BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara
Indonesia
merupakan
suatu
negara
yang
sedang
membangun. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut pada dasarnya adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat maka perlu adanya perhatian untuk melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga keuangan baik bank maupun non bank, terutama dalam penyediaan dana yang diperlukan oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber dana, salah satunya adalah melalui lembaga perbankan yakni melalui kredit bank yang disalurkan oleh bank pemerintah maupun bank swasta. 1 Penyediaan dana oleh bank dilakukan dengan memberikan kredit atau jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ke tiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru 1
Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.
1
berupa uang giral. 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP), dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan
menyalurkannya
kepada
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UUP, Bank berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan menghimpun dana dan penyalur dana dan dalam kegiatan menghimpun dana, Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk simpanan giro. Jika dilihat dari jangkauan operasional, Bank Perkreditan
2
OP. Simorangkir, 1989, Kamus Perbankan, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Bandung, 1989, hlm. 33.
2
Rakyat hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja dan juga tidak diperkenankan ikut kliring dan transaksi valuta asing. Perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bank. 3 Istilah kredit itu sudah dikenal luas oleh masyarakat, baik itu pedagang besar, menengah, atau kecil serta petani dan nelayan, sehingga peristilahan kredit tersebut sudah dikenal lama oleh mereka yang tinggal di pedalaman maupun di perkotaan. Bagi masyarakat pedagang ini, kredit diartikan sebagai pinjaman uang. 4 Memberi kredit itu sama dengan membuka kredit yang berarti perjanjian pinjam uang. Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa di dalam era teknologi ekonomi, pengertian kredit mengandung lebih dari satu arti yaitu memberi kredit dan kredit dokumenter. Memberi kredit itu sama dengan membuka kredit yang berarti perjanjian pinjam uang. Pemakaian kata kredit itu lebih cenderung dengan menamakannya “perjanjian kredit bank”. Istilah bank dilekatkan dengan perjanjian kredit itu karena untuk membedakan dengan perjanjian pinjam uang yang pemberi pinjamannya bukan bank. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang artinya percaya, (dalam bahasa Belanda disebut vertrovwen, Inggris disebut trust, believe, atau confidence. Pengertian kredit juga terdapat dalam UUP pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 3 4
Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit., hlm. 21 Ibid.
3
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit disalurkan atau diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan rasa percaya bahwa debitur tersebut akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara bank selaku kreditur dengan debiturnya. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Dalam proses pemberian fasilitas kredit, pihak bank tetap harus memperhatikan proses pengamanan karena pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam hal adanya ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Proses pengamanan bank tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula Perjanjian Kredit antara lain: 1. Kredit diberikan dalam jangka waktu paling lama sampai tanggal ditentukan dalam perjanjian; 2. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling lama sampai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian.5
5
Ibid, hlm. 75
4
Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam menyalurkan fasilitas kredit kepada debitur. Hal tersebut sangat penting karena pada saat fasilitas kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari debitur. Demikian juga pada saat penandatanganan perjanjian akan terjadi tawar menawar dan posisi bank lebih kuat. Akan tetapi pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan. Hal yang diharapkan oleh semua bank adalah meningkatnya perolehan laba, dimana laba bank tersebut diperoleh dari selisih antara bunga pendapatan dengan bunga pinjaman. Itu artinya jika bank memberikan suatu kredit dan pembayaran kredit berjalan dengan lancar, maka bank akan mendapatkan keuntungan dari hasil selisih tersebut, dan apabila kredit mengalami kemacetan akibatnya akan terjadi penurunan profitabilitas. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja (PD BPR Bank Jogja) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta, Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 31. PD BPR Bank Jogja adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Berkedudukan
5
di Kota Yogyakarta, PD BPR Bank jogja dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tugas untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka PD BPR Bank Jogja selain menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito, juga menyalurkan kredit kepada masyarakat dan UMKM. Terkait dengan itu, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja juga harus melaksanakan pengamanan kredit. Pengamanan kredit yang dilakukan oleh Bank pada dasarnya adalah untuk memperkecil risiko atau bahkan menghilangkan risiko yang akan timbul maupun yang sudah timbul. Dalam pelaksanaannya, bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten berdasarkan asas perkreditan yang sehat maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit seharihari. 6 Dalam pemberian kredit jaminan merupakan faktor yang penting dalam rangka mengurangi risiko kredit.
Hal ini dikarenakan tidak ada
seorangpun dapat menjamin kepastian tentang perkiraan (forecast) di masa 6
Dini Wardini, Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Bank : Studi Kasus Pada Bank Pemerintah Periode 2006 – 2010, Universitas Pendidikan Indonesia, diakses pada http://repository.upi.edu, pada tanggal 2 Desember 2012.
6
mendatang. Sekalipun bank telah memegang agunan, namun apabila kredit tersebut bermasalah dan macet, bank tidak serta merta dapat mengeksekusi agunan tersebut.
Jalan yang ditempuh cukup panjang.
Terlebih-lebih
apabila nasabah yang bersangkutan tidak bersedia melepas agunannya atau tetap berkilah ataupun ingkar dengan kata lain tidak mau bekerjasama. Berkiatan dengan kredit macet yang terjadi di PD BPR Bank Jogja, terjadi pada Kredit Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di mana mencapai Rp 1,2 miliar. Para pedagang di pasar tradisional mendominasi debitur yang macet. Sebab mereka lebih mendahulukan kulakan barang daripada membayar angsuran ke bank. Manajemen pedagang pasar itu agak sulit diselaraskan dengan perbankan, maka pihak PD BPR Bank Jogja harus selalu telaten menagih para pedagang pasar tersebut. Total nilai kredit para pedagang pasar di PD BPR Bank Jogja hingga Mei 2014 mencapai Rp 8 miliar. Oleh karena itu, menurut pihak PD BPR Bank Jogja, kredit macet yang terjadi tersebut masih tergolong rendah dengan angka non performing loan (NPL) 0,5 persen dan pertumbuhan kredit 35,25 persen. Tantangan BPR cenderung semakin berat untuk bertahan dari serbuan pesaing terutama bank umum dan lembaga keuangan mikro termasuk koperasi simpan pinjam dan pegadaian yang mulai merambah pasar mikro.
BPR Bank Jogja
bertekad terus meningkatkan kapasitas bisnis dari segi modal maupun aset. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BPR Bank Jogja mencapai 48,04 persen dengan pertumbuhan modal 27,54 persen. Likuiditas
7
dengan pendekatan loan to deposit ratio (LDR) adalah 90,93 persen sedangkan pertumbuhan dana pihak ke tiga 14,77 persen. Walaupun nilai kredit macet yang terjadi di PD BPR Bank Jogja dapat dibilang kecil, tetapi tidak didapat juga menganggap bahwa hal tersebut bukan masalah yang serius. Kredit macet yang terjadi pada suatu bank merupakan masalah yang serius yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Banyaknya kredit macet yang terjadi merusak reputasi bank karena dianggap tidak mampu melaksanakan proses pemberian kredit dengan baik. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesehatan bank karena setiap periode tertentu bank diharuskan membuat “Laporan Kolektibilitas” kepada Bank Indonesia yang berisi kualitas pinjaman yang telah disalurkan (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Kerugian lainnya yang dapat ditimbulkan dari kredit macet adalah terganggunya “Cash Flow” bank karena dana yang diharapkan masuk dari pelunasan kredit tertunda atau tidak terjadi, sementara itu kewajiban bank kepada pihak ketiga (seperti deposan atau para penabung) tidak dapat dan tidak boleh ditunda lagi. Dana yang terikat kredit macet mengakibatkan bank tidak dapat mengadakan pilihan investasi yang lebih menarik dan memberi hasil yang lebih besar. Akibatnya, pertumbuhan bank akan terhambat. 7
7
Jopie Jusup, 1992, Panduan Dasar Untuk Account Officer, Intermedia, Jakarta, hlm.
157-158.
8
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti UPAYA PENGAMANAN BANK ATAS KREDIT MACET (NON PERFORMING LOAN) DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah uapaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Jogja dalam rangka melakukan pengamanan kredit yang diberikan? 2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Jogja dalam mengatasi kredit macet dalam hal debitur tidak dapat melunasi hutangnya?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif Penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh pemahaman dan analisis mengenai: a. Upaya yang dilakukan oleh PD BPR Bank Jogja dalam rangka melakukan pengamanan kredit perbankan; b. Upaya yang dilakukan oleh PD BPR Bank Jogja untuk mengatasi kredit macet dalam hal debitur tidak mampu melunasi hutangnya.
9
2. Tujuan Subyektif Penelitian ini dilakukan sebagai suatu tahapan dari proses belajar dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan jenjang Strata Dua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran-penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum UGM ditemukan beberapa penelitian terkait dengan perjanjian kredit, diantaranya: 1. Penulisan skripsi oleh Mohammad Fitriyanto, Mahasiswa Program Sarjana FH UGM, dengan judul Implikasi Yuridis Pelaksanaan Hair Cut Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Di Kantor Wilayah Yogyakarta, tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan haircut atau pemotongan utang pokok nasabah kredit macet di Bank BRI; 2. Penulisan skripsi oleh Lucia Widyastuti, Mahasiswa Program Sarjana FH UGM dengan judul Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada PT. BPR Shinta Daya Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang nasabahnya mempergunakan jaminan Hak Tanggungan; 3. Penulisan skripsi oleh Reni Septiana Nugraheni, Mahasiswa Program Sarjana FH UGM dengan judul Penyelesaian Kredit Bermasalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Gempa Bumi 27 Mei 2006
10
Yogyakarta Di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Utama, tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah pada UMKM sebagai akibat dari bencana alam gempa bumi. Dengan demikian, oleh penulis namun belum diketemukan judul penelitian dengan fokus permasalahan seperti yang penulis kemukakan, sehingga penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaedah keaslian penelitian.
E. Manfaat Penelitian 1. Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata, hukum perjanjian pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya. 2. Praktis Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sebuah gambaran secara nyata bagi banker’s tentang bagaimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah
dan
usaha-usaha
mengatasinya.
11
yang
selayaknya
ditempuh
untuk
