BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Dewan keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negaranegara anggota PBB. Dewan keamanan PBB merupakan badan atau organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan berpengaruh di antara badan atau organ-organ PBB yang lain. Bahkan Majelis Umum PBB yang merupakan perwakilan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia masih berada dibawahnya. Padahal negara-negara anggota Dewan Keamanan jumlahnya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB yang berjumlah sangat banyak. Hal ini karena adanya hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap DK PBB, yang disebut dengan hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB. Hak veto dimiliki oleh negara-negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Rusia (dulu Uni Sovyet), Prancis, dan RRC yang merupakan warisan Perang Dunia II. Dewan Keamanan PBB, organ utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, telah dihadapkan dengan kritik sejak didirikan pada tahun 1946. Struktur Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK-PBB) dewasa ini menuai kritik mayoritas negara dunia dan khususnya keanggotaan tetap dewan ini tidak disetujui banyak negara dunia. Kritikus dan politisi sama-sama mengkritik Dewan ini karena ukurannya yang kecil dan sifatnya yang eksklusif serta strukturnya yang tidak demokratis. Kebanyakan tuntutan reformasi di tubuh Dewan Keamanan yang diinginkan banyak negara adalah perubahan agenda kerja, penghapusan hak veto dan penambahan jumlah anggota tetap.

Universitas Sumatera Utara

Dewan Keamanan PBB yang dibentuk 66 tahun lalu untuk menjaga keamanan dunia hingga kini belum mengalami perubahan berarti meski dunia dalam kurun waktu tersebut telah mengalami berbagai transformasi dan perubahan. Struktur Dewan Keamanan pun belum mengalami perubahan. Yang ada hanya sejumlah perubahan kecil seperti penambahan anggota tak tetap dari enam negara menjadi 10 negara dan pemberian hak veto kepada Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan “hak veto” tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya. Penggunaan hak veto dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan lebih jarang, hak veto masih digunakan untuk kepentingan nasional/pribadi atau kepentingan sekutu. Selama 20 tahun terakhir dari total 24 hak veto yang dikeluarkan, 15 telah digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi Israel. Di sisi lain, sejumlah benua tidak memiliki anggota tetap di Dewan Keamanan. Misalnya Afrika yang terdiri dari 53 negara tidak memiliki wakil tetap di dewan ini. Asia-Pasifik yang terdiri dari 56 negara hanya memiliki satu wakil yaitu Cina. Eropa dengan 48 negara memiliki tiga wakil tetap di dewan keamanan. Amerika Serikat sendiri mewakili benua Amerika di Dewan Keamanan dan memiliki hak veto. Posisi ini membuat Washington banyak menyalahgunakan kesempatan tersebut. Negara-negara dunia ketiga dan anggota OPEC yang menyuplai kebutuhan energi dunia cukup besar tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota tetap. Begitu juga negara-negara Islam dengan populasi lebih dari satu miliar orang tidak memiliki wakil tetap di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Islam dalam hal ini berulang kali mengingatkan bahwa mereka harus diberi jatah satu kursi tetap.


Kini, seiring dengan dinamika percaturan politik dan ekonomi dunia, kian dirasakan betapa kondisi ini tidak lagi dapat memenuhi aspirasi masyarakat internasional secara keseluruhan. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, seperti Jepang dan Jerman, telah bangkit dari kekalahannya dan tumbuh menjadi negara kekuatan ekonomi dunia yang tidak dapat diabaikan suaranya. Sebaliknya, negara-negara pemenang Perang Dunia II seperti Inggris, Perancis dan Rusia tidak lagi memiliki bobot kekuatan seperti seusai Perang Dunia II dulu. Selain itu, telah muncul pula negara-negara seperti India, Brazil, dan Nigeria sebagai kekuatan baru di kalangan negara berkembang. Kondisikondisi ini beserta seruan tentang perlunya keseimbangan perwakilan secara geografis, telah semakin mendorong isu reformasi, khususnya menyangkut anggota tetap DK PBB. Hak istimewa yang tidak demokratis yang dimiliki dari lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan cacat-cacat lain dari Dewan menimbulkan beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi. Setelah akhir perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih terlibat dalam masalah-masalah internasional, seruan untuk melakukan upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai menganggap serius masalah ini dan memperdebatkan salah satu organ penting PBB tersebut sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan reformasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan studi lebih lanjut terhadap DK PBB terutama dalam menyikapi masalah yang menyangkut reformasi Dewan Keamanan tersebut. Oleh karena itu judul skripsi ini adalah TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAYA REFORMASI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCIPTAKAN TATANAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA YANG BERDAULAT, DAMAI DAN ADIL.


B. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB? 2. Apa yang menjadi kendala dalam proses reformasi Dewan Keamanan PBB? 3. Dan bagaimana ketentuan hukum atas upaya reformasi Dewan Keamanan PBB tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Kegiatan penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a) Untuk mengetahui bagaimana upaya reformasiDewan Keamanan PBB untuk menciptakan tatanan negara-negara di dunia yang berdaulat, damai dan adil serta apa saja alasan-alasan yang menyebabkan perlunya reformasi terhadap badan tersebut. b) Untuk

mengetahui

menghambat

upaya

kendala-kendala reformasi

apa

Dewan

saja

yang

Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa. c) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan maupun dasar hukum

atas

upaya

reformasi

Dewan

Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa.


2. Tujuan Subyektif a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum internasional khususnya mengenai tinjauan yuridis

atas

upaya

reformasi

Dewan

Keamanan

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan tatanan negara-negara di dunia yang berdaulat, damai dan adil. b) Untuk Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 1. Manfaat Teoritis a) Memberikan

sumbangan

pemikiran

dan

menambah

khasanah pustaka kajian Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya. b) Menambah pengetahuan dan informasi bagi semua pihak mengenai perlunya reformasi terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Manfaat Praktis a) Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b) Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini.


D. Keaslian Penulisan Adapun judul dari skripsi ini adalah “TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAYA REFORMASI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSABANGSA DALAM MENCIPTAKAN TATANAN NEGARA-NEGARA DI DI DUNIA YANG BERDAULAT, DAMAI DAN ADIL”. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang ada khususnya dilingkungan Universitas Sumatera Utara, tulisan (skripsi) mengenai topik ini belum

pernah

dilakukan

sehingga

keaslian

tulisan

ini

dapat

dipertanggungjawabkan.

E. Tinjauan Kepustakaan Selain berisikan organisasi-organisasi yang menunjang kemajuan negaranegara di berbagai bidang, PBB juga terdiri dari beberapa dewan yang mempunyai fungsi masing-masing. Salah satu dewan yang berada di bawah naungan PBB adalah Dewan Keamanan yang secara umum bertugas untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta kedamaian dunia. Anggotanya terdiri dari 5 negara tetap dan 10 negara tidak tetap dengan masa jabatan selama 2 tahun. Anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah negara-negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir guna menciptakan kedamaian dunia. Anggota tetapnya terdiri dari : (1) Cina (2) Perancis (3) Rusia


(4) Inggris (5) Amerika Serikat Di mana masing-masing anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto untuk membatalkan atau menolak keputusan yang diambil Dewan Keamanan. Tugas dan Kekuasaan dari Dewan Keamanan PBB meliputi : (1) menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi di kancah internasional melalui jalan damai (2) mengambil dan merencanakan tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan dan kedamaian (3) mengawasi wilayah-wilayah yang sedang atau termasuk dalam wilayah sengketa (4) berhak untuk memilih hakim – hakim yang akan ditugaskan di Mahkamah Internasional yang bermarkas di Den Haag, Belanda Dalam memilih hakim ini, Dewan Keamanan akan dibantu oleh Majelis Umum. Dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan kedamaian dunia, Dewan Keamanan PBB dibantu oleh pasukan : (1) UNIFIL, pasukan sementara PBB yang bermarkas di Libanon (2) UNIIMOG, pasukan peninjau PBB yang ditempatkan di Iran-Irak (3) UNTAC, pasukan sementara PBB yang ditempatkan di Kamboja Hasil kerja Dewan Keamanan PBB akan diperiksa oleh Majelis Umum melalui laporan tahunan yang harus diserahkan ke Majelis Umum. Pada saat ini opini yang berkembang di media-media internasional menyebutkan keberadaan lima negara anggota tetap dan hak veto ditinjau kembali


karena perkembangan dunia yang semakin kompleks serta sering dianggap membuat berlarut-larutnya masalah internasional yang membawa akibat pada masalah kemanusiaan akibat digunakannya hak ini oleh negara-negara besar yang dianggap membawa kepentingannya sendiri dan juga kelompok Karena keberadaannya merupakan warisan Perang Dunia II yang diambil dari negara-negara kuat pemenang perang, banyak suara-suara dari tokoh tokoh internasional agar PBB dirombak atau direformasi agar dapat mengakomodasi perkembangan dunia internasional khususnya negara-negara dunia ketiga. Di antara tokoh tokoh yang menyarankan perlunya reformasi pada PBB khususnya Dewan Keamanan di antaranya adalah Presiden Sukarno pada tahun 1960-an kemudian Dr Mahathir Mohammad.

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Untuk melengkapi penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dipergunakan metode penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang lain. 1 Penelitian hukum yuridis normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. 2 2. Sifat Penelitian Jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat. 3 Penelitian deskriptif merupakan salah

satu

penelitian

yang

berusaha

mendeskripsikan

dan

1

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika. 1996,hal.13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rajawali Pers.2001,hal.36 3 Ibid hal.41 2


menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan baik yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian deskriptif juga dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan dan penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat dalam penelitian eksperimen. 3. Teknik Pengumpulan Data Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan mempergunakan data sekunder, maka penelitian ini mengacu kepada Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang menulis tentang intervensi baik karangan dalam negeri maupun karangan luar negeri dan peraturan-peraturan yang mengaturnya secara internasional seperti Piagam PBB. Teknik penelitian pengumpulan data tertulis serta sumber-sumber bacaan misalnya melalui penelusuran ke perpustakaan, antara lain berupa peraturan-peraturan

hukum

yang

berlaku

dan

buku-buku

yang

berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga merujuk dari bahan-bahan atau artikel yang diperoleh melalui situs-situs internet. 4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan 4 yang terdiri atas: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana merupakan landasan utama yang digunakan 4

Soerjono Soekanto.1986.Pengantar Penelitian Hukum Cet-3.Jakarta.UI Pres.hlm:12


dalam penelitian ini berupa deklarasi, Piagam PBB, dan perjanjianperjanjian internasional. b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bukubuku dan pendapat para ahli hukum. c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 5. Analisis Data Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. 5 Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian tentang caracara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian diedit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. 6

G. Sistematika Penulisan Untuk lebih memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis dalam penulisannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya.

5 6

Burhan Ashofa.Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Rineka Cipta.hlm:22 Ibid, hlm: 61-62


Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang berikutnya perumusan masalah yang akan dibahas. Pada selanjutnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan dan manfaat penulisan. Kemudian diuraikan tentang keaslian penulisan dan tinjauan kepustakaan. Selanjutnya diuraikan bagaimana metode penelitian dan akhirnya bab ini ditutup dengan bagaimana sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN MENGENAI ORGANISASI INTERNASIONAL Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori yang

berisi

tentang

sejarah

dan

pengertian

organisasi

internasional, tinjauan umum mengenai organisasi internasional, dan yang terakhir penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAB III

: FUNGSI DAN PERAN DK PBB DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DUNIA Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, peranan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian negara-negara di dunia, dan yang terakhir penulis akan menguraikan tentang prinsip persamaan kedaulatan dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB.


BAB IV

: TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAYA REFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan atas

permasalahan

pada

penulisan

skripsi,

yang

mana

menguraikan tentang upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya akan diuraikan tentang kendala-kendala reformasi Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir akan diuraikan mengenai ketentuan hukum dari upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. BAB V

: PENUTUP Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan pembahasan dalam skripsi ini serta saran dan kritik terhadap permasalahan dan pembahasan Skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents