BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Posyandu
diselenggarakan
untuk
kepentingan
masyarakat
sehingga
pembentukan, penyelenggaraan dan pemanfaatannya memerlukan peran serta aktif masyarakat dalam bentuk partisipasi penimbangan balita setiap bulannya, sehingga dapat meningkatkan status gizi balita. Kegiatan ini membutuhkan partisipasi aktif ibu-ibu yang memiliki anak balita untuk membawa balita-balita mereka ke posyandu sehingga mereka dapat memantau tumbuh kembang balita melalui berat badannya setiap bulan (Depkes RI, 2006). Posyandu dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Satu posyandu melayani sekitar 80-100 balita. Dalam keadaan tertentu, seperti lokasi geografis, perumahan penduduk yang terlalu berjauhan, dan atau jumlah balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk posyandu baru (Depkes RI, 2006). Secara kuantitas, perkembangan jumlah posyandu sangat menggembirakan, karena di setiap desa ditemukan sekitar 3-4 posyandu. Pada saat posyandu dicanangkan pada Tahun 1986 jumlah posyandu tercatat sebanyak 25.000 posyandu, pada Tahun 2005 meningkat menjadi 238.699 posyandu (Depkes RI, 2006), dan pada Tahun 2008 menjadi 269.202 posyandu (Depkes RI, 2009). Ditinjau dari aspek
1
Universitas Sumatera Utara
kualitas masih ditemukan banyak masalah, antara lain kelengkapan sarana dan keterampilan kader yang belum memadai (Depkes RI, 2006). Menurut
Depkes RI (2001) meningkatkan kualitas pelayanan posyandu
merupakan tujuan khusus dari revitalisasi posyandu yang salah satunya yaitu meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan posyandu. Tujuan dari revitalisasi posyandu tersebut yaitu meningkatkan kemampuan/pengetahuan dan keterampilan teknis serta dedikasi kader di posyandu, memperluas sistem posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah, menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja posyandu, meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kegiatan posyandu dan memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan teknis dari tenaga profesional dan tokoh masyarakat, termasuk unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang (Assauri, 2003). Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator kinerja bagi pelayanan posyandu yang mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi serta adanya penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita.
Universitas Sumatera Utara
Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2009 mempunyai 8 buah puskesmas, sebanyak 89 posyandu terdiri dari 64 buah (71,91%) posyandu pratama dan 25 buah (28,09%) posyandu madya, posyandu purnama dan mandiri belum ada (Dinkes Pakpak Bharat, 20010). Kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan dimotori oleh kader posyandu dengan bimbingan teknis dari petugas kesehatan. Jumlah minimal kader untuk setiap posyandu sebanyak 5 orang sesuai dengan jumlah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh posyandu dengan sistem layanan 5 meja atau 5 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pendaftaran; (2) Penimbangan; (3) Pencatatan/pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS); (4) Penyuluhan; dan (5) Pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya (Depkes RI, 2006). Partisipasi masyarakat Pakpak Bharat dalam kegiatan posyandu masih rendah, dapat dilihat dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 di mana dari 5.016 balita yang ada sedangkan balita yang datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan hanya berjumlah 2.436 (48,56%), sedangkan target pencapaian diharapkan sebesar 90%. Kunjungan ibu hamil yang datang ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan adalah sekitar 50,34%, sementara pencapaian target yang diharapkan adalah sebesar 95% (Dinkes Pakpak Bharat, 2009). Peningkatan kualitas pelayanan posyandu dapat dilakukan dari berbagai aspek pelayanan seperti peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan pelaksanaan posyandu. Pelayanan posyandu yang berkualitas harus diikuti oleh tugas dan fungsi institusi pembina posyandu secara keseluruhan yaitu
Universitas Sumatera Utara
kelangsungan posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya dari kelompok paling rentan ibu dan anak. Meskipun posyandu merupakan unit pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat yang berada di desa/kelurahan, namun karena peran posyandu sangat menentukan terhadap gambaran kondisi ibu dan anak secara nasional, maka disetiap daerah perlu dilakukan pemantauan kegiatan melalui Revitalisasi Posyandu. Frekuensi dan jenis kegiatan Revitalisasi Posyandu yang dipantau ditetapkan atas kebutuhan masing-masing daerah. Pada tingkat operasional (desa/kelurahan, kecamatan), pemantauan dilakukan secara bulanan, dengan melaksanakan kunjungan lapangan atau dengan mempelajari laporan yang disampaikan oleh posyandu di wilayah kerjanya (Depkes RI, 2001). Pembinaan posyandu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain: (1) Rapat koordinasi berkala pokja posyandu, yang bertujuan untuk membahas kemajuan dan kendala penyelenggaraan posyandu; (2) Kunjungan bimbingan dan fasilitas yang bertujuan untuk melihat operasionalisasi kegiatan posyandu, mengetahui kendala yang dihadapi dan memberikan saran penyelesaian dan perbaikannya, baik dalam aspek administratif maupun teknis medis; (3) Menghadiri rapat/pertemuan yang diselenggarakan masyarakat, khususnya yang membahas masalah posyandu dengan tujuan untuk memberikan dukungan moril dalam penyelenggaraan posyandu; (4) Memberikan penghargaan kepada pengurus dan kader posyandu yang berpartisipasi dalam bentuk pemberian tanda penghargaan, bantuan pelatihan, studi banding ke posyandu lain atau pemberian seragam posyandu (Depkes RI, 2006).
Universitas Sumatera Utara
Pembinaan posyandu di Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Puskesmas melakukan kunjungan ke posyandu setiap bulannya dan melakukan pertemuan lintas sektor sekecamatan dan lintas program secara kesinambungan. Sedangkan ditingkat kabupaten Dinas Kesehatan melakukan pelatihan kader secara berkala. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembinaan oleh Widodo (2008) menyimpulkan bahwa karakteristik, pembinaan kader dan perilaku kader memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran kader posyandu. Menurut penelitian Dalimunte (2007) bahwa pembinaan puskesmas dari 4 variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan pencatatan dan pelaporan, kunjungan ke lokasi posyandu, rapat posyandu dan pelatihan kader, hanya satu variabel yaitu pemeriksaan pencatatan dan pelaporan yang berpengaruh terhadap keaktifan kader posyandu. Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya memerlukan mekanisme kerja yang terarah (Depkes, 2004). Pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Fayol (dalam Saydam, 2000) dilakukan melalui fungsi manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkomandoan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian yang terkait dengan pengaruh pembinaan posyandu terhadap kualitas pelayanan posyandu di Kabupaten Pakpak Bharat.
Universitas Sumatera Utara
1.2. Perumusan Masalah Bagaimana pengaruh pembinaan posyandu terhadap kualitas pelayanan posyandu di Kabupaten Pakpak Bharat.
1.3. Tujuan Penelitian Menjelaskan pengaruh pembinaan posyandu terhadap kualitas pelayanan posyandu di Kabupaten Pakpak Bharat.
1.4. Manfaat Penelitian 1.
Sebagai bahan masukan kepada seluruh penanggungjawab posyandu Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kualitas pelayanan posyandu.
2.
Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan pembinaan posyandu di Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya.
3.
Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya bidang ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
Universitas Sumatera Utara
