perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana diketahui salah satu asas yang dianut oleh KUHAP adalah asas deferensial fungsional. Pengertian asas diferensial fungsional adalah adanya pemisahan yang mutlak antara wewenang penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lainnya. Penegak hukum yang berada dalam lingkup peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan. Kepolisian berwenang di bidang penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan di bidang penuntutan dan Pengadilan di bidang pemeriksaan untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akhir dari suatu prosedur penyelesaian perkara sidang melalui proses persidangan hukum didepan persidangan. Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutus perkara sesudah pemeriksaan berakhir maka Hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Sehingga putusanputusan Hakim dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan. Mengkaji sebuah putusan tentunya ada kemungkinan-kemungkinan putusan itu pemidanaan,putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslaag) oleh karenanya ketika mengamati sebuah kasus dan menghasilkan sebuah putusan yang berupa putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslaag) kemudian muncul sebuah isu hukum untuk ditelaah mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim maupun konsekuensi atas putusan bebas (vrijspraak) maupun putusan lepas (onslaag). commit to user 1
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana dalam kasus tersebut Hakim justru menjatuhkan putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang kemudian dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/PID/2012). Mencermati putusan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa dengan masingmasing Terdakwa I dan Terdakwa II 10 bulan penjara, serta Terdakwa III 12 bulan penjara. Namun ironisnya, setelah kasus tersebut diperiksa pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang seharusnya dapat dianggap lebih kompeten terutama dalam hal menyusun putusan serta menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa, namun ternyata justru menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Hal tersebut jelas akan memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk kembali mengajukan upaya hukum karena putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia mengatur secara jelas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak. Dalam kasus ini, upaya hukum yang diajukan oleh para pihak merupakan upaya hukum kasasi. Secara jelas dalam Pasal 244 KUHAP diatur bahwa terhadap putrusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun kajian dalam putusan tersebut tidak boleh berhenti sampai disitu. Menurut Yahya Harahap bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012: 544). Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/PID/2012 untuk mengetahui apakah kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, serta bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Untuk itu penulis menetapkan judul dalam penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TELAAH NORMATIF KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM SEBAGAI ALASAN HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1307 K/PID/2012)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : a. Apakah kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP? b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik?
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendapatkan data-data hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat di dalam penelitian ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui letak kesalahan Hakim terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. b. Untuk mengetahui proses peradilan dalam penyusunan mengenai pertimbangan hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas mengenai kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh hakim yang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum dan meningkatkan pemahaman teori dan praktek hukum yang di aplikasikan ke dalam kehidupan nyata, khususnya dalam proses peradilan pada perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. b. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penulisan yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya serta Hukum Acara Pidana pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hal pengajuan kasasi commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
terhadap putusan bebas dan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum Penuntut Umum. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan atas permasalahan yang diteliti. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan informasi tentang penelitian yang sejenis serta dapat membantu dan memberi masukan, tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang diperoleh selama proses belajar di bangku perkuliahan.
E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan knowhowdalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data adan analisis
data
yang sahih
yang dapat
dapat
dipertanggungjawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research atau dalam bahasa Belanda rechtsonderzoek) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 5556). 2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Objek dari ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum, (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yaitu penulis mempelajari mengenai kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik (Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/PID/2012). 3. Pendekatan Penelitian Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti, adapun pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai commit to user kekuatan hukum tetap.
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/PID/2012. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 2) Jurnal-jurnal hukum; 3) Artikel; dan 4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan commit to user putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
Mahmud Marzuki, 2013: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan membaca
peraturan
perundang-undangan,
dokumen-dokumen
resmi
maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung di dalam penelitian ini. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi silogisme. Yang dimaksud deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89). Sehingga dapat diambil kesimpulan teknik analisis deduksi silogisme adalah menganalisis hukum dalam kenyataan (in concreto) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak (in abstracto) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai premis mayor. Sedangkan yang menjadi premis minor adalah kesesuaian pengajuan kasasi dengan alasan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim terhadap putusan bebas dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi atas alasan kesalahan Hakim dalam penerapan hukum pembuktian (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/PID/2012).
commit to user F. Sistematika Penulisan Hukum
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam subsub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memberikan landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang hukum pembuktian, tinjauan umum tentang Hakim, tinjauan umum tentang Penuntut Umum, tinjauan umum tentang upaya hukum kasasi, tinjauan umum tentang bentuk-bentuk putusan, tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu: apakah kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh Hakim sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan
Pasal 253 KUHAP dan bagaimanakah commit to user pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menerima
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
