BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Gugatan terhadap pejabat atau badan Tata Usaha Negara dapat diajukan apabila terdapat sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul karena dirugikannya
kepentingan
seseorang
atau
suatu
badan
hukum
akibat
dikeluarkannya sutau putusan Tata Usaha Negara. Gugatan itu diajukan secara tertulis dengan permintaan agar putusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Perbuatan administrasi Negara (TUN) dapat dkelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yakni; mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materiil. Dalam melakukan perbuatan tersebut badan atau pejabat tata usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan inilah yang akan mengakibatkan adanya sengketa TUN. Sengketa Tata Usaha Negara dapat dibedakan atas 2 yaitu sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern atau sengketa antara administrasi negara terjadi di dalam lingkungan administrasi Negara (TUN) itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen (instansi) maupun sengketa yang terjadi antar departemen (instansi). Penyelesaian sengketa TUN, baik menurut UU PTUN 1986 maupun UU PTUN 2004 adalah dalam kerangka Negara Hukum Indonesia. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam UU PTUN 2004 dengan menyatakan bahwa PTUN merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
sebagai
pelaku
kekuasaan
kehakiman
yang
merdeka,
untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1
BAB II PERMASALAHAN Dari latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu : 1. Apakah pengertian sengketa Tata Usaha Negara ? 2. Apa sajakah objek dari Tata Usaha Negara ? 3. Apa saja subjek Tata Usaha Negara ? 4. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ?
2
BAB III PEMBAHASAN a. Pengertian sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tertulisa dalam pasal 1 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986. Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain: I. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986) Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Bentuk upaya administrasi: 1.
Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2.
Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.
II. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986) Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan
3
Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Badan atau pejabat TUN : Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut keterangan pemerintah pada saat pembahasan RUU PTUN adalah: a. memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hakhak individu b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. (keterangan pemerintah pada Sidang Paripurna DPR RI. mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986).
Menurut Sjahran Basah (1985;154), Tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.
SF Marbun menyoroti tujuan peradilan administrasi secara preventif dan secara represif. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata). Konflik disini adalah sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
b. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai tersebut dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5/1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
4
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah: 1. Keputusan Tata Usaha Negara “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986). 2. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud diatas adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 3 Uu no. 5 tahun 1986: 1.
Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajiban, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2.
Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraruran perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
3.
Dalam hal Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan.”
5
c. Subjek sengketa Tata Usaha Negara Peristilah yang dipakai dalam sengketa Tata Usaha Negara terhadap para pihak yang bersengketa PTUN adalah Penggugat untuk pihak yang mengajukan gugatan,dan Tergugat untuk mereka yang digugat. 1. Penggugat Dalam Pasal 1 angka 4 UU 5/1986 , maka subyek sengketa Tata Usaha Negara adalah rakyat ( orang perorang atau badan hukum berdata ) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam sengketa Tata Usaha Negara orang perorangan atau badan hukum perdata akan selalu berada pada posisi Penggugat sebagai disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 yaitu : “ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “. Dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) diatas maka dapat dijelaskan bahwa mengajukan gugatan bukanlah suatu keharusan bagi seseorang atau badan hukum perdata, namun hanya berupa merupakan hak yang artinya daoat digunakan ataupun tdak tergantung seseorang arau badan hukum perdata tersebut. Sedangkan tuntutan yang dapat diajukan oleh Penggugat berupa : a. Dibatalkannya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat , yang disertai atau tidak dengan adanya tuntutan : ·
Ganti rugi ; atau
·
Rehabilitasi ; atau
·
Ganti rugi dan rehabilitasi
b. Dinyatakan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; ·
Ganti rugi ; atau
·
Rehabilitasi ; atau
6
·
Ganti rugi dan rehabilitasi Ketentuan diatas selanjutnya diisyaratakan dianutnya asas “ no interest no action” dalam hukum acara PTUN, yang artinya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian tidak semua orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Seseorang untuk dapat mengajukan gugatan haruslah cakap secara hukum, dan
setiap
perbuatan
yang
dilakukan
harus
mampu
dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke PTUN haruslah memenuhi syarat sebagai berikut : a. Adanya lapisan anggota – anggota ; b. Merupakan organisasi dengan tujuan tertentu ; c.
Ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai satu kesatuan. Ketiga syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh kelompok atau perkumpulan yang beraksi agar yang bersangkutan dianggap sebagai suatu kesatuan dan dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 5/1986. Namun disisi yang lain PTUN pun sekarang sudah mengatur pula adanya gugatanLegal Standing terhadap permasalahan yang merugikan rakyat banyak.
2. Tergugat Sedangkan posisi Tergugat selalu ada pada pihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang bersifat Tata Usaha Negara yang dapat merugikan rakyat.
7
Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah yang bersifat eksekutif. Focus untuk menentukan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam pasal tersebut adalah yang sedang menjalankan urusan pemerintahan. Oleh karena itu yang dapat melakukan urusan pemerintahan tidak selalu pengertian
pemerintah
dalam
pengertian
organ,
namun
lebih
dititikberatkan pada pengertian pemerintahan dalam pengertian fungsi. Dalam pengertian fungsi pemerintahan yang menjadi titik berat adalah aktivitas yang dilakukan bukan siapa yang melakukan, artinya sepanjang aktivitas/tindakan tersebut termasuk kegiatan untuk melakukan urusan pemerintahan, maka mereka dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat
tata
usaha
Negara.
Dalam
hal
ini
Indroharto
mengelompokkan organ pemerintahan atau tata usaha Negara adalah sebagai berikut : a. Instansi- instansi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai Kepala pemerintahan ; b. Instansi – instansi dalam lingkungan Negara diluar kekuasaan Eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintahan ; c.
Badan – badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan ;
d. Instansi – instansi yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas – tugas pemerintahan ; e. Lembaga – lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan
system
perijinan
melaksanakan
tugas
pemerintahan.
8
Dan untuk mengetahui siapa yang harus digugat/ Tergugat, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah apa yang menjadi sumber kewenangan , yaitu bisa karena atribusi, delegasi atau mandate yang antara satu dengan lain memiliki pertanggungjawaban secara hukum yang tidak sama.
d. Penyelesaian Sengketa TUN Kalau perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, maka tentu akan menimbulkan perselisihan antara Pemerintah dengan penerima perbuatan ( seseorang atau badan hukum perdata ). Upaya pencarian keadilan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh perbuatan / tindakan pemerintah dapat ditempuh dengan cara : 1.
Upaya administrasi Upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh
seseorang atau badan hukum perdata manakala yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha, hal mana prosedur tersebut
dilaksanakan
dilingkungan
pemerintahan
sendiri. Kewenangan
penyelesaian sengketa melalui prosedur upaya administrasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang intinya : Ayat (1) disebutkan Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Dan dalam ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Upaya administrasi ada 2 ( dua ) macam: a.
Keberatan administrasi
Adalah upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administrative yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
9
Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; b.
Banding administrasi Prosedur banding administrasi yang kedua yaitu banding
administrasi yaitu upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administrative yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan.
2.
Upaya Peradilan a.
Peradilan Umum Peradilan umum akan menyelesaikan sengketa diluar kompentensi PTUN
b.
Peradilan Tata Usaha Negara Sedangkan yang menajdi kompetensi PTUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.
10
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan 1. Sengketa TUN adalah Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara dan yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 3. Subjek atau para pihak yang berperkara di pengadilan tata usaha negara adalah Penggugat dan tergugat. 4. Penyelesaian Sengketa TUN dapat di selesaikan dengan upaya administrasi dan upaya peradilan.
11
DAFTAR PUSTAKA http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/18/hukum-acara-ptun-dansubyek-obyeknya/ http://edipranoto.blogspot.com Tarigan, Pendastaren dan Surianingsih. 2012. Intisari Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Medan Wijoyo, Suparto. 2005. Laku lika-liku ilmu hukum. Surabaya : Airlangga Univeristy Press.
12
