BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan beberapa kewajiban negara, salah satu yang penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjalankan amanah tersebut memang bukanlah hal yang mudah, pemerintah harus berjuang keras mewujudkan tujuan tersebut. Usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menciptakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dengan menyediakan berbagai tingkatan jenjang pendidikan. Tingkatan jenjang yang semakin tinggi berguna untuk mengembangkan kemampuan dan perilaku yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 tujuan sistem pendidikan nasional adalah mengupayakan berkembangnya potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jenjang pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah yaitu dengan adanya perguruan tinggi. Cakupan program pendidikan tinggi berupa pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis yaitu untuk mencerdaskan, memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam rangka pemberdayaan bangsa Indonesia yang kemudian menghasilkan kaum intelektual dan ilmuwan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi di segala bidang. Selain sistem pendidikan, komponen lain yang mendukung usaha mencerdaskan rakyat adalah dengan tersedianya tenaga kependidikan. Menurut commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yaitu tenaga kependidikan berasal dari anggota masyarakat mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang kemudian disebut dengan pendidik. Tenaga pendidik haruslah berkualifikasi dan berkompeten seperti guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan lainnya. Tenaga pendidik merupakan satu dari sekian jenis pekerjaan yang dicitacitakan banyak orang. Menjadi kaum intelektual bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengetahuan kepada anak didiknya, sehingga dari jasa tersebut mendapatkan pengupahan yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maka menjadi seorang pendidik adalah salah satu bagian dari pekerjaan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia secara layak. Penulisan hukum ini memfokuskan mengenai tenaga pendidik yaitu dosen pada perguruan tinggi di Universitas Sebelas Maret. Tugas dosen dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 1 angka 2 yaitu mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memberikan pengetahuan dapat membantu perkembangan potensi anak didik, karena apa yang diajarkan oleh tenaga pendidik akan menjadi bekal menjalani kehidupan kelak. Selain memberikan pengetahuan, tenaga pendidik bertanggung jawab atas mutu yang akan dicapai oleh masing-masing perguruan tinggi. Universitas Sebelas Maret dalam usahanya untuk mencapai tujuan memiliki visi dan misi yang ditetapkan. Visinya adalah menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional, sedangkan misinya adalah (http://uns.ac.id diakses pada 26/10/2013 pukul 22.30) : 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh commit pengetahuan, keterampilan, dan sikap;to user

3 digilib.uns.ac.id


2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni; 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan Universitas Sebelas Maret adalah menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial (http://uns.ac.id diakses pada 26/10/2013 pukul 22.30). Maka, untuk mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kualitas dann berbudi pekerti luhur. Kualitas tenaga pendidik sangat menentukan arah bangsa dalam menghadapi tuntutan zaman. Tenaga pendidik di Universitas Sebelas Maret terdiri atas dosen PNS dan dosen non-PNS . Dosen PNS merupakan pegawai negeri sipil yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian. Pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pengertian pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengertian dosen non-PNS menurut Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 379/UN27/KP/2012 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret adalah tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Pada awal tahun 2013 Universitas Sebelas Maret membuka lowongan pekerjaan sebanyak 133 dengan formasi dosen non-PNS. Pada tanggal 23 januari 2013 Universitas mengeluarkan pengumuman Nomor 1003/UN27/KP/2013 mengenai penerimaan dosen non-PNS. Dalam pengumuman tersebut tercatat sebanyak 99 dosen non-PNS yang di terima dan penempatannya di berbagai fakultas Universitas Sebelas Maret, tersisa 34 formasi yang dibiarkan tidak terisi. Universitas Sebelas Maret melakukan perekrutan dosen non-PNS tentunya dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Seperti pertimbangan untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal dalam mendukung akreditasi selain itu, kondisi Universitas Sebelas Maret yang menerapkan prinsip otonomi dan produktivitas memungkinkan terjadinya kemerosotan mutu lulusan. Hal ini dapat terjadi apabila melihat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan utama, yaitu hanya dilihat aspek kuantitas, bagaimana mendapatkan mahasiswa sebanyakbanyaknya untuk mencari dana namun mengabaikan aspek mutu pendidikan. Setiap tahunnya semakin banyak mahasiswa namun tidak ada penambahan tenaga pendidik, hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan menurun. Kualitas yang menurun disebabkan oleh keadaan ruang perkuliahan yang biasanya berisi sebanyak 40-50 mahasiswa, kemudian menjadi 80-100 mahasiswa. Keadaan ini yang menjadikan perkuliahan tidak efektif dan tidak kondusif. Selain itu, kesibukan dosen yang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kualifikasi akademik menyebabkan dosen tidak fokus terhadap mahasiswanya. Sehingga dengan keadaan tersebut mendorong Universitas Sebelas Maret membuka lowongan untuk dosen non-PNS. Sebagaimana yang kita ketahui sebagai dosen PNS pada sebuah perguruan tinggi negeri mendapatkan gaji yang berasal dari APBN/APBD. Maka untuk gaji dosen non-PNS menurut penjelasan Jamal Wiwoho selaku Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret menyatakan sumber dana yang digunakan untuk membayar gaji dosen non-PNS berasal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang tahun ini Universitas Sebelas Maret menerima sekitar Rp 43,5 miliar. Selain itu, juga ditunjang dari Penerimaan Negara Bukan commit to user Pajak (PNBP) yang di antaranya bersumber dari SPP mahasiswa. Dosen non-PNS

5 digilib.uns.ac.id


akan menerima gaji Rp 1,9 juta untuk yang berijazah S2. Adapun yang bergelar doktor akan memperoleh gaji Rp 2,5 juta. Nominal tersebut untuk beban tanggung jawab 8 SKS. Apabila ada kelebihan SKS akan diperhitungkan tersendiri. Dosen non-PNS menerima gaji tetap dan sejumlah hak lainnya, namun tidak diizinkan mengajar di institusi

lainnya (http://www.suaramerdeka.com /v1/index.php

/read/news/2013/01/ 26/143092/ Gaji-Dosen-Non-PNS-Minimal-Rp-19-Juta.html diakses pada 26/10/2013). Hak lain sebagai dosen non-PNS adalah memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan mengajukan persyaratan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dosen baru non-PNS di Universitas Sebelas Maret sudah semua memperoleh NIDN. Status dosen non-PNS sebagai pekerja kontrak masa kerjanya ditentukan berdasarkan pada perjanjian kontrak kerja. Apabila masa kontrak kerja habis maka perpanjangan kontrak kerja menjadi kewenangan Rektor dengan pertimbangan melalui sebuah evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap 2 (dua) tahun sekali. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kontrak kerja tidak tetap. Statusnya pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak (Lalu Husni, 2012: 70). Sebagai pekerja kontrak dosen non-PNS dalam ketenagakerjaan masuk dalam jenis perjanjian kerja waktu tertentu. Karena memiliki masa kerja tertentu yaitu dalam waktu 5 (lima) tahun, yang kemudian apabila masa kontrak kerja habis dapat diperpanjang kembali. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hubungan kerja dosen non-PNS pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta dan perlindungan hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu penulis termotivasi untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul ”ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN KERJA ATAS PEKERJAAN DOSEN NON-PNS DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (KAJIAN HARMONISASI TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)”. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apakah hubungan kerja antara pemberi kerja dengan dosen non-PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? 2. Apakah perlindungan hukum dosen non-PNS sesuai dengan perlindungan hukum

menurut

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan ? C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan tersebut berupa tujuan objektif dan tujuan subjektif yaitu sebagai berikut : 1. Tujuan Objektif a) Untuk mengetahui kesesuaian hubungan kerja antara pemberi kerja dengan dosen non-PNS di Universitas Sebelas Maret menurut UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. b) Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap dosen non-PNS di Universitas Sebelas Maret dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Tujuan Subyektif a) Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum administrasi negara, serta pemahaman aspek hukum baik teori maupun praktek dalam ranah hukum b) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas commit to user Sebelas Maret Surakarta

7 digilib.uns.ac.id


c) Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah penulis dapatkan dalam penelitian ini serta dapat member manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Manfaat Penelitian Dalam kegiatan penelitian salah satu aspek penting yaitu mengenai manfaat dari penelitian yang dilakukan. Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam prakteknya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a) Memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan hukum dosen non-PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. b) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak – pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. 2. Manfaat Praktis a) Untuk memberi masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b) Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah bagian yang penting dalam suatu penelitian ini dikarenakan metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk dalam suatu penelitian. Fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian bukan fakta empiris yang diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 33). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (legal research) yang merupakan upaya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47). 2. Sifat Penelitian Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Karena objek dari ilmu hukum adalah koherensi antara norma dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2013:41). Penelitian hukum ini dilakukan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan bukan commit to user

9 digilib.uns.ac.id


membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul sari hasil telaah yang dilakukan, tetapi preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69-70). 3. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat dalam beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah (dengan cara interpretasi) materi muatan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). 4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2013:1 81). a) Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas yang terdiri dari perundangundangan,

catatan-catatan resmi

atau

risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2011

tentang

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 commit to user tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi

10 digilib.uns.ac.id


Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 6) Peraturan

Rektor

Universitas

Sebelas

Maret

Nomor

379/UN27/KP/2012 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret. b) Bahan hukum sekunder Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan c) Bahan hukum tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan internet. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan dan identifikasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis menggunakan metode deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa to user untuk penalaran hukum yangcommit merupakan premis mayor adalah aturan hukum



sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Pada penulisan hukum ini penulis menggunakan premis mayor yang berupa pengaturan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 379/UN27/KP/2012 Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret. Sedangkan yang menjadi premis minor adalah : a) Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan dosen non-PNS di Universitas Sebelas Maret dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b) Perlindungan hukum dosen non-PNS di Universitas Sebelas Maret menurut

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan Kemudian, melalui proses silogisme akan diperoleh jawaban masalah atau kesimpulan (conclusion) mengenai hubungan kerja dan perlindungan hukum dosen non-PNS di Universitas Sebelas Maret. F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika laporan penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut : commit to user



BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan

judul

dalam

masalah

yang

diteliti

yang

memberikan landasan teori terhadap penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai teori harmonisasi, hukum ketenagakerjan, hubungan kerja, perlindungan hukum dan dosen BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai hubungan kerja antara pemberi kerja dengan dosen non-PNS sesuai dengan Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum dosen non-PNS menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan BAB IV

: PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dari bahan yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents