BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu. Hal tersebut juga berlaku bagi anak yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Walaupun demikian. upaya untuk mewujudkan suatu negara hukum yang damai, aman dan tentram di Indonesia belum dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat lemahnya penegakan hukum. Makna dari negara hukum mulai pudar seiring meningkatnya kriminalitas atau kejahatan di lingkungan masyarakat, terlebih kriminalitas pada kasus pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa (pasal 338-350 KUHP).
1
2
Kejahatan terhadap nyawa yang dapat disebut dengan merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Kejahatan yang tercantum dalam pasal 338-350 dengan segala unsur yang berbeda, sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan itu ditujukan terhadap jiwa manusia, jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan, dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan. Fenomena kasus seorang perempuan yang menghilangkan nyawa anak kandungnya mengingatkan kita akan makin rapuhnya akal budi, hati nurani dan lemahnya kadar keimanan serta kurangnya pengetahuan agama yang ada pada diri masyarakat. Perlakuan yang keji dan kejam terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tuanya, khususnya yang dilakukan oleh seorang ibu kandung, sangat tidak manusiawi mengingat adanya perlindungan hukum yang sangat tegas menggariskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan anak juga merupakan penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya. Kasus
pembunuhan
mengalami
peningkatan
terlebih
kasus
pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Contohnya saja kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya yang terjadi pada bulan Februari 2015. Soleha warga Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru tega membunuh anak kandungnya sendiri bernama Iin dengan cara memukul anaknya dengan alat penumbuk padi hingga tewas. Setelah anaknya tewas, terdakwa kemudian mengubur jasad Iin ke dalam "septic tank" rumahnya, kemudian menutupnya dengan semen setebal sekitar 30 cm.
3
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/02/05/nj9i2y-bunuhanak-dalam-septic-tank-ibu-dituntut-14-tahun-penjara, diakses pada tanggal 5 November 2015 pukul 22:16 WIB) Kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia empat bulan. Dengan sebilah pisau dapur, dia menganiaya anak kelimanya hingga tewas. Tindakan keji Siti Muslikah (38), warga Kelurahan Kersikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, ini dilatarbelakangi gangguan kejiwaan. Faktor ekonomi dan kelelahan mengurus anak, diduga menjadi penyebab depresi pelaku yang berprofesi sebagai guru SDN Latek. (http://news.okezone.com/read/2013/11/28/521/904117/stres-ibu-kandung-ininekat-bunuh-anaknya-berusia-empat-bulan, diakses pada tanggal 01 maret 2016 pukul 19:09 WIB) Dalam dunia internasional terdapat banyak kasus mengenai pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. “Women’s reasons for seeking an abortion fell into 11 broad themes. The predominant themes identified as reasons for seeking abortion included financial reasons (40%), timing (36%), partner related reasons (31%), and the need to focus on other children (29%). Most women reported multiple reasons for seeking an abortion crossing over several themes (64%). Using mixed effects multivariate logistic regression analyses, we identified the social and demographic predictors of the predominant themes women gave for seeking an abortion.” (M Antonia Biggs, 2013 : 1). Terjemahan : Banyak wanita mencari alasan untuk melakukan aborsi. Yang menjadi dominan diidentifikasi sebagai alasan untuk melakukan aborsi adalah alasan keuangan (40%), waktu (36%), alasan mitra (31%) dan kebutuhan untuk lebih focus pada anak-anak lain (29%). Dari analisis regresi logistic multivarian mengidentifikasikan predictor sosial dan demografis member alasan pada perempuan untuk melakukan aborsi (M Antonia Biggs, 2013 : 1). Kejahatan pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung tidak hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga
4
tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas (Barda Nawawi Arief, 2001 : 75). Dalam Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. merupakan salah satu bukti dari betapa teganya seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku membunuh buah hatinya lantaran malu apabila dia diketahui memiliki anak diluar pernikahan yang sah. Pelaku membunuh anak kandungnya tersebut dengan memasukkan kedalam closet WC akan tetapi karena kepala bayi tersebut tidak mau masuk kedalam closet akhirnya pelaku mengambil kembali bayi tersebut dan memasukkannya kedalam monoblok yang berada dibelakang closet yang berisi air dengan posisi kepala di bawah. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik membuat sebuah penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “KAJIAN YURIDIS
TINDAK
PIDANA
PEMBUNUHAN
ANAK
YANG
DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG (Studi Putusan Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.).”
B. Rumusan Masalah Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan obyek-obyek yang menjadi masalah yang akan diteliti, sehingga memudahkan pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1. Apakah
faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung?
tindak
pidana
5
2. Apa pertimbangan hakim yang menangani perkara pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung berdasarkan putusan nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt?
C. Tujuan Penelitian Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Dalam rencana penelitian ini, tujuan obyektif dan subyektif adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung. b. Untuk mengetahui pertimbangan dari hakim yang menangani kasus pembunuhan anak oleh ibu kandung berdasarkan putusan nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk
menambah
wawasan
dan
pengetahuan
serta
memperdalam pemahaman penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung serta pertimbangan dari hakim dalam memutus perkara pembunuhan anak oleh ibu kandung tersebut. b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6
D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dipetik dari sebuah penelitian, khususnya bagi ilmu pengetahuan pada bidang penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, yaitu : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta untuk mengetahui ketentuan hukum dalam hal tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung; b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan sebagai bahan pengajaran untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung; c. Memberikan
informasi
mengenai
peraturan
perundang-
undangan yang terkait mengenai tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta masukan bagi semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini; b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan serta untuk mengetahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang diperoleh.
7
E. Metode Penelitian Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 3) Cara tertentu melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2010 : 5). Selain itu Soerjono Soekanto juga menjelaskan definisi dari penelitian, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode/cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu” (Soerjono Soekanto, 2010: 42).
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010: 43). Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010 : 44). Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan data menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.
8
Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). b.
Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 59-70).
b. Pendekatan Penelitian Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan
9
(comparative
approach)
dan
pendekatan
konseptual
(conceptual
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 133-134). Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan
undang-undang
(statute
approach)
dilakukan
dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) maka peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan kasus menggunakan ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 158). Penulis melakukan kajian terhadap ratio decidendi dari alasan-alasan hakim memeriksa dan memutus kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt. c. Sumber Data Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Putusan
Pengadilan
53/Pid.B/2015/PN.Skt.
Negeri
Surakarta
Nomor
:
10
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar.
F. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka (library study). Pengumpulan bahan hukum jenis ini dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,
literatur,
artikel,
makalah,
jurnal
hukum,
dan
sebagainya, baik dari media cetak maupun elektronik atau internet yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan teori dan konsep yang berkenaan dengan keputusan hakim melalui beberapa buku dan literature yang kemudian dipandang mewakili dan berkaitan dengan hasil keputusan hakim (Soerjono Soekanto, 2010 : 246).
G. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat content analysis yaitu teknik analisis data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi (Soerjono Soekanto, 2010 : 251).
11
Analisis data pada penelitian doktrinal, atau sering juga disamakan dengan penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang – undang yang terkait dengan peristiwa tertentu (J Lexy Meleong. 2000 : 13).
H. Sistematika Penulisan Hukum Untuk
memberikan
gambaran
secara
menyeluruh
mengenai
sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, maka penulisan menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab berbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai isi penlitian hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang tindak
12
pidana pembunuhan, tinjauan umum tentang kriminologi, dan tinjauan tentang kejahatan, dan tinjauan umum tentang pertimbangan
hakim.
Selain
itu
untuk
memudahkan
pemahaman alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: faktor yang
menyebabkan
terjadinya
tindak
pidana
pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 53/Pid.B/2015/PN.Skt.
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
