BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan orang, kelompok atau negara dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutukan hidup. Negara menjalankan kegiatan ekonominya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi,

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Salah satu cara untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui badan usahanya. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMN untuk Badan Usaha Milik Negara dan BUMD untuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagaimana juga yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional

2015-2019

mengenai

pentingnya

pengoptimalisasian investasi dan peranan BUMN atau BUMD untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. Pentingnya pengoptimalisasian BUMN dan BUMD ini mengingat badan usaha ini sebagai sarana peningkatan ekonomi Nasional maupun Daerah. Terlebih lagi pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi justru lebih banyak suntikan dana dari Pemerintah Daerah daripada keuntungan yang didapat (Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti, 2014:3). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah adalah badan usaha commit user yang seluruh atau sebagian besar to modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan

1


digilib.uns.ac.id

otonominya Daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan Public Service, Profit Oriented atau kombinasi keduanya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diatur bahwa bentuk hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation (Abdulkadir Muhammad, 2010:1). Bentuk hukum badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang menjadi penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk hukum badan usahanya sesuai tujuan pembentukannya. Daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral peranannya adalah bidang perbankan. Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perbankan. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Jamal Wiwoho,2011:27). Sektor perbankan merupakan pemain kunci di sektor keuangan di setiap negara, mereka menempati posisi yang sulit dalam penyamaan ekonomi di Negara manapun dan baik buruk kerja perbankan selalu mempengaruhi perekonomian negara manapun. Hal ini seperti yang dikemukakan Kenneth Ikechukwu Ajibodalam jurnal internasionalnya “Banks are key players in any country’s financial sector given that they occupy a delicate position in economic equation of any country such that their (good or bad) performance invariably affects the economy of any country” (Kenneth Ikechukwu Ajibo, 2015:1). Pengaturan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah commit10 to Tahun user 1998. Undang-Undang Nomor dengan Undang-Undang Nomor

2


digilib.uns.ac.id

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Undang-Undang tentang Perbankan. Undang-Undang perbankan secara tegas membedakan bentuk hukum usaha perbankan. Kaitannya antara perbankan yang menjadi sektor penting bagi penunjang perekonomian dengan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah untuk membentuk BUMD, maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota/provinsi banyak membentuk BUMD untuk sektor perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Bank Umum dapat berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Koperasi sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah , Koperasi dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bentuk hukum BUMD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Jika didasarkan pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang BUMD maka bentuk hukum badan usaha yang dapat dibentuk Pemerintah Daerah khusus pada bidang perbankan dapat berupa Bank Umum dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas ataupun BPR dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas. Dalam pembentukannya Bank Umum atau BPR yang berbentuk Perusahaan Daerah berdasarkan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan daerah pembentuknya sedangkan Bank Umum atau BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UndangUndang Perseroan Terbatas. Bentuk hukum Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas masing-masing memiliki karakteristik tersendiri mengenai pendirian, pengelolaan, ketentuan serta hak dan kewajiban. Pemilihan bentuk hukum commit Pemerintah to user ini tergantung dari kebutuhan Daerah. Perubahan bentuk

3


digilib.uns.ac.id

hukum dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas pun pada praktiknya banyak dilakukan daerah dengan pertimbangan karakteristik tersebut serta modal. Karena perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dapat memberikan peluang untuk meningkatkan modal dengan tidak terbatas hanya pada modal yang dimiliki Pemerintah Daerah saja akan tetapi dapat menarik pihak lain diluar Pemerintah Daerah untuk dijadikan investor guna meningkatkan dan mengembangkan usaha(Sherly dan Mahendra, 2013:6). Di sektor perbankan cukup banyak BUMD yang dimiliki daerah kota/kabupaten atau provinsi di Indonesia, contohnya antara lain : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, PT. Bank Jatim, PT. Bank DKI Jakarta, PD. BPR Bank Klaten, PD.BPR Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah, PD. BPR Bank Boyolali, PD.BPR NTB, PD. BPR BKK Boyolali, PD. Bank Solo, PD. Bank Klaten dll. Pada Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini sempat dilakukan perubahan, pertama dengan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang

Perubahan atas Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang commit to user disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya

4


digilib.uns.ac.id

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 411 pasal ini ternyata juga mengatur tentang BUMD. Sebelumnya bentuk hukum BUMD tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetapi hanya diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang mana bentuknya adalah Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan pada Pasal 331 ayat (3) bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, tentunya bentuk hukum ini berbeda dari sebelumnya sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMD yang semula Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada pengaturan baru tentang bentuk hukum BUMD. Sehubungan dengan perubahan pengaturan BUMD secara umum akan berimplikasi dengan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah di bidang perbankan sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan bentuk hukum badan usaha di bidang perbankan kaitannya dengan adanya BUMD di bidang perbankan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian apakah implikasi terhadap bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perbankan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena jika dilihat dari masing-masing bentuk hukum badan usaha pasti memiliki karakteristik tersendiri serta perbedaan hak dan kewajiban pada masing-masing bentuk hukum badan usaha sehingga perubahan ke masing-masing bentuk hukum lain menimbulkan implikasi tersendiri terhadap banyak hal sesuai karakteristik bentuk hukum badan usaha. commit to user

5


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka menimbulkan beberapa pertanyaan hukum atau isu hukum, yakni adanya pengaturan baru tentang BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pengaturan bentuk hukum BUMD di bidang perbankan. Pada pengkajian tersebut penulis menuangkan dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “KAJIAN YURIDIS BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI BIDANG PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : a.

Bagaimana Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

b.

Apakah Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di bidang perbankan ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam

suatu penelitian. Yang mana tujuan penelitian adalah untuk memberi solusi atas permasalahan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang dan rumusan masalah. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu: 1.

Tujuan Objektif

commit to user

6


digilib.uns.ac.id

Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan objektif dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : a.

Mengkaji pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b.

Mengetahui implikasi yuridis terhadap bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di bidang perbankan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.

Tujuan Subjektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Tujuan subjektif penulis antara lain a.

Untuk

menambah

serta

memperluas

wawasan

dan

pengetahuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum perdata bisnis, khususnya hukum perusahaan mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada bidang perbankan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b.

Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

c.

Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. commit to user

7


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan di bidang ilmu hukum, adalah sebagai berikut : a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata (Bisnis) pada umumnya, khususnya mengenai hukum perusahaan. b) Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata (Bisnis) dalam kajian mengenaiBadan Usaha Milik Daerah (BUMD). c) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, literature dan atau acuan bagi penulisan hukum selanjutnya. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut : a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk

pola

pikir

ilmiah,

serta

untuk

mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini. c. Menjadi saran bagi Pemerintah Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal BUMD dibidang perbankan yang sudah ada ataupun Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah commitentitas to userbisnis yaitu BUMD khususnya di yang akan mendirikan

8


digilib.uns.ac.id

bidang perbankan terkait perubahan atau pemilihan bentuk hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adalah norma berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how bukan sekedar know-about, yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Adapun uraian metode yang digunakan ; 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normative (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini sesuai dengan hukum itu sendiri. Ilmu hukum pada dasarnya memiliki sifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan commit to user standar prosedur ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan

9


digilib.uns.ac.id

hukum (Peter Mahmud Marzuki,2014:59). Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk menghasilkan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki,2014:69-70) 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan UndangUndang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani(Peter Mahmud Marzuki, 2014:136-137). Selanjutnya pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak

dari

pandangan-pandangan

dan

doktrin-doktrin

yang

berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran

bagi

peneliti

dalam

membangun

suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:177-180).

4. Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah commit to user

10


digilib.uns.ac.id

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan

Badan

Perkreditan

Rakyat

Milik

Pemerintah Daerah b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, desertasi, jurnalhukum, kamus hukum, artikel, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini(Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah, artikel, dan koran. Studi dokumen ini commit to user

11


digilib.uns.ac.id

berguna untuk mendapatkan landasan teori dalam mengkaji isu hukum yang dihadapi. 6. Teknik Analisa Bahan Hukum Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum kemudian diajukan premis minor yang merupakan fakta hukum. Premis mayor pada penelitian ini adalah pengaturan tentang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan pengaturan tentang BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan permis minornya adalah bentuk hukum BUMD di bidang perbankan saat ini yang sudah ada. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014:84-90).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran tentang bahasan secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Dalam bab diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum commit to user BAB II : Tinjauan Pustaka

12


digilib.uns.ac.id

Dalam bab diuraikan kajian pustaka yang terdiri dari Tinjauan tentang Badan Usaha, Tinjauan tentang Perbankan, Tinjauan tentang Perusahaan di Bidang Perbankan, Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka dalam bab ini penulis juga menguraikan Kerangka Pemikiran. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di bidang perbankan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 dan ditinjau juga dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis juga akan membahas mengenai implikasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perbankan. BAB IV :Penutup Dalam bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya serta saran-saran terhadap masalah yang ada.

commit to user

13

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents