervariasi antar daerah yang menghasilkan beberapa kabupaten unggulan dalam populasi ternak utama sebagaimana tercantum dalam tabel 2.8. Tabel 2.8 Populasi ternak utama per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2009 Kabupaten/Kota 1. Sumba Timur 2. Kupang 3. TTS 4. TTU 5. Belu 6. Flores Timur 7. Sikka 8. Ende 9. Ngada 10. Rote Ndao 11. Nagekeo Total kab Unggul

Popula si 44,262 147,55 4 128,64 6 62,938 102,31 5 18,894 15,714 18,223 538,54 6

Total Kab Lainnya Total NTT

39,006 577,55 2

Sapi Kontribu si (%) 7.66

babi Kontribu Populasi si (%) -

kambing Popula Kontribu si si (%) -

25.55

111,854

4.93

87,985

17.21

22.27 10.90

294,856 -

13.01 -

-

-

17.72 3.27 2.72 3.16

116,010 145,550 109,731 759,821 1,537,82 2

5.12 6.42 4.84 33.52 -

11.99 -

728,928 2,266,75 0

32.16

61,310 149,29 5 361,91 6 511,21 1

93.25 6.75 100.00

67.84

100.00

29.20 70.80 100.00


Sesuai tabel 2.8 tiga ternak utama yang populasinya unggul di kabupaten yang menunjukkan perannya dalam pengembangan wilayah sebagai berikut: MP3KI di Provinsi NTT

II - 10

1) Sapi. Populasi ternak sapi yang mencapai > 15.000 ekor hanya terdapat di 8 Kabupaten yaitu Sumba Timur, Kupang, TTS,TTU, Belu, Ngada, Rote Ndao dan Nagekeo dengan kontribusi sebanyak 93,25 % terhadap total populasi sapi NTT yang mencapai 577.552 ekor; 2) Babi. Populasi ternak babi yang mencapai > 100.000 ekor hanya terdapat di 6 Kabupaten yaitu Kupang, TTS, Belu, Flores Timur, Sikka dan Ende dengan kontribusi sebanyak 67,84% terhadap total populasi babi NTT yang mencapai 2.266.750 ekor; 3) Kambing. Populasi ternak kambing

yang mencapai > 50.000 ekor

hanya terdapat di 2 Kabupaten yaitu Kupang dan Flores Timur dengan kontribusi sebanyak 29,20 %

terhadap total populasi kambing

NTT

yang mencapai 361.916 ekor. Berdasarkan kemampuan populasi ternak tahun 2009 hanya 11 Kabupaten yang unggul dalam pengembangan populasi ternak. e. Perikanan Laut Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi yang memiliki potensi kelautan yang potensial telah mendorong berkembangnya nelayan yang mencapai 20.534 nelayan tahun 2009. Perkembangan nelayan tidak merata

berdasarkan

jumlah

dan

produksinya

terkonsentrasi

di

Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam tabel 2.9.


II - 11

8

Tabel 2.9 Indikator Ekonomi dan keternagakerjaan per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2010 KK Nelayan Kontribusi (%) Produksi Kabupaten/Kota Nelayan (ton) Nelayan Produksi 1. Sumba Timur 1,101 4,497.30 5.36 4.44 2. Kupang 4,919 11,884.50 23.96 11.74 3. Alor 1,361 11,599 6.63 11.46 4. Lembata 3,174 4,883 15.46 4.82 5. Flores Timur 5,324 13,186 25.93 13.03 6. Sikka 1,437 9,980 7.00 9.86 7. Rote Ndao 1,632 2,978.30 7.95 2.94 8. Manggarai Barat 517 9,998 2.52 9.88 9. Kota Kupang 15 17,217 0.07 17.01 Total kab Unggul 19,480 86,223 94.87 85.19 Total Kab Lainnya 1,054 14,994 5.13 14.81 Total NTT 20,534 101,217.10 100.00 100.00 Sumber: Analisis NTT Dalam Angka 2010 BPS NTT

Kondisi

nelayan dan kemampuan produksi perikanan di Provinsi

Nusa Tenggara Timur tahun 2010 sbb:

Jumlah

nelayan dengan

> 2.000 KK hanya berada di Kabupaten

Kupang, Lembata dan Flores Timur.

Kemampuan produksi

perikanan > 10.000 ton dihasilkan Kabupaten

Kupang, Alor, Flores Timur dan Kota Kupang.

Hanya

9

kabupaten/kota

yang

menonjol

dalam

pengembangan

perikanan dan kelautan dan 13 kabupaten lainnya relatif kecil. 2.2. Konseptual Pembangunan 2.2.1. Percepatan Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan


II - 12

ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Suatu

perekonomian

dikatakan

mengalami

pertumbuhan

atau

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya.

Dengan

kata

lain,

perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (value

added) yang tercipta di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi terdorong dari pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan

pendanaan

dan

pembiayaan

pembangunan

daerah,

kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Pembangunan

dalam

suatu

wilayah

akan

mempengaruhi

pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila MP3KI di Provinsi NTT

II - 13

memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan. 2.2.2. Pengembangan Sektor Unggulan Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan

ekonomi.

Menurut

pemikiran

ekonomi

klasik

bahwa

pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan

yang

sesuai

dengan

potensi

daerah

demi

mempercepat

pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Secara umum persyaratan sektor unggulan yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif,


II - 14

maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. 2.2.3. Pengembangan Sektor Riil Kebijakan-kebijakan tepat sasaran agar sektor riil sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan baik antara lain sebagai berikut. •

Pertama,

kebijakan

dalam

sektor

infrastruktur

adalah

dengan

mengalokasikan dana stimulus fiskal untuk belanja infrastruktur. Dana tersebut diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya diberbagai bidang, antara lain dalam bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang energi, dan bidang perumahan rakyat. Di sektor transportasi, instansi terkait telah melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain: (1) pengembangan transportasi berdasarkan sistem transportasi nasional dan penyiapan prakarsa pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Transportasi Nasional; (2) memprioritaskan pengembangan angkutan masal di perkotaan; (3) menyelesaikan pembangunan prasarana transportasi agar dapat dimanfaatkan; (4) memprioritaskan pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana transportasi; dan (5) pengembangan pelayaran keperintisan dan kelas ekonomi. •

Kedua, pada sektor perumahan dan pemukiman. Di sektor perumahan, perlu diambil langkah-langkah dari sektor pasokan berupa penyediaan perumahan dan dari sisi permintaan yakni dari konsumen atau pembeli rumah. Dari sisi pasokan berupa: (1) mendorong pemanfaatan tanah untuk pembuatan

rumah

susun

milik

(Rusunami);

(2)

kemudahan/

penyederhanaan perizinan untuk pembangunan Rusunami; (3) mendorong penempatan dana Taperum-PNS; dan (4) memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan industri/perdagangan bahan


II - 15

bangunan lokal terkait program KPR/KPRS Mikro Bersubsidi sejalan dengan PNPM. Sementara dari sisi permintaan adalah dengan: (1) memberlakukan

fixed-rate untuk kredit perumahan; dan (2) memperluas akses kredit dan pilihan skim subsidi. Di sektor pemukiman, krisis keuangan global telah mengakibatkan terjadinya penurunan alokasi anggaran untuk penyediaan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase. Dengan demikian kebijakan dalam mencegah dampak krisis keuangan global adalah: (1) pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan legislatif guna meningkatkan prioritas pembangunan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase; (2) menciptakan skema insentif berbasis kinerja untuk pemda dalam meningkatkan investasi air minum; (3) peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran pemerintah

untuk

penyediaan

air

minum,

pengelolaan

air

limbah,

persampahan , dan drainase; (4) peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, melalui skema PPP (public-private-partnership). •

Ketiga, pada sektor pertanian. Kebijakan yang ditempuh adalah: (1) meningkatkan

kelembagaan

pertanian,

khususnya

permodalan

dan

penelitian; (2) memberikan perlindungan kepada petani dalam konteks ketahanan

pangan,

tingkat

penghidupan

masyarakat

desa

dan

kesejahteraan masyarakat. Terkait komoditas pangan, langkah yang perlu ditempuh adalah dengan memantapkan ketahanan pangan nasional yang mengusahakan

bertumpu

pada

produksi

dalam

negeri,

menjamin

kelancaran manajemen distribusi pangan pokok, stabilitas harga pangan nasional, perikanan

dan perlu

melaksanakan

diversifikasi

langkah-langkah

riil

pangan.

berupa:

(1)

Untuk

subsektor

pembinaan

dan

pengembangan sistem usaha perikanan melalui pengembangan kemitraan; (2) subsidi benih ikan dan pakan ikan; (3) memperkuat kebijakan dan peraturan dalam pemasaran produk; (4) Penguatan akses permodalan nelayan; dan (5) meningkatkan industri pengolahan ikan. •

Kelima, dalam bidang perdagangan dan industri. Upaya yang dilakukan dalam sektor perdagangan adalah: (1) mengupayakan peningkatan


II - 16

pencegahan

penyelundupan

barang-barang

dari

luar

negeri,

(2)

memperkuat pasar dalam negeri dan promosi penggunaan produk dalam negeri, dan (3) mendorong ekspor hasil industri padat karya. Keseluruhan dari kebijakan untuk kelima sektor tersebut haruslah diikuti peran aktif dari berbagai instansi terkait serta masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan efek positif dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan sektor riil. 2.2.4. Kebutuhan Pembangunan Ekonomi Produktif Kebijakan penganggaran pembangunan ekonomi produktif sesuai dengan permasalahannya diarahkan pada dua pendekatan kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan substitusi impor: Peningkatan

kemampuan

pengembangan

kegiatan

substitusi ekonomi

impor

produktif

dilaksanakan yang

memiliki

melalui tingkat

kesesuaian yang baik tetapi belum dikembangkan secara merata di seluruh Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengembangan tanaman pangan pada Kabupaten/Kota yang skala usahanya terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Komoditas yang dapat dikembangkan antara lain: padi, ubi kayu, kambing dan ayam.

b. Peningkatan ekpor dan perdagangan antar Pulau: Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas ekspor maka komoditas yang telah dikembangkan dalam skala besar perlu terus didorong sehingga mampu menjadi komoditas andalan NTT. Komoditas yang perlu dikembangkan dalam skala yang lebih besar yaitu; Tanaman pangan

: jagung

Hortikultura

: jeruk, mangga dan pisang

Perkebunan

: kopi, jambu mete dan kakao

Peternakan

: Sapi dan babi

Perikanan

: perikanan tangkap


II - 17

c. Kemitraan Program Sumber kegagalan dalam pembangunan ekonomi produktif di Provinsi NTT sangat berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan program dan teknis pengembangannya sebagai akibat lemahnya penyiapan SDM pengelola pengembangan ekonomi produktif

melalui dana pemerintah perlu

terobosan melalui “Kemitraan Andal” keunggulan sebagai berikut: Kemitraan andal yaitu proses pelaksanaan program yang memberikan

tanggungjawab yang lebih besar pada pihak ketiga dengan penerapan sistem”pengadaan hidup”. Kemitraan andal dengan sistem pengadaan hidup maka akan mencegah

kegagalan dan akan menumbuhkan kerjasama antara mitra pemerintah dengan masyarakat sasaran. Pola kemitraan

andal dengan pendekatan pengadaan hidup akan

menjamin bahwa akan terjadi keberhasilan pembangunan yang mencapai 100 % dan adanya peluang perkembangan wilayah lebih cepat dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pendekatan ini akan mampu mengeliminir pengaruh kegagalan akibat iklim dan kesenjangan transfer teknologi.

2.3. Pelaksanaan Kebijakan MP3KI Sehubungan dengan kebijakan nasional dalam penurunan penduduk miskin melalui penetapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan. 2.3.1. Kebijakan Nasional Kebijakan nasional dalam pelaksanaan MP3KI dengan menetapkkan 4 kluster pembangunan telah disinergikan dengan program Daerah sebagai berikut:


II - 18

a. Kluster-1: Bantuan perlindungan sosial Bantuan perlindungan sosial berupa alokasi BOS, PKH, Jamkesmas, BOK dan bantuan pada korban bencana alam dan lansia dalam pelaksanaannya telah disinergikan dengan program hibah dari dana APBD Provinsi seperti beaiswa, jamkesda dan hibah sosial. Untuk optimalnya pelaksanaan juga didukung dengan dana operasional melalui APBD Provinsi. b. Kluster-2: Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan program pemberdayaan meliputi PNPM, PUAP, PIPD, Desa Wisata dan P2DTK telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Pelaksanaan program juga didukung dengan alokasi dana pada APBD Provinsi. c. Kluster-3: Kredit Usaha Rakyat (KUR) Realisasi KUR di Nusa Tenggara Timur melalui Bank yang ditunjuk dari waktu ke waktu makin meningkat. Keterbatasan realisasi KUR di NTT juga disebabkan keterbatasan akses masyarakat atau kelompok masyarakat dengan perbankan. Untuk meningkatkan pelaksanaan KUR melalui Dinas Koperasi terus dilaksanakan advokasi pada masyarakat. d. Kluster-4: Program Pro rakyat Kebijakan nasional tentang program

rumah

sangat murah dan murah,

kendaraan umum angkutan murah, penyediaan air minum berbasis masyarakat, listrik murah dan hemat sangat penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Untuk mewujudkan program pro rakyat ini dapat disinergikan dengan program pro rakyat yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 2.3.2. Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah a. Kebijakan Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan maka mulai tahun 2011 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan terobosan melalui Program Desa Mandiri Anggur Merah. Program Desa


II - 19

Mandiri Anggur Merah merupakan penjabaran kebijakan percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013. Program Desa Mandiri Anggur Merah yang dilaksanakan melalui alokasi

dana segar (Fresh money)

sebesar Rp. 250 juta

dapat

menciptakan masyarakat desa yang maju dan produktif (increased income

and living standart) dan pengembangan lima unit rumah layak huni melalui dukungan dana Rp.50 juta diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan maka

pendekatan

pembangunan

dilaksanakan

secara

partisipatif,

transparan dan terpadu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi menuju kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Untuk optimalnya pengelolaan

dana

oleh

masyarakat

maka

pada

masing-masing

Desa/Kelurahan didampingi satu tenaga pendamping berpendidikan sarjana.


II - 20

BAB III STRATEGI PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENURUNAN KEMISKINAN 3.1. Strategi Pelaksanaan Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki

tanggungjawab

sama

terhadap

penanggulangan

kemiskinan.

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan

pembangunan

daerah

tertinggal

dalam

upaya

mencapai

masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategistrategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan yang inklusif. 3.1.1. Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi MP3KI di Provinsi NTT

IV - 1

goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Tingginya

tingkat

kerentanan

juga

menyebabkan

tingginya

kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. 3.1.2. Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar Prinsip

kedua

dalam

penanggulangan

kemiskinan

adalah

memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke


III - 2

generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi

penduduk

miskin.

Hal

ini

akan

memungkinkan

mereka

untuk

menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit. 3.1.3. Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak

berpihak

kepada

kaum

miskin.

Hal

ini

menyebabkan

output

pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara

proporsional.

Proses

pembangunan

justru

membuat

mereka

mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.


III - 3

Konsep

pembangunan

yang

ditujukan

untuk

menanggulangi

kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis

implementasi program

selalu dibuat seragam tanpa

memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. 3.1.4. Strategi 4: Pembangunan Inklusif Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha


III - 4

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik. 3.2. Strategi, Prinsip dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan 3.2.1. Strategi Percepatan dan Perluasan Kenurunan Kemiskinan Daerah Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memuat 4 pokok strategi diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Strategi Percepatan dan Penurunan Kemiskinan Daerah (SP2KD). Pada dasarnya, penyusunan SP2KD tetap mengacu pada strategi diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah. Di tingkat Provinsi, pengkoordinasian penyusunan SP2KD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan. Demikian pula di tingkat Kabupaten dan Kota, pengoordinasian penyusunan SP2KD Kabupaten dan Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di bidang penanggulangan kemiskinan. Strategi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(SP2KD)

adalah

dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Dalam


III - 5

perencanaan dan implementasinya, SP2KD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SP2KD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama. Analisis

kondisi

kemiskinan

berikut

dimensi-dimensinya

perlu

dilakukan untuk menunjang perumusan SP2KD di masing-masing daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menunjang berbagai hal menyangkut kemiskinan yang belum tercakup dalam RPJMD masing-masing daerah. Analisis tersebut juga perlu dilakukan untuk menunjang fungsi TKPK Daerah dalam

mendorong

proses

perencanaan

dan

penganggaran

sehingga

menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. 3.2.2. Prinsip Penyusunan SP2KD Beberapa hal yang perlu dirumuskan dan diintegrasikan dalam SP2KD masing-masing daerah diantaranya: 1. Empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan; 2. Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam RPJMD masing-masing daerah; 3. Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan

untuk menentukan prioritas

perencanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah; 4. Analisis

penganggaran

diperlukan

untuk

kemiskinan

dan

program

penanggulangan

mendukung

rencana

menghasilkan

kemiskinan

prioritas

anggaran

yang

yang

penanggulangan efektif

untuk

penanggulangan kemiskinan; 5. Analisis

dan

kemiskinan

mekanisme untuk

pengendalian

merumuskan

program

langkah-langkah

penanggulangan strategis

dalam

mendukung pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target yang ditentukan; 6. Analisis penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan

kemiskinan,

untuk

melakukan

langkah-langkah

koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.


III - 6

3.3. Target Penurunan Kemiskinan Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kemiskinan berada di atas ratarata Nasional perlu meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dengan tingkat penurunan per tahun di atas rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret

tahun 2012 sebesar

20,88 % dengan trend penurunan sejak tahun 2005 hingga tahun 20012 sebagaimana tercantum dalam Grafik 3.1 Grafik 3.1 Trend Penurunan kemiskinan NTT 2005-2012

Berdasarkan trend penurunan kemiskinan rata-rata tahun sebesar 1,04 % per tahun perlu ditingkatkan menjadi rata-rata 1,5 -2 % per tahun hingga tingkat kemiskinan NTT pada tahun 2012 mencapai 20,88 %.


III - 7

3.1.2. Target Penurunan Kemiskinan per Kabupaten/Kota Kemiskinan penduduk di Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 8 Kabupaten kategori sangat tinggi, 7 Kategori tinggi dan 6 Kabupaten/Kota kategori sedang. Adanya perbedaan kategori membutuhkan tiga kategori pendekatan target percepatan dan perluasan

penurunan

kemiskinan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. Tabel 3.1. Target Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Per Kabupaten di Provinsi NTT 2005-2012

Kabupaten/Kota A. Kemiskinan Sangat Tinggi

Pdd Miskin (000)

% pdd miskin

35.42 20.77 36.33

40.22 33.84 33.44

Percepatan penurunan per tahun 0.5 1.0 - 2 .0% 1,0% > 2 .0 %

4. Sumba Timur

76.56

32.78

V

5. Sumba Barat Daya 6. Rote Ndao 7. Kupang 8. Timor Tengah Selatan B.Kemiskinan Tinggi 9. Lembata 10. Manggarai 11. Manggarai Timur 12. Timor Tengah Utara 13. Ende 14. Manggarai Barat 15. Alor C.Kemiskinan Sedang 16. Belu 17. Sikka 18. Ngada 19. Nagekeo 20. Kota Kupang 21. Flores Timur

86.27 37.3 90.03

32.38 32.19 30.27

V V V

-

123.42

29.39

V

-

-

26.96 66.89 58.98

24.93 24.33 24.09

-

V V V

-

50.62 51.71 45.92 39.22

23.56 21.71 21.70 21.56

-

V V V V

-

77.14 40.46 17.3 15.6 35.42 24.84

16.56 14.48 12.79 12.31 11.83 10.43

-

-

V V V V V V

1. Sabu Raijua 2. Sumba Tengah 3.Sumba Barat


V V V

-

III - 8

3.3. Kebijakan Percepatan penurunan Kemiskinan 3.3.1. Kebijakan Pokok Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi : 1) Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial; 2) Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan; 3) Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif; 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti. 3.3.2. Kebijakan Operasional Sesuai karakteristik wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat lima Faktor Penentu Pengentasan Kemiskinan yang membutuhkan kebijakan integrative holistik melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat miskin, penurunan kelahiran dan pembangunan sesuai daya dukung spesifik; 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan


kemiskinan.

Untuk

meningkatkan

peran

pertumbuhan

III - 9

ekonomi dalam penurunan kemiskinan maka pertumbuhan harus mampu diwujudkan sesuai karakteristik wilayah sebagai berikut: a. Pertama, membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan-baik dalam konteks pedesaanperkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan kemampuan antar daerah; b. Kedua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan terutama di beberapa kota besar yang tidak berimbang antar wilayah. Atas dasar itu

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

akibat

pertumbuhan

ekonomi harus dapat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan diseluruh wilayah. c.

Ketiga, Membuat pertumbuhan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan langkah untuk membawa mereka pada jalan yang efektif untuk keluar dari kemiskinan melalui

perubahan transformasi

struktural melalui pergeseran dari kegiatan yang berbasis pedesaan ke kegiatan yang berbasis perkotaan melalui: • Revitalisasi pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Dengan hampir dua pertiga kepala keluarga miskin masih bekerja di sektor pertanian, memacu kemampuan sektor pertanian tetap mutlak bagi upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. • Peningkatan

Skala

Usaha.

Salah

satu

penyebab

kemiskinan

pedesaan yaitu skala usaha ekonomi produktif sangat kecil. Kapasitas produksi yang kecil menjadi faktor pembatas peningkatan penurunan

akses

ekonomi

kemiskinan

maka

masyarakat. pertumbuhan

Untuk

bagi

menjamin

ekonomi

harus

memberi manfaat bagi peningkatan skala usaha masyarakat pedesaan.


III - 10

• Peningkatan pembangunan jalan pedesaan.

Daerah-daerah yang

mempunyai sarana perhubungan kurang baik

akan menikmati

manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar apabila prasarana perhubungan ditingkatkan. Bahwa infrastruktur itu sangat penting juga tercermin dari berkembangnya sektor jasa pada akses-akses tranportasi yang baik. 2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskin baik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan. Untuk itu perlu upaya peningkatan layanan sosial bagi masyarakat miskin sebagai berikut: a. Pertama, layanan sosial merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, seperti Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. b. Kedua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan

adanya

perbedaan

dalam

pencapaian

indikator

pembangunan manusia. c.

Ketiga, Penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan kemiskinan

rendahnya dalam

indikator

dimensi

pembangunan

non-pendapatan,

manusia,

seperti

atau

rendahnya

pelayanan kesehatan dan pendidikan. d. Keempat, perlu memusatkan perhatian pada upaya bagaimana membuat pelayanan bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk menyikapi aspek multidimensional kemiskinan serta perbedaan antar daerah yang besar pada indikator-indikator sebagai berikut: • Kapasitas Sekolah. Perbedaan akses terhadap layanan merupakan penyebab mendasar bagi perbedaan antar daerah dalam berbagai indikator yang terkait dengan kemiskinan antara lain seperti


III - 11

perbedaan

daya tampung sekolah dan jarak tempuh mencapai

sekolah serta dukungan fasilitas sekolah. • Putus Sekolah. Salah satu masalah kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP sebagai akibat kurangnya akses masyarakat miskin untuk melanjutkan dari SMP ataupun SMA, baik bersifat fisik maupun finansial. • Partisipasi

sekolah.

Meningkatkan

tingkat

partisipasi

sekolah

menengah pertama memerlukan intervensi dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, diperlukan pengelolaan guru dengan menempatkan lebih banyak tenaga pengajar ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. • Layanan Kesehatan. Layanan kesehatan dasar yang lebih baik memerlukan insentif yang lebih baik untuk masyarakat miskin maupun untuk penyedia layanan. • Air bersih. Perlu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi terutama di pedesaan.

Dalam

prakteknya,

masyarakat

miskin

perkotaan

memperoleh air dari banyak sumber, terutama air non-jaringan dan air yang diadakan sendiri.

3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. a. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui

suatu

sistem

perlindungan

sosial

yang

meningkatkan

kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi melalui: • Penggunaan sumber daya dengan baik.

Pengeluaran pemerintah

yang bisa berdampak langsung pada peningkatan penghasilan juga akan berdampak positif pada pengurangan kemiskinan dengan memperluas

cakupan

pembangunan

berbasis

masyarakat

(community driven development). MP3KI di Provinsi NTT

III - 12

• Belanja pembangunan diarahkan secara lebih baik. pengeluaran

yang terarah dan efektif

Melalui

mampu mencapai

kemajuan pada indikator-indikator pembangunan sumber daya manusia. Secara spesifik, perlu terus mencoba untuk mengarahkan transfer berupa hibah kepada Desa yang memiliki masyarakat miskin yang ditujukan kepada layanan berkualitas pada bidang yang paling dibutuhkan. • Peningkatan

Kapasitas

pengelola

penanggulangan

kemiskinan.

Diperlukan upaya terpadu untuk memperbaiki kapasitas pengelola program dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program-program pro rakyat untuk percepatan pengurangan kemiskinan. b. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan antara lain; (1) Pengembangan program pro rakyat, (2) Perluas program pembangunan berbasis masyarakat (Community Driven Development, dan (3) Program bantuan tunai bersyarat untuk mencapai sasaran kemiskinan multi-dimensi yang utama bagi keluarga miskin, misalnya layanan perventif kesehatan, gizi, dan pendidikan. c. Ketiga, revitalisasi layanan pada masyarakat miskin sesuai lingkungan strategis internal dan eksternal melalui berbagai perubahan yaitu: •

Perubahan perekonomian pertanian

menjadi

yang semula mengandalkan sektor

perekonomian

yang

akan

lebih

banyak

mengandalkan sektor jasa dan industri. •

Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan.

•

Pembangunan yang kompetitif di bidang ekonomi merubah arah prioritas pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat miskin yaitu dari intervensi pasar untuk komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin (seperti BBM dan beras) menjadi bantuan


III - 13

pendapatan

yang

terarah

bagi

rumah

tangga

miskin,

dan

menggunakan kelonggaran fiskal untuk memperbaiki layanan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. 4.

Kebijakan

Penurunan

angka

penurunan angka kelahiran

kelahiran.

Dalam

upaya

mewujudkan

untuk mencegah bertambahnya penduduk

yang menambah jumlah penduduk miskin maka perlu upaya-upaya sebagai berikut: •

Peningkatan akses, kualitas dan kemitraan pelayanan KB: Jalur pemerintah, Jalur swasta dan di wilayah miskin dan Galciltas

•

Peningkatan kesertaan KB MKJP

•

Peningkatan kesertaan PUSMUPAR

•

Peningkatan penggarapan wilayah Unmetneed tinggi

•

Peningkatan Integrasi Pelayanan KB dan KR (KHIBA dan PMKR)

5. Kebijakan Pembangunan sesuai daya dukung spesifik. Karakteristik wilayah sangat bervarias dan spesifik antar wilayah sehingga dalam pendekatan pembangunan harus spesifik akibat perbedaan geografis daya dukung alam dan kultur masyarakat sehingga membutuhkan pembangunan yang spesifik sebagai berikut: •

Penganggaran pembangunan. Perlu ada skema khusus dan spesifik antar wilayah untuk menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, dimana daerah dengan kantong kemiskinan besar maka perlu dukungan pendanaan pro kemiskinan yang lebih besar.

•

Pengembangan pembangunan sesuai kearifan lokal. Masing-masing daerah

diberikan ruang untuk membangun kearifan lokal dalam

menurunkan kemiskinan seperti Program Desa Mandiri Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) dengan memberikan hibah Rp.250 juta per desa, PNPM Mandiri, P2LDT dan lainnya

dengan

melibatkan seluruh elemen masyarakat. •

Pembangunan ramah sosial dan ramah lingkungan. Daerah dengan kultur masyarakat yang berbeda serta kondisi sumberdaya yang beresiko tinggi bencana harus dibangun dalam spesifikasi teknis yang sesuai


III - 14

dengan

kondisi

setempat.

Kegagalan

pembangunan

yang

tidak

berperspektif kondisi spesifik wilayah telah menjadi salah satu sumber tambahan penduduk miskin baru antar lain; akibat bencana sosial, bencana alam dan berbagai kebakaran. 3.3. Prioritas Pembangunan Kebijakan nasional dalam pelaksanaan MP3KI dengan menetapkan 4 kluster pembangunan telah disinergikan dengan program Daerah sebagai berikut: 3.3.1. Kluster-1: Bantuan Perlindungan sosial Program prioritas percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dileksanakan secara terpadu berbasis Desa/Kelurahan.

Percepatan

penurunan

kemiskinan

melalui

bantuan

perlindungan sosial sesuai kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Program Nasional: Program Nasional Bantuan perlindungan sosial penurunan kemiskinan sebagai berikut: •

Pembangunan pendidikan: Program Biaya operasional Sekolah (BOS);

•

Pembangunan Kesehatan: Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

•

Penguatan ekonomi dan perumahan: Keluarga harapan (PKH), Program Beras bagi keluarga miskin, Program Bantuan Tunai langsung (BLT), Program bantuan pada korban bencana alam dan lansia dalam pelaksanaannya telah disinergikan dengan program hibah dari dana, Perumahan MBR dan Perumahan KAT

b. Program Prioritas Provinsi: Sinergi Program melalui APBD Provinsi dalam mendukung percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan pada kluster-1 yaitu: •

Pembangunan

pendidikan:

beasiswa,

penyediaan

buku-buku,

penyediaan seragam sekolah; •

Pembangunan kesehatan: jamkesda, pemberian makanan tambahan;


III - 15

•

Penguatan ekonomi: bantuan benih/bibit untuk keluarga miskin.

c. Program Prioritas Kabupaten/Kota Melalui APBD Kabupaten/Kota dapat mereplikasi Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi. 3.3.2. Kluster-2: Pemberdayaan Masyarakat Program prioritas percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilaksanakan secara terpadu berbasis Desa/Kelurahan.

Percepatan

penurunan

kemiskinan

melalui

bantuan

perlindungan sosial sesuai kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a.

Program Nasional: Program Nasional pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan sebagai berikut: • Program PNPM Mandiri meliputi PNPM Pedesaan, PUAP, PPIPD dan Desa Wisata; • Program pengamanan sapi betina produktif.


Program Desa Mandiri Anggur Merah dan P2LDT;

•

Program Desa Destinasi Wisata;

•

Program Arsip dan Perpustakaan Desa Pengembangan.

c. Program Prioritas Kabupaten/Kota Melalui APBD Kabupaten/Kota dapat mereplikasi Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi. 3.3.3. Kluster-3: Kredit Usaha Rakyat (KUR) Percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan melalui pemberian Kredit Usaha

Rakyat

(KUR)

sesuai

kebijakan

nasional,

provinsi

dan

kabupaten/kota sebagaimana berikut:


III - 16

a. Program Nasional: • Pemberian Kredit Usaha Rakyat

bagi keluarga miskin yang telah

mampu meningkatkan kemampuan ekonomi setelah melewati fase pemberdayaan ekonomi untuk mendukung permodalan usaha yang telah dibangun; • Pemberian Modal usaha bagi Koperasi dan pembentukan Mini Market.


Program Penyediaan hibah modal koperasi;

•

Program bantuan Permodalan UMKM;

•

Program pelatihan kewirausahaan

c. Program Prioritas Kabupaten/Kota Melalui APBD Kabupaten/Kota dapat mereplikasi Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi.

3.3.4. Kluster-4: Program Pro Rakyat Program prioritas percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilksanakan secara terpadu berbasis Desa/Kelurahan. Percepatan penurunan kemiskinan melalui program pro rakyat sesuai kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Program Nasional: Program Nasional Bantuan perlindungan sosial penurunan kemiskinan sebagai berikut: •

Program rumah sangat murah dan murah;

•

Program kendaraan umum angkutan murah;

•

Program penyediaan air minum berbasis masyarakat;

•

Program penyediaan listrik murah dan hemat.


III - 17

d. Program Prioritas Provinsi: Sinergi Program melalui APBD Provinsi dalam mendukung percepatan dan perluasan penurunan kemiskinan pada kluster-4 yaitu: •

Program Pembangunan rumah tumbuh;

•

Program Pembangunan air bersih pedesaan.

e. Program Prioritas Kabupaten/Kota Melalui APBD Kabupaten/Kota dapat mereplikasi Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi.


III - 18

BAB IV TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPD) Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari: Jabatan

No. 1.

2.

Gubernur

Nusa

Kedudukan Dalam Tim Penanggung

Tenggara Timur

jawab

Wakil

Gubernur

Ketua

Nusa

Tenggara

Timur

Rincian Tugas

Tugas Pokok: 1. Melakukan

koordinasi

penanggulangan kemiskinan di Provinsi; 2. Mengendalikan

pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Provinsi. Fungsi: 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis SKPD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang

penanggulangan

kemiskinan; 2. Mengkoordinasikan

forum

SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan

dalam

hal

penyusunan rencana strategis SKPD;


IV - 1

No.

Kedudukan Dalam Tim

Jabatan

Rincian Tugas 3. Mengkoordinasikan

forum

SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; 4. Mengkoordinasikan

forum

SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; 5. Mengevaluasi

pelaksanaan

perumusan dokumen rencana pembangunan daerah. 3.

Sekretaris

Daerah

Provinsi

4.

Wakil Ketua

Nusa

Melakukan penanggulangan

Tenggara Timur

Provinsi NTT.

Kepala

Memberikan

Bappeda Sekretaris

Provinsi

Nusa

koordinasi kemiskinan

di

dukungan

administrasi teknis dan dukungan

Tenggara Timur

bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

5.

Kepala

BPMPD

Provinsi

Nusa

Tenggara Timur

Wakil Sekretaris

Memberikan

dukungan

administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.


IV - 2

Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1.

Jabatan

Rincian Tugas

Ketua

Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2.

Wakil Ketua/ Sekretaris

3.

Anggota

Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada kepala. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

4.

Anggota

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

5.

Anggota

Menyediakan bahan kebijakan teknis koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

6.

Anggota

Menyediakan bahan analisis kebijakan teknis koordinasi

perencanaan

penanggulangan

kemiskinan.


IV - 3

Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur No.

Jabatan

Tugas Pokok dan Fungsi

I. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi 1.

Ketua

Tugas Pokok: Melaksanakan

pengelolaan

data

dan

sistem

informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota. Fungsi: a. Mengelola dan pengembangan data kemiskinan; b. Mengembangkan indikator kemiskinan daerah; c. Mengembangkan sistem informasi kemiskinan; d. Menyediakan peringatan

data dini

dan

informasi

kondisi

dan

sistem

permasalahan

kemiskinan. 2.

Wakil Ketua

Melaksanakan

pengelolaan

data

dan

sistem

informasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota. 3.

Anggota

- Mengelola,

mengembangkan

dan

menginformasikan data dan informasi sistem peringatan

dini

kondisi

dan

permasalahan

kemiskinan; - Melaksanakan kemiskinan berbasis

di

koordinasi bidang

keluarga

penanggulangan

bantuan

dan

keuangan

bertanggungjawab

kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; - Melaksanakan kemiskinan keagamaan


di

koordinasi bidang berbasis

penanggulangan

bantuan

sosial

keluarga

IV - 4

dan dan

No.

Jabatan

Tugas Pokok dan Fungsi bertanggungjawab

kepada

Ketua

Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; - Melaksanakan kemiskinan industri

koordinasi

di

bidang

kamar

berbasis

bertanggungjawab

penanggulangan dagang

dan

keluarga kepada

dan

Ketua

Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. II. Kelompok Kerja Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1.

Ketua

Melaksanakan koordinasi bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga

dengan

kelompok

program

berbasis pemberdayaan masyarakat di Provinsi.

2.

Wakil Ketua

Sda

3.

Anggota

Sda

III. Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 1.

Ketua

Melaksanakan kemiskinan

di

koordinasi bidang

penanggulangan

pemberdayaan

usaha

ekonomi mikro dan kecil. 2.

Wakil Ketua

Sda

3.

Anggota

Sda

VI. 1.

Program – program lain Ketua

Melaksanakan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di bidang lainnya.


IV - 5

No. 2.

Jabatan Wakil Ketua

Tugas Pokok dan Fungsi Melaksanakan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di bidang lainnya. 3.

Anggota

- Melaksanakan pengumpulan, pengelola data dan informasi pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan; - Melaksanakan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan di bidang lainnya.


IV - 6

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN 5.1. Kerangka Pembiayaan Sumber Pendanaan pelaksanaan usulan program/kegiatan prioritas pelaksanaan MP3KI di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersumber pada: 1. Investasi Swasta dan BUMN; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meliputi pendanaan kementerian/lembaga di pusat, pendanaan dekonsentrasi dan pendanaan tugas pembantuan; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

dan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Dana transfer pemerintah pusat ke daerah, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil; 5. Sumber pembiayaan lainnya seperti dari invertasi dunia usaha dan masyarakat, pinjaman dan hibah luar negeri dari non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, serta kapitalisasi sumber daya alam, yang bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.

Pemerintah memandang penting upaya percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan MP3KI untuk itu telah menetapkan Tim Ad Hoc Lintas Instansi untuk mengawal pelaksanaannya agar berdaya guna, berhasil guna, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat;

2.

Sekretariat Tim Ad Hoc yang mendukung disain perencanaan dan penganggaran serta mengkoordinasikan dan monitoring program-program untuk menjamin keterpaduan pelaksanaannya berada pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.


V-1

BAB VI PENUTUP Demikian Rencana Aksi Daerah Master Plan Percepatan dan Perluasan Penuruanan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2025 ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

BAB I PENDAHULUAN. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan

Recommend Documents