BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penelitian Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan

pajak,

hingga

rendahnya

kapasitas

lembaga

administrasi

perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan tax amnesty (B.Bawono Kristiaji, 2013). Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak orang pribadi baru mencapai Rp4,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Mardyasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Ngadiman dan Huslin, 2015). Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek 1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Menurut data dari Ngadiman dan Huslin (2015), Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 140 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain.“Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihakpihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. “Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum” kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak (Mardiasmo,2014). Tax amnesty memang seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, dengan pemberian insentif berupa penurunan tarif dan juga penghapusan sanksi administrasi dari tuntutan hukum, namun program tax amnesty pajak belum

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3

memiliki kemampuan dalam mendeteksi objek pajak yang berada diluar sistem administrasi perpajakan untuk dapat berperan aktif dalam program, dari 240 juta lebih penduduk Indonesia, jumlah wajib pajak yang terdaftar masih kurang dari 30 juta orang, dan dari jumlah tersebut, hanya sepertiganya yang melaporkan SPT PPh 2015 atau kurang dari 10 juta penduduk, atau hanya 0,04% wajib pajak yang sudah lapor SPT (Safri, 2016). Keunggulan dari program Tax amnesty bagi wajib pajak yaitu membebaskan (penghapusan) pajak yang seharusnya terutang bagi wajib pajak, membebaskan wajib pajak dalam proses pemeriksaan atau penyidikan, bebas dari pajak penghasilan, membebaskan PPh untuk balik nama harta tambahan bagi wajib pajak dan tidak akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan (Dhemas, 2016). Dalam praktiknya di Indonesia, selain pajak, sumber penerimaan negara juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003, pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).


4

Tabel 1.1 REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN ANGGARAN 2015 Tanggal: 1 Januari s.d 31 Desember 2015 (dalam triliun rupiah) URAIAN

APBNP*

REALISASI JUMLAH

%

1.489,3

1.240,4

83,3

I. Pajak Dalam Negeri

1.440,0

1.205,5

83,7

1. Pajak Penghasilan

679,4

602,3

88,7

- Migas

49,5

49,7

100,3

- Non Migas

629,8

552,6

87,7

2. Pajak Pertambahan Nilai

576,5

423,7

73,5

3. Pajak Bumi dan Bangunan

26,7

29,3

109,6

4. BPHTB

0,0

0,0

0,0

5. Cukai

145,7

144,6

99,2

6. Pajak lainnya

11,7

5,6

47,5

49,3

34,9

70,9

1. Bea masuk

37,2

31,2

83,9

2. Bea Keluar

12,1

3,7

30,9

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

II. Pajak Perdagangan Internasional

Sumber: Data Anggaran penerimaan dan belanja Negara-Perubahan tahun 2015 Berdasarkan Tabel 1.1 pemerintah menganggarkan penerimaannya berasal dari pajak sebesar 83,3%. Realisasi pencapaian penerimaan perpajakan tersebut disumbang oleh penerimaan pajak penghasilan (Pph) minyak dan gas


5

serta pajak non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Penerimaan bea dan cukai serta Pajak Perdagangan Internasional. Kepatuhan Wajib Pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidaktaatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Sebuah Survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak baik individu, korporasi, dan pajak pertambahan nilai tidak mencapai 80%. Menurut data dari Kementerian Keuangan mengungkapkan pendapatan rasio pajak dari wajib pajak orang pribadi hanya 0,04% dari total pendapatan pajak tahun 2013 (Ortax.org). Tabel 1.2 Data di KPP Pratama Menteng Satu Data WP OP Data SPT terdaftar Tahunan OP 2012 4,882 1,941 2013 4,981 1,876 2014 5,369 1,851 2015 5,655 1,948 2016 5,872 1,963 Sumber : Data diolah Penulis, 2017

Tahun

Presentase Tingkat Kepatuhan WP OP 39,67 % 37,66% 34,48% 34,45% 33,43%

Berdasarkan data yang diperoleh di KPP Pratama Menteng Satu Jakarta Pusat, pada tahun 2012 presentase tingkat kepatuhan sebesar 39,67% , pada tahun 2013 mengalami penurunan 2,01% menjadi 37,66%, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,18% menjadi 34,38%, pada tahun 2015


6

mengalami penurunan kembali sebesar 0,03% menjadi 34,45%, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,02% menjadi 33,43. Dengan presentase tingkat kepatuhan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa di KPP Pratama Menteng Satu mengalami masalah penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun, oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian di KPP Pratama Menteng Satu tersebut dengan variabel sosialisasi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak dan kemauan untuk membayar kewajiban pajak mereka diperlukan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, sosialisasi pajak akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pada gilirannya, pengetahuan yang lebih baik dari perpajakan akan menyebabkan kepatuhan pajak yang lebih baik. wajib pajak yang memahami peraturan pajak akan mendorong keberhasilan pelaksanaan Self Assessment System (Rohmawati, et al., 2013). Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Enni Savitri (2015) meneliti mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kegunaan npwp, kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak melalui variable mediasi di lingkungan KPP Sanapelan-Pekanbaru. Nurlis dan Islamiah kamil (2015) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan, denda pajak dan otoritas pajak jasa pada kepatuhan pajak orang pribadi di lingkungan Jabodetabek &


7

Bandung. Ngadiman dan Huslin (2015), meneliti mengenai pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Jakarta Kembangan. Wirda, Hamidah & Djudi (2015) mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Ponorogo). Sedangkan, Siti masruroh dan Zulaikha (2013) meneliti pengaruh kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kabupaten tegal. Beberapa penelitian menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain lokasi penelitian, variabel penelitian, dan metode samplingnya. Sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada pengaruh sosialisasi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode accidential sampling dalam pengambilan sampelnya dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Siti masruroh (2013) menggunakan analisis regresi logistic, dan Andreas & Enni Savitri (2015) menggunakan analisis jalur (Path Analysis).


8

Berdasarkan latar belakang, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TAX AMNESTY DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Menteng Satu)”. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba mengindentifikasi masalah yang mendasari penulisan ini, yaitu: 1. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 2. Apakah Tax Amnesty berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? 3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Untuk menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


9

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kontribusi Penelitian Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Kontribusi Praktik Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya sosialisasi pajak, tax amnesty dan kualitas pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Kontribusi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya

Recommend Documents