BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Berkembangnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat mengakibatkan masyarakat khususnya di Indonesia berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut. Keterbatasan ekonomi yang sering kali menjadi penghambat masyarakat di Indonesia tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan dana yang sedikit adalah dengan melakukan suatu kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli produk barang/jasa dan membayarnya kembali
dalam
jangka
waktu
yang
ditentukan.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan), diakses 12/12/2015 pukul 13.06 WIB) Tentunya masyarakat masa kini tidak ingin di repotkan dengan proses pengajuan kredit yang berbelit-belit untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebanyakan masyarakat memilih untuk melakukan kredit di lembaga pembiayaan karena prosesnya yang relatif lebih mudah. Maka dalam proses kredit tersebut timbullah suatu perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian yang standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Bisa dikatakan bahwa isi dari perjanjian yang ada tersebut ditetapkan secara sepihak dalam bentuk formulir tertentu yang digunakan berkali-kali dalam perjanjian yang sejenis dan didalam perjanjian tersebut maka timbulah suatu hubungan utang piutang. Utang piutang tentunya bukan menjadi hal yang biasa lagi di tengah-tengah masyarakat saat sini. Semua orang telah mengenali apa itu utang piutang. Bukan hanya masyarakat ekonomi rendah saja tetapi utang piutang ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki strandar perekonomian yang relatif bisa dikatakan mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman (J.
Satrio,2002:97). Dari kenyataan yang ada tersebut, untuk menjaminkan suatu pengembalian terhadap utang yang telah diberikan kreditur maka suatu perjanjian diikuti dengan suatu perjanjian tambahan. Dengan adanya perjanjian tambahan tersebut bermaksud untuk menurunkan rasa kekhawatiran kreditur termasuk juga lembaga pembiayaan sebagai pemilik dana yang akan dipinjamkan kepada debitur, walaupun sebenarnya tidak dapat dijaminkan bahwa debitur tidak akan wanprestasi. Pemberian fasilitas pinjam meminjam di Indonesia ini sendiri bukan hanya Bank yang memberikan fasilitas pinjam meminjam dengan pengembalian secara berkala atau yang sering kita sebut dengan kredit. Selain bank itu sendiri ada suatu lembaga pembiayaan yang juga memberikan fasilitas yang hampir sama dengan bank pada umumnya. Tetapi dalam hal ini memang cara pengajuan kredit terhadap suatu barang atau jasa di lembaga pembiayaan lebih mudah dibanding dengan bank pada umumnya. Hal inilah yang menyebabkan keberadaan lembaga Pembiayaan Konsumen di Indonesia berkembang secara signifikan, salah satunya yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai lembaga pembiayaan melalui perjanjian kredit untuk benda bergerak. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Dalam proses hubungan dalam pembiayaan konsumen ini terdapat 3 pihak yang terdapat di dalamnya. Pertama, lembaga pembiayaan konsumen memberikan dana atau sebagai kreditur. Kedua, konsumen yang diberikan dana atau sebagai debitur. Ketiga, pemasok atau bisa disebut sebagai penyedia barang atau jasa. Adapun hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen.
Perusahaan
pembiayaan
konsumen
memberikan pembiayaan dana berupa pinjaman untuk pembelian suatu barang kepada pihak konsumen dan selanjutnya pihak konsumen itu sendiri akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen yang telah menyediakan dana kepada konsumen tersebut. Pihak penjual atau pemasok menyediakan barang yang dibayar lunas oleh lembaga pembiayaan konsumen. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan untuk pelaksanaan pengikatan barang jaminan yang telah terdapat pada pihak debitur. Terkait dengan barang jaminan pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Jaminan materiil/kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda
bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia) (Salim.H.S, 2004:7), dan Jaminan immaterial atau perorangan. Jaminan yang digunakan dalam lembaga pembiayaan adalah Jaminan Fidusia.
Jaminan
fidusia
ini
diberikan kepada pihak kreditur oleh lembaga pembiayaan. Pemberian jaminan tersebut nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut. Tidak
hanya
pelanggaran
dibuatnya
perjanjian
pembiayaan secara dibawah tangan, lembaga pembiayaan juga dapat dijumpai tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia yang diberikan kepada kantor pendaftaran Jaminan Fidusia untuk kemudian mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Padahal Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran jaminan fidusia sendiri sangat penting mengingat jika nantinya terjadi permasalah ditengah-tengah perjanjian itu berlangsung, Jaminan Fidusi tersebut berperan penting (James Hawly, 2011:5). Sementara itu, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia disebutkan salah satu syarat pendaftaran Fidusia adalah adanya salinan Akta Notaris yang disebutkan di atas. Dengan demikian perjanjian yang dibuat dibuat dibawah tangan tanpa akta notaris maka tidak dapat dibuatkan sertifikat fidusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ini tentu berdampak pada perlindungan hukum dan kekuatan hukum dari perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh lembaga
pembiayaan dengan pihak debitur selaku konsumen. Akibat dari Jaminan Fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusianya maka objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi atau kemacetan dari konsumen, maka pihak lembaga pembiayaan tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada dasar hukum tersebut. Lain halnya jika Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara jaminan fidusia yang didaftarkan dan tidak didaftarkan, akan dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:
Akta Jaminan Fidusia Yang
Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak
Didaftarkan
Didaftarkan
1. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga memiliki hak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia secara langsung apabila terjadi kredit macet.
yang tetap, sehingga tidak memiliki hak untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia secara langsung apabila terjadi kredit macet.
2. Perjanjian kredit antara kedua belah pihak sah dimata hukum. 3. Perlindungan
1. Tidak mempunyai kekuatan hukum
hukum
pihak tidak sah/ tidak diakui dimata yang
kuat
terhadap pihak kreditur jika suatu saat debitur wanprestasi.
2. Perjanjian kredit antara kedua belah
hukum. 3. Tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap pihak kreditur jika suatu saat debitur wanprestasi.
Eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia dalam lembaga pembiayaan sering kali melakukan eksekusi secara sepihak. Pada awalnya mungkin yang digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut adalah karyawan dari lembaga pembiayaan itu sendiri jika terjadinya suatu kredit macet terhadap konsumen. Tetapi apabila hal tersebut tidak berhasil lembaga pembiayaan biasanya menggunakan debt collector untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut. Hal ini mengingat mereka bukan
karyawan lembaga pembiayaan, tetapi tenaga lepas yang dibayar apabila berhasil menarik kendaraan milik konsumen. Dalam melakukan kegiatannya debt collector tadi sering ataupun sudah bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya. Bahkan debt collector, untuk memuluskan jalannya eksekusi atau penagihan seringkali membawa pengawalan,seperti preman yang lebih senior. Seperti halnya yang terjadi oleh kasus yang dialami oleh Etik Sri Sulanjari dengan PT. Sinarmas Multifinance di Pengadilan Negeri Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska. PT Sinarmas Multifinance adalah suatu lembaga pembiayaan yang bergerak pada tipe pembiayaan
berupa
leasing,
factoring
dan
consumer
finance.
(http://simascard.blogspot.co.id/2011/06/profil.html, diakses 12/12/2015 pukul 13.13 WIB) Dalam kasus tersebut Etik Sri Sulanjari melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, warna kuning metallic, atas nama Etik Sri Wulanjari. Dan oleh PT. Sinarmas Multifinance hanya dipenuhi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ketentuan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam jangka waktu angsuran selama 24 bulan. Pada angsuran ke 10 da ke 11 Etik Sri Sulanjari ini tidak melakukan kewajibannya dengan membatar angsuran kepada PT. Sinarmas Multifinance. Dan pada akhirnya PT. Sinarmas Multifinance ini melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia berupa sepeda motor tersebut secara paksa dan tidak dengan berdasarkan peraturan tentang tata cara eksekusi barang jaminan fidusia yang ada. Ternyata setelah Etik Sri Sulanjari mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta perjanjian fidusia atas barang jaminan tersebut juga tidak didaftarkan jaminan fidusianya.
Sebelum penulisan
ini di paparkan lebih lanjut penulis menemukan adanya penulisan beberapa tesis yang membahas juga tentang jaminan fidusia sebagai berikut : 1.
Tesis dari Desak Putu Thiarina Mahaswari Agastia, Alumni Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar Tahun 2014 dengan judul tesis “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi”. Adapun inti dari tesis ini adalah membahas tentang bagaimana pengaturan jaminan fidusia sebagai jaminan kredit dan pembebanan serta akibat hukum jaminan fidusia setelah debitur wanprestasi, baik bagaimanan cara eksekusinya dan pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia.
2.
Tesis dari Ida Ayu Made Widyari, Alumni Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar Tahun 2015 dengan judul tesis “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online”. Adapun inti dari tesis ini adalah membahas tentang pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dan akibat hukum mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online.
Berdasarkan dari beberapa tesis tersebut penulis ingin membahas lebih lanjut lagi mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang tidak didaftarkan khususnya dalam lembaga non bank. Didalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan bagaimana tentang akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan judul : “Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Pembiayaan
(Studi
Putusan
Perkara
Pengadilan
Negeri
Surakarta
No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)”.
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uaraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
2.
Bagaimanakah akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian adalah untuk memcahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat baik. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh kreditor. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemikiran bagi penulis dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dikemudian hari. b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan utama guna penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (s1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN Tujuan dari penelitian adalah memberi manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam lembaga non bank. c. Hasil penelitian ini merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi ilmiah.
2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang kritis bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada pihak-pihak terkait permasalahan yang sama.
E. METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56) 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu preskriptif dan terapan.Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Landasan pemikiran itu berkaitan dengan berbagai macam konsep mengenai kebenaran, pemahaman dan makna, serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42) 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah
pendekatan undang-undang (statuteapproach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan ratio decidendi atau reasoning dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai pada putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134) 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181) a. Bahan Hukum Primer 1) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska 2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 6) Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia 7) Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 182-183)
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, dalam hal ini melakukan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum berupa, pengambilan dari beberapa literatur seperti buku-buku dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi.Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis minornya adalah fakta hukum.Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conlusio atau kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM Dalam memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi perjanjian secara umum, jaminan secara umum, jaminan fidusia, teori eksekusi, dan teori lembaga pembiayaan. Selain itu untuk memudahkan alur berfikir, maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi : akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dan perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak atas eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. BAB IV:PENUTUP Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
