BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang- Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu Negara hukum (rechstsaat) (Julita Melissa Walukow, 2013: 163). Pernyataan ini benar- benar jelas terlihat dalam penjelasan umum UndangUndang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” yang perwujudan dalam sistem pemerintahannya tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tanpa batas) tetapi mengacu kepada konstitusi dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang melandasinya. Hukum sebagai pengaturan perbuatan- perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrat, dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat (Dahlan Thaib, 2008: 76). Konsekuensi pengakuan bahwa hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa dan sekaligus sebagai pengayom masyarakat inilah yang mengisyaratkan adanya lembaga- lembaga peradilan, sebab lembaga peradilan ini merupakan syarat bagi suatu negara yang menanamkan diri sebagai negara hukum (Rusli Muhammad, 2006: 1). Menurut M. Schelteme berpendapat bahwa setiap negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (Marwan Effendy, 2005: 142). Salah satu prinsip penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Supriyadi, 2006: 127). Adapun lembaga penegak hukum atau yang juga merupakan komponen dari tosistem commit user peradilan pidana di Indonesia


2 digilib.uns.ac.id

meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan yang terakhir ialah lembaga pemasyarakatan. Keempat lembaga tersebut adalah merupakan pilar atau sarana untuk mencapai keadilan hukum di Indonesia. Equality Before The Law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara- negara berkembang seperti Indonesia (Julita Melissa Walukow, 2013: 163). Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet) (Lilik Mulyadi, 2007: 20). Asas Equality Before The Law, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (access to justice) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Dalam Amandemen Undang- Undang Dasar 1945, teori equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini berarti merupakan sebuah pengakuan bahwa setiap warga negara didalam hukum dan pemerintahan mempunyai hak yang sama tidak ada yang dibeda- bedakan. Berbicara mengenai asas equality before the law yakni persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka tidak lepas dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Hak asasi manusia itu penting karena tanpa hak itu tidak akan ada martabat manusia. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 d Ayat (1) berisi ketentuan bahwa semua orang sama di hadapan hukum sehingga tidak ada diskriminasi pada siapapun termasuk Narapidana. Seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 2, berisi ketentuan Negara Indonesia mengakui dan commit to user menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar


3 digilib.uns.ac.id

manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena itu pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, moral untuk melindungi dan mengambil langkah- langkah konkrit demi tegaknya hak asasi manusia. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan The Rule of Law, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban para warga negara, dengan demikian hukum akan memperlakukan setiap warga negara sama dengan perlakuan yang berkaitan dengan orang lain siapapun dia dan apapun kekuasanya (Heri Tahrer, 2010: 50). Ironisnya dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, equality before the law tidak diterapkan secara equal bahkan sering kali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik. Penerapan dari asas equality before the law dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia (Romli Atmasasmita, 1995: 157). Di dalam pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa : Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakukan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu. Salah satu asas diatas yakni asas persamaan perlakuan dan pelayanan inilah yang menjadi wujud berlakunya asas equality before the law di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak para ahli kepenjaraan maupun orang yang bukan ahli hukum di Indonesia mengatakan bahwa apa gunanya mengubah sebuah nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan kalau memang Peraturan Perundang- undangan serta cara perlakuan petugas terhadap narapidana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995: 26). commit to user Adapun hal- hal yang menghalangi pemikiran ideal yang ada dalam lembaga


4 digilib.uns.ac.id

pemasyarakatan yang digunakan untuk menggantikan penjara dan tidak hanya sebagai perubahan nama antara lain lembaga pemasyarakatan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkanya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna (R.Achmad, S. Soeman Dipraja dan Romli Atmasasmita, 1979: 13). Berdasarkan hal diataslah yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Julita Melissa Walukow, 2013: 164). Diakui berbicara mengenai keadilan hukum di Indonesia mungkin bisa dikatakan masih jauh dari apa yang dicita- citakan oleh bangsa yang teramanat dalam konstitusi kita. Ini dapat kita jumpai pada berbagai tingkat peradilan, baik itu dari tingkat kepolisian dalam proses penyidikan, ditingkat kejaksaan dalam proses penuntutan, ditingkat pengadilan dalam proses mengadili, hingga ditingkat lembaga pemasyarakatan dalam proses eksekusi atau pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan. Seringkali Lembaga Pemasyarakatan ini disalah gunakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga asas Equality Before The Law diabaikan begitu saja. Sebagai contoh ialah seperti yang telah diberitakan oleh berbagai media massa beberapa waktu yang lalu, bagaimana seorang Artalita Suryani yang merupakan seorang narapidana terkait dengan kasus penyuapan yang dilakukannya terhadap seorang hakim, mendapatkan fasilitas yang sangat mewah walaupun dia telah diputus oleh pengadilan untuk meringkup dalam penjara. Selain itu adapula bagaimana seorang Freddy Budiman yang merupakan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang terkait dengan kasus narkotika, mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus oleh petugas karena memberikan sejumlah uang sogokan. Contoh- contoh kasus tersebut di atas merupakan sedikit gambaran bagaimana bobroknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dancommit bagaimana asas equality before the law sangat to user

5 digilib.uns.ac.id


tidak diterapkan dalam pelaksanaannya. Fakta ini menunjukkan adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Menurut penulis, hal diatas sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih mendalam karena saat sekarang ini asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di tingkat lembaga pemasyarakatan khususnya, hanya sekedar menghiasi konstitusi, dikenal dalam teori dipendidikan hukum dan bisa dikatakan jauh dari implementasi. Selain hal tersebut di atas apabila dibiarkan begitu saja maka lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pidana di Indonesia tidak dapat berjalan secara maksimal dan efek jera yang ditimbulkan pun tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan. Sehingga dengan latar belakang diatas maka dalam penulisan skripsi, penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN SRAGEN”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen ? 2. Kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen ?

C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


a.

Untuk mengetahui Implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen.

b.

Untuk mengetahui kendala Implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen.

2. Tujuan Subyektif a.

Untuk menambah pemahaman penulis tentang implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b.

Untuk mempertebal pengalaman dan wawasan penulis dalam aspek hukum di dalam teori dan praktek menulis, khususunya dalam bidang Hukum Pidana.

c.

Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. D. Manfaat Penelitian Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat

diabaikan adalah mengenai manfaat penelitian. Sebuah penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam prakteknya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a.

Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tindak Pidana khususnya terkait dengan masalah implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

b.

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini bermanfaat commit to user memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi

7 digilib.uns.ac.id


hukum pidana untuk mengetahui tentang Implementasi Asas Equality Before The Law di dalam Lembaga Pemasyarakatan. c.

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak- pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan Asas Equality Before The Law dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada tanpa harus tebang pilih sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, dengan Implementasi Asas Equality Before The Law maka Narapidana dapat memperoleh hak- hak yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena disitu adalah tempat atau wadah untuk membina. Penelitian ini dapat membuka cakrawala pandang mengenai lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan dan diperlakukan sama, melalui penelitian ini peneliti dapat belajar menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia sehingga mereka juga harus diperlakukan dan mempunyai hak yang sama. E. Metode Penelitian Metode merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang validitasnya tinggi. Tanpa suatu metode, maka seorang peneliti akan sulit menemukan, merumuskan dan memecahkan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, mempelajari dan memahami keadaan- keadaan yang dihadapi. Sehingga penelitian akan disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : commit to user 1. Jenis Penelitian

8 digilib.uns.ac.id


Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta- fakta empiris di lapangan. 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa- hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori- teori lama atau didalam kerangka menyusun teori- teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran tentang bagaimanakah implementasi asas equality before the law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen dan kendala yang ditemui dalam implementasi asas equality before the law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilakan tata cara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2010: 32). Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan melalui wawancara terhadap petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana, menyebar quisioner terhadap para narapidana serta melihat fakta- fakta yang ada di lapangan selama penelitian di lembaga pemasyarakatan. commit to user 4. Lokasi Penelitian


9 digilib.uns.ac.id

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris- deskriptif maka lokasi penelitan berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen yang beralamat di Jl. Raya Sukowati No. 1 Sragen 57214. 5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 12) : a. Data Primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta- fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama. b. Data Sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan- pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini : a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah berupa bahan dokumen, peraturan commit to user perundang- undangan, laporan, arsip, literature dan hasil penelitian lainnya

10 digilib.uns.ac.id


yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah : 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). 2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3) Undang- Undang a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. b) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4) Peraturan Pemerintah a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan

dan

Pembimbingan

Warga

Binaan

Pemasyarakatan. b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 6) Keputusan Menteri a) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02PK-04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan. c) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk commit to user memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan



data dalam suatu penelitian merupakan merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan (Lexy. J. Meleong, 2009: 216). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut : a. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang diperlukan. Hal ini ditempuh dengan melalui wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah tanya jawab secara langsung dengan mencari informasi secara mendalam terhadap informan. Perolehan data dengan melakukan wawancara ini dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur sehingga dengan adanya pedoman yang digunakan dapat terarah dalam melakukan wawancara dan tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai. Penulis mengadakan wawancara dengan pihak- pihak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sragen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain yakni kepala lembaga pemasyarakatan, petugas lembaga pemasyarakatan dan narapida. Selain melalui wawancara, dapat pula ditempuh dengan menyebar daftar pertanyaan kepada objek penelitian yang dituju. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah narapidana Kelas IIA Kabupaten Sragen. Dari penyebaran daftar pertanyaan yang diisi oleh para narapidana tersebut dapat diperoleh data- data yang diperlukan dalam kaitannya penelitian ini. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku, peraturan commit to user



perundang- undangan, dokumen dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan sangat penting untuk mendapatkan landasan teori mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 7. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data- data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi (H.B. Sutopo, 2006: 113). Data yang diolah dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan para narapidana, hasil quisioner yang diambil dari para narapidana serta fakta- fakta yang terjadi dilapangan. F. Sistematika Penelitian Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap- tiap bab berbagi kedalam sub- sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

commit to user



BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini tinjauan pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka

teori

serta

diuraikan

mengenai

kerangka

pemikiran. Tinjauan pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana, Asas Equality Before The Law dalam Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan Umum tentang Narapidana dan Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran. BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen dan kendala dalam implementasi Asas Equality Before The Law terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan Kabupaten Sragen.

BAB IV

PENUTUP Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian commit to penulis user serta memberikan saran yang yang diperoleh oleh



relevan dengan penelitian terhadap pihak- pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents