BAB I PENDAHULUAN ALUR PERENCANAAN RPJMD. 5 tahun RKPD NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN BUPATI PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD APBD

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun 2011-2015

rencana yang dimaksud

sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa kepala SKPD menyiapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah ( RKPD ). Rencana Kerja Tahun 2015 Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Solok merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Solok tahun 2011-2015, dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Dari 8 (delapan) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok tahun 2011-2015, 1 (satu) agenda diantaranya merupakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok, yaitu agenda mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal Yang Baik dan bersih.

ALUR PERENCANAAN RPJM

RPJMD 5 tahun

5 tahun RENSTRA SKPD 5 tahun

1 tahun

1 tahun R ENJ A SKPD 1 tahun

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

Diba has bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN BUPATI

RKA-SKPD

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD

-Prakiraan Maju -Capaian Kinerja -Indikator kinerja -Analisis Satuan Belanja -Standar Satuan Harga -SPM

TAPD RAPERDA @BKD-2009 APBD

Renja Badan Kepegawaian Daerah 2015

1 tahun

Page 1

1.2.

Landasan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok yaitu: a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya; b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; serta c)

Memberikan

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan. d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : 

Penyiapan

penyusunan

peraturan

perundang-undangan

daerah

di

bidang

kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.



Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.



Penyisipan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.



Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.



Pengelolaan sistim informasi kepegawaian daerah.



Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepala Badan Kepegawaian Negara. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, didukung oleh sumber daya aparatur

dengan struktur sebagai berikut :

a. Kepala Badan kepegawaian Daerah


Page 2

b. Sekretaris membawahi 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pengembangan Kepangkatan dan Mutasi 1. Subid Pengembangan Pegawai Fungsioanl 2. Subid Pengembangan Pegawai Struktural dan Non Stuktural 3. Subid Kepangkatan d. Bidang data, Informasi dan pengadaan 1. Subid Data dan Informasi 2. Subid Formasi dan Pensiun e. Bidang Pendidikan dan Pelatiahan 1. Subid Pendidikan & Pelatihan teknis Fungsioanal 2. Subid Pendidikan & Pelatiahan Struktural Aparatur nagari f.

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Disiplin 1. Subid Pembinaan dan Disiplin 2. Subid Konseling, Motivasi dan Kesejahteraan

Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ini didasarkan kepada : a.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

b.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

c.

Undang-Undang nomor 15 Tahun 2005 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

f.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah.

g.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai Tahun 2015


Page 3

1.3.

Maksud dan Tujuan Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, maupun dalam penyelenggaraan aktivitasaktivitas kegiatan internal di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pada urusan kepegawaian dalam rentang waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2015.

1.4.

Sistimatika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan penjabaran dari Program dan Kegiatan. Adapun sistimatika penulisan Renja sebagai berikut; Bab

Bab

Bab

I

II

III

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang.

1.2

Landasan Hukum.

1.3

Maksud dan Tujuan.

1.4

Sistimatika Penulisan.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra .

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2. Program dan Kegiatan

Bab

IV

PENUTUP


Page 4

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA Drs. EMRIZAL, MM NIP. 19601222 198503 1 004

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BID. PENGEMBANGAN, KEPANGKATAN DAN MUTASI Drs. EKA PUTRA NIP. 19660401 199007 1 001

SUBBID PENGEMBANGAN PEGAWAI FUNGSIONAL MAISEVEN YUSDI.R, S.Sos NIP. 19700507 199303 1 005 SUBBID PENG. PEGAWAI STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL JUFRISAL,SH NIP. 19751008 200901 1 006 JUFRISAL,SH

SEKRETARIS JONI PRIBUDI AMRA,SH NIP. 19660625 199112 1 002

SUBBAG PERENCANAAN,MONEV DAN PELAPORAN ELMA NIP. 19640512 198503 2 004

SUBBAG KEUANGAN YANDRI, SE NIP. 19660114 198903 1 004

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ZARLISNO ANTONI NIP. 19660627 198802 1 003

BID. DATA, INFORMASI DAN PENGADAAN

BID. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

RICKY CARNOVA, S.STP NIP. 19810618 200111 1 002

Drs. YOSERIZAL NIP. 19610909 198202 1 003

BID. PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN Gusneti,SH NIP. 19620817 198903 2 008

SUBBID DATA DAN INFORMASI

SUBBID. PENDIDIKAN & PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL SUDIARTI,S.Sos NIP. 19641212 198903 2 005

SUBBID PEMBINAAN DAN DISIPLIN YON AFRIZAL,SH NIP. 19670125

SUBBID. PENDIDIKAN & PELATIHAN STRUKTURAL & APARATUR NAGARI DEVI PRIBADI,S.Sos NIP. 19730719 199403 1 002

SUBBID KONSELING, MOTIVASI DAN KESEJAHTERAAN MAIYENITA, SE NIP. 19720506 199203 2 004

KHAIRUL,S.Sos NIP. 19721201 199303 1 005

SUBBID FORMASI DAN PENSIUN ZAMZAMI NIP. 19620111 198103 1 003

BUPATI SOLOK

SUBID KEPANGKATAN NOVITA,SE NIP. 198011282010012002


Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Solok Nomor : 7 Tahun 2010 Tanggal : 16 Desember 2010

SYAMSU RAHIM

Page 5

BAB ii Evaluasi pElaksanaan rEnja Tahun 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Berdasarkan evaluasi pencapaian target RPJMD 2011-2015 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Derah, terdapat capaian Indikator yang tidak tercapai sesuaai dengan target yang telah di tetapkan pada RPJMD 2011 – 2015 antara lain ; 1. Tersedianya paket regulasi dan sistim penempatan pola peningkat karir, distribusi aparatur sesuai beban kerja, kompetensi dan kebutuhan strategis daerah. 2. Tercapainya persentase pegawai yang merasa puas terhadap pelayanan aparatur. Untuk tahun 2014 persentase pegawai yang merasa puas terhadap pelayanan aparatur sudah ditargetkan 90% dan telah didukung oleh anggaran. Capaian Indikator kinerja pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok yang disusun untuk tahun 2013 terdapat 3 ( tiga ) sasaran yang telah dijabarkan melalui 15 ( lima belas ) indikator kinerja. Dalam Pencapaian target indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak memenuhi target, 8 (delapan) indikator kinerja yang memenuhi target dan 4 (empat) indikator

kinerja

yang melebihi target. Pencapaian target kinerja secara keseluruhan 101,85%.

Sasaran I : Penataan Organisasi berdasarkan beban kerja Pada Sasaran I capaian kinerja di ukur melalui 7 indikator kinerja Tabel Capaian kinerja sasaran I Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

1.

Jumlah PNS yang telah

Target

Realisasi

Capaian Kinerja Tahun 2013

950

984

103,58

139

154.8

%

100

130,22

130,22

100

100

Orang

206

241

117

118.41

100

Satuan

Orang



ditempatkan sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan organisasi 2.

Persentase terlaksananya Seleksi CPNS

3.

Jumlah PNS izin belajar dan tugas belajar yang menerima bantuan wisuda dan penelitian


Page 6

4.

Jumlah calon Praja

orang

100

85

85

100

115

Orang

1250

1258

100,64

87

95,67

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

92

IPDN yang lulus verifikasi administrasi 5.

Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat priode april dan oktober 2013

6.

Persentase Penangagan pelanggaran disiplin kepegawaian

7.

Persentase PNS yang tertata data kepegawaiannya

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran I diatas diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja

terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang realisasinya melebihi target, 2 (dua)

indikator kinerja realisasinya sesuai dengan target dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya kurang dari target yang telah ditetapkan. Uraian tabel Capaian indikator kinerja sasaran I diatas sebagai berikut; 1. Kegiatan Penempatan PNS dengan indicator kinerja Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan organisasi untuk tahun 2013 ditargetkan 950 orang dan realisasi 984 orang dengan capaian kinerja 103,58 %. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013, tahun 2012 dan tahun 2011, maka tahun 2013 pencapaiannya lebih rendah dari pada tahun 2012 dan 2011 disebabkan tahun 2012 disamping mutasi PNS juga ada penempatan PNS yang baru diangkat dari CPNS ke PNS dan tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari SOTK baru sehingga terjadi pelantikan pejabat Struktural untuk mengisi SOTK diseluruh SKPD. Tahun 2011 target 1.000 orang dan realisasi hasil sidang Baperjakat 1.548 orang. Tahun 2012 dari target 1.050 orang terealisasi 1.459 orang dengan capaian target 139%. Untuk Tahun 2014 penempatan PNS akan tetap memperhatikan Beban Kerja pada masing-masing SKPD target 750 orang. 2. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS dengan indikataor kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai tahun 2013 target 612 orang atau 100% terealisasi 130,22 %. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013, 2012 dan 2011 maka tahun 2013 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan dari target tenaga honorer katagori II 612 orang yang telah lulus test administrasi dan bagi tenaga honorer yang bahannya tidak lengkap

masih diberi kesempatan untuk melengkapi bahan sehingga lulus seleksi

administrasi keseluruhan sebanyak 797 orang, dilanjutkan mengikuti test TKD dan TKB


Page 7

sebanyak 797 orang. Pada tahun 2012 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS merupakan penerbitan SK PNS bagi CPNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS karena tidak ada penerimaan CPNS disebabkan moratorium. Persentase CPNS yang menerima SK PNS merupakan indikator dari kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2012 sebanyak 144 orang dengan target 100 % dan realisasi capaian target 100%. Pada tahun 2011 CPNS yang menerima SK PNS sebanyak 159 orang dengan capaian target 100%. Seleksi penerimaan PNS Tahun 2014 dengan target 100%. 3. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dengen indicator kinerja Jumlah PNS Tugas Belajar dan Izin belajar yang menerima bantuan wisuda dan penelitian untuk tahun 2013 ditargetkan 206 orang dan terealisasi 241 orang dengan capaian kinerja 117 %. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013 tahun 2012 dan tahun 2011, maka tahun 2012 dan 2011 terjadi perbedaan yang tinggi hal ini disebabkan bantuan PPKHB sebelumnya berada di Dinas Pendidikan dan tahun 2012 dalam pembahasan anggaran Bantuan PPKHB dipindahkan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Tahun 2012 capaian

inikator kinerja teralisasi 118 % melebihi dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah akan tetap memberikan Bantuan Bea siswa pendidikan PNS bagi PNS Tugas belajar dengan target 118 orang. 4. Kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan IPDN dengan indicator kinerja Jumlah Calon Praja IPDN yang lulus veifikasi administrasi target tahun 2013 peserta seleksi administrasi calon praja IPDN sebanyak 85 orang dan lulus sebanyak 85 orang dari target 100 orang dengan capaian kinerja 85 %. Dari hasil lulus test administrasi di Pemerintah Kab.Solok di kirim ke Propinsi untuk mengikuti test selanjutnya. Pelaksanaan test di Propinsi ada 4 tahapan dengan hasil 2 orang lulus di Propinsi dan di kirim ke Jatinangor untuk mengikuti test pantokhir dan lulus sebanyak 2 orang. Tahun 2012 yang mendaftar 87 orang lulus verifikasi administrasi di Kabupaten Solok 87 orang, lulus seleksi Tingkat Propinsi yang berasal dari Kabupaten Solok 9 orang dan hasil seleksi pantokhir di Jatinangor Calon Praja IPDN yang berasal dari Kabupaten Solok 5 orang. Hasil Seleksi pantokhir Praja IPDN di Jatinangor tahun 2011 yang berasal dari Kabupaten Solok lulus 11 orang. Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN target 100 orang. 5. Kegiatan Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis dengan indikator Kinerja Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Pangkat priode April dan Oktober Proses penerbitkan SK kenaikan pangkat setelah mendapat persetujuan dari BKN bagi PNS yang talah memenuhi persyaratan kanaikan pangkat pungsional ataupun struktural. Dalam pencapaian kinerja Tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011 maka tahun 2013 terdapat peningkatan, hal ini disebabkan pada tahun 2012 terdapat bahan usulan kenaikan pangkat tidak lengkap dan kurangnya perhatian dari PNS dalam kenaikan pangkat. Tahun 2013 target PNS menerima kenaikan pangkat


Page 8

ditetapkan 1.250 orang dan terealisasi 1.258 orang dengan capaian kinerja 100,64%. .Tahun 2012 target PNS menerima SK kenaikan pangkat sebanyak 1.450 orang terealisasi 1.260 SK kenaikan pangkat dengan capaian kinerja 87 %. Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah akan memberikan informasi kepada PNS yang akan naik pangkat dan mengoptimalkan penerapan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan target 1250 orang. 6. Kegiatan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dengan indicator kinerja Persentase penanganan pelanggaran disiplin PNS target 100% realisasi 100% . Badan Kepelgawaian Daerah memberikan Pembinaan/bimbingan kepada PNS yang melanggar disiplin, izin menikah dan izin perceraian serta penjatuhan

hukuman disiplin Berat,

sedang dan ringan. Tahun 2013 pembinaan dari kasus yang masuk terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2012 kegiatan proses penanganan

kasus-kasus disiplin target 100 % dan terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahun 2011 terelisasi 100% dari kasus yang masuk dan untuk Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah akan tetapkan memberian pembinaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. 7. Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistim informasi Kepegawaian Daerah dengan indicator kinerja Jumlah PNS yang tertata data kepegawaiannya target 100% terealisi 100% . Tahun 2013 telah terlaksana pemutakhiran data 7 090 orang dengan capaian kinerja 100%. Tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan pembuatan Kartu Pegawai Elekrik ( KPE ) dengan target 100% terealisasi 100%. Tahun 2012 terlaksana pemutakhiran data kepegawaian PNS secara sistimatis dengan target 6.000 orang dan terealisasi 6.000 orang atau 100 %.

Tahun 2014 Badan Kepegawaian

Daerah akan melaksanakan peremajaan Data Kepegawaian PNS sebanyak 6.920 orang dengan target capaian kinerja 100 %.

Sasaran 2 : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Pejabat dan Aparatur Pemerimtah Pada Sasaran 2 capaian Indikator kinerja di ukur melalui 4 (empat) indikator kinerja Tabel Capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2013 No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah pejabat

Satuan Target

Realisasi

42

42

orang




100 %

91.49%

103 %

struktural yang mendapat pendidikan Struktural


Page 9

2.

Jumlah PNS yang

orang

6

6

orang

30

30

orang

37

34

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

91,49%

100%

Nihil

meningkat SDM nya 3.

Jumlah Bendaharawan Daerah yang mengikuti diklat Bendaharawan

4.

Jumlah aparatur nagari yang berkompeten

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran 2 diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya mencapai target 100% dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja diatas sebagai berikut;

1.

Kegiatan Penjenjangan struktural dengan indicator kinerja Jumlah Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan SDM pada tahun 2013 target 42 orang terealisasi 42 orang dengan capaian kinerja 100 %. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013, tahun 2012 dan 2011 maka tahun 2013 terdapat peningkatan. Hal disebabkan pada tahun 2012 Badan Diklat Propinsi belum dapat melaksanakan Diklat PIM III karena jumlah peserta tidak memenuhi target kelas disebabkan adanya peserta dari Kab. Mentawai mengundurkan diri. Tahun 2012 Jumlah pejabat yang mendapat peningkatan SDM melalui pendidikan penjenjangan struktural target 47 orang realisai 43 orang capaian kinerja 91,49%. Pada Tahun 2011 pejabat struktural yang mengikuti diklat Penjenjangan Struktural 54 orang, dalam pencapaian terget melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 103 %. Tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah akan melaksanakan Diklat Penjenjangan Struktural target 41 orang.

2.

Jumlah PNS yang meningkat SDM nya melalui Bimtek dan Sosialisasi Perundangundangan merupakan indikator kinerja kegiatan Peningkatan SDM Aparatur sebanyak 6 orang, untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi peraturan perundangundangan melalui pola kontribusi dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tahun 2013 terealisasi 6 orang dengan capaian kinerja 100%. Adapun bimbingan teknis yang diikuti antara lain Bimtek Perencanaan dan Penyusunan anggaran 3 orang, Bimtek Penatausahaan Keuangan 3 orang,

. Tahun 2012 terget 6 orang yang ditetapkan dan terealisasi sebanyak 6

orang dengan capaian kinerja 100 %. Tahun 2014 untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian Daerah akan menugaskan pegawai sebanyak 5 orang untuk mengikuti bimtek.


Page 10

3.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawa dengan indicator kinerja Jumlah Bendaharawan Daerah yang meningkat SDM nya sebanyak 30 orang dengan target 100 % terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100 %. Diklat Bendaharawan Daerah baru terlaksana pada tahun 2013 sedangkan tahun 2012 dan tahun 2011 belum terlaksana. Tahun 2014 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan di target 30 orang.

4.

Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelola keuangan dengan indicator kinerja jumlah aparatur nagari yang berkompeten target 37 orang teralisasi 34 orang dengan capaian kinerja 91,49%. Jumlah Sekretaris Nagari se Kabupaten Solok sebanyak 74 orang. Tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Diklat untuk meningkatkan SDM Sekretaris Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari agar Sekretaris Nagari lebih berkompeten melaksanakan tugasnya dinagari, dari target 37

orang yang mengikuti 34 orang. Jika dibandingkan

pencapaian kinerja tahun 2013 dan 2012 terdapat penurunan realisasi pencapaian target, hal ini disebakan adanya 3 Nagari yang tidak mengirim peserta Diklat sedangkan tahun 2011 belum terlaksana Diklat Pengelola Keuangan Nagari. Tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah telah melaksanakan Diklat Pengelola Keuangan Nagari sebanyak 37 orang Sekretaris Nagari

terealisasi 37 orang dengan capaian

target 100 %. Untuk tahun 2014 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Diklat Pengelolaan Keuangan untuk Nagari sebagai lanjutan Diklat Pengelola Keuangan.

Sasaran 3 : Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pada Sasaran 3 capaian indikator kinerja di ukur melalui 4 (empat) indikator kinerja. Tabel Capaian kinerja sasaran 3 Tahun 2013 No

1

Indikator Kinerja

Persentase PNS yang

Satuan

%

Target

Realisasi


100

100

100%



104,67%

104,67

menerima SK Pensiun 2

Persentase ahli waris dari PNS

% %

100

100

100%

100%

100%

orang

385

385

100%

119,01%

126%

yang tewas dalam melaksanakan tugas yang menerima bantuan uang duka 3

Jumlah PNS menerima penghargaan PNS teladan dan Satyalencana Karyasatya


Page 11

4

Persentase PNS yang terlayani

%

100

99,35

99,35%

107,93%

100%

pengurusan Hak Kepegawaiannya.

Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran 3 diatas diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang realisasinya mencapai target 100% target dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya yang tidak mencapai target 100% dari realisasi yang telah ditetapkan Capaian indikator kinerja diatas sebagai berikut ; 1.

Tahun 2013 Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun tidak ada lagi sehubungan dengan Permendagri No. 37 Tahun 2012 bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan lagi untuk menganggarkannya sedangkan Badan Kepegawaian Daerah tetap melaksanakan proses pengurusan SKKP Pengabdian dan SK Pensiun ke BKN dengan target 163 orang dan terealisasi 163 orang dengan capaian target 100 %. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013, tahun 2012 dan 2011 maka tahun 2013 terdapat penurunan pencapaian target, hal ini disebabkan tahun 2012 terdapat peningkatan pensiun atas permintaan sendiri dan pensiunan janda/duda target 150 orang. Bagi PNS yang memasuki usia pensiun dan telah menerima SK pensiun dapat diberikan bantuan Perjalanan Pesiun besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tahun 2012 target ditetapkan sebanyak 150 orang terealisai 157 orang (105 %). Tahun 2011 realisasi yang dicapai dari target 150 orang terealisasi 189 orang atau 126 % .Tahun 2014 Kegiatan Proses Pengurusan Pensiun target sebanyak 165 orang.

2.

Kegiatan Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas dengan indicator kinerja Persentase ahli waris dari PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas yang menerima bantuan uang duka. Untuk tahun 2013 terealisasi 100% sesuai dari target 100 %.

Tahun 2011 target capaian indikator kinerja 100% terealisasi

100% dan Tahun 2012 jumlah ahli waris yang menerima bantuan uang dengan capaian kinerja 100%. 3.

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dengan indicator kinerja Jumlah PNS menerima penghargaan PNS teladan dan Satyalencana Karya Satya. Tahun 2013 jumlah PNS menerima penghargaan penghargaan PNS teladan dan Satyalencana Karya Satya target 385 orang terealisasi 385 orang dengan capaian kinerja 100% Tahun 2011 capaian

kinerja 102 %,

Tahun 2012 dari 510

orang target yang

ditetapkan teralisasi 607 dengan capaian kinerja 119,01 %. Tahun 2014 target 374 orang atau 100% juga direncanakan akan memberikan reward untuk PNS Teladan. 4.

Kegiatan pengurusan hak-hak kepegawaian Persentase PNS dengan indicator kinerja Persentase PNS yang terlayani pengurusan hak kepegawaiannya ta


Page 12

Tahun 2013 persentase PNS yang terlayani pengurusan hak kepegawaianya dari target 100 % terealisasi 100% maka capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2013, tahun 2012 dan 2011, maka tahun 2013 terdapat penurunan. Hal ini disebabkan masih adanya usulan karis/karsu ke BKN belum diterbitkan. Pengurusan hak kepegawaian tahun 2013 berupa Karis sebanyak 62 orang, karsu sebanyak 476 orang, karpeg 153 orang, taspen sebanyak 138 orang dan taperum sebanyak 98 orang. Tahun 2012

capaian kinerja 107,93 %. Tahun 2011 capaian

kinerja 100 % dan untuk tahun 2014 target capaian kinerja 100%. Dengan memperhatikan hambatan dan keunggulan diatas secara keseluruhan terget indikator yang dicapai tahun 2013 sebesar 101,82 %, Badan Kepegawaian Daerah akan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya, dan di tahun yang akan datang dapat dilaksanakan sesuai dengan target ataupun melebihi dari target yang ditetapkan.

106 104 102

Target Realisasi

100

Capaian

98

Capaian Realisasi Target

96 2011

2012


2013

Page 13

Tabel I Evaluasi


Page 14

Hal 2

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD


Page 15

Dalam upaya mewujudkan tujuan terhadap pencapaian kinerja

pelayanan

Kepegawai dilakukan melalui analisa SWOT, agar pelayanan dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan dari kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja didasarkan pada indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Adapun pelayananan Badan Kepegawaian Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ; 1.

Menginventarisasi jenis pendidikan formal, non formal, perjenjangan dan teknis fungsional PNS.

2.

Memberi kesempatan yang lebih besar kepada PNS untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan formal, non formal, struktural dan teknis fungsional sesuai kebutuhan.

3.

Melaksanakan secara konsekuen penempatan pegawai dalam jabatan sesuai kriteria persyaratan jabatan.

4.

Melaksanakan pemutakhiran data dan pembaharuan data kepegawaian secara kontinue.

5.

Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai, penjatuhan hukuman disiplin dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

6.

Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan mengefektifkan fasilitas kerja dan dana yang tersedia

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

a.

Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD Dalam

upaya

menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih di

fokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi

para penyelenggara

birokrasi atau aparaturnya. Mengenai penyelenggara birokrasi, aspek pembinaan Pegawai Negeri Sipil menjadi perhatian utama mengingat sebagian besar aparatur birokrasi adalah PNS. Dengan demikian aspek pembinaan mendapatkan peran

penting

manusia

yang

birokrasi

pelayanan terbaik

diarahkan

untuk menciptakan

yang

profesional,

bersih

kepada

masyarakat,

sehingga

sosok

dan mampu

sumber daya memberikan

dipandang perlu adanya

suatu mekanisme pembinaan melalui sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi Isu kepegawaian yang mengemuka sampai dengan saat ini, masyarakat memandang bahwa sebagian besar

pegawai negeri

kompeten

menangani

(incompetence)


dalam

itengarai masih tidak

tugas

dan

fungsi

di

Page 16

bidangnya khususnya

pelayanan

kepegawaian,

PNS

yang

ada tidak

berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak berdayaguna empolyment), dan

kinerjanya

rendah

secara

(under

optimal

(under

performance).

Persepsi

masyarakat terhadap kondisi PNS sebagai tersebut jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini belum dibina dengan suatu sistem

manajemen

yang dapat

mewujudkan

PNS sebagaimana

harapan

masyarakat. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub sistem

atau

komponen

manajemen kepegawaian

(prakondisi)

yang

memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan.

b.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. -

Sebagai kondisi nyata yang ada sebagai hambatan adalah Pembinaan dan pengembangan karir

jabatan PNS belum didasarkan pada standar

kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan Pola Karier PNS yang jelas. -

Evalusi kinerja PNS belum berlandaskan pada Sistem Penilaian Kinerja Berbasis SKI (mekanisme penilaian memungkinkan

capaian

masih

menggunakan

kinerja individu

pegawai

DP3),

yang

dapat mendorong

peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi kerja pegawai sesuai dengan bobot jabatannya -

Belum terbangunnya berdasarkan

Sistem

Perencanaan

dan penempatan

PNS

kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya,

mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai

secara

tidak

merata;

berbagai regulasi dan kebijakan pembinaan PNS (peraturan perundangundangan kepegawaian) sebagaian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan beban kerja. -

Dalam rangka perumusan kebijakan kepegawaian

belum

dan

penyelenggaraan

manajemen

sepenuhnya didukung data dan informasi (database)

kepegawaian yang memadai; -

Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegewai.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 1)

Tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelayanan . -

Ratio kekuatan pegawai dengan beban kerja tidak seimbang, sesuai kebutuhan beban kerja dalam pelayanan.


Page 17

-

Rekrutmen dan Penempatan pegawai dan evaluasi kinerja belum berdasarkan Analisis Jabatan.

-

Masih adanya Beban kerja seorang PNS tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

-

Uraian pekerjaan atau paparan uraian tugas beban kerja yang kurang jelas dalam memproses bahan kerja.

-

Belum optimalnya peningkatan profesionalisme

aparatur untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu dalam mendukung pembangunan.. 2)

Peluang dalam meningkatkan pelayanan. -

Telah

tersedianya Standar Operasional

Prosedur

(SOP)

sebagai

pedoman dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang kepegawaian. -

Mengembangkan data base pegawai sehingga data peawai yang mutakhir dan akurat mudah diperoleh dengan adanya sistim aplikasi pelayanan

kepegawaian

memudahkan

dalam

informasi

masalah

kepegawaian. -

Menata dan mengembangkan pola Rekruitmen pegawai dan sitim karir pegawai

dengan

mengedepan

kinerja

dan

aspek

keterbukaan,

akuntabel dan kesempatan yang sama. -

Untuk penilaian prestasi kerja pegawai mengacu kepada PP. 46 tahun 2011 sebagai pengganti DP3. Menurut PP.46/2011 Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari 2 unsur yaitu 60% penilaian sasaran kinerja Pegawai dan 40% penilaian prilaku PNS.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas -

Perlunya Pola karir yang jelas dalam Penempatan PNS sesuai dengan klasifikasi beban kerja dan disiplin ilmu yang dimiliki dalam menindak lanjuti isu bahwa Penempatan PNS dilingkungan pemerintah pusat dan daerah tidak sesuai dengan pendidikan dan dan keahlian.

-

Mengembangkan

Sistim

Informasi

Kepegawaian

berbazis

teknologi

informasi data kepegawaian agar layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat dengan dukungan data base PNS yang lengkap, akurat

dan

terkini

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan

dan

penyebarluasan IT dalam pelayanan kepegawaian berupa Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ( SAPK) yang berada pada Badan Kepegawaian Daerah .


Page 18

-

Mengembangkan

Sistim

pengadaan

dan

seleksi

CPNS

dengan

menggunakan sistim terbuka yang transparan, adil, akuntabel berdasarkan kompetensi -

Perlunya analisa jabatan sebagai pengumpulan data jabatan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PNS.

-

Perlunya uaraian pekerjaan yang lebih jelas untuk memantau kinerja pegawai. -

Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan upaya untuk menetukan arah kebiijakan peningkatan SDM aparatur guna pencapaian Visi dan Misi BKD.

-

Bagi PNS yang mendapat tugas belajar terutama tugas belajar bagi dokter hendak membuat pernyataan untuk tidak mengajukan pindah tugas

-

Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya BKD yang mencakup SDM pegawai agar mampu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BKD dalam melaksanakan tugas dan fangungsinya dibidang kepegawaian.


Page 19

BAB iiI Tujuan, sasaran, program dan kegiaTan

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan arah pembangunan pada RPMJD Tahun 2011-2015 yang terdiri dari 8 Agenda, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepagawaian Daerah adalah agenda 1 (satu) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih. Dengan ditetapkan tujuan akan mempertajam fokus pelaksanaan visi Badan Kepegawaian Daerah yaitu “Terwujudnya pegawai professional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas” diujudkan dalam bentuk Program dan kegiatan. Sasaran Badan Kepegawaian Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan dituangkan pada target indikator kinerja mencakup konsep ruang lingkup, arah , kepastian dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun sasaran Badan Kepegawaian

adalah

Peningkatan

kualitas

pelayanan

kepegawaian

secara

profesionalisme, transparan dan akuntabel .Bertitik tolak pada Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok 2011-2015 sesuai agenda 1 (satu) yaitu Mewujudkan Tata Kelola yang baik dan Bersih dengan 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut: 1. Penataan Organisasi dan Beban Kerja. 2. Penataan Sistim dan Tata Laksana (tata kerja) pemerintahan. 3. Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas SDM Pejabat dan Aparatur

PROGRAM DAN KEGIATAN a. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain ; - Arah dan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah merupakan Visi Kepala Daerah tertuang dalam RPMJD tahun 2011 – 2015 yang hendak dicapai . - Misi Kepala Daerah merupakan Visinya Kepala SKPD yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 2011-2015 - Renstra sebagai alat untuk pemantauan pencapaian Kinerja organisasi. - Kebijakan Umum Daerah - Arah Kebijakan Keuangan Daerah - Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah - Usulan musrembang melalui Forum SKPD.


Page 20

b. Jumlah Program dan kegiatan; -

Badan Kepegawaian Daerah untuk Tahun 2015 mengelola sebanyak 11 (sebelas) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di Badan Kepegawaian Daerah.

-

Berdasarkan

Plafon

Anggaran

Sementara

Tahun

2015

sebesar

Rp.

2.377.682.325.- ( Dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah.-) . Adapun program dan kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Program dan kegiatan sebagai berikut: 1.

Program Peningktan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Rp.53.815.000.-

Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 

5.

Peningkatan Sarana dan Prasaran Apartur Rp.177.400.000.-

Proram Peningkatan Disiplin Aparatur 

4.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.207.486.000.-

Proses pengurusan pegawai yang memasuki pensiun Rp.85.027.000.-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.   

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp.29.277.000.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.30.000.000.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp.50.000.000.-

6.

Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp.3.947.114.-

7.

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

Pembangunan/ pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah Rp.79.963.000.-

8.

Program Pendidikan Kedinasan. 

9.

10.

Pendidikan Penjenjangan struktural Rp.650.323.575.-

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 

Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan Daerah Rp.132.457.552.-



Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Rp. -

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 

seleksi penerimaan Calon PNS Rp. 151.474.792.-



Penemptan PNS Rp.81.395.000.-


Page 21



Penataan Sistim Administrasi Kenaikan pangkat otomatis Rp.107.000.000.



Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Rp.134.882.300.-



Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Rp.55.376.627.-

   11.

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Rp.176.992.000.Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Rp.11.827.500.Pengurusan Hak-hak Kepegawaian PNS Rp.52.992.500.-

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari. 

Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa Rp.106.045.365.-


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25

BAB iv Penutup Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Daerah disusun dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Melalui Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok tahun 20112015 perlu memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran dan hasil pembangunan yang ditatapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok serta dalam penyusunan anggaran biaya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan daerah. Penyusunan anggaran pada Renja 2015 mempertimbangkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dengan memperhatikan capaian target RPJMD 2011-2015

serta

mengakomodir usulan nagari pada forum SKPD sesuia dengan Plafon Prioritas Anggaran Sementara SKPD tahun 2015 yang telah ditetapkan Bupati Solok. Untuk kegiatan Pelatihan prajabatan tahun 2015 untuk alokasi anggaran, Badan Kepegawaian Daerah akan mengajukan Telaah Staf kepada Bupati karena Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2015 tidak mencukupi untuk membiayai peserta pelatihan sebanyak 359 orang. Pada tahap pelaksanaan masih banyak ditemui permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran disebabkan beberapa hambatan dengan pokok permasalahan yang saling berkaitan. Untuk kedepan Badan Kepegawaian Daerah akan

berupaya meningkatkan

pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Badan Kepagawaian ini akan menjadi tolok ukur dan dipahami oleh seluruh staf dan jajaran Badan Kepegawaianan Daerah sehingga akan memiliki kesamaan pandang dalam mencapai tujuan. Dengan harapan realisasi capaian kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditatpkan dan dapat terlaksana dengan baik.

Arosuka,

Maret 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kepala

Drs.EMRIZAL,MM Nip.196012221983031004


Page 26

Tabel : 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Solok

Urusan /Bidang Usrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 NON URUSAN

1 20 08 04 1

1

20

20

08

08

04

04

01

02

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Pemulangan yang tewas dalam melaksanakan tugas

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 20112015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2011-2012

3

4

5

Jumlah PNS yang diberikan bantuan perjalanan pensiun Proses pengurusan Administrasi Pensiun

339 org

Jumlah PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas

750 orang


Target dan Realisasi Kinerja Progran dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

-

-

-

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (n1) 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10= (5+7+9)

11=(10/4)

346 org

102%

100 org

263 org

61%

-

252 org

33,60%

9

346 orang

431 org 252 org

163 org

163 org

100%

150 org

58 org

38%

Page 27

1 20 08 23 1

20

08

23

03

1 20 08 29 1

20

08

29

02

1 20 08 30 1

1

20

20

08

08

30

30

01

02

URUSAN WAJIB Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pembangunan/pengembangan Sistim Infomasi Kepagawaian Daerah Program Pendidikan Kedinasn Pendidikan Penjenjangan Struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan

Persentase PNS yang tertata Data Kepegawaiannya

100%

98%

100%

100%

100%

100%

99,33%

99,33%

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan kedinasan

300 orang

98 org

42 org

42 org

100%

41 org

181 org

60.33%

Jumlah CPNS yang mengikuti latihan prajabatan

1096 orang

544 org

-

544 org

49,63%

30 org

60 org

40%

Jumlah Bendaharawan Daerah yang mengikuti Diklat Bendaharawan


-

150 org

-

30 org

Page 28

-

30 org

100%

1 20 08 31 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana pembinaan karir

1 20 08 31

Jumlah PNS Fungsional yang menerima kenaikan jabatan Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNS

1000 org

916 org

-

-

-

-

916 org

91,60%

100%

40%

20%

20%

100%

20%

80,00%

80,00%

1

20

08

31

02

Seleksi penerimaan Calon PNS

1

20

08

31

03

Penempatan PNS

Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi

5450 org

3007org

950 org

984 org

103,58%

750 org

4741 org

86,99%

1

20

08

31

04

Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomastis

7.000 org

2,695 org

1250 org

1258 org

100,64%

1.250 org

5,203 org

74,32%

1

20

08

31

08

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi

1695 org

658 org

385 org

385 org

100%

374 org

1417 org

84%

1

20

08

31

09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

20

08

31

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang mendapat Kanaikan pangkat priode april dan oktober Jumlah PNS berprestasi yang diberikan pengahargaan/reward Perse ntase penanganan pelanggaran disiplin Jumlah PNS tugas belajar dan Izin belajar yg menerima bantuan

986 org

480 org

206 org

241 org

117,00%

194 org

915 org

93%


Page 29

1

20

08

31

12

Seleksi Peneriamaan Calon Praja IPDN

1

20

08

31

18

Pengurusan Hak-hak Kepegawaian PNS

1

20

08

35

1

20

08

35

02

Program Peningkatan Peranan Perempuan Pedesaan Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa/nagari

Jumlah cialon Praja IPDN yang lulus verifikasi administrasi Terlaksananya pengurusan hak-hak kepegawaian PNS

517 org

202org

85 org

85 org

100%

-

287 org

56%

100%

103%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

Jumlah aparatur nagari yang berkompeten

148 org

37 org

37 org

34 org

92%

37 org

108 org

72,97%


Page 30

Tabel : 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Solok

Kode

Urusan /Bidang Usrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

lokasi

1

2

3

6

1

20

08

01

1

20

08

01

1

20

08

02

1

20

08

02

1

20

08

03

1

20

08

03

Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif

7

Perkiraan Rencana Tahun 2016 Sumber Dana

Catatan Penting

8

9

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

10

11

NON URUSAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab.Solok

APBD

100%

100%

207.486.000

263.140.500

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang layak pakai

Kab.Solok

Meningkatnya Disiplin PNS

Kab.Solok

APBD

100%

100%

177.400.000

224.988.000

Program peningkatan disiplin aparatur 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


APBD

100% 53.815.000

Page 31

100% 68.250.000

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1 20 08 04 1

20

08

04

1

20

08

05

1

20

08

05

1

1

20

20

08

08

05

05

1

20

08

06

1

20

08

06

04

Proses Pengurusan Administrasi Pensiun

Jumlah PNS yang menerima SKKP Pengabdian dan SK Pensiun

Kab.Solok

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan

Kab.Solok

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Bimtek PP.46 Tahun 2011

Kab.Solok

Peningkatan sumber daya aparatur

Jumlah PNS yang mendapat peningkatan SDM

Kab.Solok

Tersedianya LAKIP dan laporan keuangan

Kab.Solok

100 org

APBD

BUP 58 tahun

150 org

85.027.000

107.835.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 02

03

07

500 org

APBD

-

30.000.000 30 org

75.015.000 APBD

-

50.000.000 4 org

100.000.000 APBD

5 org

29.277.000

37.130.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 09

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


2 Jenis

APBD 3.947.114

Page 32

2 jenis 5.000.000

1

20

08

23

1

20

08

23

03

Program Optimalisasi pemanfaatan teknoligi informasi Pembangunan/pengembangan Sistim informasi kepegawaian daerah

Jumlah PNS yang tertata Data Kepegawaiannya

Kab.Solok

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan kedinasan

Kab.Solok

100%

APBD

6629 0rg

79.963.000

101.411.600

URUSAN WAJIB

1 20 08 29 1

20

08

29

02

Program Pendidikan Kedinasn Pendidikan Penjenjangan Struktural

41 org

APBD

824.760.400

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 20 08 30 1

20

08

30

08

Pendidikan dan pelatiohan prajabatan

JumlahC PNS yg mengikuti latihan prajatan

Kab.Solok

359 org

1

20

08

30

08

Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan

Jumlah Bendaharawan Daerah yang mengikuti Diklat Bendaharawan

Kab.Solok

30 org

1 20 08 31

41 org

650.323.575

APBD

APBD 132.457.552

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Page 33

kebutuhan anggaran melalui TS Bupati 30 org 167.986.750

1

1

1

1

1 1

1 1

20

20

20

20

20 20

20 20

08

08

08

08

08 08

08 08

31

31

31

31

31 31

31 31

02

03

04

08

09 11

15 18

Seleksi penerimaan Calon PNS

Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNS dan Seleksi calon Praja IPDN

Kab.Solok

Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi

Kab.Solok

Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomastis

Jumlah PNS yang mendapat Kanaikan pangkat priode april dan oktober

Kab.Solok

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS berprestasi yang menerima pengahargaan/reward Perse ntase penanganan pelanggaran disiplin

Kab.Solok

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Persentase PNS tugas belajar dan Izin belajar yg menerima bantuan wisuda dan penelitian

Kab.Solok

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terlaksanaya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Kab.Solok

Persentase PNS yang terlayani pengurusan Hak kepegawaiannya

Kab.Solok

Penempatan PNS

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

Pengurusan Hak-hak Kepegawaian PNS


100%

APBD 151.474.792

950 org

APBD

Seleksi CPNS dan IPDN

100% 192.105.000

100% 81.395.000

81.395.000

750 org

APBD

750 org

107.000.000 375 org

107.000.000 APBD

375 org

134.882.300 Kab.Solok

85%

134.882.300 APBD

90%

55.376.627 98 org

55.376.627 APBD

100%

176.992.000 100%

275.000.000 APBD

100%

11.827.500 100%

15.000.000 APBD

52.992.500

Page 34

90% 52.992.500

1

20

08

35

1

20

08

35

01

Program Peningkatan Peranan Perempuan Pedesaan Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa/nagari

Persentase aparatur nagari yang berkompeten

Jumlah

Kab.Solok

37 org

APBD

50%

106.045.365

134.490.000

2.377.682.325

3.023.758.677 Arosuka, Maret 2014 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kepala

Drs. EMRIZAL,MM NIP.916012221985031004


Page 35

BAB I PENDAHULUAN ALUR PERENCANAAN RPJMD. 5 tahun RKPD NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN BUPATI PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD APBD

Recommend Documents