BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasai tanah. Keinginan tersebut tidak bisa diimbangi dengan oleh keadaan tanah yang terbatas. Dengan keadaan yang demikian tanpa adanya peraturan yang tegas tentang hal tersebut, maka tanah sering menimbulkan masalah bagi manusia. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak berbagai kepetingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Pada keadaan sekarang tanah semakin komplek. Hal ini disebabkan karena keadaan tanah yang terbatas sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah di sertai dengan harga tanah yang semakin meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingannya. Berkaitan dengan kepentingan atau hak tersebut tentunya tidak terlepas dengan semakin banyak permasalahan pertanahan. Dengan demikian tanah dan segala sumber daya yang terkandung didalamnya sering menjadi permasalahan berbagai kepentingan yang senantiasa menyertai kehidupan manusia.
1
2
Permasalahan yang sering timbul pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo adalah sengketa dan konflik tentang hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut meliputi batas tanah dan hak waris tanah. Permasalahan ini berawal dari suatu perebutan hak atas tanah yang menimbulkan perselisihan dan perdebatan antara pihak satu dengan pihak yang lain, ataupun hak waris tanah terjadi karena dalam suatu keluarga salah satu nama dari anggota keluarga tersebut tidak dicantumkan dalam pembagian warisan tanah. Pihak yang merasa dirugikan akan melakukan pengaduan kepada orang / Lembaga yang menangani masalah sengketa tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Pengaduan tersebut berisi keberatan-keberatan dan tuntutan atas hak tanah, baik terhadap status tanah, prioritas,
maupun
kepemilikannya
dengan
harapan
dapat
memperoleh
penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus pertanahan terjadi karena benturan kepentingan di bidang pertanahan, seperti masalah perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, dan lain sebagainya. Sebagai solusi untuk mengantisipasi masalah pertanahan tersebut dapat ditempuh melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Selama tiga tahun terakhir (2013-2015), data yang diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam penyelesaian sengketa dan konflik sebanyak 187 melalui mediasi. Berikut data rekapitulasi penyelesaian sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo selama 3 Tahun terakhir (2013-2015), sebagai berikut ;
3
Tabel rekapitulasi data penyelesaian sengketa tanah tahun 2013-2015 Mediasi
No
Tahun
1
2013
38
2
2014
64
3
2015
85
Jumlah
(Sengketa dan Konflik)
187
(Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) Dari tabel diatas, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan 68,4 % dan tahun 2014 32,8 %. Masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian sengketa tanah itu rumit dan harus mengeluarkan uang. Tetapi pada dasarnya penyelesaian sengketa tanah itu tidaklah rumit seperti yang dibayangkan, asalkan ada pihak ketiga yang dapat menyelesaikan masalah tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagai penengah. Seperti Slogan Badan Pertanahan Nasional yaitu “kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit”. Semua masalah dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik utnuk melakukan pengamatan dengan judul “Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 1.
Bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?
4
2.
Kendala/hambatan apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo?
3.
Apa upaya-upaya dalam menangani hambatan tersebut?
C. Tujuan Pengamatan Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh penulis. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengamatan ini adalah : 1.
Tujuan Operasional a.
Mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
b.
Mengetahui data-data yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
c.
Mengetahui kendala/hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.
2.
Tujuan Fungsional Dapat menjadi bahan masukkan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi masalah yang ada dan demi kemajuan instansi dimasa yang akan datang.
3.
Tujuan Individual Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Pengamatan Setiap pengamatan pada prinsipnya harus berguna sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberi manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak. Adapun manfaat pengamatan ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagi Penulis Menambah wawasan serta bisa membandingkan dengan teori data yang diperoleh di lapangan.
5
2.
Bagi Instansi Pemerintah ( Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo ) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk mengatasi masalah yang ada, demi kemajuan instansi dimasa yang akan datang.
3.
Bagi Pembaca Diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan, wawasan, dan informasi serta sebagai referensi bacaan bagi penyusun tugas akhir selanjutnya.
