1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Fungsi puskesmas adalah 1. sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yg berwawasan kesehatan. Puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Puskesmas mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. 2. sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga & masyarakat memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat; berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan; ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. 3. sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan
tingkat
pertama
secara
menyeluruh,
terpadu
dan
berkesinambungan yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Depkes, 2004). Upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas meliputi : 1. pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, dengan pendekatan kelompok masyarakat dan keluarga, serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. 2. pelayanan kesehatan perorangan yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu, pada umumnya melalui upaya rawat jalan, rawat inap dan rujukan. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh puskesmas harus menerapkan asas
2
penyelenggaraan secara terpadu yang dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas (Trihono, 2005). Empat asas pokok penyelenggaraan puskesmas yaitu : 1. asas pertanggungjawaban wilayah, yaitu dalam menyelenggarakan program kerjanya puskesmas yang bertanggungjawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. 2. asas peran serta masyarakat, yaitu dalam menyelenggarakan program
kerjanya
puskesmas
berupaya
melibatkan
masyarakat
dalam
menyelenggarakan program kerja tersebut. 3. asas keterpaduan, yaitu puskesmas dalam menyelenggarakan program kerjanya harus berupaya memadukan kegiatan tersebut bukan saja dengan program kesehatan lain (lintas program), tetapi juga dengan program dari sektor lain (lintas sektoral). 4. asas rujukan yang memiliki arti jika puskesmas tidak mampu menangani suatu masalah kesehatan harus merujuknya ke sarana kesehatan yang lebih mampu (Azwar, 1996). Sistem rujukan meliputi alih tanggung jawab, meningkatkan sistem pelayanan ke tempat yang lebih tinggi sehingga penanganannya menjadi lebih adekuat (Manuaba, 2001). Menurut Murray dan Pearson (2005), sistem rujukan maternal dapat berjalan, dibutuhkan penyusunan strategi rujukan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Rujukan ke rumah sakit dilaksanakan karena adanya komplikasi obstetri seperti perdarahan, persalinan macet (distosia) dan hipertensi. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, terutama di kawasan timur indonesia, serta pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Permasalahan penting dalam pembangunan kesehatan nasional yaitu masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, penduduk yang berdomisili di daerah terpencil, perbatasan serta kepulauan. Bagi bangsa Indonesia, masalah ini memang kompleks karena banyaknya wilayah kepulauan yang pada umumnya memiliki masalah terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan biaya serta kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Kabupaten Sabu Raijua merupakan daerah otonom yang baru terbentuk Tahun 2008 berdasarkan Undang - undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang Propinsi Nusa
3
Tenggara Timur dimana Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten yang ke 21 di propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah sebesar 460,54 km2. Adapun batas-batas kabupaten ini adalah sebagai berikut: Utara, Timur dan Barat dengan laut Sawu, dan Selatan dengan Samudera Hindia, yang dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Letak Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur Luas wilayah terbesar adalah kecamatan Sabu Barat, dengan luas wilayahnya yang mencapai 185,16 km2, sedangkan lima kecamatan lainnya mempunyai luas di bawah 80 km2. Untuk kecamatan Sabu Barat sendiri terdiri dari 1 kelurahan dan 17 desa.
Gambar 2. Kabupaten Sabu Raijua Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2012 berjumlah 91.870 jiwa.
4
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kecamatan perempuan laki-laki Sabu barat 16.513 15.936 Hawu mehara 9.505 9.553 Sabu liae 5.951 5.941 Raijua 4.706 5.034 Sabu timur 5.131 5.224 Sabu tengah 4.232 4.144 Sabu raijua 46.038 45.832 Sumber : Profil Kabupaten Sabu Raijua, NTT 2012
jumlah 32.449 19.058 11.892 9.740 10.355 8.376 91.870
Grafik 1. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Profil Kabupaten Sabu Raijua, NTT 2011 Sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua adalah 1 Rumah Sakit, 6 puskesmas, 6 puskesmas keliling, 57 puskesmas pembantu, 3 poskesdes, 193 posyandu. Pemerintah kabupaten Sabu Raijua telah berupaya untuk menambah jumlah tenaga medis dan paramedis di seluruh sarana kesehatan yang ada mulai dari rumah sakit, puskesmas, dan pustu. Untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis sendiri belum ada di kabupaten ini. Secara umum tenaga kesehatan yang ada dapat dilihat pada tabel 2.
5
Tabel 2. Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, Juni 2012 Jenis Tenaga Jumlah Dokter PNS 3 Dokter PTT 11 Dokter kontrak 1 Bidan 33 Perawat 53 SKM 18 Sanitasi 7 Farmasi 9 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua 2012 Tabel 3. Jumlah Ibu Maternal di Wilayah Puskesmas Seba Tahun 2012 Jumlah (dalam orang) Ibu Hamil 790 Ibu Hamil Resiko Tinggi/ Komplikasi 158 Ibu Bersalin 784 Ibu Bersalin yang ditolong Tenaga Kesehatan 446 Ibu Nifas 630 Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 410 Ibu Nifas yang Meninggal 2 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua 2012 Dalam tabel 3, jumlah ibu hamil di wilayah Puskesmas Seba sebesar 790 orang, ini berarti jumlah ibu hamil yang ada di Sabu Barat sekitar 20,9 % dari jumlah seluruh perempuan di kecamatan tersebut. Untuk ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan hanya 446 orang dari 790 orang ibu hamil yang ada di kecamatan Sabu Barat. Ini mungkin dikarenakan jumlah tenaga bidan yang hanya 8 orang untuk wilayah Puskesmas Seba yang mencakup 1 kelurahan dan 17 desa sehingga banyak desa yang tidak ada bidan yang tinggal di desa tersebut, yang menyebabkan masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pertolongan segera jika ada ibu hamil yang melahirkan.
6
Tabel 4. Jumlah Angka Kematian Bayi dan Ibu yang ada di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Jenis Kelamin Jumlah Keterangan Laki-laki Perempuan Lahir Hidup 712 bayi 540 bayi 1252 bayi Angka Lahir Mati 18 % 9% 27 % per 1000 (yang dilaporkan) kelahiran hidup Bayi Mati 24 bayi 9 bayi 33 bayi Angka Kematian Bayi 34 % 17 % 51 % per 1000 (yang dilaporkan) kelahiran hidup Balita Mati 24 balita 10 balita 34 balita Angka kematian Balita 34 % 18 % 52 % per 1000 (yang dilaporkan) kelahiran hidup Kematian Ibu 5 orang 5 orang Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua 2012
Jumlah angka lahir mati yang dilaporkan tiap-tiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2012 ada sekitar 27 % per 1000 kelahiran hidup yang dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan untuk angka lahir mati untuk wilayah Puskesmas Seba sendiri ada sekitar 4 orang selama tahun 2012 yang dapat dilihat pada tabel 5. Tabel 5. Jumlah Kelahiran dan Neonatal di Wilayah Puskesmas Seba Tahun 2012
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 397 389 3 1 2 5
Hidup Mati Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua 2012
Jumlah 786 4 7
Tabel 6. Jumlah Kematian Bayi dan Balita di Wilayah Puskesmas Seba Tahun 2012
Bayi Balita
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 14 5 14 7
Jumlah 19 21
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua 2012 Alat transportasi yang digunakan sebagai sarana rujukan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sabu Raijua masih terbatas. Untuk rujukan keluar kabupaten Sabu Raijua yaitu ke RSUD provinsi hanya melalui udara (pesawat 1-2 kali sehari) dan laut (ferry : 3 kali seminggu dan kapal pelni : 2 minggu sekali),
7
dengan lama perjalanan : pesawat sekitar 50 menit, ferry sekitar 15 jam, kapal pelni sekitar 8 jam, dimana jika cuaca buruk maka ferry tidak ada yang jalan. Adapun rincian sarana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel 7. Tabel 7. Data Sarana Transportasi Rujukan (ambulance) yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 No Tempat Ambulance 1 Dinas Kesehatan 2 RSUD Sabu Raijua 1 3 Puskesmas Seba 2 4 Puskesmas Daieko 1 5 Puskesmas Eilogo 1 6 Puskesmas Ledeunu 1 7 Puskesmas Eimadeke 1 8 Puskesmas Bolou 1 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Sabu Raijua 2012 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di daerah kepulauan kabupaten Sabu Raijua banyak yang sudah tidak memadai, misalnya alat kesehatan, obat, sarana, transportasi, alat komunikasi sehingga akses untuk menjangkau ataupun dijangkau masyarakat masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari angka cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut
yang
masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai pengetahuan dan berperilaku hidup bersih dan sehat karena masih banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, tidak tersedianya jamban tiap rumah hingga kondisi rumah yang tidak sehat (ventilasi yang tidak cukup tersedia).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah yang dikemukakan : 1. Bagaimana praktek pelaksanaan rujukan maternal dari Puskesmas Seba, Kabupaten Sabu Raijua, NTT ke RSUD kabupaten atau RSUD provinsi? 2. Benarkah isu terkait pentingnya rujukan dalam kaitannya dengan ambulance atau transportasi?
8
3. Bagaimanakah manajemen rujukan maternal dari Puskesmas Seba, Kabupaten Sabu Raijua, NTT terkait dalam kerjasama dengan rumah sakit yang dirujuk, siapa yang merujuk dan kualitas rujukan pasien sampai ke rumah sakit??
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui praktek rujukan maternal dari Puskesmas Seba, Kabupaten Sabu Raijua, NTT ke RSUD kabupaten atau RSUD provinsi. 2. Untuk mengetahui terkait pentingnya rujukan dalam kaitannya dengan ambulance atau transportasi. 3. Untuk mengetahui manajemen rujukan maternal dari Puskesmas Seba, Kabupaten Sabu Raijua, NTT terkait dalam kerjasama dengan rumah sakit yang dirujuk, siapa yang merujuk dan kualitas rujukan pasien sampai ke rumah sakit.
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi puskesmas, sebagai data dan pertimbangan untuk mengevaluasi kelengkapan sarana prasarana, ketepatan prosedur maupun keefektifan pelaksanaan sistem rujukan maternal Puskesmas Seba, Kabupaten Sabu Raijua, NTT. 2. Bagi dokter, untuk menambah pengetahuan dan masukan tentang ketepatan indikasi dan prosedur dalam pelaksanaan sistem rujukan yang sesuai dengan sistem kesehatan nasional. 3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan sistem rujukan di tingkat puskesmas. 4. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan sistem rujukan yang ada di Puskesmas serta menambah pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan dan lebih sering datang ke pelayanan atau tenaga kesehatan untuk memeriksakan diri sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
9
E. Keaslian Penelitian Penelitian sejenis dengan penelitian ini adalah : 1. Evaluasi Pelaksanaan Rujukan Ibu Bersalin di Kabupaten Dati II Purbalingga tahun 1996 oleh Nunuk Andriani tahun 1998. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang proses rujukan. Perbedaannya adalah Nunuk hanya menekankan pada evaluasi pelaksanaan rujukan sedangkan pada penelitian
ini
dilihat
juga
pentingnya
rujukan
kaitannya
dengan
ambulance/transportasi dan manajemen rujukan terkait dalam kerjasama dengan rumah sakit yang dirujuk, siapa yang merujuk dan kualitas rujukan pasien sampai ke rumah sakit. Lokasi dan subjek penelitian juga berbeda. 2. Evaluasi Rujukan Ibu Bersalin di RSUD Ratu Zalekha Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan oleh Zubaidah tahun 2008. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang proses rujukan. Perbedaannya adalah Zubaidah hanya mengevaluasi kualitas proses rujukan sedangkan pada penelitian
ini
dilihat
juga
pentingnya
rujukan
kaitannya
dengan
ambulance/transportasi dan manajemen rujukan terkait dalam kerjasama dengan rumah sakit yang dirujuk, siapa yang merujuk dan kualitas rujukan pasien sampai ke rumah sakit. Lokasi dan subjek penelitian juga berbeda. 3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau oleh Ignasius Luti tahun 2012. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang proses rujukan. Perbedaannya adalah pelaksanaan kebijakan sistem rujukan sedangkan penelitian ini praktek rujukan maternal, pentingnya rujukan kaitannya dengan ambulance/transportasi dan manajemen rujukan terkait dalam kerjasama dengan rumah sakit yang dirujuk, siapa yang merujuk dan kualitas rujukan pasien sampai ke rumah sakit. Lokasi dan subjek penelitian juga berbeda.
