BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilukada juga merupakan langkah maju dalam proses demokratisasi lokal di Indonesia. Dimana Pemilukada merupakan sebuah konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah. Sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara sederhana pemilukada adalah merupakan cara individu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu untuk melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan mekanisme demokratisasi dalam rangka rekrutment pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pelaksanaan pemilukada sesungguhnya merupakan tradisi politik dan

Universitas Sumatera Utara

manivestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita, serta adanya otonomi daerah yang yang mengizinkan setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih di masing-masing daerah di wilayah Indonesia untuk dapat menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya seperti yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.1 Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga rakyat memiliki hak untuk terlibat secara langsung dalam aktivitas politik. Ada beberapa argument bagi pemilihan umum kepala daerah terkait dengan kedaulatan rakyat, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Menjadikan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap pilihan rakyat. Salah satu cara hak politik rakyat adalah hak memilih calon pemimpin. Penundaan atau peniadaan hak pilih tidak hanya mengurangi signifikansi

nilai-nilai demokrasi dalam pemilukada tetapi juga

mengancam

pemimpin

legitimasi

daerah.

Kedua,

wujud

nyata

asas

pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik seorang pemimpin merupakan landasan yang sangat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik.

1

Undang-undang Otonomi Daerah Terbaru, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005, hal.28


Melalui

pemilukada,

maka

seseorang

kepala

daerah

harus

dapat

mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada kepala daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. Ketiga, menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergi antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara ketiganya membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis. 2 Sebuah negara yang menganut demokrasi harus melaksanakan pemilihan umum. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah bagian dari perwujutan hak-hak asasi yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat. Melalui pemilihan ini pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab melalui pemilihan rakyat dapat mengangkat dan memberhentikan suatu rezim pemerintahan. Selain itu partisipasi politik merupakan aspek penting lainya dalam sebuah tatanan negara yang demokratis, dan sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung 2

Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005, hal.128129


mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi salah satu anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen atau sebagainya.3 Berbicara mengenai perilaku pemilih sedikit banyak mempunyai kesamaan dengan konsep partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan berbicara mengenai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Herbert McClosky, dalam International Encyclopedia of The Sosial Science, menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.4 Sedangkan perilaku politik seseorang adalah pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik juga meliputi tanggapan-tanggapan seperti persepsi dan juga meliputi tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi an lain sebagainya. Secara sederhana menurut Almond, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua: Pertama, partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu 3

Miriam Budiardjo, Partisipasi Dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1998, hal.2 Herbert McClosky, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008. Hal. 367

4


partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Kedua, partisipasi secara non-konvensional. Artinya,prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. 5 Sehingga dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk meneliti faktorfaktor yang mempengaruhi tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihanya.

Keikutsertaan

dan

ketidakikutsertaan

masyarakat

dalam

pemilu

menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu secara sederhana menunjukan komitment partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasan terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Golput sendiri dapat berupa tindakan diam dengan tidak menggunakan hak memilihnya, dimana diam bukan berarti tidak memiliki sikap politik. Diam itu sendiri dapat dikatakan sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pengkhayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada di sekitarnya. Diam adalah salah satu pilihan sikap. Oleh karena itu dibalik sikap itu terdapat suatu pertimbangan dan perasaan-perasaan tertentu atas objek yang ada di sekitarnya.6

5

G.Almond dalam P. Antonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press,2006.Hal.131-132 6 Sudijono Sastroatmojo. Perilaku Politik. Semarang. IKIP Semarang Press. 1995. Hal 5


Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya. Salah satu hak politik rakyat adalah memilih calon pemimpinnya. Penundaan atau peniadaan hak pilih tidak hanya mengurangi secara signifikan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan langsung. Namun bahkan setiap saat mengancam legitimasi pemimpin daerah. Perlu dikatagorikan bahwa ada beberapa katagori disebut pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Diantaranya ada dua katagori yang relevan, yaitu katagori suara tak sah dan katagori yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam banyak media massa dua katagori ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk di dalamnya 7. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa ada dua jenis golongan putih (golput), yaitu: Pertama golput yang tidak disengaja, yang terdiri dari suara tidak sah. Kedua, golput yang sengaja, yang terdiri dari pemilih yang tidak menggunkan hak pilihnya. Kelahiran golput dalam sistem politik di Indonesia diawali dengan keprihatinan yang mendalam terhadap perilaku politik elite yang hanya bercerita tentang kekuasaan dan bagaimana mempertahankannya. Golput ditandai dengan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu (waktu itu tahun 1971). Terdapat dekonstruksi terhadap mainstream perilaku politik sebagai manivestasi pembangkaan sipil. Taktik ini dimaksudkan sebagai perimbangan posisi tawar menawar antara elite dengan kontituen pemilih yang selama ini timpang. Delegitimasi pemilu mungkin saja terjadi dalam bentuk angka statistic persentase jumlah perolehan suara. Semakin

7

Mariam Budiarjo. Op.Cit, Hal 488


rendah persentase jumlah pemilih dibanding angka golput menjadi penanda awal bahwa pemenang pemilu tidak kredibel di mata rakyat.8 Menurut Muhammad Asfar dalam Presiden Golput yang merupakan hasil penelitianya pada pertengahan 2003 terdapat para pemilih yang memastikan tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2004 alias golput.9 Asfar menggambarkan bahwasanya ada bebrapa faktor yang mempengaruhi perilaku golput di Indonesia. Pertama, karakteristik kepribadian dan pengalaman sosial politik, persepsi dan evaluasi terhadap sistem politik dan sistem pemilu. Kedua, faktor sistem politik dan pemilu. Ketiga, rendahnya kepercayaan politik masyarakat. Keempat, latar belakang sosial ekonomi. Di Indonesia sendiri baru memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah . Undang-Undang ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam tata pemerintahan dan bahkan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini berarti semangat untuk memberikan kesempatan yang seluasnya bagi masyarakat daerah untuk berbenah sesuai dengan 8

http://hestiyanto.wordpress.com/2010/06/24/golput-dan-hippies-politik/ diakses pada tanggal 15 maret 2012 pukul 22.00wib 9 Muhammad Asfar. Presiden Golput. JP Press. Surabaya, 2004, hal 58


keinginanya. Dan pada akhirnya setiap kepala daerah akan terasa lebih dekat dengan rakyatnya. Artinya, semua kebijakan yang akan diambil kepala daerah benar-benar berdasarkan kubutuhan rakyat yang sesungguhnya. Selain itu setiap kandidat calon kepala daerah tentunya akan berusaha bersaing untuk merebut suara pemilih dalam memenangkan kompetisi pemilukada tersebut. Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, setiap kontestan membutuhkan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin dan program kerja kepada masyarakat.10 Salah satu kelemahan pemilihan kepala daerah secara langsung ialah aktifitas rakyat terganggu, kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pemilihan secara langsung ini. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia juga sepertinya tidak mau ketinggalan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Hal ini dapat kita lihat dengan antusiasme para putra dan putri daerah Kabupaten Deli Serdang maupun tokoh-tokoh masyarakat yang mencalonkan diri pada pemilukada yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2008. Dimana ada sembilan pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan tersebut. Berikut ini adalah daftar pasangan calon kepla daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tahun 2008:

10

Firmanzah, Marketing Politik:Yayasan Obor Indonesia,2007,hal.21


Tabel1.1 Daftar Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.Urut

1

Nama Pasangan Calon Kepala Daerah

Latar Belakang

dan Wakil Kepala Daerah

Calon

H. SIHABUDIN, SE

Independent

dan Ir. SURIA DARMA GINTING, SP.MM H. WAGIRIN ARMAN

2

Partai Golkar

dan Hj. CHAIRIAH SUDJONO GIATMO, SE SAIFUL ANWAR, S.Sos, MSP

3

Independent

dan SUGITO Drs. T. AKHMAD THALA'A

4

PKS

dan SATRYA YUDHA WIBOWO, ST Drs. H. AMRI TAMBUNAN

5

Partai Demokrat

dan ZAINUDDIN MARS RUBEN TARIGAN, SE

6

PDI-P

dan DEDI IRWANSYAH, SE

7

Drs. H. HASAIDDIN DAULAY

Independent

dan


Drs. H. PUTRAMA ALKHAIRI H. M. SUPRIYANTO 8

Independent

dan DICKY ZULKARNAIN, SE Drs. RABU ALAM SYAHPUTRA

9

Independent

dan Ir. RAHMAD SETIA BUDI, M.Sc

Sumber: KPUD Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 394 desa dan 1.181.807 jumlah pemilih tetap pada pemilihan Bupati tahun 2008. Salah satu kecamatan yang menarik untuk diteliti adalah Kecamatan Pancur Batu. Di mana Kecamatan Pancur Batu ini terdiri dari 25 desa dengan masing-masing desa tersebut memiliki ciri khas, ras, dan agama yang berbeda dan masyarakatnya sangat memegang teguh kekhasannya tersebut. Alasan lain mengapa Kecamatan Pancur Batu menjadi menarik untuk dijadikan tempat penelitian adalah karena tingkat partisipasi pemilih di daerah ini termasuk rendah dalam setiap pemilihan umum bila dibandingkan dengan daerah atau kecamatan lainya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini adalah perbandingan tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Pancur Batu dalam setiap pemilihan umum:


Tabel 1.2 Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

No

1

Pemilu

Gubernur Wakil

Partisipasi

Jumlah

Jumlah

Jumlah

DPT

Suara sah

Suara tidak sah

49.490

28.623

430

58,7

55.694

24.460

140

55,8

58.882

35.005

871

60,9

Pemilih (%)

dan Gubernur

Provinsi Sumatera Utara 2008 2

Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten

Deli Serdang 2008 3

Presiden dan Wakil Presiden 2009

Sumber: KPUD Kabupaten Deli Serdang. Diawali pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada bulan April 2008, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 49.490 pemilih, dimana jumlah suara sah 28.623 dan suara tidak sah 430 suara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu gubernur dan wakil gubernur ini 58,7%. Pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan pada Oktober 2008, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 55.694 pemilih dimana jumlah suara sah 24.460 dan suara tidak sah 140 suara. Dengan demikian


partisipasi masyarakat pada pemilu bupati dan wakil bupati 55,8 %. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2009, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 58.882 pemilih, dimana jumlah suara sah 35.005 dan suara tidak sah 871 suara. Dengan demikian partisipasi masyarakat pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 60,93 %.11 Tingginya persentasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di daerah ini pada setiap pemilihan umum menjadikan saya tertarik untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu tidak mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut peneliti menggunakan pendekatan behavioralism atau pendekatan tingkah laku, yang merupakan salah satu pendekatan ilmu politik guna memahami realitas fenomena politik. Berdasarkan pemaparan data di atas dapat dilihat bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2008 merupakan pemilihan umum dengan tingkat partisipasi pemilih yang terrendah yaitu hanya 55,80%, dan sebanyak 44,20% pemilih yang tidak menguunakan hak pilihnya. Tindakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor.Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk menemukan faktor-faktor penyebab 11

Data Resmi KPU Deli Serdang


masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilinya pada pemilihan umum sekaligus meneliti kecendrungan partisipasi politik masyarakatnya. Untuk itu peneliti akan melakukan

penelitian

MEMPENGARUHI

dengan

judul:

MASYARAKAT

FAKTOR-FAKTOR

TIDAK

MENGGUNAKAN

YANG HAK

PILIHNYA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2008 DI DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN PANCUR BATU.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dengan demikian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2008? C. Pembatasan Masalah Agar penelitian terfokus terhadap permasalahanya, akan lebih baik jika dibuat pembatasan masalah. Pada penelitian ini adapun masalah yang ingin diteliti adalah: 1. Penelitian ini akan melihat bagaimana pendapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (terdaftar di Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilihan


Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2008 di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu 2. Analisis studi pada penelitian ini akan lebih terfokus pada perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2008. D. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2008. 2. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2008. E. Manfaat Penelitian Selain beberapa tujuan, sebuah penelitian juga diarahkan agar banyak berdayaguna dan memiliki manfaat bagi peneliti maupun masyarakat luas oleh sebab itu adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah : 1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dalam melihat fenomena politik yang terjadi di masyarakat.


2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi untuk menambah khasanah keilmuan dan mengembangkan konsep maupun teori yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat. 3. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan

tentang

prilaku

pemilih

dan

factor-faktor

yang

mempengaruhinya. 4. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan tentang partisipasi politik masyarakat multikultural agar dapat meminimalisir terjadinya golongan putih (Golput) 5. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai sarana pendidikan politik dan menjadi sarana pembelajaran dalam memberikan pilihan pada pemilukada. F. Kerangka Teori F.1 Perilaku Golongan Putih (Golput) F.1.1 Pengertian Golongan Putih (Golput) Golongan Putih (Golput) merupakan ketidakhadiran seseorang dalam pemilihan umum untuk ikut serta menentukan pilihannya dalam bilik suara yang berkaitan dengan kepuasan dan ketidakpuasan pemilih. Menurut Arbi Sanit Golput dalam pemilihan umum merupakan muara bagi sikap kritis dan kekecewaan ataupun ketidakpuasan warga masyarakat terhadap proses politik yang mereka alamai atau


mereka rasakan. Walaupun begitu, bukan berarti bahwa setiap orang yang kecewa secara langsung bergabung dengan golput. Golput menjadi pilihan bagi mereka yang mempunyai gambaran jelas tentang hambatan perkembangan demokrasi di dalam kehidupan politik. Mereka paham tentang fungsi pemilihan umum terhadap penciptaan legitimasi sistem politik. Oleh karena itu mereka secara sadar menggunakan hak pilih tanpa mengikuti peraturan yang berlaku dengan maksud membatalkan penyerahan suaranya kepada kontestan pemilihan umum dengan jalan menusuk lebih dari satu tanda gambar atau menusuk kartu di luar suara gambar kontestan.12 Dalam konteks lain golput adalah suatu sikap politikyang tidak menggunkan hak pilih pada saat hari H pemilihan umum karena faktor tidak adanya motivasi.13 Menurut pandangan Mc Closky, golput merupakan suatu sikap acuh tidak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik, ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan minoritas dimana ketidakikutsertaan merupakan hal terpuji. Ada sekelompok sarjana lainya yang mengemukakan bahwa mungkin saja orang tidak ikut memilih dalam pemilihan umum karena berpendapat bahwa keadaan

12

Arbi Sanit (Eds). Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991. Hal.32 13 Muhammad Asfar,Op.Cit, Hal. 34


yang ada tidak terlalu buruk dan dia percaya bahwa siapapun yang akan dipilih tidak akan merubah keadaan itu, sehingga dia tidak merasa perlu untuk memanfaatkan hak pilihnya. Golput adalah gerakan protes politik yang berakar kepeda segenap bangsa, akan tetapi semuanya dapat dipulangkan kepada demokrasi. Sasaran protes mereka adalah pemilu, akan tetapi tujuannya ialah mewujudkan demokrasi disegenap kehidupan masyarakat dan kenegaraan sebagai cita-cita kemerdekaan. F.1.2. Bentuk-Bentuk Perilaku Golongan Putih (Golput) Ada beberapa katagori disebut pemilih resmi yang ditentukan oleh pemerintah. Diantaranya ada dua katagori yang relevan, yaitu katagori suara tak sah dan katagori yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam banyak media massa dua katagori ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan termasuk di dalamnya14. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa ada dua jenis golongan putih (golput), yaitu: Pertama golput yang tidak disengaja, yang terdiri dari suara tidak sah. Kedua, golput yang sengaja, yang terdiri dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Di balik golput setidaknya terdapat dua kecendrungan, yaitu: a. Bentuk Penolakan Politik Pemilihan umum sebagai proses dalam mencari pemimpin baru yang berkualitas dan sesuai dengan pilihan rakyat menjadi terdelegitimasikan oleh aksi mogok dan aksi apatis masyarakat untuk tidak memilih. Itu artinya, siapapun calon

14

Mariam Budiarjo. Loc.Cit.


pemimpin pilihan rakyat belum menunjukan keinginan mayoritas warga. Pada umumnya perilaku golput ini lebih sering disebut dengan Golput pasif, tidak datang ke Tempat Pemunggutan Suara (TPS) karena dorongan pribadi dan untuk diri sendiri tanpa berusaha mempengaruhi orang lain. b. Bentuk Pembangkangan Sipil Motif Golput katagori ini bukan sekedar apatisme, melainkan sebuah kritik. Reproduksi wacana golput menjadi sarana kritik dan ruang koreksi bagi laju demokrasi bangsa. Hal ini karena perilaku memutuskan tidak memilih di dasarkan pada penilaian-penilaian terhadap para elite politik.15

F.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Golongan Putih (Golput) Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dilihat dari perspektif tingkah laku dan perspektif struktur ataupun sistem yang diterapkan, antara lain: 1. Faktor Psikologis

15

http://hampala.multiply.com/journal/item/1998, diakses pada tangga 14 Maret 2012 pukul 13.00WIB.


Penjelasan tidak memilih dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua katagori. Pertama, berkaitan dengan cirri-ciri kepribadian seseorang. Dimana bahwa perilaku tidak memilih disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cendrung untuk tidak memilih serta menarik diri dari pencaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Dimana keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang ada. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian seseorang. Dimana bahwa perilaku tidak memilih disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi. Apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalanpersoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi politik atau rendahnya proses transformasi budaya politik dari satu generasi ke generasi berikutnya serta adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mempengaruhi peristiwa atau kebijakan politik.


Bagi pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Anomi menunjukan pada sikap tidak mampu, terutama pada keputusan yang dapat diantisipasi. Individu-individu mengakui kegiatan politik sebagai sesuatu yang berguna. Ia merasa bahwa ia benar-benar tidak dapat mempengaruhi peristiwaperistiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Sedangkan alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif dan merupakan perasaan tidak percaya terhadap pemerintah. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah diangap tidak mempunyai pengaruh, terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. 2. Faktor Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku golput selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi variabel status sosialekonomi memang dapat diletakkan sebagi variabel independen untuk menjelaskan perilaku golput atau perilaku tidak memilih tersebut. Namun pada satu sisi lain, variabel tersebut dapat juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih golput itu sendiri. Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pekerjaan. Lazimnya variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun, dengan menggunakan


proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku tidak memilih. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih. 3. Faktor Kepercayaan Politik Faktor ini menjelaskan bagaimana masyarakat membuat pilihan politiknya dalam hal ini tidak menggunakan hak pilihnya ditentukan dengan pertimbangan secara tidak langsung dari kinerja pemerintah selama ini. Semakin seseorang mengetahui informasi politik, semakin banyak mereka mengetahui kekurangankekurangan atau praktek-praktek buruk yang dilakukan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa, seseorang yang mempunyai tingkat efikasi (informasi politik) tinggi dan menganggap pemerintah tidak dapat dipercaya (kepercayaan politik randah), maka mereka akan menunjukan derajat yang tinggi dalam aktivitas tidak memilih. Sementara itu, mereka yang memiliki tingkat efikasinya tinggi dan merasa percaya terhadap pemerintah, maka akan menunjukan derajat yang tingi dalam aktivitas hak-hak sipil. Namun jika variabel efikasi (informasi politik) rendah, maka kedua hubungan ini tidak berlaku.


4. Faktor Sistem Politik Konsep sistem disini tidak semata-mata dalam pengertian prosedur dan aturan main, tetapi lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan kinerjanya dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut. Salah satunya adalah sistem politik yang sedang dikembangkan oleh rezim yang berkuasa dinilai tidak mampu membangun

demokrasi

yang

sehat,

baik

ditingkat

elite

maupun

massa.

Ketidakpercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Dimana alasan pemilih tidak hadir dalam pemilihan umum karena merasa puas dengan keadaan yang ada. Ketidakhadiran pada saat pemilu merupakan petanda rendahnya kepercayaan pada sistem politik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab rendahnya kepercayaan politik ialah: Pertama, tidak berfungsinya lembaga perwakilan rakyat. Kedua, tidak berfungsinya lembaga peradilan. Ketiga, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, praktik-praktik kebohongan dan inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kelima, berbagai kebijakan politik pemerintahaan yang tidak kondusif. 5. Sistem Pemilihan Umum Sikap tidak memilih juga berkaitan dengan persepsi dan evaluasi terhadap sistem dan penyelenggaraan pemilu. Dengan sistem pemilu yang tidak jelas dinilai tidak akan menjanjikan perubahan apapun. Pemilu hanyalah sebagai symbol bahwa


kehidupan politik dujalankan melalui cara demokrasi, namun pemilu itu sendiri tidak dijalankan dengan semangat dan cara-cara demokratis. Fungsi pemilu lebih berperan sebagai upaya untuk memproduksi kekuasaan dari pada implementasi kehidupan berdemokrasi. Artinya pemilu lebih dimaknai sebagai sarana untuk mempertahankan status quo penguasa dibandingkan sebagai sarana untuk melakukan perubahan politik. 16

Selain faktor-faktor di atas, Lipset membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran dan ketiakhadiran pemilih ke dalam empat katagori, yaitu: 1. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti pegawai negeri, para pensiunan, petani dan semacamnya, menunjukan tingkat kehadiran yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti kaum buruh, buruh tani, buruh bangunan dan lain sebagainya. 2. Akses terhadap informasi. Seseorang yang mempunyai akses terhadap informasi yang lebih lengkap akan cendrung tinggi tingkat kehadiranya. Akses informasi ini biasanya berkaitan dengan tingkat pendidikan, di samping keterlibatannya dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. 16

Muhammad Asfar. Op.Cit, hal 42


3. Berkaitan dengan adanya tekanan untuk memilih atau tidak memilih dari kelompok tertentu. Jika tekanan kelompok tertentu untuk tidak memilih begitu kuat dan calon pemilih terpengaruh, maka hal ini akan didikapi dengan tidak hadir dalam pemilihan umum. 4. Berkaitan dengan adanya tekanan menyilang (cross pressure) Ketika seseorang ditekan untuk memilih partai yang berbeda, mereka mungkin menyelesaikan konflik ini dengan menarik diri sama sekali dalam pemilihan umum. F. 2 Teori Partisipasi Politik F.2.1 Pengertian Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang demokratis, namun merupakan sebuah ciri khas adanya modrenisasi politik. Partisipasi politik juga merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Budiardjo secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak


langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kebijakan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi salah satu anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen atau sebagainya.17 Berbicara mengenai partisipasi politik yakni berbicara mengenai kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalm proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Herbert McClosky, dalam International Encyclopedia of The Sosial Science, menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melaui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.18 Selain pandapat dari ahli sebelumya, Samuel P.Huntington dan Joan. H. Nelson mengatakan bahwa partisipasi politik adalah sebuah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individu atau

17 18

Miriam Budiardjo. Partisipasi Dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.1998. hal.2 Herbert McClosky. dalam Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Op.Cit. Hal. 367


kolektif, terorganisi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.19 Jika dikaji dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, partisipasi politik itu akan menjadi bervariasi bersamaan dengan perbedaan-perbedaan sistem politik yang berlangsung dalam suatu negara, akan tetapi pola dasarnya adalah sama. Penelitian Milbrath membuktikan ini, sehingga ia menyimpulkan bahwa partisipasi politik bervariasi yang berkaitan dengan empat faktor, yaitu: pertama, sejauhmana orang menerima berkaitan perangsang politik. Kedua, karakteristik pribadi seseorang. Ketiga, karakteristik sosial seseorang. Keempat, keadaan politik atau lingkungan politik dalam mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri. Keempat hal tersebut yang menjadi dasar dari pada individu untuk berpartisipasi dalam sistem politik.20 Partisipasi sebagai suatu kegiatan politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, megajukan suatu alternatife kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pimpinan pemerintahan. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang 19

Samuel P.Huntington dan Joen Nelson. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta,1990.Hal.2 20 Michael Rush dan Philip Althoff. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: CV.Rajawali. 2001. Hal 165


berorientasi pada proses input dan output politik. Sebaliknya partisipasi pasif merujuk pada kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi pasif berorientasi kepada proses output. Disamping itu terdapat sejumlah masyarakat yang tidak tergolong kedalam katagori aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).21 F.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Secara sederhana menurut Gabriel A. Almond, jenis partisipasi politik dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu: 1. Partisipasi secara konvensional, yaitu seuatu bentuk partisipasi di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. 2. Partisipasi secara non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi di mana prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. 22 Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3 21 22

Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.1992. Hal.182 G.Almond dalam P. Antonius Sitepu. Loc.Cit.


Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Konvensional

Non-Konvensional



Pemberian Suara



Pengajuan petisi



Diskusi politik



Demonstrasi



Kegiatan kampanye



Konfrontasi



Membentuk dan bergabung



Mogok

dalam kelompok kepentingan



Tindak kekerasan terhadap



Komunikasi dengan pejabat

benda (perusakan, pemboman,

politik

pembakaran) 

Tindak kekerasan terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan)



Perang Gerilya



Revolusi

Sumber: Gabriel A. Almond (dalam Leo Agustino, 2007:61) Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu secara sederhana menunjukan komitment partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasan terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.


Di Indonesia istilah Golput lebih dikenal daripada istilah apati dalam setiap pemyelenggaraan pemilu. Istilah ini muncul tahun 1970-an, mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum Orde Baru karena dinilai tidak demokratis. Golput adalah proses politik, merupakan refleksi ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan yang menggunakan pemilu untuk melegitimasi rezim otoritarian.23 Sementara bentuk partisipasi politik yang kedua, biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan tidak jarang merusak fasilitas umum. Selain itu Michael Rush dan Philip Althoff juga mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hierarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktifitas politik apapun. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan dalam tabel hierarki partisipasi 23

Lihat,Saiful Muzani, Mitos Golput, dalam KOMPAS, 25 Mei 2004, hal 4, dalam Jurnal Politea, Husnul Isa Harahap, Partisipasi Politik Masyarakat Kota Binjai (Studi Analisis Terhadap Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Langsung Tahun 2004 Tahap 1. Hal. 46


politik di bawah ini dimana garis vertikal segitiga menunjukan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Tabel 1.4 Hierarki Partisipasi Politik

Menduduki jabatan politik atau administratif Mencari jabatan politik atau administratif Keanggotaan aktif suatu organisasi politik Keanggotaan pasif suatu organisasi politik Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik Voting (Pemberian Suara) Apati total

Sumber: Diadaptasi Michael Rush dan Philip Althoff (Dalam Damsar,2010:184) F.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang ataupun masyarakat untuk mengambil keputusan dalam pemilihan umum. Berikut ini adalah beberapa faktor yang yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik, yaitu:


1. Pendidikan Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan banyak mempengaruhi keinginan seseorang (manusia) dalam memenuhi kehidupan. R.Hayar mengatakan bahwa pendidikan itu adalah usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan kekuasaan. Pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar dapat memperoleh informasi lebih lengkap, wawasan yang jernih dan keterampilan yang mantap. Oleh karena itu, pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa, dan menciptakan minat dan kemampuan berpolitik. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat menjadikan semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikannya, maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya. 2. Status Sosial Ekonomi Tingkat partisipasi politik memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Artinya bahwa kemajuan sosial ekonomi suatu negara dapat mendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Partisipasi ini juga tentunya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasi politiknya menunjukan derajat kepentingan mereka. Kedudukan sosial tertentu misalnya orang yang memiliki


jabatan atau kedudukan tinggi dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cendrung lebih tinggi dari pada orang yang hanya memiliki status sosial yang rendah. Orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang bersatatus rendah. Setidaknya ada dua indikator yang biasa digunakan untuk mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pekerjaan. Lazimnya variabel status sosial ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. Namun dengan dengan menggunakan preposisi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku tidak memilih pada masyarakat. Artinya, jika tingginya tingkat pendapatan berhubungan dengan kehadiran pemilih, itu berarti rendahnya tingkat pendapatan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih, begitu juga dengan indikator tingkat pekerjaan. 3. Aktifitas Kampanye Dan Media Massa Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam kaitannya dengan tingkat

dan bentuk

partisipasi politik masyarakat adalah terletak dalam kedudukan partisipasi tersebut.24

24

Mochtar mas’oed dan Collin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University, Yogyakarta,1986, hal. 49


Media

massa

berfungsi

sebagai

penyampaian

informasi

tentang

perkembangan politik nasional maupun lokal. Media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai pengaruh kuat tidak saja bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah. Media massa dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan media massa juga mencerminkan jiwa zaman dari suatu pemberitaan.25 Media massa juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dikarenakan para calon kandidat menyampaikan visi dan misinya melalui media yang ada, baik itu media elektronik seperti tv, radio, dan media cetak lainya seperti koran atau majalah. 4. Faktor Budaya Politik Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya seperti masyarakat umum dan para elitnya. Kehidupan manusia di dalam masyarakat memiliki peranan yang penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lainya untuk berinteraksi dalam berupaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Almond dan Verba mendefenisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem tersebut. 25

Noveri, Dkk. Peranan media massa local bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah sumatera barat,sumatera barat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997. Hal 23, lihat dalam skripsi: Friska Yunita yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih pada pemilihan kepala daerah langsung 2005 di kelurahan medan tenggara kecamatan medan denai (2006). Hal. 30


Dengan memahami budaya politik, maka kita akan memperoleh setidaknya dua manfaat, yakni: Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapan, dan dukunganya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Kedua, dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Almond dan Verba melihat bahwa pandangan tentang objek politik terdapat tiga komponen yakni: 

Orientasi Kognitif

Yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibanya serta proses input dan outputnya. 

Orientasi Afektif

Yaitu berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilanya. 

Orientasi Evaluatif

Yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Bentuk-bentuk Budaya Politik Bentuk-bentuk budaya politik dapat dibedakan berdasarkan dua hal yakni: 1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukan


Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luas untuk memadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap seseorang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecendrungan sikap militan dan sifat toleransi. 

Budaya Politik Militan Budaya politik militan adalah suatu budaya politik dimana perbedaan tidak

dipandang sebagai usaha untuk mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan mencari sumber masalah yang disebabkan oleh peraturan yang salah. 

Budaya Politik Toleransi Budaya politik toleransi adalah suatu budaya politik dimana pemikiran

berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalau membuka pintu untuk bekerja sama. 2. Berdasarkan Orientasi Politiknya Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik dimana setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda pula. Dalam realitas budaya


politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut:  Budaya Politik Parokial (Parochial Political ulture), yaitu dimana tingkat partisipasinya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif, misalnya tingkat pendidikan relatif rendah. Menyangkut budaya politik yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provincial. Karena wilayah yang terbatas acapkali pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferiensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri. Yang menonjol dalam dalam budaya politik jenis ini adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya kewenangan dan kekuasaan politik dalam masyarakat.  Budaya Politik Kaula (Subyek Political Culture), yaitu masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menerima


saja atas segala kebijakan dan keputusan para pemegang pembuat kebijakan tersebut. 

Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberikan penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Menurut pandangan Morris Rosenberg bahwa ada tiga alasan mengapa orang-

orang enggan berpartisipasi politik dikarenakan oleh sebab berikut ini: 1

Konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktifitas politik pada umumnya. Karena dengan ikut serta dalam aktifitas politik tertentu dilihat sebagai suatu ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan mereka.

2

Bahwa individu dapat menganggap aktifitas politik sebagai kerja yang sia-sia saja. Individu merasa ada jurang pemisah antara cita-citannya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah yang sedemikian besarnya sehingga dianggap bahwa tidak ada lagi aktifitas politik yang kiranya dapat menjebatani.

3

Bahwa memacu diri untuk bertindak atau sebagai perangsang politik adalah faktor yang sangat penting untuk mendorong aktifitas politik. Maka dengan adanya perangsang politik yang seperti itu membuat atau mendorong ke arah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apati. Dengan hal tersebut


individu maupun masyarakat lebih merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai sifat pribadi daripada sifat politiknya. 26 F.3 Perilaku Politik Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat, kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsifungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.27 Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antarlembaga pemerintahan dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari prilaku politik. Prilaku politik merupakan salah satu dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik masih ada perilaku yang lain seperti prilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan sebagainya. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik.28 Prilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat 26

Michael rush, Philip Althoff, Op.Cit, hal.147 Ramlan Surbakti. Op.Cit. Hal.131 28 Sudijono Sastroatmojo. Op.Cit. Hal 2-3 27


dalam rangka proses pembuatan, pelasanaan, dan penegakan keputusan politik.29 Yang berhak melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan di pemerintahan dan warga negara biasa. Juga yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah. Namun masyarakat dapat dan berhak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tersebut, dan dengan adanya sikap tersebut maka masyarakat telah melakukan perilaku politik tersebut. Berkaitan dengan prilaku politik, sesuatu yang perlu dibahas adalah sikap politik. Sikap mengandung tiga komponen yaitu, kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecendrungan bertingkah laku. Maka sikap politik dapat diartikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut dengan munculnya sikap tersebut maka dapat diperkirakan perilaku politik akan muncul juga.

F.4

Konfigurasi Pemilih Perilaku pemilih merupakan sebuah studi yang memusatkan pemilih sebagai

objek dari masalah yang diteliti. Berikut ini merupakan empat konfigurasi pemilih:

29

Ibid. Hal. 2


1. Pemilih Rasional Dalam konfigurasi pertama terdapat pemilih rasional, dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada policy-problem-solving dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau platform partai bisa dianalisi dalam dua hal: Pertama, kinerja partai di masa lampau. Kedua, tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada. Pemilih tidak hanya melihat program kerja atau platform partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan oleh partai atau orang tersebut di masa lampau. Kinerja partai atau calon kontestan biasanya termanivestasikan pada reputasi dan citra yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini yang lebih utama bagi partai politik dan kontestan adalah mencari cara agar mereka bisa membangun reputasi di depan publik dengan mengedepankan kebijakan untuk mengatasi masalah nasional. Ciri khas pemilih jenis ini adalah dimana tidak mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai-nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. Hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai politik atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai serta kontestan.


2. Pemilih Kritis Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Untuk menjadi pemilih kritis, seseorang melalui dua hal yaitu, pertama jenis pemilih ini menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai pinjakan untuk menentukan kepada partai mana mereka kan mengkritisi kebijakan yang berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. Kedua, bisa terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu, baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih ini adalah pemilih kritis artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat. 3. Pemilih Tradisional Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih jenis ini sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik maupun seorang kontestan. Pemilih jenis ini sangat


mudah dimobilisasi selama masa kampanye dan mereka memiliki loyalitas sangat tinggi. 4. Pemilih Skeptis Pemilih ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi terhadap sebuah partai politik, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, mereka berkeyakinan bahwa siapa pun yang menjadi pemenang, hasilnya akan sama saja dan tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagi daerah, masyarakat maupun negara. 30 F.5 Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga merupakan srana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kelahiran pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu kemajuan dari proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan umum kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk menentukan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mereka kehendaki. Pemilihan kepala daerah langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan

30

Firmanzah. Op.Cit. Hal. 134-138


terhdap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilukada ini rakyat dengan bebas untuk menentukan pilihanya. Proses pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan dan pelantikan. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalanya pemerintahan daerah.31 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUd 1945, dimana kepala daerah dipilih secara demokratis, dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Berdasarkan

perkembangan

hukum

dan

politik

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala darah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara lebih terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh

31

Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. P.T.Gramedia Pusataka Utama.2002.Hal.61


karena itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sabagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. G. Metodologi Penelitian G.1 Jenis penelitian Berangkat dari uraian serta tujuan penelitian maupun kerangka teori diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan format deskriptif. Dengan maksud untuk menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi dan situasi yang terjadi antara variable yang ada dan kemudian data dimasukan ke dalam tabel-tabel tersebut dinalisa dengan menjabarkannya secara koprehensif guna memberikan gambaran yang jelas dari hasil temuan tersebut. G.2 Lokasi Penelitian Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Alasan lain yang melatarbelakangi melakukan penelitian di lokasi ini adalah dimana lokasi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terbanyak dan juga sebagai daerah dengan angka golput yang tinggi.


G.3 Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulanya. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya serta suara yang tidak sah dalam pemilihan kepala daerah di Desa Tanjung Anom yaitu berjumlah 2.896.32 2. Sampel Sampel adalah merupakan sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Taro Yamane: 𝑁

n= 𝑁.𝑑2 + 1 keterangan: n = Jumlah sampel N= Jumlah Populasi d= Presisi, ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

32

Kantor Kecamatan Pancur Batu.


Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 2.896 2.896 × (10%)2 + 1

n

=

n

=

n

= 96,6

2.896 29,96

Berarti ada 97 sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Kemudian untuk mengambil sampel yang akan dijadikan sebagai responden sebanyak 97 sampel yang telah ditentukan maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan memilih unsur yang paling mudah diperoleh dan unsur yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan penelitian. G.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau faktafakta yang diperlukan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Data Primer : yaitu penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya


jawab langsung dengan beberapa orang yang memiliki pengaruh pada lokasi penelitian atau daerah yang akan diteliti. Dan juga melakukan wawancara koesioner terhadap masyarakat atau pemilih yang ada di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. 2. Data Sekunder: yaitu penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan, jurnal, koran dan media atau literatur lainnya yang dapat menambah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian diharapkan diperoleh data sekunder sebagai kerangka kerja teoritisnya. G.5 Teknik Analisa Data Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitiaan ini adalah dengan analisa deskriptif kualitatif . Data yang telah diperoleh sebelumya di lapangan, baik data primer atau data sekunder akan dikaji dalam bentuk table dan uraian dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan masing-masing variabel, yang kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian ini. G.6 Definisi Konsep Konsep adalah unsur penelitian yang penting dalam penelitian dan merupakan definisi yang dipakai para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu


fenomena sosial. Hal ini bertujuan untuk agar tidak terjadi kesalahan atau makna ganda dari definisi konsep yang ada. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah dipilih oleh peneliti, maka yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 1. Perilaku tidak memilih Perilaku tidak memilih (Golput) adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari H pemilihan umum karena dipengaruhi beberapa faktor. 2. Pemilihan Umum Pemilihan umum merupakan salah satu sarana atau alat bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dapat duduk di pemerintahan sebagai wakil dari masyarakat. G.7 Definisi Operasional Pada dasarnya adalah petunjuk bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dapat diketahui indikator apa saja yang melekat dalam variabel sebagai pndukung untuk dianalisis ke dalam variabel tersebut. Berikut ini dapat diuraikan variabel yang diteliti beserta indikator-indikator yang dipakai sebagi alat pengukurnya: 1. Perilaku tidak memilih


-

Faktor Psikologis, dengan indikatornya ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian seseorang terhadap pemilu.

-

Faktor Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi, dengan indikatornya: tingkat pekerjaan, tingkat pendapatan, a. tingkat pendidikan, dengan indikatornya: pendidikan

formal

yaitu

pendidikan

yang

diperoleh

melalui

pendidikan yang penyelenggaraannya berjenjang. Jenjang pendidikan formal terdiri dari: 1. Jenjang Jendidikan Dasar meliputi sekolah dasar (SD), sekolah luar biasa (SLB) tingkat dasar, dan sekolah menengah pertama (SMP) 2. Jenjang Pendidikan Menengah meliputi sekolah menengah atas (SMA) sederajat. 3. Jenjang Pendidikan Tinggi meliputi program gelar mencakup pendidikan sarjana dan pendidikan diploma b. Tingkat Pekerjaan Pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian hidupnya baik itu pekerjaan tetap maupun pekerjaan sampingan c. Tingkat Pendapatan Pendapatan yaitu penghasilan total seseorang dengan katagori:


1. Rendah, jika pendapatan perbulan kurang dari Rp.500.000 2. Sedang, jika pendapatan perbulan antara Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 3. Tinggi, jika pendapatan perbulan lebih dari Rp. 1.500.000 -

Faktor Kepercayaan Politik, dengan indikatornya tidak mempunyai pilihan dalam pemilu, bentuk protes kepada pemerintah, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah, dengan indikatornya individu memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

-

Faktor Sistem Politik, dengan indikatornya tidak adanya kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan politiknya.

-

Sistem Pemilihan Umum, dengan indikator :

intensitas mengikuti

kampanye H. Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada bab ini akan digambarkan secara umum segala sesuatu mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian Kecamatan Pancur Batu yang dilihat dari geografis dan luas wilayah, komposisi penduduk, perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA Bab ini berisi penyajian data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara dan interview yang telah diberikan beserta sumber-sumber lainya untuk menjawab pertanyaan penelitian. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum A.1 Letak Secara Geografis Kecamatan

: Pancur Batu


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering kali

Recommend Documents