BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan bidang usaha di tengah masyarakat. Perkembangan dalam bidang usaha sangat pesat dan juga berdampak pada masyarakat. Bila dilihat pada masa lampau masyarakat masih sederhana, sehingga kegiatan usaha cukup dijalankan secara perseorangan. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan jaman, maka timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan antar individu-individu dalam menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama tersebut diwadahi dalam korporasi atau badan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum yang turut serta dalam pergaulan hidup bermasyarakat, apabila lalu timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang dilakukan oleh oknum, termasuk dalam rumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena sanksi pidana adalah oknum tersebut, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum tersebut, seperti misalnya seorang direktur dari perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan tindakan dari hasil keputusan rapat dewan direksi. Maka timbul dan merata kemudian gagasan bahwa suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek dalam suatu tindak pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 55). Dalam ajaran hukum, subyek hukum itu terdiri dari natuurlijk persoon dan recht persoon. Subyek hukum itu terdiri dari orang yang diartikan secara biologis, dan orang yang diartikan dalam sebagai badan hukum. Contohnya yaitu Perseroan Terbatas yang menawarkan saham pada masyarakat sehingga jumlah kerja sama dapat mencapai ratusan bahkan ribuan orang (Hamzah Hatrik, 1996: 28). Sebagai


digilib.uns.ac.id

sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas adalah sebuah kesatuan hukum atau legal entity yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini, Perseroan Terbatas

adalah sebagai subyek hukum, yang dapat menyandang hak dan

kewajiban. Dikarenakan Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga seharusnya perseroan itu dapat memiliki pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana hal inilah yang mendasari munculnya teori kejahatan korporasi. Perkembangan/kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak positif untuk kemajuan masyarakat. Disisi lain hal tersebut juga membawa dampak negatif, yakni memberikan peluang atas munculnya korporasikorporasi yang didalam menjalankan usahanya telah melakukan kejahatan baik sengaja atau tidak sengaja yang mana dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai skala kecil atau besar di masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan public welfare offenses

di suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan

(Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni,2010:3). Meski demikian perkembangan perekonomian

tersebut

tidak

bisa

lepas

dari

peran

mengembangkan kehidupan masyarakat melalui usahanya.

korporasi

dalam

Businesses and

corporations primarily intend to reap profit and grow economically while States are required to help develop society as a whole,

although frequently give

absolute priority to economic growth 2010:183-184). Di Indonesia bentuk perbuatan dari yang ditimbulkan sebagai dampak terhadap aktivitas korporasi di sektor ekonomi dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi seperti contohnya kasus pencemaran Sungai Berantas di Surabaya dan juga kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu sesungguhnya subyek hukum korporasi dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-undang Penimbunan Barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam dalam Undang-


digilib.uns.ac.id

Undang Drt. No.7 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang dan secara luas dikenal dalam Undang-Undang Drt. No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni,2010:5) juga kita temukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia hanya kita temukan dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, yang merupakan pelengkap KUHP, disebabkan

Hukum Pidana Umum atau KUHP itu sendiri masih menganut

subyek hukum pidana secara umum yaitu manusia (Pasal 59 KUHP) (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:32). Sehingga dengan demikian bila korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana maka korporasi itu memiliki pertanggungjawaban pidana. Persoalan yang mengundang perdebatan adalah bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pada tindak pidana korporasi atau corporate liability, mengingat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 59 yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Sistem hukum

pidana

di

Indonesia

pada

dasarnya

hanya

menganut

sistem

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan bersifat individual, yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Selain itu, KUHP masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (Rusmana, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan, www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php). Perkembangan dalam hukum pidana yang telah menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka timbul suatu kebutuhan mendesak terhadap perubahan sistem dalam hukum pidana itu sendiri, karena sebelumnya hukum pidana di Indonesia hanya menentukan manusia alamiah sebagai subjek hukum. Dikaji dari aspek historis, pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan. Amerika baru


digilib.uns.ac.id

mengakui eksistensinya pada 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia (Mahrus

Ali,2011: 250).

Penempatan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah menjadi tuntutan saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang hanya mengenal tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan. Tetapi sebenarnya tindak pidana, tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia, melainkan badan hukum (korporasi) juga dapat melakukan tindak pidana. Menyikapi hal tersebut, maka ajaran atau teori pembenaran korporasi dapat bertanggung jawab dengan menempatkan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana sehingga memiliki kesetaraan yang sama dengan manusia alamiah yakni dengan diadopsinya dan

( Mahmud Mulyadi

dan Feri Antoni,2010:8). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat celah berkenaan dengan pemidanaan yang melibatkan suatu badan hukum atau korporasi. Banyak kasus-kasus yang telah dicontohkan pada uraian sebelumnya, pada penyelesaian hukumnya hakim lebih cenderung mengutamakan adanya mens rea dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi. Diantara doktrin yang ada ataupun berkembang mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, Hukum Indonesia lebih mengenal doktrin vicarious yang telah diadaptasi dalam hukum perdata, sedangkan doktrin-doktrin yang lain masih belum sesuai dengan asas yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan doktrin vicarious liabilty dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan korporasi itu. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum PENERAPAN DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK

PIDANA

PERBANKAN

YANG

DILAKUKAN

OLEH

KORPORASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR : 28/PID.B/2008/PN.SKH.)


digilib.uns.ac.id

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan mengkaji lebih rinci permasalahan yang ada dengan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum Indonesia ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan (Putusan Nomor: 28/Pid.B/2008/PN.SKH.) ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas agar memberikan hal yang pasti sebagai pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini adapun tujuan objektif dan subjektif : 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi didalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini. b. Untuk

mengetahui

doktrin-doktrin

yang

berkenaan

dengan

pertanggungjawaban pidana korporasi. c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh suatu korporasi. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk

menambah,

memperluas

wawasan,

pengetahuan,

dan

kemampuan penulis dalam mengkaji masalah di bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korporasi di bidang perbankan.


digilib.uns.ac.id

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar akademik Sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain : 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. b. Hasik penelitian ini dharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan mengenai permasalahan-permasalahan pada tindak pidana korporasi di bidang perbankan. c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan bahanbahan

serta

sumber-sumber

yang

dibutuhkan

untuk

dapat

menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. 2. Manfaat Praktis a.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

b.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang tindak pidana korporasi.

c.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang kritis bagi masyarakat serta penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.


digilib.uns.ac.id

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Marzuki Mahmud, 2006:35). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum

mengadakan

penelitian

ilmiah

dengan

baik

dan

dapat

dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johny Ibrahim, 2006:26). Sehingga dalam proses penelitian hukum diperlukan metode penelitian yang dapat membantu hasil penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini : 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu sisi normatifnya. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33). 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagi ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). 3. Pendekatan Penelitian Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan


digilib.uns.ac.id

informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu: pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus ( case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comporative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Berkenaan

dengan

pandangan

Peter

Mahmud

tersebut,

penulis

menggunakan beberapa pendekatan yang relevan denagan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach) karena pendekatan ini dianggap relevan dengan penelitian hukum yang dikaji oleh penulis. Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antar regulasi dan undangundang (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93). Lalu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 94). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Dalam buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki (2006:141) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.


digilib.uns.ac.id

a) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 3) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 28/Pid.B/2008/PN.SKH b) Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mamhud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait dan internet yang mengulas mengenai Korporasi dan Tindak Pidana Perbankan. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklarifikasikan dengan masalah yang dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2008:296). 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola piker deduktif. Pola piker deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian tersenut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan desuktif menurut yang diajarkan Aritoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dari


digilib.uns.ac.id

kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulam atau conclusion (Peter Mamhud Marzuki, 2005: 45-46). Dalam penulisan ini penulis mengkritisi teoriteori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian mencari kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisa.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum

yang sesuai aturan penulisan

hukum, maka penulis

menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan

hasil

penelitian

ini

dalam

menyajikan

penelitian

penulis

menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan maslah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahna yang sedang penulis teliti. Landasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana


digilib.uns.ac.id

perbankan, tinjauan umum tentang korporasi dan tinjauan umum

tentang doktrin

pertanggungjawaban

pidana

korporasi.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu: pertama, pengaturan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum Indonesia; kedua, pertimbangan

hakim

dalam

menjatuhkan

putusan

terhadap kasus korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan

dalam

Putusan

Nomor:

28/Pid.B/2008/PN.SKH. bila dikaitkan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi vicarious liability.

BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents