BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Aksi pemberantasan korupsi yang gencar dilaksanakan oleh lembaga penegak
hukum,
menciptakan
merupakan
pemerintahan
salah
bersih
satu
(clean
wujud
komitmen
G overnment)
dan
pemerintah tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance ). Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara.
Untuk itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjaw aban yang terukur dan legitimate sehingga penyelengaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 3 Undang-U ndang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut menya takan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas
keterbukaan,
asas
proporsionalitas,
asas
profesionalitas,
dan
asas
akuntabilitas. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang kredibel. Salah satu
1
2
upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas K euangan Negara adalah dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan memakai standar akuntansi pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan peraturan dibutuhkan, agar segera dapat diketahui apabila ada kesalahan-kesalahan baik berupa
kesalahan
administrasi ataupun prosedur pelaksanaan suatu anggaran. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan dengan rencana semula.
1
Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang
seharusnya
terjadi,
apabila
ternyata
ditemukan
adanya
penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada saat
tingkatan
proses
manajemen,
dengan
demikian,
pengawasan
akan
memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Secara umum pengawasan membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu (1) meningkatkan kinerja organisasi, (2) memberikan opini atas kinerja organisasi, dan (3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan.
1 2
2
Trisnawati dan Saefullah, Pengantar M anajemen. Jakarta: Kencana, 2005, hlm.25 Ibid, hlm.45
3
Pengawasan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan m isi. M elalui pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk : (1) menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyim pangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak adilan; (2) mencegah terulangnya kembali kesalahan,
penyimpangan,
penyelewengan,
pemborosan,
hambatan
dan
ketidakadilan tersebut; dan (3) mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi. Selanjutnya pengawasan akan bermakna dan dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah dapat mencapai tujuan pengawasan yakni : (1) pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efisiensi dan efektif; (2) menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas; (3) menimbulkan suasana saling percaya dalam dan diluar lingkungan operasi organisasi; (4) meningkatkan akuntabilitas organisasi; (5)
meningkatkan
kelancaran
terwujudnya good governance.
operasi
organisasi;
dan
(6)
mendorong
3
Fungsi pengawasan atau yang lebih dikenal dengan Controlling tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain yaitu Planning, O rganizing dan Actuating. Fungsi pengawasan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dapat disimak dari rencana pembangunan yang terbagi dalam Pembangunan jangka 3
Ibid, hlm.49
4
panjang ( dua puluh lima tahun ), jangka menengah ( lima tahun ) dan jangka pendek ( satu tahun ) yang sering di lakukan oleh pem erintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Adapun yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran. Kesalahan yang terjadi karena miskomunikasi, penyimpangan baik terjadi karena kesengajaan dalam menggunakan sebagian dana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pribadi, atau pelanggaran karena disengaja atau tidak sengaja, pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu: a) menentukan standar, b) mengukur hasil atas dasar standard dan c) mengambil 4
tindakan perbaikan yang diperlukan. Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. M engetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak 5
yang berwenang. Khusus mengenai pengawasan, dalam lingkup Kementerian Hukum dan H AM menjadi domainnya unit kerja Inspektorat Jenderal. Peran ini 4
5
M anullang. Dasar-dasar M anajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 34 Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan Kemenkum &HAM Th 2007
5
penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit eselon I bidang pengawasan, melaksanakan pemerintah
pengawasan
dalam
rangka
intern
sebagai
mewujudkan
salah
satu
pemerintahan
unsur manajemen yang
baik
(good
Governance), sesuai Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 yang bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan dimaksud adalah sebagai upaya untuk menjaga keuangan atau kekayaan Negara/daerah. Kekayaan atau keuangan Negara/daerah mempunyai makna bahwa semua hak-hak dari Negara/daerah yang mempunyai nilai uang, dan ditambah dengan segala sesuatu baik uang maupun barang yang diperoleh atau akan diperoleh oleh Negara/daerah. Lingkup kekayaan/keuangan negara meliputi : APBN/D, keuangan negara yang disisihkan untuk usaha, berbagai barang yang digunakan maupun yang tidak lagi digunakan atau yang dimuseum kan, sisa atau lim bah untuk proses kegiatan/pelayanan, kekayaan yang dinasionalisir menjadi kekayaan Negara Indonesia, dan hak – hak Negara berupa komisi, rabat ataupun potongan. Secara ringkas daftar kekayaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a) Kekayaan Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan b) Kekayaan Negara yang tidak dapat dinilai dengan uang.
6
6
Kardjo, J . Seri Perbendaharaan Negara, Penyelesaian Kerugian Negara, Jakarta Penerbit Eko Jaya, 1994, hlm.54
6
Sejak Th 2006, Inspektorat Jenderal selain tugas pokoknya melaksanakan pengawasan, juga melaksanakan tugas tambahan menyelenggarakan M onitoring atau Pemantauan. Pemantauan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahap perencanaan, sebagai salah satu bentuk pengarahan dan penjagaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, tahap pelaksanaan (on going) dan pasca program/kegiatan, sebagai salah satu bentuk Pengarahan dan Penjagaan terhadap pelaksanaan Tupoksi instansi pemerintah agar dalam implementasinya tetap sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7
Hal ini sejalan dengan Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.PER/03/M .PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional
bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dimana Inspektorat Jenderal termasuk didalamnya. Sejak bergulirnya era reformasi pemerintahan pada awal 2000 an, Inspektorat Jenderal selaku lem baga birokrasi bidang kepengawasan, juga dengan sendirinya mengikuti perubahan paradigma. Pada
mulanya
pengawasan cenderung mengarah kepada sifat Watch D og yang menjadikan dirinya sosok anjing penyalak yang hanya mencaricari kesalahan auditan. Saat ini berubah sifat lebih ke arah Consulting Partnership dan Catalis. M eski Inspektorat Jenderal bekerja dalam lingkup pengawasan, menurut ketentuan di atas secara eksplisit ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan program/ kegiatan
7
lingkup
kementrian
yang
berada
pada
unit
eselon
Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan Kemenkum &HAM Th 2007
I
lain
7
penanggungjawab program, sebagai w ujud konsekuensi perubahan paradigma tersebut. Hal yang utama dari pengawasan oleh APIP adalah pemeriksaan (auditing), monitoring (pemantauan), evaluasi, review, sosialisasi dan asistensi, yang kesemuanya adalah lebih ditekankan kepada upaya preventive atas penyimpangan yang mengarah kepada miss manajemen yang berdampak kepada ketidaktertiban maupun tindak korupsi. Tindakan kuratif merupakan pilihan terakhir manakala sudah terjadi penyimpangan m engarah ke tindak pidana korupsi. Korupsi atau kebocoran penggunaan anggaran negara di pemerintah pusat maupun daerah semakin memprihatinkan. Kebocoran keuangan negara itu disebabkan pengelolaannya yang tidak transparan dan tidak akuntabel sejak penyusunan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran . Tercatat, tahun 2013 dari 87 Kementerian atau Lembaga (K /L) masih ada dua yang masih disclaimer, dan 18 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara dari 421 total Pemda, 67 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 316 mendapat predikat WDP, 6 mendapat predikat disclaimer dan 32 mendapat predikat tidak wajar.
8
Lembaga Pemasyarakatan Klas I M adiun berupaya maksimal untuk terciptanya pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perun dang-undangan dan peraturan serta
terselenggaranya good governance. Salah satu upaya tersebut
adalah peningkatan pengawasan internal. Penelitian ini berupaya mengkaji lebih
8
http://kompetisinews.blogspot.com/2013/01/e -audit-untuk-deteksi-dini-kebocoran.htm l, di akses tanggal 17 Juli 2014
8
lanjut upaya peningkatan pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan negara dengan mengetengahkan Judul : Upaya Peningkatan Pengawasan Internal
Terhadap
Penggunaan
Keuangan
Negara
Di
Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Madiun
B. Rumusan Masalah M engacu pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya peningkatan pengawasan internal keuangan negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I M adiun? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi upaya peningkatan pengawasan internal keuangan negara di Lembaga Pemasyarakatan K las I M adiun?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian mengenai U paya Peningkatan Pengawasan Internal Terhadap Penggunaan Keuangan Negara, ternyata belum penulis temukan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengawasan antara lain : 9
1. Penelitian oleh Erw in Asbarin . M engangkat obyek penelitian tentang “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Investor A sing Dalam M embangun M odal Usaha Budidaya M utiara di Lombok Barat”.
9
Erwin Asbarin, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanggungjawaban Investor Asing Dalam M embangun M odal Usaha Budidaya M utiara di Lombok Barat, Tesis, 2006
9
Penelitian ini tersebut lebih memfokuskan pada pengawasan pemerintah daerah sedangkan penelitian ini pada pengawasan internal. 2. Penelitian oleh Robert Pinasang Penelitian Pelaksanaan
ini
tentang
10
“Fungsi
Pengawasan
Badan
Terhadap
Pemeriksa
Pemerintah
Keuangan
U ntuk
dalam
M ewujudkan
Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa.” 11
3. Penelitian oleh Rusm ilah
Judul penelitian adalah “Fungsi Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pelaksanaan A nggaran D i Kantor W ilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi M anusia Daerah Istimewa Yogyakarta. (Khusus Pelaksanaan Anggaran di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan) Perbedaan penelitian Robert Pinasang (2006) dan penelitian Rusmilah (2011) dengan penelitian ini terletak pada subyeknya yaitu fungsi pengawasan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan), sedangkan penelitian ini fungsi pengawasan internal. 4. Penelitian oleh M arjoko
12
(2008)
Penelitian ini mengangkat obyek penelitian “ Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional.
10
Robert Pinasang, Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemerintah Untuk M ewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Be rwibawa, Tesis, 2006 11 Rusmilah, Fungsi Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Di Kantor W ilayah Kementrian H ukum dan Hak asasi M anusia Daerah Istimewa Yogyakarta ( Khusus Pelaksanaan Anggaran di Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan), Tesis, 2011 12 M arjoko, Fungsi Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional, Tesis, 2008
10
Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian penulis yaitu mengangkat fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, namun obyek penelitiannya berbeda. Obyek Penelitian tersebut adalah pengelolaan kawasan Taman Nasional sedangkan penelitian penulis obyeknya penggunaan keuangan negara.
D. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menentukan upaya peningkatan pengawasan internal keuangan negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I M adiun 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan pengawasan internal keuangan negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas I M adiun.
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat yang bersifat praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut; 1. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi feedback kepada pimpinan Lembaga Pemasyarakatan K las I M adiun, yang berkaitan dengan proses pengawasan penggunaan keuangan negara yang selama ini dilakukan. Berdasarkan informasi tersebut maka akan dapat dilakukan
11
upaya-upaya perbaikan dalam proses pengawasan penggunaan keuangan negara untuk masa yang akan datang. 2. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris mengenai proses pengawasan penggunaan keuangan negara, yang mana hasil penelitian ini selain akan menambah kepustakaan empiris, juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji masalah penga wasan penggunaan keuangan negara.
