BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Masalah
dalam
hukum
tampaknya
tidak
habis-habisnya
dibicarakan. Berbagai pendapat dan berbagai pandangan, silih berganti muncul pada mass media. Pendapat pengacara, pakar, anggota masyarakat, atau pendapat pejabat tinggi sering di muat di surat kabar serta sering pula disiarkan pada siaran televisi. Pada umumnya pendapat tersebut belum dapat melepaskan diri dari kepentingan masing-masing, sehingga objektivitasnya kurang memadahi. Disadari atau tidak disadari, hal itu dapat menimbulkan aspek negatif terhadap pembangunan hukum, karena kemungkinan merusak aspek citra hukum itu sendiri atau merusak citra aparat hukum. Perbedaan–perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, tetapi landasan analisis pendapat-pendapat tersebut seyogianya berpijak pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Peraturan perundang-undangan ada yang dituding “kurang lengkap”, “buatan kolonial”, “sudah tidak sesuai”, “dijiwai orla”, dan lain-lain sehingga kecenderungan menciptakan undang-undang semakin meningkat, tanpa penelitian yang cermat ( Laden Marpaung, 2004: 1). Perundang-undangan, sepanjang masa, tidak akan pernah lengkap karena masyarakat berkembang terus-menerus sedang perundangundangan bersifat statis. Seyogianya dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat. Penyesuaian secara periodik atau secara berkesinambungan akan dapat mengurang kekurangsempurnaan tersebut (Laden Marpaung, 2004: 2). Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan, beberapa sarana
1
pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hhukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasilperundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang (Barda Nawawi, 2002: 109). Negara Indonesia adalah megara hukum (rech staats), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatanya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabanya. Dalam hal ini ada hubunganya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah,2001: 15). “some hierarchy in some court system where judex juris which in general handled by Supreme Court which has higher statue to control the judgement by judex factie. In this case, as Lax said that judex factie which has lower level as a court will obey the rules from judex juris that will give the big effect” (Lee Epstein and Tonja Jacobi, 2010: 345). Diterjemahan sebagai, beberapa hirarki dalam sistem pengadilan di mana judex juris yang pada umumnya ditangani oleh Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan lebih tinggi untuk mengontrol penilaian Judex Factie. Dalam hal ini, sebagai penegak hukum mengatakan bahwa judex factie yang memiliki tingkat yang lebih rendah sebagai pengadilan akan mematuhi aturan dari judex juris yang akan memberikan efek yang besar.
2
Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis (2014: 93) berdasarkan buku Lima Windu Sejarah Kejaksaan RI 1945-1985 yang diterbitka Kejaksaan Agung RI. Bahwasanya kata “Jaksa” berasal dari bahasa Sansekerta Adhiyaksa, yang dalam perkembanganya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama “Tri Krama Adhyaksa” yaitu Satya, Adhi, dan Wicaksana. Adapun pengertian Satya Adhi dan Wicaksana, sebagai berikut : 1. SATYA, yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. 2. ADHI, yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun terhadap sesama manusia. 3. WICAKSANA, yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasan dan kewenanganya. Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP, sebagai berikut : a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) b. Penuntut umum adalah jaksa diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP jo. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan). Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
3
1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lainberdasarkan undang-undang. 2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini
untuk
melakukan
penuntutan
dan
melaksanakan penetapan hakim (Andi sofyan dan Abd. Asis, 2014: 94-95). Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata kasasi sebagai berikut, “Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Wirjono Projodikoro (1962: 108) (mantan Ketua Mahkamah Agung) menjelaskan arti kata “kasasi” sebagai berikut, “Kasasi yang berarti pembatalan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain. Dari kenyataan, bahwa kasasi dilakukan atas putusan-putusan tingkat tertinggi dari pengadilan-pengadilan lain, dapat disimpulkan bahwa peradilan kasasi tidak boleh dimakan peradilan tigkat ketiga”. M.H. Tirtaadmadjaja merumuskan “kasasi” sebagai berikut, “Kasasi ialah suatu jalan hukum yang gunanya untuk melawan keputusankeputusan yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi yaitu keputusankeputusan yang tidak dapat dilawan atau tak dapat dimohn bandingan, baik karena kedua jalan hukum ini tidak diperbolehkan oleh undangundang, maupun oleh karena ia telah dipergunakan” (Laden Marpaung, 2004: 4). Selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan/atau Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, berdasarkan kenyataan, banyak putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yag dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/keberatan
4
kasasi yang diajukan pemohon kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum atau alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bunyinya sebagai berikut. “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan di semua lingkungan peradilan dan menjalankan kekuasaan kehakiman” (Leden Marpaung 2004: 29). Masalah penyelesaian perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung merupakan masalah nasional. Peranan putusan Mahkamah Agung untuk mencapai kepastian hukum sangat menentukan. Penanganan perkara kasasi yang berlarut-larut akan kehilangan daya prevensi dan menyulitkan pencapaian kepastian hukum (Leden Marpaung, 2004: 14). Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih mengenai alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti dengan menghubungkan Pasal-Pasal pada KUHAP yang mengatur mengenai kasasi. Dengan itu penulis termotivasi untuk menulis penelitian hukum dengan judul : “ALASAN TERHADAP
PERMOHONAN PUTUSAN
KASASI
JUDEX
PENUNTUT
FACTI
UMUM
MENYATAKAN
TERDAKWA LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015)”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan dirumuskan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Rumusan masalah tersebut adalah : 1. Apakah alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015, sudah sesuai pasal 253 KUHAP?
5
2. Apakah pertimbangan mahkamah agung mengabulkan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 telah sesuai dengan pasal 256 KUHAP? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif Tujuan obyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu: a. Mengetahui Alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan pasa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 sesuai pada Pasal 253 KUHAP. b. Mengetahui
Apakah
pertimbangan
mahkamah
agung
mengabulkan kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 telah sesuai dengan pasal 256 KUHAP. 2. Tujuan Subyektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penulis dilihat dari tujuan pribadi penulis sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut : a. Memperoleh informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri serta memberikan
kontribusi
positif
pengetahuan di bidang hukum.
6
bagi
perkebangan
ilmu
c. Memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek penulis dalam bidang hukum acara pidana. D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnnya mengenai alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti yang dalam hal ini menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan. b. Hasil penelitian diharapkan memperkaya referensi, literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan penulisan hukum sejenis selanjutnya. c. Penelitian
ini
merupakan
suatu
pembelajaran
dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah. 2. Manfaat Praktis a. Guna mengembangkan logika berpikir, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus menguji dan menerapkan kemampuan peneliti dalam menerapkan kajian keilmuan sinkronisasi hukum. b. Memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang diteliti. c. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihakpihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.
7
E. Metode Penelitian Penelitian hukum (legal reseach) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2004: 47). Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka know-how didalam hukum. Sebagai kegiatan know-how,penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penulis dalam memilih penelitian hukum normatif selain didasarkan alasan di atas, didasarkan kepada jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tinjauan hukum terkait permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015. 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum ,antara aturan hukum dan norma hukum,serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki ,2014:41). Sebagai ilmu terapan ,ilmu hukum menetapkan standar prosedur,ketentuan-ketentuan,ramburambu dalam melaksanakan aturan hukum. Suatu ilmu terapan memang hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Yang dapat menyelesaikan masalah
8
hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum ( Peter Mahmud Marzuki,2014: 67).
3. Pendekatan Penelitian Penelitian
hukum
terdapat
beberapa
pendekatan,
dengan
pendekatan tersebut peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (Historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan
kasus
(Case
approach),
dan
pendekatan
konseptual
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). Hal yang menjadi kajian pokok dalam menggunakan pendekatan kasus adalah ratio deciendi atau deciendi yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio deciendi, yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusanya (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 119). Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap, yaitu alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015. Oleh karenanya, penulis dalam penelitian ini memilih pendekatan kasus (Case approach). 4. Jenis dan Sumber Penelitian Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
9
bersifat aautoritatif,artinya mempunyai otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundangan –undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentarkomentar atas putusan (Peter Mahmud Marzuki ,2014: 181). Bahan –bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 1) Bahan hukum primer a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) b. Kitab Undang –Undang Hukum Pidana(KUHP) c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan berasal dari bahan cetakan maupun penelusuran internet. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan ( library research) atau studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis denan menggunakan content analisys, yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan-undangan ,dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubugan dengan masalah yang diteliti. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, yang
10
dimaksud dengan deduksi silogisme adalah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Pola berpikir deduktif adalah dari pernyataan mayor yang bersifat umum ke pernyataan minor yang bersifat khusus. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan hukum , sedangkan premis minor adalah fakta hukum dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi ( Peter Mahmud Marzuki,2014:89-90). Adapun dalam penulisan hukum ini yang dimaksud dengan premis mayor adalah aturan hukum dalam KUHAP dan premis minor adalah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 dari kedua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan/konklusi untuk menjawab isu hukumnya. F. Sistematika Penulisan Hukum Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman berkaitan seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari subbab-subbab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Bab pertama ini merupakan awal yang menjadi dasar, bahan pertimbangan, serta patokan dari karya ini.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini mengenai Tinjaun Pustaka berisi subbab Kerangka Teori dan subbab Kerangka Pemikiran. Pada Kerangka Teori memuat berbagai pengertian yang mendukung dari judul yang ada hingga memudahkan para pembacanya. Dimulai dari tinjauan tentang Upaya Hukum, pengertian Kasasi,
11
putusan pengadilan, dan tinjauan tentang Tindak Pidana. Pada sub bab Kerangka Pemikiran, dibuat sebuah bagan untuk menyederhanakan pola pikir serta alur arah dari tulisan ini. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan bab inti dan paling penting. Memaparkan dan menjabarkan hasil penelitian yang kemudian
dengan
analisis
menghasilkan
pembahasan atas pokok permasalahan yang dituju, yaitu mengenai alasan permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan judex facti menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/PID/2015 sesuai Pasal 253 KUHAP dan 256 KUHAP. BAB IV
: PENUTUP Bab ini berisi tentang simpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
12
