BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Penipuan yang berasal dari kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain oleh karena itu tindakan penipuan dapat dikenakan sanksi pidana.Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku(gedrags be invloding) dan penyelesaian konflik (conflic to plossing) (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015: 288). Kendati diatur secara tegas beserta ancaman pidananya namun dewasa ini tindakan penipuan semakin marak dilakukan mulai dari skala kecil hingga skala besar.Hal tersebut disebabkan oleh maraknya penipuan yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela di dalam masyarakat namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Lemahnya kesadaran masyarakat akan hukum membuat para pelaku penipuan semakin mengembangkan perbuatannya kedalam skala yang lebih besar (Ray Pratama, 2012: 2). Apabila dibiarkan saja maka ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat akan semakin melemah padahal hukum berlaku dan terwujud dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan (C.S.T. Kansil, 1993: 3). Salah satu contoh kasus penipuan berskala besar dan merugikan banyak pihak adalah kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang terjadi di kota Pacitan dengan Terdakwa I Sri Mulyani dan Terdakwa II Supriono Sakim yang
telah
diutus
oleh
Pengadilan
Negeri
Pacitan
dengan
nomor
43/Pid.B/2014/PN Pct, pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim dengan amar putusan yang berbunyi “Menyatakan Terdakwa II Supriono Sakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang
1
2
didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum”.Putusan ini bagi para pihak yang bersangkutan, baik bagi korban maupun bagi Penuntut Umum dirasa kurang memenuhi rasa keadilan sehingga dilakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Atas hal ini Jaksa/Penuntut Umum maju sebagai pemohon kasasi agar perkara tersebut dapat dibatalkan atau diperiksa kembali oleh hakim Mahkamah Agung. Mengenai alasan-alasan pengajuan kasasi agar dapat diterima oleh hakim Mahkamah Agung maka Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi haruslah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur mengenai seluruh prosedur beracara dalam hukum pidana yaitu mulai dari proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentang upaya hukum biasa yang terdiri dari upaya hukum banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa yang terdiri atas upaya hukum peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 2). Bukan suatu hal yang aneh apabila dilakukan upaya hukum kasasi sekalipun terhadap putusan bebas karena dewasa ini sering kali terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh judex factie mulai dari kekeliruan dalam menerapkan hukum, mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang,
maupun
pengadilan
memutus
suatu
perkara
dengan
melampaui batas wewenangnya sehingga kekeliruan-kekeliruan tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang bersangkutan dan menyebabkan kurang terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat. Dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas”sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Janpatar Simamora, 2014: 2).
3
Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 inilah yang kemudian digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan untuk mengajukan kasasi terhadap kasus penipuan yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor putusan 43/Pid.B/2014/PN Pct. Jaksa Penuntut Umum merasa terhadap putusan bebas tersebut hakim Pengadilan Negeri Pacitan telah salah menerapkan hukum. Sebagai pihak yang mengajukan kasasi, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat yang tertuang dalam memori kasasi sebagai dasar pertimbangan judex juris untuk memutus dan memeriksa kembali penerapan hukum dari perkara tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “Pengajuan Kasasi Penuntut Umumatas Alasan Judex Factie Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/Pid/2014)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memfokuskan
penelitian
ini
kepada
dua
rumusan
masalah
untuk
mempermudah pengkajian masalah yang menjadi objek dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Apakah dasar pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP? 2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?
4
C. Tujuan Penelitian Hal penting dalam suatu penelitian adalah tujuan jelas yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut sebab penelitian hukum dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan atau isu-isu hukum yang timbul (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Objektif 1.
Mengkaji dan mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pacitan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
2.
Mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan dengan ketentuanketentuan yang tertera dalam KUHAP.
b. Tujuan Subyektif 1.
Menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan dalam penelitian hukum khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana serta memperluas pemahaman aspek hukum baik secara teori maupun praktek.
2.
Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3.
Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang penulis peroleh selama perkuliahan sehingga memberikan manfaat dan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Acara Pidana. D. Manfaat Penelitian Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk
diri sendiri maupun orang lain baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
5
a. Manfaat Teoritis 1. Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
manfaat
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan dasar-dasar pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan. 2. Menambah referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang dasar-dasar pengajuan kasasi putusan bebas dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan isu-isu hukum terkait dasar-dasar pengajuan kasasi putusan bebas dalam perkara penipuan. b. Manfaat Praktis a.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang terkait, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. c.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman bagi masyarakat yang sering bersinggungan dengan permasalahan yang serupa terkait dengan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas. E. Metode Penelitian Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang
dihadapi. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi untuk kemudian memberikan pemecahan masalah atas permasalahan tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian guna menunjang hasil penelitian sebagai berikut :
6
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif. Penelitian normatif tidak dapat terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut memiliki karakter hermeneutikyakni proses mengubah suatu ketidaktahuan sehingga menjadi mengerti. Penafsiran ini biasanya dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 163). Dalam penelitian ini, penulis ingin menguraikan mengenai dasar-dasar pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. 2. Sifat Penelitian Sifat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah preskriptif dan terapan. Sebagaimana telah diketahui bahwa ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, melainkan preskriptif. Bersifat preskriptif artinya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dengan kajian objek hukum seperti koherensi antara norma hukum maupun koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41). Sedangkan, bersifat terapan artinya yaitu penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69). 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan
7
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang digunakan sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). 4. Jenis Bahan Hukum Sebagai suatu jenis penelitian yang bersifat normatif, maka sumber penelitian yang dibutuhkan adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). 5. Sumber Bahan Hukum Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 43/Pid.B/2014/PN Pct; 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/Pid/2014. Sedangkan bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder semacam menjadi petunjuk bagi penulis kearah mana penelitian tersebut akan melangkah. Sudah barang tentu buku-
8
buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang relevan dengan apa yang hendak diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 196). 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dalam mencari bahan hukum, diperlukan suatu teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen (studi pustaka) yakni pengumpulan bahan hukum tertulis berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). 7. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis logika deduktif silogisme. Penggunaan metode deduksi ini menurut Aristoteles, berpangkal pada pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Dapat diartikan bahwa pola pikir yang digunakan adalah dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Premis mayor disini berupa aturan hukum, yakni Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 256 KUHAP, sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yaitu mengenai pengajuan kasasi penuntut umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusio. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara alasan pengajuan kasasi penuntut umum dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dengan Pasal 256 KUHAP. Prosedur yang demikian digunakan untuk membuktikan apakah argumentasi yang diajukan telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam aturan undang-undang (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).
9
F. Sistematika Penulisan Hukum Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. BAB I
: PENDAHULUAN Bab I berisi mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab II berisi mengenai kerangka teori yang memberikan penjelasan secara teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab III berisi mengenai uraian dan sajian pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu, apakah dasar pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Pacitan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP serta apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penipuan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.
BAB IV
: PENUTUP Bab IV menjelaskan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis yang bersumber pada ketentuan hukum acara pidana.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
