BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Kondisi kependudukan di Indonesia saat sekarang ini baik dari segi kuantitas, kualitas, dan persebarannya masih merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan nasional. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat ini akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kualitas dan kuantitas dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan menekan angka kelahiran adalah melalui program keluarga berencana nasional. Program KB nasional adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masayarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju keluarga berkualitas ( Kepmen nomor 120/M.PAN/9/2004). Program Keluarga Berencana Nasional yang dicanangkan sejak tahun1970, pada perkembangannya dikukuhkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga
sejahtera. Berbagai perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional, maupun internasional, telah memberi pengaruh dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Nasional di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan pembangunan dunia seperti yang telah dihasilkan dalam International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994, serta kesepakatan PBB 1 Universitas Sumatera Utara
2
tahun 2000 tentang Millenium Development Goals (MDG’s), perkembangan globalisasi, kerjasama regional ASEAN dan Asia Pasific (APEC), serta tuntutan perubahan di Indonesia telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KB Nasional di Indonesia. Dengan berbagai perubahan dukungan strategi tersebut, maka UU Nomor 10 Tahun1992 itu telah dilakukan amandemen sehingga pada tahun 2009 terbit UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 1992 (BKKBN, 2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga
tertuang
bahwa
pembangunan nasional mencakup semua aspek dan dimensi kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan (UU nomor 52 tahun 2009). Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas tertuang juga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan serta Misi Walikota Medan periode 2010-2015 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang
Universitas Sumatera Utara
3
tertuang pada misi meningkatkan kualitas masyarakat kota yaitu, peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan perempuan dalam pembangunan guna mewujudkan keluarga kecil sejahtera (BKKBN, 2013). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. BPPKB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebiijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Untuk menunjang keberhasilan
program-program BPPKB, masing - masing bidang bekerjasama
dengan lintas sektoral di masing-masing kecamatan terkait pengelolaan program, melakukan pembinaan terhadap kader KB yang ada dikelurahan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB), melakukan pembinaan terhadap pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) Indonesia tahun 2000, penduduk Indonesia berjumlah 205,8 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia hasil SP 2010 menjadi 237,6 juta jiwa atau terdapat penambahan jumlah penduduk sekitar 32 juta jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 tercatat sekitar 1,49% per tahun. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990-2000 yang berada pada angka 1,45%. Bila dilihat persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi kontrasepsi modern, hasil SDKI 2012
Universitas Sumatera Utara
4
menunjukkan tidak ada kenaikan yang berarti dalam penggunaan kontrasepsi dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Pada tahun 2007, SDKI mencatat sebanyak 57,4% pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern, sedangkan SDKI 2012 mencatat angka 57,9% atau kenaikannya hanya sebesar 0,5%. (BKKBN, 2013). Di Sumatera Utara, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 adalah sekitar 1,11% (SDKI 2012) . Persentase pencapaian KB baru terhadap PPM-PB tahun 2010 sekitar 138%, tahun 2011 sekitar 115,4%, 2012 sekitar 127,3%. Perkembangan pencapaian peserta KB baru (PB) mandiri tahun 2010-2012 adalah 109.876, 96.168, 75.147. Persentase pencapaian peserta KB aktif (PA) terhadap total PA dari tahun 2010-2012 adalah 35,9%, 32,1%, dan 30,2%. (BKKBN, 2013). PLKB besar peranannya dalam meningkatkan program keberhasilan program KB. PLKB mengajak, mengkampanyekan, dan memberikan konseling tentang KB kepada PUS di setiap kecamatan dan kelurahan. PLKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB Nasional. Tugas dan fungsi dasar PLKB/PKB meliputi sepuluh langkah, yaitu pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan, penegasan kesepakatan, penerangan dan motivasi, peneladanan atau pembentukan grup pelopor, pelayanan KB-KS, pembinaan peserta, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. PLKB merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan program keluarga berencana dan gerakan pembangunan kelurga sejahtera
dengan tugas utama PLKB adalah
Universitas Sumatera Utara
5
melakukan urusan kegiatan-kegiatan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas dan funginya ada beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh PLKB. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah konsolidasi dengan semua pihak terkait dalam mengemban tugasnya,
kemampuan
para
petugas
dalam
merencanakan,
menganalisis,
mengevaluasi pelaksanaan program keluarga berencana di wiliayah kerjanya, upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dalam pelaksanaan program KB, kendala dalam melibatkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program KB, kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait. Kinerja adalah prestasi atau hasil kerja yang dicapai individu, kelompok, atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing individu dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja tidak hanya tentang hasil kerja yang dicapai, melainkan juga tentang proses kerja berlangsung. Kinerja suatu lembaga organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu dalam organisasi tersebut. Perilaku individu berpengaruh terhadap output yang dihasilkan dan outcome yang akan diraih organisasi tersebut. Menurut Gibson, dkk (1996), faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ada tiga variabel, yaitu: variabel individu, variabel psikologis, dan variabel organisasi. Variabel individu terdiri dari sub variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, dan demografis. Variabel psikologis digolongkan dalam sub
Universitas Sumatera Utara
6
variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Variabel organisasi terdiri dari sub variabel sumber daya, keemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Kinerja Menurut Robbins (2006) merupakan fungsi interaksi antara kemampuan atau Ability (A), motivasi (M), dan kesempatan atau opportunity (O). kesempatan kinerja adalah tingkat kinerja yang tinggi, sedangkan kemampuan dan motivasi merupakan fungsi dari tiadanya rintangan-rintangan yang akan menjadi kendala bagi karyawan. Data cakupan peserta KB Baru (PB), peserta KB Aktif (PA), dan Drop Out (DO) PB di Kota Medan pada tahun 2013 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Di tahun 2013 terjadi penurunan cakupan PB dan persentase DO peseta KB tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Tabel 1.1 Cakupan Peserta KB Baru, Peserta KB Aktif, dan Drop Out (DO) Kota Medan Tahun 2009-2013 Th.
Peserta KB Baru PPM penca paian
2009
45.697
41.670
2010
47.712
49.621
2011
49.296
48.294
2012
51.361
46.936
2013
65.764
54.668
%
89,08 % 104,7 % 97,97 % 91,38 % 83,13 %
Peserta KB aktif PUS pencapai proyeksi an 319.004
205.162
325.511
189.796
369.973
221.802
330.376
221.063
333.525
229.879
%
64,49 % 58,73 % 59,95 % 66,91 % 68,92 %
Drop Out (DO) Jumla Jumlah h PB drop out
% DO PB
45.697
40.671
89,13%
47.712
36.306
74,46%
48.294
46.648
97%
46.936
46.069
98%
54.668
53.574
98%
Berdasarkan tabel cakupan peserta KB baru, peserta KB aktif (PA), dan Drop Out (DO) diatas diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi peningkatan PB yakni
Universitas Sumatera Utara
7
sebesar 15,62% dari tahun 2009. Namun, pada tahun-tahun berikutnya cakupan PB menurun. Di tahun 2013 terjadi penurunan persentase PB yang signifikan yaitu menjadi dibawah 90 %. Cakupan PB ditahun 2013 hanya mencapai 83,13%. Sedangkan persentase PA pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2,01% dari tahun 2012. Persentase DO peserta KB pada tahun 2010 menurun, hal ini menunjukkan peningkatan peserta KB yang tidak DO. Namun, pada tahun 2011-2013 terjadi peningkatan yang siginifikan pada jumlah peserta KB yang DO yaitu mencapai 98%. Data cakupan PA berdasarkan alat kontrasepsi yang dipakai di Kota Medan menunjukkan bahwa alat kontrasepsi yang dipakai oleh PUS yang paling banyak adalah suntik. Tabel 1.2 Persentase peserta KB aktif (PA) berdasarkan pemakaian alat kontrasepsi Tahun Jumlah peserta aktif Penc. IUD % Penc. MOW % Penc. MOP % Penc. Kondom % Penc implant % Penc. Suntik % Pen. Pil %
KB
2011 221.802
2012 221.063
2013 229.879
34.376 15,50% 13.849 6,24% 1.174 0,53% 11.951 5,39% 14.953 6,74% 76.108 34,31% 69.391 31,29%
29.245 13,23% 13.414 6,07% 2.137 0,97% 13.127 5,94% 16.025 7,25% 77.711 35,15% 69.404 31,40%
29.734 12,93% 13.159 5,72% 2.125 0,92% 14.470 6,29% 18.390 8,00% 80.459 35,00% 71.542 31,20%
Universitas Sumatera Utara
8
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa persentase PA yang memakai suntik sebagai alat kontrasepsinya jauh lebih banyak dari alat kontrasepsi lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Siti Amanah, dkk (2009) yang
menemukan adanya kasus di salah satu desa penelitian yang warganya tidak memiliki pengetahuan mengenai alat kontrasepsi selain suntik. Itulah sebabnya alat KB ini menjadi alat KB yang dominan dipilih untuk menjarangkan kelahiran. Rendahnya perilaku ber-KB dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internalnya antara lain tingkat pendidikan (terutama perempuan), tingkat pengetahuan tentang KB, kondisi sosial ekonomi keluarga, relasi suami-istri serta pemahaman tentang agama dan sistem nilai sosial masyarakat. Adapun faktor eksternalnya antara lain ketersediaan alat/obat/metode kontrasepsi yang dapat diakses keluarga miskin, jarak antara rumah dengan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis. Faktor eksternal lainnya yang ikut menentukan adalah efektivitas program penyuluhan KB. Dalam hal ini, pihak yang memiliki posisi penting dan strategis adalah para petugas lapangan KB (PLKB) beserta para Kader yang membantu mereka. Semakin baik kinerja mereka, semakin baik pula proses perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan para PUS tentang KB, sehingga perilaku berKB oleh PUS meningkat. Dengan demikian, kinerja mereka harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sani (2008) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kinerja pengelola program KB dengan pencapaian
Universitas Sumatera Utara
9
program KB. Penelitian Alfikri (2009) menyatakan bahwa kinerja penyuluh KB dipengaruhi oleh kompetensi dan motivasi. Kompensasi yang berupa imbalan, tunjangan, dan insentif merupakan salah satu motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaan. Ketika karyawan sudah dipenuhi haknya dalam mendapatkan imbalan akan mendorong karyawan terebut untuk merasakan kepuasan atas pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yng dilakukan oleh Salamuk dan kusnanto (2006) yang menunjukkan bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidan di Puskesmas Kabupaten Puncak Jaya Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang determinan kinerja PLKB Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPPKB) di Kota Medan tahun 20114.
1.2.Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di awal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja determinan yang memengaruhi kinerja petugas lapangan KB (PLKB) BPPKB Kota Medan tahun 2014.
1.3.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan-determinan yang yang memengaruhi kinerja PLKB BPPKB Kota Medan tahun 2014.
Universitas Sumatera Utara
10
1.4.Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai masukan bagi pihak BPPKB, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan data mengenai kinerja PLKB BPPKB di Kota Medan 2. Sebagai masukan bagi pihak BPPKB, dapat dijadikan dasar dlaam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam peningkatan kinerja PLKB BPPKB Kota Medan. 3. Memberikan bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian sejenis.
Universitas Sumatera Utara
