1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tingkah laku yang diperbuat masyarakat baik sipil maupun pemeritahan harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2006 : 11), tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Setiap manusia memiliki kewajiban masing – masing yang harus dilaksanakannya. Manusia juga mempunyai hak yang sudah dimilikinya dari sejak lahir. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak (Sudikno Mertokusumo, 2007 : 40-41). Pemerintah wajib melindungi kewajiban dan hak setiap warga negaranya sesuai dengan hukum yang berlaku. Manusia adalah mahluk sosial atau mahluk bermasyarakat. Dalam kehidupannya yang saling berdampingan sering kali terjadi benturan – benturan kepentingan yang menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa dapat terjadi apabila seseorang menguasai, mengurangi atau melanggar hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam upaya mempertahankan haknya jika tidak dapat diselesaikan
melalui
jalur
kekeluargaan,
maka
seseorang
dapat
mengajukan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Hukum perdata merupakan bagian hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain sehingga disebut juga hukum privat. Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak – pihak dalam hubungan hukum, disebut juga dengan
2
hukum perdata materiil. Sedangkan mengenai peraturan hukum yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum perdata diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Abdulkadir Muhammad, 2008 : 9). Pihak yang bersengketa tersebut akan mengajukan gugatan sebagai penuntutan atas haknya ke Pengadilan Negeri. Gugatan mengandung sengketa antara dua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag). Sita jaminan diajukan terhadap harta kekayaan tergugat agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindahtangankan oleh tergugat selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dijatuhkan. Permohonan sita merupakan tindakan eksepsional yang tidak perlu dimohonkan apabila tidak terdapat indikasi yang cukup tergugat hendak mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara dengan maksud untuk merugikan penggugat (M. Yahya Harahap, 2006 : 282-283). Permasalahan
yang
kemudian
timbul
adalah
jika
setelah
dijatuhkannya putusan, ada pihak-pihak diluar yang bersengketa merasa dirugikan dengan adanya penetapan sita tersebut. Pihak tersebut bukan merupakan bagian dari penggugat atau tergugat, namun merasa mempunyai kepentingan dan merasa haknya dilanggar atas penetapan sita tersebut. Pihak ini disebut dengan pihak ketiga. Pihak ketiga disini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut. Alasan pihak ketiga melakukan perlawanan pelaksanakan sita jaminan terhadap benda yang merupakan milik pihak yang kalah apabila objek sitaan tersebut ternyata adalah milik orang lain (pihak ketiga). Pihak ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan apabila ternyata barang yang disita adalah miliknya dan dia dapat membuktikan hak miliknya itu.
3
Hukum acara perdata mengenal dua jenis upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat berupa perlawan (verzet), banding dan kasasi. Upaya hukum luar biasa termasuk di dalamnya adalah peninjauan kembali (request civil) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 224). Perlawanan oleh pihak ketiga ini disebut juga dengan Derden Verzet. Perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 378 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) yaitu pihak – pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak – hak mereka. Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut pelawan, sedangkan penggugat dalam perkara semula disebut terlawan penyita dan pihak tergugat dalam perkara semula disebut terlawan tersita. Perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan yang dilawan sesuai dengan Pasal 379 Rv dan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Gugatan perlawanan telah diajukan maka hakim akan memeriksa keberatan dan memutus perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa menerima gugatan pelawan atau menolaknya. Dalam Pasal 382 Rv mengatur bahwa bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak – hak pihak ketiga. Walaupun Derden Verzet merupakan upaya hukum luar biasa, apabila pelawan tidak puas terhadap putusan hakim, pelawan dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi. Pelawan harus benar – benar membuktikan gugatan perlawanannya agar perlawanan tersebut dianggap benar oleh hakim dan mendap atkan kembali haknya. Pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai putusan nomor 2998 K/Pdt/2012 yang mana putusan tersebut berisi tentang perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet terhadap sita jaminan. Pelawan merasa dirugikan karena objek sengketa tersebut juga merupakan hak miliknya yang berasal dari warisan sebelum diletakkan sita jaminan. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dalam putusan bahwa perlawanan tersebut
4
ditolak. Pelawan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan banding memperkuat putusan Pengadilan Negeri. Pelawan kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan kasasi kemudian mengabulkan permohonan pelawan dan menyebabkan sita jaminan yang telah dipasangkan harus diangkat. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum dengan judul “DERDEN
VERZET
PERKARA
TERHADAP SITA
PERDATA
(STUDI
JAMINAN
PUTUSAN
DALAM
NOMOR
2998
K/Pdt/2012)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalm penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Apa pertimbangan hakim agung dalam membatalkan sita jaminan pada putusan nomor 2998 K/Pdt/2012? 2. Apa akibat hukum pembatalan sita jaminan dalam perkara perdata?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim agung dalam membatalkan sita jaminan karena adanya derden verzet dalam putusan nomor 2998 K/Pdt/2012. b. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan sita jaminan dalam perkara perdata. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta meningkatkan pemahaman terhadap
5
aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Acara Perdata, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian hukum ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat bagi pihak – pihak yang terkait, antara lain bagi penulis, pembaca, dan pihak – pihak yang terkait khususnya pada topik utama penulisan hukum ini. Manfaat – manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya. b. Memperkaya wawasan dan menambah bahan referensi serta literatur dalam dunia kepustakaan, khususnya mengenai derden verzet terhadap sita jaminan. c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta dapat dapat mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
6
b. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu dan memberikan saran terhadap pihak-pihak terkait.
E. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soekanto dalam Meray Hendrik, 2006 : 86). Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas pernasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto. 2014 : 43). Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau nondoctrinal research (socio-legal research). Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Seoekanto, 2014 : 52). Penulis melakukan penelitian dengan cara studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalkan sita jaminan setelah adanya perlawanan pihak ketiga serta akibat hukum dari pembatalan sita jaminan. 2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penulisan hukum bersifat deskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan
gejala
tertentu.
Suatu
penelitian
deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai
7
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2014 : 10). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran data yang selengkap – lengkapnya mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan sita jaminan setelah adanya perlawanan pihak ketiga serta akibat hukum dari pembatalan sita jaminan oleh Mahkamah Agung. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian
hukum
ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif.
Pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014 : 32). 4. Lokasi Penelitian Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, karena perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2011/PN.Ska diperiksa di Pengadilan Negeri Surakarta. 5. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data – data sebagai berikut : a. Data Primer Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta – fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama (Soerjono Soekanto, 2014 : 12). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Didit Susilo S.H, M.H. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan – pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku –
8
buku, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2014 : 12). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah : 1) Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012 2) Putusan Nomor 194/Pdt/2012/PT.Smg 3) Putusan Nomor 137/Pdt.Plw/2011/PN.Ska 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan bagian yang penting karena akan digunakan dalam memperoleh data secara lengkap dan sesuai. Penelitian yang bertujuan memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara (Abdurrahman Fathonu, 2006 :105). Wawancara ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Didit Susilo S.H, M.H. 7. Teknik Analisis Data Analisis data adalah proses pengurutan dan pengorganisasian dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diterangkan oleh data (Lexi J.Moleong, 2002 : 183). Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis data yang bersifat kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Model analisis interaktif adalah data yang terkumpul dan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, lalu mereduksi data yang tidak diperlukan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara
9
tahap-tahap tersebut sehingga data – data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap, karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo, 2002 : 96).
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan Gambar 1. Bagan Model Analisis Kualitatif
F. Sistematika Skripsi Sistematika penulisan merupakan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum. Maka penulis membagi sistematika penulisan hukum ke dalam 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam subsub bagian yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penulisan penelitian hukun ini. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan
10
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Pada kerangka teori memuat tinjauan umum tentang proses pemeriksaan perkara perdata, tinjauan umum tentang sita jaminan dan tinjauan umum tentang perlawanan pihak ketiga. Sedangkan dalam kerangka pemikiran memuat gambaran tentang penulisan hukum ini dalam bentuk bagan untuk mempermudah alur berfikir.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan dan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan berdasarkan
pertimbangan
hakim
agung
dalam
membatalkan sita jaminan pada putusan nomor 2998 K/Pdt/2012 dan akibat hukum pembatalan sita jaminan dalam perkara perdata yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian dengan judul derden verzet terhadap sita jaminan dalam perkara perdata (studi putusan nomor 2998 K/Pdt/2012). BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan hukum yang berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran – saran yang terkait dengan mengenai pertimbangan hakim agung dalam membatalkan sita jaminan pada putusan nomor 2998 K/Pdt/2012 dan akibat hukum pembatalan sita jaminan dalam perkara perdata. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
